X-URL: http://www.prica.org/DFA_RI_NEWS/Desember99/pc-252-c.html
DWN-186/122899/1800WIB
SEMUA PERWAKILAN
NO.PC- 252 / 28121999, HARI SELASA TANGGAL 28 DESEMBER 1999.
PRO : KEPPRIS
E X : DIRPENLUGRI
I. INTERNASIONAL :
1. Pimpinan Komisi I DPR mendesak Menlu Alwi Sihab memanggil Dubes
Australia untuk Indonesia guna mengklarisikasi informasi adanya
praktek intelijen Australia dengan menyadap pembicaraan pejabat
Jakarta dengan petugas lapangan Indonesia di Timtim. Ketua Komisi I
DPR Yasril A. Baharuddin mengatakan klarifikasi mengenai informasi
telah terjadi praktek intelijen Australia dan internasional soal
penyadapan pembicaraan pejabat Jakarta dengan aparat lapangan di
Timtim sebelum dan setelah jajak pendapat itu perlu dilakukan.
"Karena apabila benar ada operasi intelijen tersebut, pemerintah RI
harus protes keras terhadap Australia," ujar Yasril di Gedung MPR/DPR
kemarin (27 Des.). Pimpinan Komisi I DPR yang membidangi Pertahanan
dan TNI itu, menyebutkan pihaknyamendapat informasi mengenai operasi
intelijen itu dari orang yang dipanggil menghadap Komisi Penyelidik
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM), dan nampaknya hasil operasi
intelijen itu dibocorkan.
"KPP HAM nasional mungkin mendapat informasi bagus. Mereka [mungkin]
mendapa informasi hasil sadapan pembicaraan pejabat pemerintah pusat
dan orang-orangnya di lapangan," jelas Yasril. (Bisnis Indonesia)
2. The government has urged East Timorese refugees to choose whether
they want to be repatriated or remain in Indonesia, hoping to settle
the aggravating issue before the new fiscal year starts on April 1,
2000. Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty
Eradication Basri Hasanuddin told reporters on Monday (Dec. 27) that
the government would issue a regulation instructing refugees to
declare their choice of nationality.
"We have to cope with the refugee problem by April, otherwise this
(situation) will be more difficult for us to tackle," he said. He
indicated, however, that if necessary the government would extend the
deadline to the next fiscal year for East Timorese to make their
choice.
Basri said the draft of the regulation was being drawn up by the
Ministry of Law and Legislation. He was speaking after attending a
ministerial meeting on security and political affairs presided over by
the coordinating minister of security and political affairs, Wiranto.
While announcing the regulation would be a presidential decree,
Wiranto gave no details about it or when it would take effect.
"I think this (decree) needs wise deliberation, because it will deal
with a few aspects, in particular psychological ones. We don't want
the decree to offend our East Timorese brothers," Wiranto said. Basri
said some 130,000 East Timorese remained sheltered in refugee centers
across East Nusa Tenggara, which abuts the former Portuguese colony.
They were some of the over 260,000 people to flee their violence-
devastated hometown following the Aug. 30 ballot which saw a majority
vote against wide-ranging autonomy offered by Indonesia.
The East Timorese refugees are being treated as Indonesian citizens
until they opt to be otherwise, according to Basri. The current state
budget allocates Rp 20 million for each displaced person nationwide.
State Minister of Transmigration and Population Al Hilal Hamdi
estimated earlier this month the number of refugees across the country
at 422,000. He said a resettlement program for displaced people would
start in March. Basri said the government was hoping international
humanitarian agencies would maintain their assistance for the
repatriation of East Timor refugees, which has been conducted since
September. (The Jakarta Post)
II. NASIONAL :
A. POLITIK :
1. Fraksi TNI/Polri DPR selama masa sidang II tahun sidang l999/2000
menerima berbagai pengaduan dari kalangan masyarakat yang menyampaikan
aspirasinya. Kalangan mahasiswa mendominasi kunjungan ke F-TNI/Polri
yang mempertanyakan eksistensi atau keberadaan fraksi tersebut di DPR
dan MPR. Menurut Wakil Ketua F-TNI/Polri Brigjen Pol Taufiequrachman
Ruki pada bulan Oktober lalu mahasiswa paling banyak mendatangi
fraksinya. "Saat itu fraksi kami yang banyak menjadi sasaran tujuan
mahasiswa dan meminta keberadaan fraksi TNI-Polri ditinjau lagi dan
dibubarkan dari MPR/DPR," ungkap Taufiq. Namun, katanya, fraksinya
tetap menerima kedatangan mahasiswa tersebut dengan positif sebagai
masukan dari anggota masyarakat terhadap keberadaan TNI/Polri.
Pihaknya maklum bahwa tuntutan mahasiswa tersebut merupakan bagian
dari semangat reformasi yang sedang bergulir.
