X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0002/07/nasional/posi06.htm
Senin, 7 Februari 2000
Posisi Agama dalam Politik Perlu Didialogkan Kembali
Jakarta, Kompas
Formalisme, simbolisme, dan legalisme politik tidak bisa dihilangkan
realitas politik Indonesia. Oleh karena itu kemunculan partai-partai
agama justru sebaiknya dijadikan sebagai modal untuk mendialogkan
kembali posisi agama dalam politik di Indonesia yang belum pernah
terselesaikan. Selama ini posisi agama dalam politik merupakan
persoalan tidak saja dalam hubungan antaragama tetapi bahkan dalam
satu agama.
"Wacana dan perdebatan mengenai hubungan antara agama dan politik
sebaiknya dibuka kembali," kata Dr Bachtiar Effendi, pengamat politik
dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayattulah dalam
diskusi mengenai partai-partai berbasis agama di Jakarta, Sabtu (5/2).
Diskusi yang diselenggarakan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
itu dihadiri sejumlah pengamat dan tokoh partai politik, antara lain
Ulil Abshar Abdlalla; Wakil Ketua Partai Bulan Bintang (PBB), Hartono
Mardjono; Sekjen Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Seto Harianto;
Ketua Umum Partai Katolik Demokrat (PKD), Marcus Mali; dan Ketua
Partai Kebangkitan Umat (PKU), Salahuddin Wahid.
Bachtiar mengungkapkan, pembicaraan mengenai agama dan politik belum
terselesaikan baik pada tahun 1940-an maupun pada tahun 1950-an
sewaktu perdebatan di Konstituante dihentikan oleh militer dan
Soekarno. Pada masa Orde Baru, Soeharto berusaha menghilangkan
simbolisme dan formalisme agama dalam partai politik dengan cara-cara
yang tidak demokratis.
"Akibatnya yang muncul bukan pluralisme tetapi uniformitas yang tidak
mungkin terjadi dalam politik," kata Bachtiar.
Namun, menurut Bachtiar, untuk menghindarkan ketegangan-ketegangan
sebaiknya pembicaraan tentang posisi agama dalam politik mulai
didialogkan kembali. Perlu dihasilkan kesepakatan-kesepakatan agar
dalam kebhinnekaan yang unsur-unsurnya tidak berjalan sendiri-sendiri
tetapi dalam paramater yang telah dinegosiasikan.
Dalil verbal
Hartono Mardjono berpendapat, gesekan-gesekan antarkelompok agama
bukan karena keberadaan partai-partai yang mendasarkan perjuangannya
pada agama tetapi pada bagaimana memposisikan agama dalam kehidupan
demokrasi. Agama, sebagaimana ideologi-ideologi lain, akan menjadi
pemicu atau penyulut kerusuhan bila diposisikan sebagai dalil dan
sarana yang secara vulgar dikedepankan.
Penggunaan simbol-simbol ideologi dalam politik praktis, kata Hartono,
bukan hanya monopoli partai-partai berasas agama. Tidak sedikit
simbol-simbol ideologi atheisme, sekuralisme, atau primordialisme suku
dan ras dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan partai atau
untuk menghantam lawan politik.
Hartono dalam kaitan itu menekankan pentingnya keberadaan Pembukaan
UUD 1945 sebagai garansi obyektif bagi semua pihak, golongan, dan
agama untuk tidak saling menafikan, melecehkan, menekan, menindas,
atau menganiaya satu sama lain. Pembukaan UUD 1945 merupakan garansi
obyektif bagi semua pihak untuk dengan bebas memeluk, mengamalkan, dan
menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing.
Pembukaan UUD 1945 bukan semata-mata merupakan konsensus tetapi
merupakan sebuah gesamakt yang tidak bisa diubah begitu saja meski
dengan suara mutlak, kecuali bila disetujui dengan suara bulat dari
seluruh rakyat Indonesia.
Salahuddin Wahid mengemukakan perlunya rasionalisasi jumlah partai
politik Islam, menghindari penyeragaman atau uniformitas partai
politik, dan mempercepat pemahaman agama sebagai identitas baru
politik Islam. "Bila tiga syarat ini tidak dipenuhi dikhawatirkan akan
melahirkan reduksi besar-besaran atas hakikat makna agama dan
keberadaan konstituen politik," kata Salahuddin.
Intelektual muda dari Nahlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla,
mengingatkan kesulitan untuk menyatukan umat Islam dalam partai
politik karena adanya fragmentasi sosial yang kuat dalam Islam. Meski
secara vertikal satu, tetapi secara horizontal umat Islam berbeda-beda
dan kepemimpinan sosialnya terpecah-pecah.
"Kekuatan politik yang kuat tidak bisa dibangun melalui konstituen
yang terfragmentasi," kata Abdalla. (wis)
--- INDONESIA-L - <http://www.indopubs.com/archives> INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives> INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives> ---