From: "Ivrahim Satori" <ivrahimsatori@hotm ail.com>
To: apakabar@radix.net
Subject: Benarkah Militer Indonesia AKan Kudeta?
Date: Sat, 15 Jan 2000 05:09:46 GMT
Benarkah Militer Indonesia Akan Kudeta?
Masyarakat Indonesia memang cepat lupa dan mudah terkesima. Petinggi
dan
pejabat Indonesia cepat lupa. Anggota DPR sebagai pilar demokrasi juga
mudah lupa. Media dan Pers, yang konon dinegara maju disebut sebagai
pilar
ke empat demokrasi, juga cepat lupa dan tidak ulet atau persistent.
Ibarat
lalat yang suka menclok kesana kemari mencari sampah yang masih
hangat,
pers Indonesia kehilangan alur benang merah yang menjadi misi mereka
sebagai pendorong ke arah sistim masyarakat demokrat (masyarakat
madani).
Istilahnya Indonesia sedang kejangkitan pageblug (wabah = epidemi)
lupa-ingatan.
Contohnya, mengapa Jindral (untuk selanjutnya disingkat Jin.) besar
Suharto dilupakan? Padahal dialah yang sekarang berandil besar
mengobok-obok Indonesia, dan masih aktip mengobok-obok lewat kaki
tangannya yang ada di TNI-AD dan lewat jalur tidak resmi, preman.
Konkritnya, sewaktu Suharto dihujat habis-habisan oleh bangsa
Indonesia
dan diupayakan digiring kepengadilan, dia kena stroke. Keterangan
dokter
yang ditayangkan oleh media mengatakan dia sudah 'pelo' alias cidal.
Sulit
bicara dan lumpuh separo. Bahkan Jin Suharto ini dipotret duduk di
atas
kursi roda. Teman saya sudah mulai iba dan percaya, tetapi saya
bertaruh
bahwa ini adalah tipu-muslihat yang tidak bisa mengelabui saya. Saya
katakan ini adalah cara untuk menghindari hujatan kalau dia mau
mengobok-obok Indonesia lagi di kemudian hari. Saya kenal dekat dengan
dua
orang yang kena stroke separah Suharto. Dalam dua tahun, meskipun
dirawat
oleh dokter yang paling top dari Cina dan Amerika, perkembangannya
masih
minimal. Yang satu tetap saja kehilangan kemampuan motoris, yang lain
kemampuan motoris nya membaik meskipun jalannya masih tidak stabil.
Belum
ada satu tahun kena stroke parah, Jin Suharto dan penasehatnya lupa
(atau
mungkin menganggap semua orang Indonesia bisa ditipu). Ada foto
Suharto
naik Mangadeg (= Giri Bangun, makam Tin Suharto) yang cukup tinggi itu
tanpa dipandu dan dibantu oleh asistennya untuk nyekar sebelum
Ramadhan
kemarin. KITA LUPA dan Suharto menggunakan kebodohan bangsanya dengan
jitu. Jin Suharto memang master manipulasi, Camdessus pun pernah kena
jebak. Ingat fotonya yang melipat tangan, karena sebetulnya dia tidak
diberi kursi duduk sewaktu upacara tanda-tangan bantuan IMF.
Informasi dari beberapa sumber independen (dari pejabat sipil maupun
militer) juga membenarkan bahwa Jin Suharto masih aktip melakukan
konsultasi kepada TNI-AD garis status quo (Wiranto cs.). Jadi
kemungkinan
kerusuhan di Timor, Aceh, Maluku, Jawa Timur dilakukan oleh TNI-AD
garis
status-quo tidak dapat diabaikan, mengingat kemiripan dengan trik-trik
Suharto mengadu domba antar suku dan agama. Seorang yang lulus
perguruan
tinggi dan mau sedikit memakai nalarnya akan sampai kepada kesimpulan
ini.
Ingat kasus adu domba antara golongan kiri (yang belum tentu semuanya
komunis) dengan kelompok Islam tahun 1966-1968 yang digencarkan
setelah
Suharto ambil posisi pemegang Supersemar (yang konon surat ini tidak
ada).
Ingat kasus Malari, pembakaran Senen oleh orang-orangnya Suharto.
Kasus
Tanjung Priok, Kasus digoyangnya NU, kasus dibantainya PDI, dsb.
Semuanya
menunjukkan kearah yang sama.