"Masalahnya dalam undang-undang keberadaan kita masih tetap ada di
MPR/DPR. Kami tidak apriori bahwa TNI/Polri harus ada di MPR/DPR maka
kita harus cari solusi politiknya," katanya mengingatkan perlunya
pengkajian ulang untung ruginya bila TNI/Polri tidak duduk lagi di
MPR/DPR. "Apa yang menjadi kemauan masyarakat kita akan ikuti. Tetapi
kalau kita tidak lagi duduk di MPR/DPR maka kita akan sama dengan
anggota masyarakat lainnya untuk dipilih dan memilih. Nah, ini yang
harus dikaji secara matang," jelasnya.
Menurut dia, dalam menanggapi aspirasi masyarakat tersebut fraksinya
mendapat bantuan dari jaringan F-TNI/Polri. ``Mulai dari tingkat
kapolda, kapolres atau pangdam dan pemerintah daerah setempat. Kami
memang diizinkan oleh Mabes TNI/Polri untuk menggunakan saluran
organisasi atau komando tersebut untuk membantu kebutuhan masyarakat,
mungkin ini salah satu kelebihan yang kami miliki,`` katanya.
Menurut dia semua aspirasi masyarakat akan di-adobted tetapi tidak
serta merta diterima begitu saja. Dia mencontohkan aspirasi sebagian
warga masyarakat yang ingin diberlakukannya sistem federal dalam
kehidupan ketatanegaraan Indonesia. ``Kita tidak menuduh mereka
sebagai separatis, tetapi kita ajak dialog untung ruginya,`` ujarnya.
(Media Indonesia)
2. Presiden Abdurrahman Wahid memperingatkan tokoh LSM-LSM untuk tidak
terus menganggap TNI dan Polri sebagai musuh mereka, karena kalaupun
ada yang salah maka itu adalah oknum dan bukan lembaganya. "memangnya
semua LSM pahlawan. Anda-anda kan yang mengeneralisasikan. Saya nggak
mau menggeneralisasikan. Oknum-oknum TNI ya saya setuju. Kalau TNI
sebagai lembaga, tidak," kata Kepala Negara dengan tegas di Istana
Merdeka, Senin (27 Des) ketika bertemu dengan sejumlah tokoh LSM.
Sikap tegas Kepala Negara itu dikemukakan Gus Dur ketika mengomentari
pernyataan seorang tokoh LSM, Wardah Hafidz bahwa mereka mempunyai
bukti-bukti tentang berbagai pelanggaran yang dilakukan sejumlah
prajurit TNI dan Polri. "Jangan selalu dianggap musuh (TNI dan Polri,
red). Di TNI dan Polri, cukup banyak orang jujur yang menjadi korban
Soeharto dahulu," kata Gus Dur dengan nada tegas. Karena itu, Kepala
Negara memperingatkan para tokoh LSM untuk tidak menyebarkan sikap
kebencian terhadap TNI dan Polri.
Presiden mengemukakan kalu LSM tetap bersikap memusuhi Polri dan TNI
maka persoalan yang timbul di dalam masyarakat tidak akan pernah
selesai. (Antara)
3. Warga negara Indonesia yang berada di pengasingan, baik yang di
Jerman, Belanda, Perancis dan di beberapa negara Eropa lainnya
menuntut pulang dengan paspor RI.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (27 Des.) atas nama Paguyuban
Korban Orde Baru (Pakorba), Sri Bintang Pamungkas mengungkapkan,
pihaknya menyambut baik ajakan Presiden Abdurrahman Wahid, yang
mengajak pulang para warga di pengasingan itu ke tanah air. Menurut
Bintang, Dipl. Ing. Sunarto, adalah salah satu dari sekian banyak
orang Indonesia yang tinggal dalam pengasingan di luar negeri dan
tetap menjadi warganegara Indonesia.
"Pada umumnya mereka yang tinggal di luar negeri selama masa Orde Baru
berkuasa tidak berani pulang. Oleh Pemerintah Soeharto mereka dicap
sebagai gerombolan Gestapu," ungkap Bintang.
Kata Bintang, setelah peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 itu,
mereka diperintahkan untuk melapor ke Kedutaan Besar atau Konsulat RI
di luar negeri menyerahkan paspornya.
Namun mereka umumnya menolak karena takut diindentifikasikan dan
dituduh komunis. Sementara karena lamanya waktu, maka paspor mereka
pun habis masa berlakunya atau dicabut. Selain itu mereka juga
menyampaikan bahwa selama ini Kedubes atau Konsulat RI di luar negeri
membagi-bagi mereka atas beberapa kategori. Padahal pembagian dalam
kategori itu merupakan upaya memecah-belah, sehingga mereka menolak
pembagian kategori itu.
