From: Usman_Suharjo@umit.maine.edu (Usman Suharjo)
To: apakabar@radix.net
Date: Mon, 9 Oct 2000 16:45:10 -0400
Subject: Tragedi Bintang Kejora: Siapa beranggung jawab?
www.kompas.com
----------deleted-----
KAMI tidak pernah berpikir hal-hal yang buruk karena selama 16
tahun di Wamena tidak pernah ada
kerusuhan. Apalagi orang-orang
di sekitar kami sangat baik dan ramah.
Satgas pun hampir semua
kami kenal karena sering bertemu di
gereja," kata Wuwungan.
Sekitar pukul 10.00, ratusan orang
datang dari arah Kecamatan
Purima menuju Kota Wamena. Melalui
seorang tetangganya yang
berasal dari Makassar, Willy Wuwungan
mendengar bendera Bintang
Kejora sedang diturunkan di Jalan
Bhayangkara. Saat itu,
masyarakat asli Wouma mulai memotong
pohon-pohon untuk
menghalangi gerak aparat kepolisian ke
arah Wouma. Beberapa
kabel telepon ikut putus karena
robohnya pohon sehingga
komunikasi ke luar Wouma terputus.
Meskipun begitu, Wuwungan dan
tetangganya tetap tenang dan tidak
pernah menyangka mereka akan diserang.
Pukul 12.00, massa yang
datang dari Purima dihalau polisi
tanpa menggunakan tembakan.
Massa yang terpencar kemudian
berkumpul di Wouma yang
kemudian menjadi pusat kerusuhan.
Suasana memanas ketika sekitar pukul
15.00 terdengar suara
tembakan tiga kali. Kemungkinan saat
itu polisi sedang melepaskan
tembakan peringatan ke udara untuk
menghalau massa yang sudah
siap dengan panah, tombak, dan parang.
Tidak berapa lama kemudian,
rumah-rumah pendatang dilempari
batu, termasuk rumah keluarga Willy
Wuwungan. Pendeta Veki dari
Gereja Pantekosta Sakma Ibele yang
sejak pagi berada di rumah
Wuwungan, mengajak Wuwungan, Rossie,
dan dua anak mereka
untuk berdoa. Tetapi, rumah Wuwungan
mulai dibakar, sama seperti
rumah tetangga lain.
Dalam kepanikan, Wuwungan meminta
Rossie dan dua anaknya
keluar ke kebun di belakang rumah. Di
sanalah ketiganya mengalami
nasib malang. Rossie dibacok di bagian
kepala, dada, dan perut
hingga tewas seketika. Sementara itu,
dua anaknya terluka parah
karena dibacok dan ditembak.
Orang-orang yang berusaha mendobrak
masuk ke dalam rumah tidak
berhasil, sehingga Wuwungan selamat.
Ia lalu mendengar suara
rentetan tem-bakan, dan melihat lima
anggota Brimob sekitar 200
meter dari rumahnya. Mereka menolong
membawa dua putra
Wuwungan yang kondisinya semakin parah
ke RSUD Wamena.
Dokter di rumah sakit itu akhirnya
meminta agar dua putra
Wuwungan itu diterbangkan ke RSUD Dok
II Jayapura.
"Keadaan saya saat itu sangat
dilematis. Mau mencari jenazah istri
atau mengantar kedua anak saya ke
Jayapura. Akhirnya, karena
ketika saya meninggalkan rumah kedua
anak saya masih hidup,
saya memilih mengantar anak saya. Saya
tidak sempat pamit pada
istri saya. Saya menitipkan pemakaman
istri saya pada aparat
keamanan," tutur Willy Wuwungan sambil
menangis. Rossie
termasuk salah satu korban kekerasan
yang langsung dimakamkan
hari Sabtu dalam pemakaman massal di
Wamena.
***
Usman Maine:
siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi ini?