Termasuk salah satu keinginan Suharto ialah mempertahankan dwifungsi
oleh
TNI (baca TNI-AD status quo). Dengan demikian janji kelompok ini, yang
diwakili oleh Jin Wiranto, untuk melindungi Suharto dan kroninya akan
terwujud. TNI pun akan suka-ria dengan dwi fungsi, karena dwi fungsi
artinya menguasi power dibidang politik dan sosial, dan menguasi
ekonomi.
Ujung-ujungnya Duit (UUD) bukan bela negara! Cara yang paling mudah
mempertahankan dwifungsi adalah menggoyang pemerintahan yang syah
dengan
kekacauan masal, dan TNI-AD menunjukkan ketidak becusan sipil,
kemudian
mengambil oper. Mengambil oper bisa dilakukan secara keras dengan
kudeta
blak-blakan. Kudeta bisa dilakukan dengan terselubung, yaitu membuat
kekacauan disuatu propinsi atau daerah dan ditindak lanjuti dengan
darurat
militer di daerah tersebut. Kemudian kekacauan disebarkan kedaerah
lain,
dan diikuti dengan darurat militer dan seterusnya. Hasil akhir sama
saja,
seluruh negara dalam keadaan darurat militer dan pemerintahan
demokrasi
sipil akan layu sebelum berkembang. Inilah yang sekarang dilakukan di
Maluku, Aceh, dan Irian Jaya (Papua). Analisa saya berdasarkan data
yang
masuk (juga dari beberapa sumber independen) menunjukkan daerah
berikut
yang akan dijadikan ajang pertumpahan darah oleh TNI-AD adalah
Sulawesi
Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur.
Hati-hatilah.
Jadi skenario yang saya ungkap di milis ini sekitar tengah tahun 1999
bahwa TNI-AD akan kudeta masih VALID. Dan intelijen Amerika, Eropa,
Australia dan Jepang telah membaca atau mengetahui. Kalau tidak,
mengapa
Administrasi Washington memberikan peringatan keras kepada TNI. Kalau
tidak, mengapa tiba-tiba Jepang mengevaluasi investasinya di
Indonesia.
ADVONTURIR YANG GAGAL.
Skenario kudeta halus yang gagal adalah Timor Timur. Sekitar bulan
Agustus
1999, saya ungkapkan dalam milis ini bahwa TNI-AD mempunyai master
plan
untuk genosida (pembantaian) di Timor Timur. Banyak orang yang tidak
percaya. Sekitar bulan Oktober 1999, muncul argumen bahwa kekerasan di
Timor Timur adalah ungkapan rasa kecewa militer karena kecolongan.
Ternyata setelah diusut oleh KOMNAS-HAM benang merah kelihatan (dan
diakui
oleh para Perwira Tinggi yang diperiksa), yaitu pola sistematis
kekerasan
menunjukkan adanya master plan genosida. Alasan nalarnya ialah kalau
militer bisa menyadap pembicaran Andi Galib dan Habibie, jelas militer
mengetahui akan adanya referendum di Timor Timur. Alasan kejutan atau
kecolongan bisa dieliminasi. Jadi TNI tahu akan ada referendum sebelum
dilontarkan oleh Habibie. Kedua, intelijens Barat (Australia, US, dan
Inggris) juga sudah tahu akan skenario kejam TNI-AD karena mereka lalu
membuat persiapan seperlunya untuk intervensi.
Lalu mengapa TNI-AD pusing-pusing masalah Timor-Timur? Alasannya,
win-win
situation dari perhitungan TNI. Kalau menang, TNI berhak membabat
rakyat
Timor-Timur dengan dalih urusan Timor Timur sudah menjadi urusan dalam
negeri. Kalau kalah mereka akan membabat juga dengan alasan kecolongan
atau kecewa. Jadi menang atau kalau akan tetap terjadi genosida
(pembantaian). Juga kita harus melihat faset besarnya, kalau menang di
Timor Timur TNI akan mempunyai kartu truf dalam posisi tawar menawar
dengan pemerintah sipil. Targetnya adalah mempunyai bagian besar dalam
pemerintahan reformasi dan mempertahankan dwifungsi. Ingat pada waktu
itu,
Megawati yang dijagokan untuk jadi presiden dan Megawati pula yang
gemas
ingin mempertahankan Timor-Timur. Kalau pihak integrasi menang, dan
kubu
Megawati menang, bisa dibayangkan kekuatan posisi tawar-menawar
TNI-AD.
