From: "John Towell" <john_towell@hotmail.com>
To: apakabar@saltmine.radix.net
Subject: Re: Pemerintah Dikatakan Melindungi Konglomerat Hitam !
Date: Tue, 12 Sep 2000 03:20:55 GMT
Tulisan "Faried Basalamah" <basalamah@hotmail.com> sangat menarik. Analisa
yang dikemukakan selalu disertai alasan yang logis yang dilihat dari
berbagai sudut, sehingga ada objektifitas didalamnya. Dua tulisan Faried
Basalamah yang menarik perhatianku adalah :
1. Salim Group, Penting untuk Ekonomi Indonesia
2. Pemerintah Dikatakan Melindungi Konglomerat Hitam
Kesan yang aku tangkap dari kedua tulisan tsb, intinya Faried Basalamah
berpendapat bahwa untuk mendorong perbaikan ekonomi Indonesia harus
melibatkan para konglomerat, dan salah satunya adalah Salim Group tsb. Salim
Group menurut Faried sangat profesional, jauh lebih profesional dibandingkan
dengan kerabat dan kroni Soeharto yang lain. Dengan fasilitas yang lebih
baik, ternyata Probosutedjo tidak mampu bersaing dengan Salim. Begitu juga
Bob Hasan dan anak-anak Soeharto sendiri. Kehadiran konglomerat dapat
menyediakan lapangan kerja bagi jutaan penganggur di Indonesia saat ini.
Aku setuju dengan pendapat Faried Basalamah tentang Salim Group yang lebih
baik dari Probosutedjo, Bob Hasan, Prajogo Pengestu, dll. Tapi terlalu
berlebihan kalau Salim Group dianggap sangat profesional. Kalau profesional,
BCA tidak akan menjadi bank yang di BTO kan. Total utang lebih dari Rp.55
triliun, tidak akan dibayar dengan assets yang nilai rielnya hanya Rp.20
triliun, yang memunculkan kasus MSAA yang sangat menghebohkan. Kalau mereka
profesional tentu sudah masuk kelas dunia, sejajar dengan Oeij Tiong Ham
dulu, atau Li Ka Sing dari Hongkong. Kalau mereka lihai atau "li-kiat"
(bahasa Cina artinya cerdik dalam konotasi negatif) aku setuju, tapi
profesional belum tentu.
Apakah benar untuk memperbaiki ekonomi Indonesia harus melibatkan para
konglomerat tsb? Apakah tanpa keterlibatan mereka Ekonomi Indonesia tidak
mampu bangkit kembali? Apakah "Stabilitas Ekonomi" dan
"Keberhasilan Pembangunan" pada era Orde Baru karena jasa para konglomerat
tsb? Aku amat sangat meragukannya. Kita mulai dari hal yang sederhana saja.
1. Penciptaan Lapangan kerja.
Kehadiran perusahaan milik konglomerat telah memberikan lapangan kerja bagi
jutaan rakyat Indonesia. Itu memang betul. Tapi bersamaan dengan itu, berapa
banyak embrio perusahaan yang potensial dalam skala kecil dan menengah yang
mati dicaplok mereka, atau mati akibat monopolisasi yang mereka ciptakan?
Jangan lupa semua konglomerat tsb asalnya perusahaan kecil dan menengah
juga. Kalau kita berpikir mundur, seandainya perusahaan-perusahaan kecil dan
menengah tsb tidak mati, dalam beberapa dekade sebagian di antaranya ada
yang tumbuh menjadi perusahaan menengah dan besar, dan otomatis mereka pun
dapat memberikan lapangan kerja bagi jutaan rakyat Indonesia.
2. Problem Sosial.
Dengan terbentuknya konglomerasi, telah menciptakan masyarakat kelas atas
baru dengan segala macam kelakuannya yang sering menimbulkan persoalan,
terutama.yang dekat dengan pusat kekuasaan politik maupun
kekuasaan ekonomi. Akibatnya mempertajam kesenjangan pendapatan. dan poverty
gap yang lebih besar. Terjadilah problem sosial baru yang mudah disulut
untuk menciptakan kerusuhan masal. Yang menderita adalah
rakyat lapisan bawah dan menengah, distribusi barang dan jasa menjadi tidak
lancar sehingga harga meningkat, terjadi migrasi dari daerah yang rawan
kerusuhan ke daerah lain yang relatif lebih aman - dengan segala konsekwensi
negatif yang terbawa, dan sebagainya. Masyarakat lapisan bawah dan menengah
dari etnis tertentu masih harus memikul pula sikap rasialistis yang timbul,
karena oleh sebagian masyarakat mereka dianggap sebagai antek para
konglomerat yang sebagian besar berasal dari etnis yang sama. Meskipun
mereka berasal dari etnis yang sama, tapi sebenarnya mereka jauh berbeda.