Polri yang menurunkan Bendera Bintang Kejora? Atau Presiden
yang mengijinkan pengibaran Bintang Kejora?
Kebijakan Presiden memang terlihat uga-ugalan, bagaimana
mungkin bendera yang melambangkan separatisme diijinkan
berkibar? Analogy pengibaran bendera partai sangat tidak
tepat digunakan dalam pengibaran bendera Bintang Kejora.
Dalam suatu kesempatan, Presiden Wahid pernah menyatakan,
Bintang Kejora boleh dikibarkan, alasannya, toh pada konggres
konggres Partai Politik, bendera partai juga dikibarkan.
Inilah yang bikin repot aparat keamanan. Pengibaran bendera
separatisme, berarti pengibar bendera menyatakan diri sudah
merdeka. Sulit difahami ketika Presiden Wahid mengijinkan
pengibaran Bintang Kejora dengan analogy di atas.
Salah satu tugas Presiden adalah menjaga keutuhan wilayah
RI. Pengibaran bendera yang berarti pernyataan kemerdekaan
tidak seharusnya ditolerir. Aparat dibuat bingung oleh kebijakan
Presiden.
Di Aceh, pengibaran bendera selain Merah-Putih dilarang aparat.
Di Papua, aparat bertindak konsisten. Tapi tindakan aparat harus
dibayar mahal _tewasnya manusia-manusia tak berdoa_ akibar
kebijakan Presiden yang keluar dari mainstream ketatanegaraan.
Presiden seperti memberi angin pada separatisme. Mestinya,
Presiden tidak mengijinkan pengibaran Bintang Kejora. Sekarang
nasi telah menjadi bubur. Pendatang di Papua yang menanggung.
Sementara itu Presiden masih bisa berhaha-hihi di Jakarta karena
tak besinggungan secara fisik dengan kondisi Papua.
Kalau Presiden punya kepekaan teritorial, punya kepekaan sosial,
kebijakan yang bisa menimbulkan konflik lebih besar harus dicegah
sedini mungkin. Kisah keluarga Wuwungan menambah luka hati
anak bangsa. Krisis Ambon/Maluku belum selesai, Aceh makin
banyak makan korban, para pengungsi Pro Integrasi masih
terlantar...sekarang Papua meminta korban.
Jika ijin pengibaran Bintang Kejora sekedar untuk melanggengkan
kekuasaan Presiden, menarik simpati dari warga Papua, tindakan
ini lebih nista. Sebab, kebijakan itu memakan korban rakyat tak
berdosa.
Saya tidak begitu terpukul jika yang terbunuh oleh warga Papua
yang marah itu adalah petugas yang sedang menjalan tugas.
Mereka (petugas) memang dilatih untuk tugas-tugas spt itu.
Tetapi yang terbunuh adalah orang sipil, yang sehari-hari
kenal dengan para satgas Papua, mereka juga ke gereja
yang sama.
Presiden, bersikap lunak/lembut untuk mengambil hati kelompok
masyarakat tertentu adalah perbuatan bijaksana, tetapi jika
tindakan itu bertentangan dengan tata krama pergaulan
bernegara, maka kita akan menuai malapetaka. Bagaimana
Presiden akan menjelaskan kepada dua bocah Wuwugnan
yang melihat ibu dan saudaranya dibantai di depan matanya
itu?
Presiden, Saudara harus punya sikap yang tegas dan jelas
dalam mempertahankan keutuhan Republik ini. Zero tolerance
to Anarkhy dan Zero Tolerance to Separatistism harus menjadi
kebijakan Presiden. Untuk kedua aspek ini, saya bisa memahami
jika Presiden terpaksa menerapkan kebijakan TANGAN BESI.
Jangan lembek ke perilaku anarkhy, jangan lembek ke mereka
yang ingin memisahkan diri dari RI.
Wassalam,
usman maine
----- End of forwarded message from Usman Suharjo -----
*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************