Intinya para warga pengasingan itu hanya menuntut "diberi kembali"
paspor RI untuk segera bisa pulang ke tanah air. (Antara)
B. EKONOMI :
1. Kurs rupiah sebagai dasar pelunasan bea masuk (BM) terhadap dolar
AS ditetapkan sebesar Rp 6.975 menguat Rp 25 (0,36%) dibandingkan
dengan Rp 7.000 periode lalu.
Berdasarkan Kepmenkeu No. 565/KMK.014/1999 tanggal 27 Desember 1999,
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS-sebagai dasar pelunasan bea
masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas
barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan-ditetapkan Rp 6.975.
Keputusan tersebut berlaku 27 Desember 1999 sampai 2 Januari 1999.
Sementara itu, terhadap lima valuta utama lain nilai rupiah sebagian
besar melemah tipis. Terhadap mark Jerman, rupiah melemah Rp 0,30
(0,01%) menjadi Rp 3.601,49 dari Rp3.601,19 pekan lalu. Sementara
terhadap franc Perancis, rupiah melemah Rp 0,09 (0,01%) menjadi Rp
1.073,32 dibandingkan dengan Rp 1.073,23 pekan sebelumnya. (Bisnis
Indonesia)
2. Pemerintah optimistis target perolehan pajak APBN 1999/2000 sebesar
Rp 83,7 triliun akan tercapai. Alasannya, hingga 23 Desember 1999
saja, perolehan pajak sudah mencapai Rp 64,7 triliun atau sudah 77,3%
dari target tersebut. Dirjen Pajak Anshari Ritonga menyebutkan dengan
perolehan sebesar itu, beban untuk mencapai target praktis akan
berkurang. "Dengan realisasi sebesar itu, kita optimistis target
tercapai. Apalagi kita masih punya banyak waktu," ujar Ritonga di
Jakarta, kemarin (27 Des.). Target Rp 83,7 triliun itu merupakan
revisi dari target sebelumnya Rp 79,03 triliun. Dengan perolehan Rp
64,7 triliun, berarti realisasi dari target lama APBN sudah mencapai
81,9%.
Kendati demikian, Ritonga mengatakan pada sektor tertentu, penerimaan
pajak sempat turun. Misalnya, dari sektor perbankan. Sebab tingkat
suku bunga deposito mengalami penurunan. Penurunan tingkat suku bunga
ini akan mempengaruhi perolehan pajak jangka pendek. Hal itu juga
merupakan kendala bagi Ditjen Pajak untuk memperbesar perolehan pajak.
"Sebagai contoh, ketika suku bunga turun dari 35% menjadi 12%,
perolehan pajak berkurang Rp900 miliar," jelas Ritonga.
Di antara kendala yang ada, faktor peraturan ternyata lebih dominan.
Di tahun-tahun mendatang Ditjen Pajak akan menerapkan kebijakan untuk
mengeliminasi hambatan itu. "Faktor penyebab peningkatan covergae
ratio adalah peraturan. Misalnya, ada pembebasan pajak, ada pajak yang
ditanggung pemerintah, atau ada pajak yang tak dipungut."
Selain itu, pemerintah juga akan mengefektifkan pengenaan pajak kepada
pengusaha kecil (small business). Pengusaha kecil yang dimaksud
bukanlah pedagang kaki lima, melainkan pengusaha yang berada di sentra
pasar primer. Misalnya Pasar Tanah Abang, Mangga Besar, Pasar Senen
Jakarta, atau Cihampelas Bandung, Pasar Turi Surabaya, dan lain-lain.
Kebijakan ini diterapkan karena pengusaha itu tergolong perorangan.
Selama ini mereka terdaftar sebagai wajib pajak di tempat mereka
tinggal bukan di tempat mereka berusaha. Sebab, mereka adalah
pengusaha perorangan atau bukan badan. Sedangkan pemungutan di tempat
usaha hanya diperuntukkan bagi badan usaha bukan perorangan.
Karena itu pajak pengusaha di pasar itu tak bisa ditagih di tempat
usahanya, karena mereka bukan badan. "Nanti mereka akan dikenakan
pajak di tempat mereka tinggal dan di tempat mereka berusaha.
Keduanya akan diperhitungkan, berapa persen yang akan ditagih di rumah
dan berapa persen yang ditagih di tempat usaha," jelas Ritonga. (Media
Indonesia)
3. Indonesia's net foreign exchange reserves in the second week of
December stood at US$ 16.6 billion, down by about US$ 58 million. A
press release of the central bank, Bank Indonesia in Jakarta Monday
(Dec. 27) said the slight drop is attributed to offshore loan and
project payment and that the country's gross reserves stood at US$
27.53 billion. Down by US$ 56.7 million. The release also said that
the account of the Indonesian government rose Rp 805 billion, thanks
to tax receipts, reimbursement of offshore loans, oil receipts and
receipts from the Indonesian Bank Restructuring Agency.
