X-URL: http://www.forum.co.id/arsip/0946/Fokus1.htm
Edisi No. 46 Tahun IX, 19 Februari 2001
fokus1.jpg (2957 bytes) Kisah Dua Saudara
Politik kadang-kadang menyatukan. Tapi, tak jarang malah membuat
anggota satu keluarga jadi saling bertengkar. Perbedaan-perbedaan
kecil yang tak pokok dalam masalah keagamaan pun bisa kelihatan besar.
Inilah kisah NU-Muhammadiyah, "dua yang sejatinya satu" itu.
Ketika itu Abdurrahman Wahid terbaring lemah di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo, Jakarta. Ia terserang stroke dan harus menjalani
perawatan intensif selama beberapa hari. Saat itu, 23 Januari 1999, ia
masih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tapi, ia juga
sudah ditabalkan sebagai "bidan" Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dengan wajah ramah dan bersahabat, Amien Rais, Ketua Umum Partai
Amanat Nasional (PAN) dan masih memangku jabatan Ketua Umum Pimpinan
Pusat (PP) Muhammadiyah, datang menjenguk. Ia memandang Gus Dur yang
sedang tidur lelap dalam jarak yang amat dekat. Walau tanpa kata,
pandang mata sedih Amien seolah menceritakan bahwa ia datang sebagai
seorang saudara yang prihatin. "Saya tak berbicara karena tak ingin
mengganggu tidurnya," ujar Amien ketika itu, sebagaimana dikutip media
massa.
Di ruang perawatan itu, "persaingan" Amien dan Gus Dur untuk
memperebutkan pengaruh politik tersapu oleh perasaan ukhuwah Islamiah
(persaudaraan antarumat Islam) yang hangat. Dan, pers menerjemahkannya
sebagai bentuk "rekonsiliasi" tak langsung antara dua tokoh nasional
proreformasi yang ketika itu memegang posisi kunci untuk menyejukkan
cuaca politik. Maklumlah, keduanya memimpin organisasi Islam terbesar
di Indonesia. Hanya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dapat mengimbangi pengaruh
mereka.
Hilanglah jarak antara Gus Dur dan Amien. Di bawah sana, warga NU dan
Muhammadiyah bertambah akur saja, setelah sebelumnya bersama-sama
mengutuk aksi "ninja" yang membunuh ratusan ulama di Jawa Timur. Dan,
kepentingan politik "nasionalis religius"--Poros Tengah--menyatukan
wakil-wakil rakyat dari PKB dan PAN bersama-sama dengan wakil rakyat
dari partai Islam lain, plus Golongan Karya yang dipimpin oleh seorang
mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Mereka kompak menyunggi Gus Dur sebagai Presiden RI dalam Sidang Umum
MPR. Seperti kata sejumlah tokoh partai Islam ketika itu--seperti
Hartono Mardjono dari Partai Bulan Bintang--Gus Dur dianggap figur
paling potensial untuk menjegal kubu "nasionalis sekuler"--PDIP dan
kawan-kawannya--yang menginginkan Megawati memimpin negara.
Ilustrasi tadi menggambarkan bahwa kesamaan agama dan kepentingan
politik telah mempertemukan pemimpin elite Muhammadiyah dan NU dalam
satu langkah. Terlebih bila mereka menganggap ada "musuh" bersama yang
hanya bisa dikalahkan secara bersama-sama. Tapi, tentu saja, Megawati
dan PDIP bukanlah musuh dalam arti sebenarnya, baik dalam konteks
hubungan antarumat beragama maupun berbangsa.
Sesungguhnya, kata Nurcholish Madjid saat diwawancarai Surabaya Post
pada 16 Juli 1989, sejarah menulis bahwa kesamaan kepentingan politik
dan kultural telah berkali-kali membuat hubungan mesra antara
Muhammadiyah dan NU terjalin. Mereka pernah bersama-sama memprakarsai
terbentuknya forum Majlisul Islam A'la Indonesia (MIAI)--Majelis
Tinggi Islam Indonesia--pada 1937 dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia
(Masyumi) pada 1945. Mereka juga bahu-membahu saat menghadapi Partai
Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok sekuler dalam sidang Konstituante
antara tahun 1957-1959. Lebih spesifik lagi, NU dan Muhammadiyah telah
mempelopori terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama umat Islam untuk
menghadapi gerakan PKI menjelang tragedi berdarah 1965.
