From: "pak anon" <pak_anon@hotmail.com>
To: apakabar@radix.net
Subject: PNBP KBRI Beijing dan Menteri Kehakiman
Date: Mon, 25 Sep 2000 21:31:23 GMT
Anon - PNBP Beijing dan Menteri Kehakiman,
Melegalisir penggunaan 20 persen dari PNBP di KBRI Beijing untuk keperluan
pribadi, melalui perintah tertulis dari Menteri Kehakiman & HAM bukan jalan
keluar yang baik untuk menutupi penyalahgunaan.
Perintah tersebut hanya akan membantu pertanggung jawaban administratif
Kepala Bidang Imigrasi dan KBRI kepada Departemen Keuangan.
Sedangkan sesungguhnya yang kita dambakan adalah tanggung jawab moral Pak
Yusril sebagai pejabat tinggi negara Indonesia yang kita cintai ini.
Izin untuk menggunakan 20 persen PNBP tanpa ada batas waktu tersebut akan
membuka kemungkinan penyalahgunaan dana PNBP oleh KBRI, dan kebocoran ini
akan sangat merusak citra Dep.Kehakiman yang seharusnya memberi contoh yang
baik bagi Departemen-2 lainnya.
Belum lagi adanya berita kebocoran-2 penerimaan fiscal di bandara seperti
diurai oleh Bung KOP tanggal 24/09/2000 dalam artikel "Evaluasi atau
Hapuskan Fiscal LN".
Reporter Anon pernah mendapat pengalaman membayar fiscal setengah harga,
tanpa menyadari bahwa tidak ada peraturan yang mendukung pemberian discount
untuk fiscal.
Terimakasih Bung KOP atas kejeliannya yang telah turut membantu membuka mata
kita.
Wassalam.
----- End of forwarded message from pak anon -----
*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************