Ternyata gagal dan 'out-of-control', dunia Internasional melakukan
intervensi. Intervensi yang begitu kuat ini diluar perhitungan TNI-AD.
Itu
sebabnya mereka mencoba kartu terakhir, insiden peta perbatasan. Kalau
ini
berhasil (konfrontasi dengan BARAT), maka rakyat kita yang bodoh
(termasuk
mahasiswa dan akademisi kita yang banyak berpikiran pendek) akan mudah
dibangkitan semangat ultra nasionalisme. Menghadapi perang gawat,
tentu
TNI akan ambil alih pemerintahan. Tapi usaha inipun gagal juga karena
INTERFET dan UN melakukan manouver politik yang jitu. Intinya, 'mari
kita
samakan peta kita dan patroli bersama'. Win-win situation bagi TNI
malah
jadi bangkrut total. Bahkan insiden peta malah mempermalukan wajah
bangsa
kita. Kalau peta Belanda lebih akurat (yang dijadikan acuan perwira
lapangan), mengapa peta yang diberikan ke INTERFET adalah peta dari
pemerintah RI? Dengan perkataan lain selama dipegang Suharto, kita
bukan
semakin maju melainkan semakin bodoh, buat peta saja tidak bisa. Kalau
argumennya ialah salah pakai peta oleh TNI, ini juga menunjukkan
kecerobohan militer dalam menangani situasi darurat. Kalau disengaja
memberikan peta yang berbeda, ini juga menunjukkan bahwa TNI memang
mau
bikin ulah.
Kalau ada genosida dimana makamnya? Ah kita lupa!!! Dimana makam satu
juta
orang yang dibabat tahun 1966-1969? Tidak ada, karena sebagian besar
dibuang kesungai dan laut. Saya ingat dilarang makan ikan waktu itu,
karena banyak korban dibuang di laut dan sungai tempat saya tinggal.
Laut
Indonesia adalah makam terbesar.
GOYANGAN YANG GAGAL.
Goyangan pertama yang gagal sewaktu TNI-AD status quo membakar Jakarta
(persis Nero membakar Roma). Amin Rais sangat bijaksana waktu itu
untuk
tidak mengerahkan masa. Angka sepuluh buat Amien Rais. Sebab kalau
AMien
Rais terpancing, TNI-AD akan mengungumkan darurat militer dan ambil
alih
kekuasaan, alias kudeta.
Goyangan kedua yang gagal ialah pembantaian kyai NU di Jawa Timur. Ini
sangat menyakitkan hati bagi umat Islam, terutama dari warga NU. Cara
yang
paling mudah untuk mengatasi teror ini, seperti yang saya ungkapkan
juga
di milis ini, ialah melakukan sistim keamanan stelsel. Semua anggota
TNI-AD dari prajurit sampai Jendral harus diawasi kalau berpergian,
kalau
mengunjungi suatu wilayah harus wajib lapor kepada pemuka masyarakat
wilayah tersebut dan menunjukan surat jalan atau tugas. Kalau
mencurigakan, babat! Atau jika seorang provokator tertangkap dan
diserahkan kepolisi atau tentara, ternyata dibebaskan lagi, sang
provokator dibabat. Cara ini sangat efektip, dan hasilnya tampak di
Jawa
Timur. Angka sepuluh buat Gus Dur. Apakah cara ini perlu diterapkan
untuk
militer di Jakarta? Kalau begitu keluargaku saya pindahkan dulu, biar
yang
dibabat kelompok status quo saja.
Goyangan ketiga sewaktu pemilihan presiden. TNI-AD melakukan lobi luar
biasa untuk menggoalkan Wiranto sebagai presiden. Skenario
dikembangkan
untuk mengadu domba kubu Mega dan kubu Islam. Ingat FPI, yang tak lain
adalah kelompok bayaran TNI-AD status-quo, dikerahkan sebagai
provokator
adu-domba. Jika berhasil, kudeta ini disebut kudeta "suam-suam kuku".
Goyangan ini gagal karena Mega mengalah, Amien Rais menggoalkan
poros-tengah, dan Gus Dur mencabut ujarnya untuk tidak jadi presiden.
