From: "Ivrahim Satori" <ivrahimsatori@hotmail.com>
To: apakabar@saltmine.radix.net
Subject: Jelasnya Gus Dur digoyang faksi status-quo TNI-AD
Date: Mon, 25 Sep 2000 03:25:40 GMT
Jelasnya Gus Dur digoyang faksi status-quo TNI-AD
PROLOG
Amin Rais memang suka menggoyang dan bergoyang, tetapi kali ini yang
menggoyang Gus Dur bukanlah dia. Bahkan Amin Rais sekarang harus berpikir
dua-tiga kali untuk mencalonkan diri menjadi presiden, karena jika Gus Dur
pun yang sangat moderat dan toleran digoyang, apalagi Amin Rais yang lebih
sektarian. Ini tidak berarti Amin Rais tidak bisa jadi presiden. Dia berhak
menjadi presiden (asal terpilih), tetapi harus sabar menunggu giliran. Yang
dikawatirkan ialah justru kelompok Islam, karena ketidak-sabarannya, justru
diadudomba dan kelak dikemudian hari ganti disudutkan oleh militer dan
dibabat. Ingat kasus Tanjung Priok dan DI-TII. Lebih baik kelompok-kelompok
pro demokrasi baik itu yang dari Islam dari segala macam aliran, kelompok
prodemokrasi di Golkar dan PDI-P, maupun kelompok non-Muslim membentuk
semacam Crisis Center. Didalam Crisis Center inilah mereka beradu pendapat
kalau terjadi masalah gawat daripada memperkeruh suasana lewat pernyataan
amburadul. Didalam Crisis Center inilah dicari solusi. Lebih baik debat
sipil daripada adu kekuatan rezim militer.
Menyimak kekacauan di Indonesia, jelas PAN, PDI-P, dan PKB tidak punya uang
untuk melakukan operasi Goyang Republik apalagi persenjataan. Juga jelas
tayangan TV BBC dan CNN memperlihatkan bagaimana TNI-AD bekerja sama dengan
perusuh di Maluku dan Timor. Masih teringat jelas dokumen-rekaman yang
disiarkan keseluruh dunia bagaimana Milisi dan anggota TNI-AD membakar,
menjarah dan membawa lari barang jarahan dengan truk-truk TNI-AD di
Timor-Timur. Cerita Jakarta Lautan Api yang diulas Semper Fidelis mendekati
kebenaran. Pada waktu kejadian itu (Mei 1998) saya langsung bisa membaca ini
operasi bumi-hangus militer. Sangat sistematik.
Semua metoda operasi dilapangan menunjuk kesatu arah: faksi TNI-AD dan POLRI
yang pro status quo dengan penyandang dana keluarga C. Jelas bukan Cina,
karena konglomerat Cina lebih suka markir dana di luar negeri dan hidup
dengan tenang dan damai di Australia, US, Singapore atau Eropa. Siapa lagi?
Pernah ada suatu informasi yang masuk, dan dibenarkan oleh mantan MenHan
Juwono Sudharsono dan pernah dikatakan oleh Gus Dur dan para analis militer.
Informasi tersebut mengatakan, setelah melihat tingkah polah Benny Murdani
yang berhasil dengan Petrus nya, Suharto sendiri (mungkin belakangan bekerja
sama dengan Tanjung dan Hartono) menyusun TNI-AD dan POLRI bayangan yang
hanya tunduk pada perintah Suharto dan Keluarga C. Siapa mereka itu?
Sebagian TNI-AD dan POLRI sendiri yang kemudian dikembalikan kesatuan
masing-masing atau dimutasi sedemikian rapi. Para analis mengatakan sekitar
40 persen, tetapi angka tersebut terlalu tinggi, 20 - 15 persen mungkin
lebih tepat. Itu sebabnya reformasi TNI, khususnya AD dan POLRI, 'is a
must'.
MAHFUD MD HARUS DISIPLIN DAN BANYAK BELAJAR.
Pengangkatan Mahfud sebagai MenHan memang membuat saya tertawa. Pertama dia
sendiri mengatakan tidak tahu menahu masalah militer. (Pertanyaan saya, lha
kok mau? Ini pertanda dia tidak 'honest'). Kedua, Amien Rais sendiri sebagai
koleganya di Jogja juga mengatakan 'apa si Mahfud itu bisa?'. Bagi saya
Mahfud itu seperti Jendral Kancil dalam film yang pernah dibintangi Ateng
dan Akhmad Albar dulu. Jendral Kancil adalah anak-anak ingusan yang main
jadi tentara. Dan begitu salah seorang diangkat sebagai Jendral, kalau tidak
salah Ateng, dia menjadi garang dan banyak ngomong tapi salah semua. Itulah
Mahfud MD (yang bukan dokter itu).