Also in the second week of December, the release further said, open
market operations caused an expansion of Rp 394 billion while the
position of Bank Indonesia Liquidity Credit was down by Rp 438 billion
because of the settlement of loans made by the Logistics affairs
agency (BULOG). On the basis of the development referred to earlier,
the net development asset has given rise to an expansionary impact of
Rp 956 billion so that it became minus Rp 40.17 trillion. Meanwhile,
the position of primary money in the second week of December was
recorded at Rp 82.24 trillion, down from the previous week's figure of
Rp 83.76 trillion.
This decrease, the release added, has been caused by a drop in the
giro balance of banks sustained at Bank Indonesia. (Antara)
4. Indonesia won its trade dispute with Argentina in the Appellate
Body of the World Trade Organization (WTO), especially in the matter
of Argentina safeguarding Indonesian shoe exports.
Argentina had implemented temporary safeguards against the import of
shoes from Indonesia, the European Union and the United States since
September 1997 in order to protect its own domestic shoe industry. The
safeguard measure was implemented following an investigation by the
Argentina government, which concluded that shoe imports from
Indonesia, the European Union and the United States had damaged the
country's shoe industry.
As to third largest exporter of shoes to Argentina, Department of
Industry and Trade said that Indonesia has been affected by the
safeguard, which include the application of high import tariffs,
specifically on Indonesian shoes, in the Argentine market. In 1997,
Indonesia exported around US$ 22 million in 1998 after the
implementation of the safeguards by the Argentine authorities.
Department of Industry and Trade also revealed that from January to
June of 1999, Indonesia exported shoes worth US$4 million to the South
American country. Indonesia grabbed 14.06 percent of the Argentine
shoe market in 1997, this fell to 8.72 percent in 1998 and then to 5.4
percent in the period January to June of 1999.
The RI government said that the decision of the WTO's Dispute
Settlement Body is proved that Indonesia has never violated any
regulation in the exporting of shoe products to the international
market.
The decision of the WTO's Appellate Body constitutes the second
success which Indonesia has scored in its dispute with Argentina.
Previously, Indonesia succeeded in forcing Argentina to withdraw
transitional safeguards of imported Indonesian polyester and yarns.
(Indonesian Observer)
C. SOSBUD :
1. Pemerintah segera memberikan on arrival visa kepada wisatawan Cina
guna mendorong agar mereka berkunjung ke Indonesia.
"Rencana pemberian visa on arrival kepada turis Cina itu sedang
dibahas intensif antardepartemen. Hasilnya akan segera saya
sampaikan," kata Hidajat Djaelani, Menneg Pariwisata dan Kesenian di
Jakarta, kemarin (27 Des.).
Dia mengemukakan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kunjungan kenegaraan
ke Cina belum lama ini telah meminta kepada pemerintah Cina supaya
menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata. "Potensi turis Cina
sangat besar." Menurut menteri, rencana pemberian visa on arrival
[visa yang diberikan saat datang di Indonesia] itu tidak menghadapi
hambatan yang berarti, dan segera didiskusikan dengan menteri-menteri
terkait.
"Pembahasan itu diharapkan sudah selesai pada minggu depan," ujarnya.
Berdasarkan catatan Kantor Menneg Pariwisata dan Kesenian, turis Cina
tidak termasuk dalam 20 besar negara yang berkunjung ke Indonesia.
Padahal, negara tetangganya [Taiwan] berada dalam peringkat ke-5 pada
1997, dengan jumlah turis sebanyak 404.929 orang.
Turis Cina yang berkunjung ke Singapura dan Malaysia mencapai
400.000-500.000 orang, sedangkan yang berkunjung ke Indonesia hanya
10.000 orang. Menurut Dirjen Pariwisata I Gede Ardika, selama ini
Wisman Cina bisa mendapatkan visa di kantor KBRI di Beijing, tetapi
kebijakan itu belum cukup mendorong turis Cina ke Indonesia.
Dia menambahkan perlu juga ditambah pelayanan visa di kota-kota lain,
seperti Guangzhou dan Senzhen, mengingat wilayah Cina sangat luas.
"Indonesia juga perlu menambah fasilitas pelayanan visa (point of
services), untuk menghilangkan kesan pengurusan visa berbelit. Kalau
perlu mereka bisa dilayani di 13 pintu masuk, tidak hanya di Jakarta,
Surabaya, Batam dan Bali," kata Ardika. Masalah kedua yang perlu
diatasi untuk menarik turis Cina adalah melambungnya tarif pengurusan
visa, yang mencapai US$400, padahal biaya resmi hanya sekitar
US$35-US$40. (Bisnis Indonesia)
2. "Ini adalah sebuah kesedihan besar yang harus diatasi dengan
komitmen kita yang besar pula terhadap masalah-masalah kemanusiaan."