Tapi, politik juga yang membuat persaudaraan antarumat Islam jadi
runyam. Rangkaian ketegangan antara Muhammadiyah dan NU di masa lalu
adalah gara-gara politik. "Ketegangan saat ini juga hanya karena
politik," ujar Prof. Dr. Syafi'i Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Sejarah berkata, kata Izzul Muslim, Wakil Ketua Pengurus Wilayah
Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta, konflik NU-Muhammadiyah yang kini
menajam adalah lantaran politik, yakni tatkala NU keluar dari Masyumi
pada 1951.
Titik pangkal ketegangan itu, tulis Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen
dalam NU Pasca Khittah, berawal dari Muktamar Masyumi ke-4 pada 1951
yang skenarionya diatur oleh tokoh-tokoh dari unsur non-NU. Muktamar
memutuskan untuk mengurangi kewenangan Majelis Syuro (semacam dewan
pertimbangan), yang semula menentukan kebijakan partai, menjadi hanya
sebagai "penasihat" dewan pimpinan partai. Padahal, mayoritas anggota
Majelis Syuro adalah kiai-kiai NU.
Lebih tak enak lagi, tokoh-tokoh NU di Masyumi sering mendengar
sindiran bahwa mereka hanyalah "insan sarungan", insan yang cuma layak
mengurus pesantren atau masjid. Politik itu urusan para intelektual
lulusan Eropa, Amerika Serikat, atau lembaga-lembaga pendidikan umum.
Bisa ditebak, dari mana sumber olok-olok itu. Warga NU pun "amit
mundur", menyulap NU sebagai partai. "Masyumi pun diidentikkan dengan
Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah mengumandangkan jargon: kalau
beramal di Muhammadiyah, berpolitik di Masyumi," ujar Izzul Muslim.
Keduanya menjadi peserta Pemilu 1955, dan sama-sama menempati posisi
empat besar, sepapan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan PKI.
Dalam hasil penghitungan suara, PNI mendapat sekitar 8,4 juta suara
(22,3 persen), Masyumi 7,9 juta (20,9 persen), NU 6,9 juta (18,4
persen), dan PKI 6,1 juta (16 persen). Terlihat bahwa Masyumi dan NU
hampir berimbang, dan bila perolehan suara mereka digabung dapat
mengalahkan PNI plus PKI yang sama-sama partai sekuler.
Tahun berjalan, masa berganti. Bung Karno membubarkan Masyumi pada
1960 gara-gara tokoh-tokohnya dicurigai terlibat pemberontakan
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Warga NU
sesungguhnya tak suka. Namun, akhirnya NU terbujuk untuk mendukung
impian Bung Karno tentang Nasionalisme, Agama, Komunis (Nasakom) yang
ditolak mentah-mentah oleh Muhammadiyah. Orang NU pun--terutama para
pemimpinnya--dianggap oportunis dan suka mencari selamat dalam
berpolitik.
Selain suka mencari selamat, orang NU dianggap mencla-mencle alias
tidak konsisten. Izzul Muslim menunjuk kisah tahun 1990-an, saat
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) lahir atas prakarsa B.J.
Habibie dan dukungan Presiden Soeharto. "Orde Baru merangkul
orang-orang Islam moderat. Amien Rais masuk di dalamnya. Tapi, Gus Dur
menuduh ICMI sektarian. Nuansa panas mulai menyentuh hubungan baik
NU-Muhammadiyah," kata Izzul mengenang. Ketika itu, hubungan Gus Dur
dengan keluarga Cendana pun tegang. Terlebih setelah Gus Dur berkata
bahwa "Soeharto goblok" dalam buku A Nation in Waiting: Indonesia in
1990's karya Adam Schwarz.
Eh, menjelang Pemilu 1997, kata Izzul, saat Amien Rais menghajar
habis-habisan keluarga Cendana, Gus Dur malah menyebut "Tutut tokoh
masa depan". Tutut (Siti Hardiyanti Rukmana) adalah anak sulung
Soeharto. Nuansa hubungan NU-Muhammadiyah dari tingkat atas sampai
lapisan bawah bertambah panas, sampai akhirnya mempertemukan mereka
dalam Poros Tengah.