Contoh pernyataan Mahfud yang kedodoran itu banyak. Ini seharusnya membikin
malu korps TNI, tetapi justru sebaliknya malah membuat banyak petinggi TNI
(khususnya AD) senang. Saya tidak tahu cara berpikir teman-teman ini.
Contoh pertama, MenHan tidak bisa membedakan ketahanan dan pertahanan
(komentar: jangan-jangan dia menyamakan keduanya dengan tahanan). Jelas
berbeda! Kalau tidak bisa membedakan kedua istilah itu sebagai pakar hukum,
bagaimana dia bisa memformulasikan doktrin pertahanan negara. Pertahanan
negara bukan monopoli TNI, meskipun TNI adalah sokoguru dan perisai terdepan
negara Indonesia. Pertahanan negara Indonesia adalah milik bersama, milik
rakyat Indonesia. Sekali lagi saya tekankan disini, TNI adalah sokoguru dan
perisai terdepan PERTAHANAN Indonesia. Justru melihat kejadian di Maluku,
Poso, Kalimantan Barat, Jawa Timur dsb kita juga dapat menarik kesimpulan
'bangsa Indonesia bisa berperang'. Hanya sayangnya sekarang dipergunakan
untuk membunuh saudara sendiri. Sedangkan ketahanan negara, menurut thesis
saya, titik beratnya adalah pada masyarakat sipil. Seorang insinyur yang
baik dan tidak korup memberikan kontribusi terhadap ketahanan negara, petani
dan nelayan yang rajin membantu ketahanan negara, mahasiswa dan akademisi
dan wartawan membantu ketahanan negara, akuntan dan banker yang jujur
membantu ketahanan negara.
Contoh kedua, menghadapi jepitan Barat terutama AS MenHan Mahfud memberi
komentar seperti anak ngambeg (mutung), bahwa Indonesia akan 'baik-baikan'
(deh) dengan China. Paradigma MenHan dan sebagian petinggi TNI kita masih
dalam konteks 'Cold War'. Masih tidur dan belum belajar peta geopolitik yang
baru (komentar: jangan-jangan kita kena wabah malas berpikir). Pertama,
jelas paham komunis yang dianut blok Timur adalah paham bangkrut. Bahkan
Deng Hsiao Ping sendiri mengatakan 'apakah kucing itu merah atau putih yang
penting dia bisa menangkap tikus' (sewaktu dia mencari legitimasi paham
kapitalisme, yang sebetulnya bertentangan dengan 'tenet' komunisme). Kedua,
Amerika dan China secara bertahap menjajagi kerjasama. Amerika mencari
kepentingan ekonomi, China mencari kepentingan teknologi. Saya mengikuti
naik-turunnya relasi kedua negara besar ini sejak tahun 1980-an, mulai dari
pengiriman akademisi China ke AS. Jadi dari sini Indonesia tidak bisa main
'baik-baikan' apalagi poros-porosan dengan China. Ketiga banyak teman saya
mengatakan selama kasus pembantaian China tahun 1965 dan 'rape of Jakarta -
1998' tidak terselesaikan jangan harap Indonesia dan TNI-AD khususnya akan
dapat 'special status' dimata masyarakat China (Tionghoa). Rabaan saya kita
malah akan jadi koloni ekonomi dan sembelit bagi China.
Contoh ketiga, TNI harus malu bahwa MenHan dan perwira-tingginya tidak becus
dan menjadi bahan tertawaan publik dan militer asing sewaktu mengatakan
bahwa ada unsur asing yang memprovokasi Atambua. Para perwira-tinggi TNI
yang pernah sekolah di Australia atau AS seharusnya tahu bahwa di negara
barat, yang memegang supremasi sipil, militernya bisa kembali bekerja
sebagai sipil kalau kontrak pengabdiannya habis (4-8 tahun). Mereka dapat
bekerja di lembaga riset, bank, polisi, rumah sakit, dsb ASAL MEREKA MAMPU.