Presiden Abdurrahman Wahid mengungkapkan keprihatinannya itu terhadap
konflik-konflik masyarakat di berbagai daerah bernuansa SARA yang
semakin meningkat belakangan ini. Ungkapan keprihatinan Gus Dur
tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Acara Natal Bersama
tingkat nasional di Jakarta, semalam.
Dalam acara yang juga dihadiri Ibu Sinta Nuriyah, Wapres Megawati
Soekarnoputri, dan para pejabat tinggi negara itu Gus Dur banyak
menyinggung hubungan antarumat beragama di Indonesia yang akhir-akhir
ini kurang harmonis di beberapa tempat.
Karena itu di depan umat Kristiani yang mengikuti acara tersebut, Gus
Dur mengajak semua komponen bangsa agar menyadari sepenuhnya bahwa
bangsa ini dibentuk dari keanekaragaman, baik adat, budaya maupun
keyakinan agama. Bahkan lebih jelas lagi, kata Gus Dur, Indonesia
tidak dibangun sebagai suatu negara agama.
"Sudah berabad-abad kita hidup dalam keanekaragaman. Kita ingin hal
ini terus kita pertahankan. Kita mohon kepada Tuhan kita masing-masing
agar kita diberi kemampuan agar menjadi bangsa yang tetap satu," tutur
Gus Dur. Lepas dari semua itu, dalam tatanan kemasyarakatan, Gus Dur
sendiri mengakui saat ini dirinya masih menghadapi suatu kendala besar
menyangkut status kepercayaan Kong Hu Chu yang belum diterima
masyarakat.
Menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antarumat beragama, Gus Dur
kemudian menguraikan konsep ukhuwah (persaudaraan) yang dilontarkan
oleh tokoh besar dan mantan Rois Aam PBNU yakni KH Achmad Siddiq.
Yakni ukhuwah islamiyah (persaudaraan antarumat Islam) ukhuwah
wathaniyah (persaudaraan antarwarga negara) dan ukhuwah basyariyah
(persaudaraan antarumat manusia). "Ketiga ukhuwah ini telah menghidupi
kita semua dalam kehidupan bersama di negeri ini. Saya sendiri
meyakini kebenaran agama Islam yang saya anut. Tapi hal itu tidak
menghalangi persaudaraan saya dengan mereka yang beragama lain. Saya
tidak pernah membeda-bedakan umat beragama di Indonesia," kata Gus
Dur. (Media Indonesia)
3. The government is upbeat that Indonesia's tourism industry will
grow robustly next year on both the following an improvement political
and economic fronts.
State Minister of Tourism, Art and Culture Djaelani Hidayat predicted
on Monday (Dec. 27) that foreign tourist arrivals would grow by five
percent next year to reach from between 5.2 million to six million
people, up from only 3.93 million this year.
This year, tourist arrivals are projected to reach 3.93 million,
higher than the government's initial projection of 3.84 million. Last
year, Indonesia welcomed 3.51 million visitors.
The minister attributed the improving tourism industry this year and
its rosy picture next year to the election of President Abdurrahman
Wahid, which proved to be acceptable to the majority of the people and
boosted the security environment.
The optimistic prediction was also driven by the government's
expectation of receiving more visitors from China next year, following
President Abdurrahman's recent visit to that country.
Indonesia currently applies free visas for short-term visit purposes
for visitors from 48 countries, including the United States,
Australia, the Netherlands, Britain, Japan, Ireland, Germany, Kuwait,
Malaysia, Singapore, Egypt, Mexico, France, Saudi Arabia, the United
Arab Emirates, Greece and Hong Kong. Djaelani said the country's
ailing tourism business had shown signs of recovery this year, with an
improving average hotel occupancy rate of 39.83 percent in the first
quarter last year to 43.91 percent this year.
The tourism industry contributed US$3.36 billion in foreign exchange
to the country's balance of payments during the first 11 months of
this year, from $3.21 billion in the same period last year. Foreign
exchange contributions from the tourism sector this year were expected
to reach $4.4 billion, slightly higher than $4.33 billion in 1998,
Djaelani said.
Director of the Institute of Tourism Information Development Diyak
Mulahela warned that the governmentshould not be too optimistic in
planning the development of the tourism industry.
He predicted that the government would not see six million tourists
coming to Indonesia next year, but would likely meet its lower target
of 5.2 million foreign visitors.
He said the government must improve its promotion in overseas markets
if it wanted to meet the optimistic target. He noted that relative to
governments in other countries, the Indonesian government spent very
little on tourism promotion.
"It allocates only $5 million in promotion to attract six million
visitors, while other countries spend five to ten times that figure,"
he said. Nevertheless, he agreed that the tourism industry would grow
next year. He even predicted that as a result of the growth, the
average hotel occupancy rate would increase to 44 percent next year.
Diyak said the hotel industry would possibly encounter a worse
financial condition next year as gross operating profits, which
currently stood at about 20 percent, would drop as a result of the
government's plan to increase the cost of electricity for commercial
premises.