3. Penyimpangan Kebijakan Utang Luar Negeri.
Memang benar business adalah perjuangan. Tapi perjuangan dalam business
adalah memupuk keayaan secara optimal, bukan perjuangan untuk
mensejahterakan rakyat. Perjuangan business tidak sama bahkan berseberangan
dengan perjuangan executive perekonomian pemerintah untuk mensejahterakan
rakyat. Perjuangan ini menjadi rancu karena executive pemerintah terlibat
dalam business yang dikelola para kroni-kroninya. Kebijakan moneter diatur
sedemikian rupa agar menguntungkan para kroni. Kredit dan bantuan luar
negeri, langsung ataupun tidak mengalir ke kantung para konglomerat tsb.
Defisit Neraca Pembayaran Internasional selalu ditutup dengan utang-utang
baru yang terus tumbuh, sehingga Pembangunan di mata rakyat tampaknya selalu
berjalan lancar, ekonomi tumbuh dengan sangat significant. Kurs rupiah
terhadap US$ ditekan terus menerus dengan pinjaman luar negeri sehingga
menjadi overvalue. Di mata para monetarist, defisit Neraca Pembayaran yang
terus menerus adalah bom waktu yang siap meledak. Ledakan dahsyat terjadi
setelah dipicu krisis moneter di Asean. Ekonomi Indonesia menjadi
berantakan.
4. Penyimpangan Kebijakan Ekonomi.
Business policy tidak sama dengan economic policy. Karena economic policy
sudah dikendalikan oleh business policy, executive perekonomian pemerintah
memberi ijin impor seluas-luasnya kepada para konglomerat kroni untuk
mengimpor barang apa saja yang menguntungkan mereka. Pengecualian terus
menerus diberikan kepada kelompok tertentu untuk mengimpor barang dan jasa
yang sebenarnya dilarang untuk diimpor. Akibatnya produk dalam negeri banyak
yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk impor.
Pemerintah memberikan subsidi kepada beberapa komoditi tertentu, tapi
sebaliknya komoditi yang sama produk lokal kwalitas atas terus menerus
diexpor ke negara-negara lain. Singkat kata ketergantungan impor Indonesia
sangat tinggi akibat ulah konglomerat tsb. Jelas ekonomi Indonesia menjadi
sangat rapuh.
5. Capital Flight.
Konsentrasi uang beredar akibat dari pembentukan semacam kartel oleh para
konglomerat tsb, memberikan kekuasaan kepada mereka untuk melakukan capital
flight pada saat kondisi di dalam negeri kurang
menguntungkan. Neraca Pembayaran Internasional Indonesia menjadi hampir
terbalik akibat capital flight tsb. Rupiah menjadi sukar dikendalikan.
Karena kandungan impor dalam output produksi Indonesia sangat tinggi,
harga-harga melonjak secara drastis mencekik leher rakyat kecil.
Dan masih banyak lagi ekses negatif yang timbul dari kerja sama antara
konglomerat dengan para pejabat Orba. Analogi sederhana dari kebijakan
ekonomi Orba yang bertumpu pada para konglomerat, adalah ibarat satu
keluarga yang hidup mewah dengan uang yang berasal dari utang dengan jaminan
rumah tinggalnya. Untuk menyelesaikan utang-utangnya tsb satu-satunya cara
adalah menyerahkan rumah tinggalnya untuk disita bank. Dalam kasus ekonomi
Indonesia yang masuk diakal untuk menyelesaikan utang-utang luar negeri
adalah menjual hasil sumber
alam. Hanya masalahnya negara kita tidak punya uang untuk mengolah sumber
alam tsb.
Cara yang paling mudah adalah meninjau kembali perjanjian pengolahan sumber
alam yang ditanda tangani oleh pejabat Orba yang sarat dengan KKN, misalnya
perjanjian dengan Freepot dan Caltex. Pendapatan extra dari peninjauan
kembali perjanjian tsb dapat dipakai sebagai modal untuk membangun kembali
ekonomi negara kita, disamping berusaha secara maksimal menarik kembali uang
negara yang dicuri oleh para konglomerat hitam. Sampai di sini persoalan
pemulihan ekonomi akan kembali ke masalah politik, karena memaksa para
konglomerat hitam untuk mengembalikan uang yang dicurinya, terutama dana ex
BLBI, terkait dengan para pejabat lama ex Orba yang masih berusaha
menggulingkan pemerintahan Gusdur yang tidak terlalu solid.