Jadi adanya orang sipil yang pernah menjadi militer tidak bisa dijadikan
bukti dia adalah spy. Saya kalau mendapat proyek di manca negara sering
bertemu dengan ilmuwan dan insinyur yang dulunya bekas marinir, tentara, dan
AU dari Amerika Serikat. Saya juga pernah kerja satu proyek dengan bekas
tentara Blok Timur. Tetapi saya tidak pernah merasa takut dimata-matai,
sebab kalau kapasitas berpikir kita sama atau lebih baik, kita justru akan
membawahi mereka. Itu bukan isapan jempol. Justru yang saya kawatirkan ialah
sebetulnya kita tidak becus, dan melemparkan tanggung jawab ke orang lain,
untuk mencari solusi mudah. Seorang yang pernah belajar strategi militer
akan tahu tidak mudah untuk melakukan provokasi kalau KULIT kita berbeda.
Dan setiap operasi militer perlu dukungan logistik dan prencanaan masak yang
tidak bisa dilakukan satu orang provokator. Memangnya orang ini Superman?
Kalau TNI-AD menganggap seorang bekas militer (sekali lagi satu orang)
sebagai Superman, alangkah rendahnya mutu TNI-AD kita.
Contoh keempat, pembodohan masal yang dilakukan MenHan sekarang dan beberapa
perwira TNI-AD melihat datangnya marinir AS di Timor Timur. Saya tidak
kawatir. TNI-AL, Marinir Indonesia dan TNI-AU juga tidak kawatir karena ini
adalah masalahnya kelompok status quo TNI-AD. Mereka melakukan pembodohan
masal kepada masyarakat Indonesia untuk 'menggairahkan nafsu kemarahan'
rakyat kecil. Kita harus ingat bahwa jaman sekarang adalah jaman internet
dengan berita bisa berseliweran berikut tayangan langsung TV. Saya sedih
tentara kita dari level letkol ke bawah dijadikan permainan politik dan
dikorbankan untuk kepentingan pribadi perwira-tinggi. Kembali dengan masalah
marinir AS, kedatangan 600 ataupun 5000 (menurut pendapat saya) ada
kaitannya dengan akan kembalinya UNCHR staff ke Timor Barat. 'Just in case'
mereka mendapat serangan dari militia atau TNI-AD, saya kira marinir inilah
yang akan menyelamatkan staff tersebut. Tidak bisa disangkal banyak orang AS
dan Barat bekerja di UNCHR. Merupakan usaha terpuji, menyelamatkan warga
negaranya dari mara bahaya, dari pada kita malah melecehkan sanak saudara
kita sendiri yang menjadi TKI dan mendatangkan devisa buat negara. Juga saya
pernah mengatakan dulu-dulu sebelum referendum Timor Timur supaya kita
menerapkan 'sabda pandhita ratu' dengan masalah TimTim. Artinya, kata-kata
kita bijak dan benar seperti pandhita dan tegas seperti ratu. Kalau kita
kalah referendum, kita harus mengakui dengan besar hati, bukan seperti
buto-gheni (raksasa api) yang membakar sana membakar sini. Kali ini saya
mengingatkan lagi, khususnya kepada MenHan, supaya kita tidak main api
dengan Timor Timur. MenHan harus belajar bab geopolitik, sejarah militer,
dan kemajuan akhir angkatan bersenjata negara maju selama 20 tahun terakhir.
Secara geologis, Timor bukan Vietnam yang terletak dibenua. Timor adalah
pulau yang bisa dengan mudah diisolasi. Vietnam berbatasan dengan China
sehingga supply bantuan militer dapat mengalir terus, apalagi waktu itu
masih dalam konteks perang dingin. Negara asing yang membatasi Timor justru
Australia. Dan saya juga ingin mengingatkan, kalau tidak hati-hati Timor
Barat akan jadi ajang perang saudara (akankah terbentuk Republik Federasi
Timor?). Hal lain yang perlu saya ingatkan kemampuan daya penghancur
(fire-power) satu battle group AS, bahkan tanpa nuklir, lebih hebat dari
fire-power seluruh kodam di Indonesia digabung! Ini tidak berarti kita mau
begitu saja ditekan oleh Amerika, tetapi ada cara yang lebih beradab
('civilised way') menyelesaikan masalah Timor. Saya tidak rela para letkol
ke bawah dilumatkan, sedangkan perwira tinggi makan-enak di Pecenongan atau
Hyatt.
REFORMASI JALAN DITEMPAT.