More than 100 hotels, most of which are four and five-star rated
hotels in Jakarta, are currently under the control of the Indonesian
Banking Restructuring Agency because of their mounting bad debts,
which are estimated to exceed Rp 3 trillion ($428 million). (The
Jakarta Post)
4. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri bersama suaminya, Taufik
Kiemas, merencanakan menunaikan rukun Islam kelima pergi haji ke Tanah
Suci pada musim haji tahun 2000. Duta Besar arab Saudi Abdullah
Abdurrahman Alim kepada pers di Jakarta, Senin (27 Dec) mengatakan,
kendati belum menerima pemberitahuan secara resmi dari kantor Wakil
Presiden, pihaknya telah mendengar niat pergi haji itu langsung dari
Ibu Mega.
"Ibu Mega menyatakan langsung kepada saya bahwa ia mau melaksanakan
ibadah haji tahun ini," kata Dubes Alim seusai menjamu buka puasa
bersama di kediamannya. Dubes Alim menyatakan, Pemerintah saudi sangat
berbahagia menyambut kedatangan Ibu Megawati ke Tanah Suci untuk
menunaikan ibadah haji pada tahun ini," katanya.
Informasi rencana keberangkatan Megawati berhaji itu memutuskan isu
yang merebak sebelumnya bahwa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
berniat melaksanakan haji tahun 2000. Tapi belakangan diperoleh
informasi bahwa Presiden RI itu mengubah niatnya untuk pergi haji
menjadi perjalanan Umroh saja. Mengenai pengurusan haji, Alim
mengatakan, pihak kedutaan telah berhasil membuatkan visa bagi 34.000
ribu paspor dan semua visa bagi paspor jamaah haji akhir bulan
Ramadhan akan diselesaikan. (Antara)
D. HANKAM :
1. Sampai tadi malam suasana Kota Ambon masih mencekam, aparat
keamanan belum mampu mengendalikan situasi. Bahkan di antara 38 orang
yang tewas terdapat anggota Kostrad 413 Ujungpandang Praka La Ode
Ismail.
Tembak-menembak serta bunyi ledakan bom di Jl AM Sangaji, Jl
Diponegoro serta kawasan Tugu Trikora, dan PLN Cabang Ambon membuat
suasana semakin memanas.
Massa yang berlindung di bawah pertokoan Jl AM Sangaji ditembak dengan
senjata otomatis. Aparat Brimob dan TNI melepaskan tembakan dari arah
gedung-gedung bertingkat. Seperti kantor PLN Cabang Ambon, gedung PT
Perintis Empat Lima, dan gedung Planet 2000.
Tembakan tersebut memancing masyarakat melakukan serangan balasan.
Massa menyiramkan minyak tanah ke beberapa rumah dan toko kemudian
membakarnya. Ketika berlangsung kebakaran, empat warga sipil yang ikut
membantu membakar toko tersekap di dalamnya dan tidak bisa keluar.
Mereka tewas terbakar. Korban terbanyak tercatat di RS Al-Fatah yakni
27 orang, sedangkan 11 lainnya di RS GPM dan RS Bhakti Rahayu.
Para korban tewas sebagian besar akibat terkena peluru tajam di bagian
kepala, di samping ada juga tertembak di bagian perut, atau ada juga
yang terkena serpihan bom maupun senjata api rakitan dan panah.
Suasana kota semakin mencekam ketika diwarnai aksi-aksi pembakaran
rumah penduduk maupun pertokoan yang semakin menjadi-jadi dan meluas
ke daerah-daerah lainnya.
Sejumlah lokasi pertokoan maupun pemukiman yang terbakar di antaranya,
di Jl AM Sangaji, kawasan Anthoni Rebok, Jl Said Perintah, Jl Sedap
Malam serta Jl Philip Latumahina.
Massa tanpa pandang bulu semakin beringas melakukan pembakaran tanpa
ada upaya pencegahan dari aparat keamanan, sementara mobil pemadam
kebakaran juga tidak berfungsi.
Situasi kota yang semakin mencekam dan seperti medan perang itu pun
tidak dapat dikendalikan aparat keamanan yang bertugas karena terkesan
adanya keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Selain itu, para
penembak jitu semakin merajalela dengan melakukan penembakan ke arah
warga sipil dari atas gedung-gedung bertingkat, seperti terjadi di
kawasan Setia Budi dan Anthoni Rebok. Arus pengungsian warga juga
terus bertambah, sebagian terpaksa mengamankan diri di sejumlah
instalasi militer, gedung-gedung ibadah maupun ke
permukiman-permukiman yang dianggap aman dengan membawa barang apa
adanya. Massa terkonsentrasi di kawasan masing-masing dengan membawa
berbagai peralatan perang, sementara ledakan bom rakitan maupun
letusan senjata organik dan rakitan terus terdengar.