Kalau pemulihan ekonomi kita kembali bertumpu kepada para konglomerat, bisa
diduga apa akibat yang akan terjadi. Dengan posisinya yang di atas angin,
ditambah dengan segudang tipu muslihat yang dikuasainya, akhirnya negara
kita akan kembali seperti era rejim Soeharto. Perekonomian kita akan kembali
dikuasai mereka bekerja sama dengan para pejabat negara. Kasus MSAA jelas
suatu bukti bahwa orang-orang di bawah Gusdur masih bermental sama dengan
orang-orangnya Soeharto. Seribu satu macam dalih dapat saja dikemukakan
untuk membenarkan argumentasi mereka.
Sebaliknya apabila ekonomi kita bertumpu pada pengusaha menengah dan kecil
seperti yang dicanangkan ex Menko Ekuin Kwik Kian Gie, pertumbuhan ekonomi
akan berjalan lambat. Wajar pemulihan ekonomi berjalan lambat, karena yang
menerima hasil dari program ini adalah rakyat kecil yang sekarang hidup
serba kekurangan. Tapi suatu hal yang pasti, manfaat dari program ini akan
sampai ke tangan rakyat kecil yang menjadi objek utama dari suatu
pembangunan ekonomi. Walaupun program ini lambat, pemerintah sedikit demi
sedikit dapat menghemat subsidi yang selama ini diberikan. Dana ex subsidi
ini dapat dipakai untuk membangun infrastruktur di kota-kota kecil dan
pedesaan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di masing-masing
daerah.
Program ini mirip dengan program Swasembada yang pernah dicanangkan oleh
Bung Karno dulu.
Kalau usaha kecil dan menengah dapat berkembang, akan tercipta dekonsentrasi
uang beredar. Poverty gap sedikit demi sedikit akan diperkecil. Biaya sosial
akibat berbagai macam kerusuhan akan menurun. Lapangan kerja di
masing-masing daerah akan terbuka, tidak melulu di Jakarta dan kota-kota
besar saja. Masyarakat lapisan bawah di
Jakarta dan kota-kota besar lainnya akan tergerak untuk kembali ke daerahnya
masing-masing, sehingga problem sosial di kota-kota besar akan berkurang.
Pada era Soeharto yang bertumpu pada para konglomerat, terjadi urbanisasi
besar-besar dari daerah ke kota-kota besar. Akibatnya daerah kekurangan
tenaga terdidik sehingga sulit berkembang, sedang di kota besar sebagian
dari kaum urban ini menimbulkan problem sosial baru.
Program pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah ini harus dibedakan dengan
program Ekonomi Kerakyatan yang dicanangkan oleh Adi Sasono. Ekonomi
Kerakyatan adalah program yang ngawur, yang sarat dengan nuansa politik dan
kampanye untuk menuju kursi presiden. Tidak ada perhitungan cost & benefit
ratio dalam Ekonomi Kerakyatan-nya Adi Sasono. Dia bertindak ala sinterklas
yang membagi-bagikan uang yang dibawanya dari surga. Redistribusi assets
telah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menarik dana bantuan
kepada koperasi,
yang secara mendadak didirikan oleh pengusaha ybs. Intinya pengusaha ybs
hanya menyerahkan utang-utangnya yang mencekik leher kepada koperasi, yang
sebelumnya sudah direkayasa lebih dahulu.
Salah satu negara yang ekonominya sukses dengan bertumpu pada pengusaha
kecil dan menengah adalah Taiwan. Tidak mudah menemukan perusahaan yang
mempunyai pekerja lebih dari 500 orang di Taiwan, karena sebagian besar
barang-barang produk Taiwan adalah hasil dari home industri. Pemodal besar
lebih banyak berfungsi sebagai
koordinator atau asembling dari home industri, untuk kemudian
didistribusikan kepada masyarakat atau di export. Terbukti ekonomi Taiwan
cukup tangguh menghadapi krisis ekonomi yang lalu, dengan cadangan devisa
sekitar US$ 80 milyar. Perekonomian Singapore juga mempunyai pola yang mirip
dengan perekonomian Taiwan, yang bertumpu pada pengusaha kecil dan menengah.
Apakah kita harus kembali menggantungkan diri kepada para konglomerat yang
sengaja ataupun tidak, disadari ataupun tidak, terbukti telah menghancurkan
perekonomian negara kita? Kita tidak perlu mengemis-ngemis kepada para
konglomerat untuk menanamkan kembali uangnya di Indonesia. Kita juga tidak
perlu terlalu mengharapkan investor asing agar mau menanamkan uangnya di
Indonesia. Dari hasil pengamatan seorang candidat doctor, ternyata dari US$
1 investasinya di Indonesia antara tahun 1973 s/d 1993 mereka telah menarik
kembali uangnya rata-rata sebesar US$ 10, dalam bentuk keuntungan dan
financial engineering lainnya. Konglomerat maupun investor asing hendaknya
hanya dijadikan pelengkap dari perekonomian Indonesia secara
keseluruhan, bukan dijadikan tumpuan utama, kalau kita ingin perekonomian
negara kita betul-betul kuat sejajar dengan negara lain. Kehadiran mereka
juga dibatasi pada sektor-sektor tertentu yang tidak mematikan usaha kecil.