Akhirnya Gus Dur jadi presiden, Mega jadi WaPres, Amien Rais jadi
ketua
MPR, Wiranto gagal jadi presiden, dan yang terpenting pertumphan darah
tidak terjadi. Sepuluh untuk Gus Dur, Megawati dan AMien Rais.
MENGGOYANG LAGI.
TNI sebetulnya terbagi menjadi tiga-kelompok besar. Kelompok TNI-AD
Thaliban, kelompok TNI-AD status-quo, dan kelompok professional
(sekitar
30 persen dari TNI-AD plus TNI-AL dan TNI-AU). Belakangan ini terjadi
manouver kelompok TNI status-quo mendekati kelompok TNI Thaliban untuk
merongrong kewibawaan pemerintah. Manouver ini masih perlu diuji
dilapangan. Hasilnya yang paling konkrit adalah usaha memperlemah
efektivitas pemerintahan Gus Dur dengan memakai kelompok Thaliban
sipil.
Orang Islam yang sangat menghargai Hak Azasi Manusia banyak yang
terjebak
mengutuk KOMNAS-HAM yang sekarang sedang mengadili petinggi TNI-AD
(yang
sebetulnya kebanyakan berasal dari TNI status quo). Sebetulnya kita
harus
mendukung komisi ini untuk menunjukkan kedunia luar bahwa Hak Azasi
Manusia bukan monopoli Barat saja. Kita sebagai masyarakat Islam mampu
menghargai HAM.
Rongrongan kedua ialah 'undermine' (melecehkan?) pemerintah hasil
pemilihan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh petinggi AD, seperti
Djadja Suparman, Sudradjad, dan Wiranto (dibelakang layar). Tidak
heran
jika TNI-AL, TNI-AU dan TNI-AD professional sangat malu dan jengkel
terhadap ulah kelompok Status Quo ini. Puncak ungkapan kejengkelen itu
adalah pernyataan Agus Wirahadikusumah. Sebetulnya TNI mempunyai
banyak
petinggi yang professional, misalnya Agus Wirahadikusumah, Agus
Wijaya,
Agum Gumelar, Bb. Yudhoyono, (marinir) Suharto, dsb. Sudah seharusnya
mereka diangkat ke posisi penting untuk membenahi TNI secara
keseluruhan.
Sudah saatnya pula Gus Dur memperbesar Angkatan Laut, Marinir, dan
Angkatan Udara. Alasannya, dalam doktrin perang modern, apalagi
Indonesia
adalah negara kepulauan yang mempunyai garis pantai panjang,
pertahanan
Laut dan Udara sangat penting. Alasan Prabowo untuk memperbesar
Kopasus
karena ancaman teroris sangat tidak masuk akal. Karena keamanan
nasional,
termasuk dari ancaman teroris, adalah wewenang kepolisian. Kalau
negara
yang sebesar USA hanya mempunyai 1200 pasukan elit Delta Force, tidak
masuk akal Indonesia memerlukan 5000 Kopasus. Dan ingat Delta Force
sangat
ketat diawasi oleh Pentagon.
Rongrongan ketiga kita telah tahu semua. Jin Suharto dan Jin Wiranto
sedang mengobok-obok Ambon, Aceh dan Irian Jaya. Kita harus hati-hati
karena bisa menyusul Sulawesi Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur,
dan
Kalimantan Barat.
Dalam situasi kritis ini, kebijasanaan triumvirat Gus Dur-Mega-Amien
Rais
perlu ditunjukkan kembali. Bersatu dan hati-hati menumbuhkan
pemerintahan
sipil yang demokrat. Masyarakat Islam, Kristen dan Nasionalis perlu
bersatu dan jangan mudah terpecah belah. Sumber kerusuhan ada di tiga
tempat. Bukan Ambon, Aceh ataupun Irian Jaya. Sumber kerusuhan ada di
Cendana, Cilangkap, dan TMII. Masih banyak yang harus kita lakukan
terutama mengadili tindak pidana dan perdata yang dilakukan Suharto
dan
kroninya membangkrutkan Indonesia. Kapan kita mengadili Suharto? Kapan
Gus
Dur?
Sekali lagi, skenario kudeta oleh TNI-AD status quo masih VALID.
IVRAHIM SATORI
----- End of forwarded message from Ivrahim Satori -----
---
INDONESIA-L ('apakabar') - <http://www.indopubs.com/archives>
INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives>
INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives>
---