Sementara Pangarmatim diminta menambah satu armada KRI, menyusul tiga
unit yang telah dikerahkan ke Ambon guna membantu penanganan kerusuhan
yang masih terus terjadi di daerah itu. Kapolda Maluku Brigjen Dewa
Astika, di Ambon, mengatakan permintaan satu unit KRI itu telah
dikoordinasikan dengan Kasi Guskamlatim guna mengamankan perairan
maupun evakuasi pengungsi. (Media Indonesia)
2. Mantan Komandan Resor Militer (Danrem) 164/Wiradharma Timor Timur,
Brigjen Tono Suratman, mengakui bahwa Aitarak, Besi Merah Putih (BMP),
Laksaur, Mahidi, adalah Pasukan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) di
Timor Timur. Pam Swakarsa-yang selama ini sering disebut milisi-dibina
kepolisian dan dibiayai Pemerintah Daerah.
Hal itu disampaikan Tono Suratman kepada pers usai memberikan
keterangan selama sekitar dua jam kepada Komisi Penyelidikan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Timor Timur, Senin (27/12), di
Jakarta. Selain Tono Suratman, juga diperika mantan Panglima Komando
Daerah Militer IX/Udayana Mayjen Adam Damiri.
Menurut Damiri, adanya pertemuan rutin antara jajaran TNI, Pam
Swakarsa dan Muspida adalah wajar-wajar saja. "Misalnya Komandan Rayon
Militer (Danramil) dengan masyarakatnya, bagaimana beliau
menginstruksikan untuk menjaga situasi aman dan kondusif, pengamanan
kampung halaman, dan sebagainya. Itu 'kan wajar di aparat teritorial,
karena mereka warganya," ungkapnya. Ia membantah TNI membiarkan saja
adanya tindak kekerasan. "Kodam sudah melakukan banyak upaya, imbauan,
represif, dan segala macam, sudah ada. Perintah tembak di tempat pun
sudah saya keluarkan". Tetapi tidak dirinci berapa korban akibat
tembak di tempat itu. "Tetapi (korban tembak di tempat) ada," Jelas
Damiri.
Menurut Suratman, apa yang dilakukan TNI pada saat itu, baik sebelum
dan sesudah penentuan pendapat, sudah di luar kemampuan TNI.
Masalahnya adalah masalah konflik yang terjadi sebelum dan pasca
penentuan pendapat. Tahun 1975 sudah terjadi, bahkan itu
berlarut-larut. "Jadi tidak dibiarkan, bahkan tidak ada
pembumihangusan," jelasnya.
Suratman mengungkapkan, soal TNI mampu atau tidak mampu tergantung
situasi di lapangan. Kalau jumlah masyarakat sudah besar, jumlahnya
ribuan, berapa banyak TNI yang mengatasi pada saat di Timtim.
"Ada keterbatasan. Jadi TNI itu bukan Superman. TNI punya keterbatasan
dalam menangani masalah di lapangan," katanya.
Suratman membantah, TNI melakukan pelatihan terhadap Pam Swakarsa, dan
mempersenjatai mereka melalui Kodim-Kodim. Pam Swakarsa itu sudah ada
sebelum opsi disampaikan dan mereka masing-masing punya nama
sendiri-sendiri. "Di Timtim ada 13 kabupaten dan semuanya punya nama.
Kalau di Dili itu Aitarak, di Liquisa Barisan Merah Putih, di Ainaro
Mahidi, di Los Palos Alfa, di Baucau Sera, di Viqueque Makikid. Jadi
mereka punya istilah sendiri-sendiri. Itu Pam Swakarsa," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPP HAM Todung Mulya Lubis, menjelaskan,
KPP HAM masih sulit untuk membuat hubungan korelatif antara semua
keterangan yang diberikan dengan fakta di lapangan. KPP HAM akan
melakukan cek silang dengan saksi lain, baik di Timtim maupun Timor
Barat, sejauh mana kesaksian itu sesuai satu dengan yang lain, atau
bertentangan satu dengan yang lain.
"Faktanya ada kerusakan yang cukup masif pada beberapa kota, baik
Dili, Suai, Maliana. Faktanya juga ada cukup banyak peristiwa
pembunuhan di beberapa tempat, dan kita melihat bahwa pihak TNI semua
berkomitmen untuk menjaga keamanan ketertiban, tetapi hubungan
korelatif antara semua jawaban dengan apa yang terjadi di lapangan,
belum sepenuhnya kita dapatkan," kata Lubis.
Lubis yang memeriksa Damiri, mengungkapkan, Damiri mengakui bahwa TNI
memang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di Timtim,
sebelum tanggal 5 Mei dan setelah September. "Dari tanggal 5 Mei
sampai 5 September bertanggung jawab adalah Kapolda (Kepala Kepolisian
Daerah), bukan Kodam. Tetapi setelah 5 September tanggung jawab
kembali ke Kodam," katanya.