Kerusuhan Atambua, Maluku, Poso, Kalimantan Barat, Jawa Timur justru kembali
mengingakan saya kepada Agus Widjoyo yang katanya pernah kuliah di Harvard
itu. Kita harus jujur, jangan mengingkari integritas akademik kita. Kita
tidak perlu menipu ('ngapusi kuwi ala dik') bahwa di AS ada Kodam, Korem,
Koramil dsb. Saya sering ke AS dan tidak pernah melihat tentara sliweran
kecuali di barak mereka, apalagi menemukan sistim teritorial seperti di
Indonesia. Kita juga tidak perlu berkilah bahwa sistim teritorial adalah
khas budaya kita. Sistim teritorial adalah sistim facist AD - Jepang yang
diterapkan oleh Jepang untuk mengontrol teritoral negara jajahan. Dan itu
diadaptasi oleh TNI-AD titik. Tidak ada dalam sejarah Majapahit, Srivijaya
dsb sistim teritorial. Majapahit justru menerapkan sistim federasi, karena
tidak ada bukti campur tangan pusat didaerah. Majapahit hanya meminta pajak
sebagai upeti dan tanda negara tersebut tunduk ke Majapahit. Srivijaya malah
lebih bagus lagi, karena kerajaan ini menekankan akademi dan pacifist. Kasus
pertempuran lebih banyak di Majapahit daripada Srivijaya, sehingga negara
Srivijaya lebih harum namanya kalau kita baca buku sejarah di mancanegara.
Kita harus jujur menanyakan apakah fungsi teritorial masih diperlukan,
karena kekacauan dimana-mana menunjukkan tidak efektipnya Babinsa, Koramil,
Kodim dan Korem. Bagaimana peran Babinsa di Maluku, Kupang, Poso, Kal-Bar,
Jawa Timur, BEJ dsb? NULL alias Nothing. Kita juga harus melihat apakah
sistim teritorial ini baik buat anak-cucu kita di kemudian hari. Tentu Agus
Widjoyo, Agum Gumelar, Agus WK, dsb tidak ingin melihat cucu-cucunya yang
MBA atau PhD nanti di'undermine' oleh Babinsa dsb. Kita harus melihat
tatanan Republik jangka panjang. What is the best for this country?
Kalkulasi saya mengatakan menarik Babinsa
dan mengembalikan ke kesatuan masing-masing bisa dilakukan dalam satu tahun,
Koramil perlu tiga tahun, dan Kodim lima tahun. Selain itu Korem dan Kodam
harus diubah perannya. Jadi kalau ada itikad baik, TNI-AD bisa melepaskan
dwifungsinya tahun 2005.
Seperti yang diulas sebelumnya, pertikaian didaerah menunjukkan bahwa bangsa
Indonesia bisa 'bertempur'. Kalau ini disalurkan secara baik, dapat
dijadikan aset pertahanan dan ketahanan negara. Dengan perkataan lain hal
ini mengurangi beban TNI untuk bela negara.
Secara konkrit, artinya jumlah personil TNI (khususnya AD) bisa dikurangi.
Selain menghemat anggaran juga mempermudah profesionalisme TNI sendiri.
Pengurangan jumlah personil bisa dilakukan dengan tawaran pensiun awal, atau
memberikan kesempatan kepada personil yang mampu untuk sekolah lagi dan
menyalurkan mereka kebisnis sipil setelah upacara pelepasan. Kita tiru
sistim Barat atau Singapore. Setelah 8 tahun masa pengabdian, personil TNI
ditawari sekolah lagi, dilepas (pensiun) dan disalurkan dibisnis sipil.
Mereka yang tetap di militer harus menerima konsekwensinya bahwa jabatan
mereka adalah jabatan negara yang tidak mendatangkan uang. Selama ini di
Indonesia sering digembar-gemborkan bahwa penghasilan mereka kurang. Benar.
Tetapi ini tidak berarti pernyataan selanjutnya benar, yaitu 'militer di AS
hidup kecukupan'. INI TIDAK BENAR. Saya tahu kehidupan militer di AS yang
hidupnya pas-pasan, berlawanan dengan kesan yang disebarkan di Indonesia.
Mereka mau menjadi militer karena tugas suci membela negara (alasan utama)
dan secara ekonomis mereka ingin mendapat bantuan untuk melanjutkan sekolah
lagi setelah masa tugasnya yang 4 s/d 8 tahun habis. Bantuan itupun juga
tidak penuh. Oleh karena itu tinjau kembali jumlah dan kwalifikasi peronil
militer Indonesia. Kusnanto Anggoro mengatakan jumlah TNI-AD cukup di bawah
200.000 orang. Saya setuju angka ini, asal kwalitas tempur dan disiplinnya
juga ditingkatkan.