Saat ini lebih mudah mencari Coca Cola daripada mencari es cendol. Juga
lebih mudah mencari Hamburger daripada mencari kue serabi. Masih banyak
contoh-contoh lainnya. Artinya tukang cendol dan tukang serabi
menjadi kehilangan penghasilan. Kalau pabrik Coca Cola mampu menampung 1.000
orang pekerja, berapa ribu tukang cendol seluruh Indonesia yang harus
kehilangan penghasilannya? Mana yang lebih banyak, tenaga kerja
yang dapat ditampung Mc Donald atau tukang serabi yang kehilangan
penghasilan? Dari kehadiran Coca Cola dan Mc Donald tsb berapa bagian yang
menjadi pendapatan negara kita? Devisa yang dibayarkan untuk royalti kepada
kedua perusahaan tsb berasal dari pendapatan nasional domestiik, artinya
kehadiran kedua perusahaan tsb menyedot devisa negara kita.
Kalau tukang cendol atau tukang serabi tsb dibina, dibantu pendanaan oleh
bank sehingga mampu membuat semacam "kafe" yang menyediakan makanan khas
Indonesia, jelas tidak ada devisa yang harus dibayarkan untuk royalti.
Singapore yang cukup modern, dengan bangga memperkenalkan "Peranakan Food"
sebagai salah satu objek andalan turis. Peranakan food tidak lain adalah
kue-kue yang dikembangkan oleh orang-orang Cina Peranakan, yang di Indonesia
lebih dikenal sebagai jajanan pasar. Peranakan Food di Indonesia jauh lebih
banyak
variasinya daripada yang ada di Singapore, apalagi kalau ditambah dengan
jajanan asli Indonesia.
Berapapun keuntungan yang diraih oleh mereka tidak akan di transfer ke
negara lain, dan tidak akan membebani Neraca Pembayaran Internasional
Indonesia. Pola seperti inilah yang seharusnya dikembangkan untuk mendorong
perekonomian Indonesia, bukan melulu kepada tukang cendol dan tukang serabi
saja, tetapi kepada semua sektor yang langsung berhubungan dengan rakyat
kecil. Added value yang tercipta dari kegiatan business ini 100% menjadi
pendapatan nasional, sebaliknya added value yang tercipta dari perusahaan
besar, yang semuanya
menggunakan mesin-mesin import - apalagi yang berbahan baku impor - sebagian
harus dibayarkan kembali keluar negeri dalam bentuk devisa.
Kehadiran perusahaan besar dan asing hendaknya dibatasi pada sektor-sektor
tertentu sebagai substitusi impor, tetapi harus diperhitungkan dengan matang
cost & benefit rationya bagi devisa kita. Kesalahan pemerintah Orba yang
memberi ijin pendirian perusahaan besar yang tidak terkendali, yang
mematikan usaha kecil dan menengah
hendaknya tidak diulang kembali. Kehadiran perusahaan besar yang memproduksi
barang-barang konsumtif dengan kandungan impor yang tinggi, seperti Indofood
dengan keluarga Indomie-nya di mana terigunya harus diimpor hendaknya
dibatasi. Biarkanlah rakyat Indonesia kembali sarapan pagi dengan makanan
khas daerah masing-masing, seperti sebelum munculnya mie instant pada dekade
tahun 70-an.
Sebuah keluarga yang ingin meningkatkan taraf hidupnya, bisa menempuh 2
cara. Cara pertama meningkatkan penghasilannya kalau mungkin, dan cara kedua
hidup berhemat dengan income yang ada. Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat
Indonesia dapat ditempuh cara yang sama. Mendorong peningkatan pendapatan
nasional kalau mungkin, dan menghemat devisa. Peningkatan pendapatan
nasional tidak melulu diperoleh dari export saja, tapi yang utama adalah
meningkatan produktifitas masyarakat. Rakyat juga harus diarahkan agar tidak
boros devisa dengan mengkonsumsi barang-barang impor, atau barang dengan
bahan baku import. Apalagi kalau makanan, buah-buahan, kue, sabun, odol, dll
harus di import. Aku ngeri membayangkan apa yang akan terjadi terhadap
negara kita setelah pengesahan AFTA atau APEC nanti.
11 September 2000.
----- End of forwarded message from John Towell -----
*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************