Izzul makin tak mengerti manakala setelah didukung habis-habisan oleh
Amien Rais untuk menjadi Presiden, Gus Dur malah berseteru dengan
Amien dan terkesan akur dengan Megawati. Dengan kata lain, sang Ketua
MPR tak jarang menyebut Gus Dur inkonsisten-- istilah lain dari
mencla-mencle. Tentu, Izzul tak mengatakan bahwa Amien oportunis atau
mencla-mencle, walaupun pernah berubah sikap: dari mendukung ICMI yang
beraroma Soeharto lalu berbalik menghantam Cendana. Atau, dari
mendukung Gus Dur tiba-tiba belakangan malah menyikatnya.
Sebaliknya, orang NU tak mau organisasinya disebut oportunis, apalagi
mencla-mencle. "Orang yang menilai begitu adalah orang yang kurang
paham terhadap eksistensi NU. Sebetulnya, NU adalah organisasi yang
fleksibel. Dan, justru karena fleksibilitas itu, NU memiliki banyak
alternatif dalam menyelesaikan masalah yang referensinya diambil dari
Kitab Kuning," kata Nurcholish Madjid, orang NU yang pernah menjadi
kader Masyumi.
Pembelaan buat jejak langkah politik NU itu, khususnya untuk mendukung
pemikiran serta sepak terjang Gus Dur, ditawarkan oleh M. Ishom
Hadzik, lewat tulisannya yang berjudul "Gus Dur di Antara Dua Partai".
Menurut Ishom yang juga seorang nahdliyin--sebutan untuk warga NU--
itu, ide-ide dan apa yang dilakukan Gus Dur selama ini sejalan dengan
watak dasar NU. Warga NU berpedoman ahlu as-sunnah wa al-jamaah, yang
menjunjung tinggi sikap-sikap tawassuth (moderat), tawazun
(proporsional) dan tasamuh (toleran). Tatanan sosial, politik, dan
ekonomi pun didasarkan pada prinsip-prinsip adalah (keadilan), syura
(permusyawaratan), dan musawah (persamaan).
Jauh sebelum reformasi, warga NU dan Muhammadiyah sebenarnya sudah
menyadari bahwa politik lebih banyak mendatangkan sakit hati. Itulah
sebabnya ketika Achmad Dahlan (1868-1923) mendirikan Muhammadiyah di
Yogyakarta pada 12 November 1912, ia membatasi gerak organisasinya di
bidang dakwah, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Politik praktis
no karena dianggap malah akan mempersempit ruang gerak organisasi.
Namun, faktanya, para pelanjutnya membidani partai-partai politik.
Semula, NU yang lahir pada 31 Januari 1926 juga cuma ingin bergerak di
bidang budaya, pendidikan, dan sosial, sama dengan Muhammadiyah.
Bedanya, "cuma" terletak pada kategori pendukung dan "sedikit"
perbedaan pandangan tentang masalah keagamaan (khilafiyah atau
furu'iyah) yang tak begitu penting, semisal perbedaan soal jumlah
rakaat salat Tarawih (versi NU 20 rakaat plus tiga rakaat witir,
sedangkan versi Muhammadiyah delapan rakaat ditambah tiga rakaat
witir). Orang-orang NU, kata Nurcholish, dianggap sebagai kelompok
Islam tradisional yang tenggelam dalam Kitab Kuning dan hidup di
pedesaan. Sementara, warga Muhammadiyah termasuk ke dalam golongan
Islam modern yang berlatar pendidikan modern, tak pandai memahami
Kitab Kuning, dan umumnya hidup di perkotaan.
Politik, ujar Syafi'i Maarif, mempertajam perbedaan itu sampai ke
lapisan bawah. Warga NU pun menyadari hal tersebut. Maka, pada
Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang berlangsung pada 8-12 Desember
1984, mereka memutuskan kembali ke Khittah 1926, meninggalkan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) untuk kembali ke gerakan sosial-budaya.
Sejak saat itu pula, hubungan NU-Muhammadiyah mulai akur, setelah
sebelumnya lumayan tegang karena banyak warga Muhammadiyah juga
menjadi kader PPP. Ukhuwah atau rujuk antara kedua organisasi itu
pertama kali dilontarkan oleh Rais Aam PBNU, K.H. Achmad Siddiq.
Seusai muktamar di Situbondo itu, ia mengumandangkan ajakan kepada
warga NU untuk bergandengan tangan dengan "saudara-saudara seiman"
dari Muhammadiyah. "Pada prinsipnya, antara NU dan Muhammadiyah tidak
ada perbedaan yang pokok. Maka, dengan hati tulus, saya dan segenap
warga NU ingin menjalin kerja sama dengan saudara-saudara seiman di
Muhammadiyah. Tekad ini sama sekali bukan main-main, tapi betul-betul
dilandasi keikhlasan untuk memperjuangkan ajaran Islam," katanya kala
itu.