Yang lebih urgent bagi saya adalah keseimbangan TNI, mengingat garis pantai
kita panjang dan laut kita yang luas. Apalagi kemampuan 'bela-diri' rakyat
seperti ditunjukkan di Maluku dsb hanya terbatas di darat, memaksakan kita
berpikir ulang mengenai keseimbangan jumlah personil antar angkatan.
Angkatan Udara misalkan idealnya mempunyai empat pangkalan besar; PakanBaru,
Palangka Raya, Jawa dan Ambon. Angkatan Laut sudah tepat mempunyai tiga
armada; Barat, Tengah dan Timur. Marinir dua divisi saya kira tidak cukup.
Lima divisi + dua resimen adalah ideal yang diproyeksikan di Sibolga atau
Jambi (satu divisi), Lampung (satu divisi), Surabaya (satu divisi),
Halmahera atau Manado (satu divisi), Kal-Bar (satu divisi), Jakarta (satu
resimen) dan Sumba atau Lombok (satu resimen). Beaya? Tentu semuanya
dilaksanakan secara bertahap selama 5 s/d 10 tahun yang akan datang.
EPILOG.
Tidak ada yang menginginkan negara kita lemah, dan tidak ada rakyat yang
ingin melihat militernya lemah. Begitu pula tidak ada negara atau rakyat
yang ingin melihat militernya liar tak terkendali. Bambang Judhoyono harus
membenahi Cilangkap dan laksmana Widodo harus membenahi TNI. Sejarah
menunjukkan: suatu negara BESAR hancur bukan karena diserbu dari luar tetapi
berawal dari korupsi dalam birokrasi dan rusaknya moral dan disiplin
militernya.
Hal ini tidak akan jalan kalau DepHan, khususnya MenHan, tidak disiplin dan
mudah bergoyang lidah. MenHan harus belajar banyak baik sejarah militer,
hukum yang mengatur militer dan relasinya dengan sipil, geopolitik, dan
perkembangan persenjataan. Tanpa disiplin, Mahfud hanya berfungsi sebagai
penggembira. MenHan bukan koordinator tabliq akbar.
Peninggalan facist Jepang, sistim teritorial harus ditinjau kembali. Kalau
TNI-AD serious menangani masalah ini dalam lima tahun fungsi babinsa,
koramil dan kodim bisa dihapus. Sekali lagi kalau ada itikad baik. Sementara
itu diberi kesempatan pensiun awal dan sekolah lagi bagi mereka yang telah
menyelesaikan masa tugas 8 tahun. Bagi mereka yang ingin tetap di militer
harus menerima konsekwensi kehidupan militer sebagai pembela negara (bukan
untuk cari kemakmuran).
Perlunya ditinjau keseimbangan personil TNI, mengingat geografis kita yang
berbentuk kepulauan. Persoalan yang menyangkut keamanan perbatasan,
khususnya di Timor, harus diselesaikan dengan cara yang berbudaya (civilised
way). Melihat geopolitik paska perang dingin, bentrok dengan AS, Australia,
Inggris, Malaysia, PNG dan PBB justru akan mengucilkan Indonesia dan akan
memperburuk reputasi TNI. Indonesia (khususnya TNI-AD) dituding tidak mampu
menepati janji dan membangkang terhadap kesepakatan berbangsa dan hidup
bertetangga baik.
Sabda Pandhita Ratu = berbicara sebenar-searif-sewelas asih seorang pandita,
seadil dan setegas seorang Ratu. Kebiasaan bergoyang lidah seperti Suharto
('sebetulnya saya tidak mau ini itu, tetapi karena rakyat menghendaki
.....') harus dilepas oleh Petinggi TNI. Jangan sampai terulang 'sebetulnya
kita tidak mau dwifungsi, tetapi karena rakyat masih menghendaki apa boleh
buat, kalau rakyat tidak menghendaki ....' (hmmm gebug).
Masih banyak yang harus diulas, bab bisnis dan ekonomi, uang-palsu, sistim
kepangkatan, JINdral Besar TNI-AD Suharto, ... sampai jumpa lagi.
Ivrahim Satori.
----- End of forwarded message from Ivrahim Satori -----
--- Email all postings in plain text (ascii) to apakabar@radix.net INDONESIA-L - <http://www.indopubs.com/archives> INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives> INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives> INDONESIA-POLICY - <http://www.indopubs.com/tarchives> INDONESIA-DOCS - <http://www.indopubs.com/darchives> SEARCH CURRENT POSTINGS - <http://www.indopubs.com/search.html> SEARCH YEAR 2000 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net> SEARCH 1990-1999 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net/search-all.html> RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com> ---