X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0011/09/nasional/icmi08.htm
>Kamis, 9 November 2000
ICMI di Persimpangan Jalan
Kompas/jb suratno
[BUTTON]
ADA secercah harapan dari Muktamar III Ikatan Cendekiawan Muslim
se-Indonesia (ICMI) yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat Taman
Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, 9-12 November ini. Tentu
saja harapan tersebut hendaknya bisa dijadikannya acara itu menjadi
momentum untuk menentukan arah perjalanan ICMI ke masa depan. Ini
mengingat, kegagalan merumuskan jati diri dan visi ke depan, membuat
eksistensi ICMI semakin tidak jelas, wujuduhu ka adamih (keberadaannya
sama dengan ketiadaannya). Dan pada akhirnya akan melegitimasi rumor
bahwa nasib ICMI mengikuti suratan Soeharto dan garis nasib BJ
Habibie.
Rumor santer itu barangkali menyakitkan, memang. Khususnya bagi para
insan di teras ICMI. Tetapi, kalau rumor itu dipergunakan sebagai kaca
benggala untuk melihat posisinya sekarang secara jujur, adil dan
jernih, akan menjadi salah satu pijakan kebangkitan yang kuat. Menjadi
semacam alat mulat saliro hangroso wani (berani melihat diri sendiri
secara jujur).
Banyak organisasi besar yang akhirnya mengeriput atau bahkan tinggal
menjadi fosil karena tidak berani melakukan refleksi evaluatif atas
diri sendiri secara jujur. Sarekat Islam (SI) yang pernah berjaya
menjadi organisasi terbesar di penghujung awal abad ke-20, pada
akhirnya nyaris tinggal kenangan karena sulitnya proses refleksi
evaluatif.
Dalam hal ini ICMI bisa belajar dari Nahdlatul Ulama (NU). Di tahun
1980-an, NU secara jam'iyah (organisatoris) berada di persimpangan
yang tidak jelas. Terselimuti secara tumpang tindih antara misi
politik dan kultural. NU nyaris tercabik-cabik oleh konflik yang carut
marut dan tarik menarik kepentingan yang kacau.
Adalah KH Abdurrahman Wahid yang berani melakukan kritik tajam ke
dalam. Kalau saja Abdurrahman Wahid tidak memiliki kapasitas lebih,
ditambah dukungan nasab (turunan) yang kuat-ia cucu pendiri NU KH
Hasyim Asy'ari dan putra salah satu founding fathers Indonesia KH
Wahid Hasyim-barangkali sudah terpental seperti Subchan ZE. Di
internal NU, kritik Abdurrahman Wahid sangat menyakitkan. Tetapi ia
jalan terus dengan prinsip qulil haqqa walau kana murran (sampaikanlah
kebenaran sekalipun pahit). Hasilnya, setelah satu dekade, NU menjadi
organisasi kaum tradisionalis yang dalam banyak hal mencerminkan
modernisme.
Bisa pula ICMI belajar kepada Muhammadiyah. Mantan Ketua Pimpinan
Pusat (PP) Muhammadiyah KH AR Fachruddin pernah mengeluh, perjalanan
Muhammadiyah godal-gadul alias lamban dan maju-mundur. Ia melakukan
kritik amali (perbuatan) dengan menolak dipilih lagi menjadi Ketua PP
Muhammadiyah di Muktamar Yogyakarta tahun 1990.
AR Fachruddin sadar, jargon bahwa di Muhammadiyah tidak ada pensiun,
bukan berarti harus menjadi pengurus atau pimpinan sampai mati. Jargon
itu sering disalahgunakan untuk menjadi pengurus seumur-umur. Ini
memacetkan regenerasi. Menjadikan persyarikatan seperti kumpulannya
orang-orang pikun. AR Fachruddin pun menyerahkan tongkat kepemimpinan
kepada KH Azhar Basyir yang kemudian wafat dan digantikan Amien Rais.
Di tangan Amien Rais, Muhammadiyah mampu merumuskan tajdid di bidang
politik dengan rumusan high politics (politik luhur) yang salah satu
buahnya adalah melengserkan Orde Baru. Soal sepak terjang Amien Rais
setelah tidak lagi memimpin Muhammadiyah, bukan dalam konteks high
politics itu.