Gayung bersambut. Para pemimpin Muhammadiyah menjawab ajakan itu
dengan tangan terbuka. Rais Aam PBNU itu beberapa kali bersilaturahmi
ke kediaman Ketua Umum PP Muhammadiyah K.H. A.R. Fachruddin di
Yogyakarta. Sebaliknya, A.R. Fachruddin juga berkali-kali berkunjung
ke Jember, ke rumah Achmad Siddiq.
Pada acara-acara formal yang diadakan oleh Muhammadiyah, banyak tokoh
NU hadir. Anggota Syuriah NU, K.H. Yusuf Hasyim, umpamanya, berulang
kali tampil sebagai narasumber dalam Muktamar Tajrih Muhammadiyah
tahun 1989 yang berlangsung di Malang, Jawa Timur. Dalam Musyawarah
Nasional (Munas) dan Konferensi Besar NU di Cilacap tahun 1987, A.R.
Fachruddin tampak demikian akrab berbincang-bincang dengan K.H. Achmad
Siddiq.
Persahabatan itu bertambah kental ketika NU akan melangsungkan
muktamar ke-28 di Yogyakarta, akhir November 1989. Menjelang muktamar,
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DI Yogyakarta, K.H. Muchlas Abror,
menawarkan fasilitas gedung Muhammadiyah untuk dijadikan tempat
berlangsungnya acara tersebut. Bukan hanya itu, Muhammadiyah juga
meminjamkan sarana pelayanan kesehatan, konsultasi medis, dan
poliklinik untuk disiagakan selama berlangsungnya muktamar.
Tawaran simpatik itu disambut gembira oleh H. Attabik Ali, salah
seorang anggota panitia penyelenggara muktamar. Apalagi, saat itu NU
memang membutuhkan banyak tempat untuk akomodasi para peserta selama
muktamar, berhubung jumlah peserta mencapai ribuan orang.
Malah, K.H. Yusuf Hasyim, paman Gus Dur yang memimpin Pondok Pesantren
Tebu Ireng, Jombang, pernah melontarkan gagasan kontroversial:
keanggotaan ganda bagi anggota Muhammadiyah dan NU. Maksudnya, anggota
NU boleh merangkap sebagai warga Muhammadiyah. Begitu pula sebaliknya.
Sebab, alasan Yusuf waktu itu, selain untuk mempererat tali
persaudaraan, faktanya perbedaan yang ada di antara orang NU dan
Muhammadiyah semakin tipis. Tak sedikit orang NU yang berpendidikan
modern, seperti Nurcholish Madjid.
Sementara itu, tak sedikit pula warga Muhammadiyah yang pola
keagamaannya ala NU. Lebih dari itu, keduanya berpegang pada Alquran
dan hadis. "Jadi, selama ini, antara NU dan Muhammadiyah hanya
dipisahkan oleh masalah administrasi dan organisasi semata-mata, yang
tak ada hubungannya dengan Alquran dan hadis," kata Yusuf Hasyim
melontarkan argumennya dalam seminar "Menuju Satu Umat, Potensi dan
Kendalanya" yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada
Juli 1989.
Lalu, mengapa kemesraan itu kini remuk, dan warga NU dan Muhammadiyah
yang sama-sama berpedoman pada Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw.
harus berhadap-hadapan? Sampai-sampai terjadi perusakan kantor-kantor
Muhammadiyah di Jawa Timur? "Apalah lagi, kalau bukan karena
pertarungan elite yang melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid, Amien
Rais, Akbar Tandjung, dan lain-lain itu," kata Syafi'i Maarif.
Syafi'i pun meminta agar Gus Dur dan Amien saling menjaga kata, agar
tak berimbas kepada para pendukung mereka di lapisan bawah.
Barangkali, kalau diterjemahkan dalam kalimat perintah seorang kawan
kepada kawannya, kalimat Syafi'i itu jadi begini: "Gus dan engkau
Amien, silakan berpolitik. Tapi, jangan bawel. Di sana, rakyat kecil
saling mengasah golok."
Priyono B. Sumbogo, Lutfi Yusniar, dan Sumanto