***
MASALAH yang menjerumuskan ICMI harus berada di persimpangan jalan
dimungkinkan oleh proses perjalanan sejarahnya. ICMI lahir dari
gagasan sekelompok aktivis Muslim Kampus Fakultas Teknik Universitas
Brawijaya (Unibraw) Malang. Dimaksudkan untuk mewadahi komunitas
intelektual Muslim baru yang terserak dan tidak tertampung oleh wadah
yang sudah ada dan mapan.
ICMI akhirnya berdiri di Malang Desember tahun 1990. Yang membuka
Muktamar pertama, Presiden Soeharto dan yang menutup Wapres
Soedharmono. Yang menarik, tentulah sosok BJ Habibie yang terpilih
menjadi ketua umum pertama. Di kalangan komunitas Muslim, Habibie
dikategorikan muallaf dalam hal ilmu keislaman. Tetapi, ia menjadi
representasi booming intelektual muslim muallaf yang berangkat bukan
dari keluarga santri.
Sosok lain adalah Sekjen ICMI, Wardiman Djojonegoro, seorang
intelektual Muslim dari keluarga Madura abangan dan besar di Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Ada juga dari keluarga Masyumi
seperti Adi Sasono yang masih cucu Moh Roem. Ada yang berlatar
belakang sosialis seperti Juwono Sudarsono.
Tentu saja banyak pula intelektual Muslim dari keluarga santri baik
modernis maupun tradisionalis. Amien Rais yang menduduki Ketua Dewan
Pakar adalah Wakil Ketua PP Muhammadiyah (waktu itu). Ada juga KH Ali
Yafie dan KH Yusuf Hasyim yang datang dari NU sekalipun Ketua PB NU
Abdurrah-man Wahid tidak mau berga-bung, bahkan sering mengkritik ICMI
secara tajam. Ada juga komunitas Muslim alternatif, bukan NU dan
Muhammadiyah yang direpresentasikan Nurcholish Madjid, Nasir Tamara,
Imaduddin Abdurrahim.
Jadi dari segi keanggotaannya, ICMI mencerminkan pluralitas komunitas
Muslim Indonesia baik mazhab, latar belakang keluarga maupun
organisasi. ICMI tidak bisa dituduh sebagai gerakan Masyumi baru, atau
triwikrama alumni HMI. Tidak berlebihan kalau Nasir Tamara, seperti
ditulis Douglas E Ramaga dalam Democracy, Islam and the Ideology of
Tolerance, mengatakan bahwa kelahiran ICMI merupakan babak yang sangat
penting sejak kelahiran Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1912.
Organisasi Islam yang lahir tanpa sekat mazhab.
Persoalan yang muncul sejak kelahiran ICMI adalah tarik menarik antara
kepentingan intelektual murni dengan kepentingan politik. Salah satu
letupannya adalah soal siapa yang menjadi sekretaris jenderal pada
muktamar pertama. Kalangan intelektual berbasis kampus dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) menjagokan Dawam Rahardjo. Sedangkan kalangan
birokrasi termasuk Habibie menjagokan Muslimin Nasution. Pada akhirnya
muncul figur alternatif, Wardiman Djojonegoro.
Pada tarik menarik ini, kelompok birokrasi cenderung di atas angin.
Pengembangan struktur organisasi ICMI cenderung mengikuti jejak
birokrasi. Hampir seluruh gubernur, bupati atau wali kota, dan rektor
menjadi dewan pembina atau dewan penasihat. Tak pelak lagi, ICMI dan
birokrasi menjadi berapat-rapatan.
Buah pergerakan bandul lonceng ICMI ke kekuatan politik birokrasi,
mengesankan ICMI menjadi instrumen penting politik birokrasi. ICMI
seperti menjadi tunggangan Soeharto untuk mendekati umat Islam yang
selama sekitar 20 tahun dipinggirkan secara politis maupun ekonomis.
Tetapi, tidak banyak yang menyadari ini. Orang seperti Lukman Harun
malah menganggap inilah saat bulan madu umat Islam dan pemerintah.
Tarik menarik ini menjadi konflik yang merebak setelah Amien Rais
melempar gagasan suksesi di Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya
tahun 1993. Soeharto harus lengser pada tahun 1998. Pada akhirnya
Amien Rais berhenti dari posisi Ketua Dewan Pakar ICMI setelah tidak
mau mengendurkan kritiknya soal Busang, Freeport, KKN Soeharto, dan
suksesi.
***
TIDAK lama berkah yang diperoleh ICMI dengan kemesraannya bersama
Soeharto karena penguasa Orde Baru lebih 30 tahun itu terjungkal oleh
gerakan reformasi. Salah satu tokoh gerakan itu adalah Amien Rais yang
dipecat dari ICMI.
Pada saat Habibie naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto,
sebenarnya ICMI tahu posisinya tidak menguntungkan dalam pusaran arus
besar kehidupan bangsa. Habibie ditempatkan sebagai simbol kekuatan
status quo yang berhadapan dengan kekuatan reformasi.
Tampaknya ICMI tak mau meninggalkan Habibie sendirian. Apalagi banyak
kepentingan ICMI yang dipertaruhkan bersama nasib Habibie. Misalnya,
banyak menteri yang dari ICMI seperti Muladi, Muslimin Nasution, Malik
Fadjar, Juwono Sudarsono, Akbar Tandjung, Ali Alatas, Adi Sasono.
Dipegang pelaksana harian Ketua Umum Achmad Tirtosudiro, ICMI sering
ditampilkan sebagai pembela rezim Habibie. Dengan demikian ICMI
semakin masuk pusaran besar politik praktis kepentingan sesaat. Tidak
jarang orang yang menyindir, seharusnya ICMI menjadi partai politik
saja bersama masa eforia kelahiran partai politik.
Setelah Habibie gagal memperpanjang masa jabatannya, ICMI terkesan
tidak tahu harus berbuat apa. Dari pendukung rezim yang berkuasa,
seharusnya ICMI mengambil peran oposisi pada masa rezim Abdurrahman
Wahid ini. Apalagi kenyataannya, Abdurrahman Wahid meneruskan aksi
serangan dengan membabat habis orang-orang ICMI.
Akan tetapi, bisa dipahami kalau ini sulit dilakukan ICMI. Karena
tidak pernah punya pengalaman mengkritisi rezim yang berkuasa. Selama
ini ICMI lebih menjadi legitimator kebijakan rezim Soeharto dan
Habibie. Di samping itu, tampaknya juga dipengaruhi oleh garis Habibie
yang tetap ingin memelihara hubungan baik dengan Abdurrahman Wahid
agar tidak dijadikan sasaran tembak. Keterlibatan Habibie selama 25
tahun di kabinet Soeharto, bukan mustahil ada celah untuk dijadikan
sasaran tembak.
Lantaran tidak tahu peran seperti apa yang harus dilakukan, menjadikan
ICMI terdiam beku. Nyaris tidak terdengar, seolah ikut Habibie tetirah
dan berobat di Jerman. Bergerak sedikit saja, ICMI akan dituduh
sebagai kebangkitan status quo. Sama nasibnya dengan Habibie yang
membuat Habibie Centre, langsung dicurigai sedang membuat kendaraan
untuk come back pada tahun 2004.
Tentu saja ICMI tidak akan mau bingung terus-menerus. Tidak mau
layamutu fiha wala yahya (tidak mati dan tidak hidup). Untuk itu,
semuanya kembali kepada para insan ICMI untuk keluar dari lorong
kebingungan. Salah satunya adalah keberanian dan kemampuan memilih
figur ketua umum yang bersih dari kooptasi rezim Orde Baru dan
memiliki link dengan Habibie. Disamping itu, figur itu juga harus
bebas politik praktis.
Hanya figur ketua umum demikian yang memungkinkan publik tidak
mencurigai setiap gerakan ICMI. Akan menumbuhkan persepsi bahwa ICMI
benar-benar melakukan taubatan nasuha (pertobatan yang
sungguh-sungguh) dan pencerahan. Insya Allah, figur demikian pula yang
dapat diharapkan menggulirkan kemudi ICMI kembali kepada platform-nya
sekaligus mengaktualisasikan dengan tuntutan jaman. (Anwar Hudijono)
--- RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com> ---