Mengenai fakta bahwa di lapangan banyak sekali kerusakan, banyak
sekali pelanggaran HAM, menurut Lubis, yang dipersalahkan adalah
persoalan antarkelompok, baik pro-integrasi dan pro-kemerdekaan.
"Semua penjelasan pihak TNI menyatakan TNI tidak berhubungan dengan
milisi, kalau Wanra memang diakui. Milisi adalah kegiatan yang
dibangun oleh kelompok pro-integrasi di masing-masing daerah. Soal
senjata dikatakan bukan dari pihak TNI, tetapi eks Portugal dan
senjata rakitan mereka sendiri. Tetapi kita mengetahui ada senjata
yang diambil kembali oleh pihak TNI," ujar Lubis.
Mengenai pemanggilan terhadap pimpinan milisi, Lubis menjelaskan, KPP
HAM sudah melayangkan pemanggilan langsung kepada Joao Tavares. Selasa
(28/12) ini, KPP HAM akan memeriksa Tavares. "KPP juga akan bertemu
kuasa hukum Guterres untuk menentukan jadwal pemanggilan, karena
panggilan yang dulu ternyata tidak sampai ke yang bersangkutan. Kita
akan panggil semuanya yang kemarin sudah dipanggil tetapi belum
datang," ungkapnya.
Bersamaan dengan pemeriksaan Adam Damiri dan Tono Suratman, kantor
Komnas HAM tempat KPP HAM melakukan kegiatannya, didatangi dua
kelompok pengunjuk rasa pada saat yang hampir bersamaan, yaitu Front
Rakyat Nasionalis (FRN), dan Front Pembela Islam (FPI). Kedua
organisasi itu mempersoalkan mengapa Komnas HAM hanya membentuk Komnas
HAM untuk Timtim, padahal banyak peristiwa pelanggaran HAM lainnya di
Indonesia.
Dalam persoalan Timtim, FRN mempertanyakan mengapa KPP HAM tidak
melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM oleh pro-kemerdekaan
Timtim dengan Portugalnya.
Sedangkan FPI melalui juru bicaranya, HAS Lubis, mempertanyakan
mengapa Komnas HAM diisi oleh sejumlah partisan dari kelompok yang
punya kepentingan politik, bahkan dipimpin oleh seorang politisi.
(Kompas)
3. Tiga warga sipil yang berkendaraan sepeda motor dan diduga keras
sebagai aktivis GAM, Senin (27/12) sekitar pukul 15.30, tewas kena
berondongan peluru, tertembak dalam operasi keamanan di Desa Ulee
Reubek Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, 65 km dari
Lhokseumawe arah ke Medan Sumut. Aparat keamanan mengangkut ketiga
mayat korban dari lokasi peristiwa ke Rumah Sakit Umum Lhokseumawe.
Komandan Kodim 0103 Aceh Utara Letkol (Inf) Suyatno dalam keterangan
pers tertulis menyebutkan, ketiga korban yang kena tembak tersebut dan
diduga anggota GAM itu adalah, Idris (30), Nasaruddin (30), dan
Hermansyah (36). Bersama korban satu pucuk senjata api genggam, 47
butir peluru, sebuah jaket hitam, dan beberapa gram narkotik dan
obat-obat berbahaya (narkoba).
Aparat juga menyita dua sepeda motor yang digunakan oleh ketiga
korban. (Kompas)
4. Kerusuhan bernuansa SARA di desa-desa di Teluk Weda Pulau Halmahera
bagian timur Provinsi Maluku Utara yang berlangsung sejak awal
Ramadhan hingga Senin (27 Des.) atau hari ke-13 diperkirakan telah
menewaskan 100 orang dan melukai puluhan lainnya.
Sementara itu, situasi keamanan di Kecamatan Pulau Gebe, juga masih
mencekam menyusul beberapa warga kecamatan tersebut yang juga ikut
tewas saat terlibat dalam kerusuhan di Kecamatan Weda. Dari Ternate
dilaporkan, kondisi konflik semakin memanas menyusul penyerangan Desa
Segea oleh warga Desa Pritu dan Desa Gemaf pada 18 Desember lalu yang
telah menewaskan tujuh orang.
Sedangkan pertikaian di Kecamatan Weda sekitar 150 km Ibu Kota
Kabupaten Halmahera Tengah, Soasio, yang berawal dari pertikaian
antara warga Desa Loleo dan Desa Sosowomo sejak hari kedua Ramadhan,
hingga saat ini juga belum dapat dikendalikan aparat keamanan. Ribuan
rumah penduduk dan tempat ibadah di daerah paling timur Pulau
Halmahera itu telah dibakar oleh perusuh, korban terus berjatuhan,
sementara warga yang mengungsi juga terjepit menyusul hancurnya
sejumlah jalan dan jembatan akibat diledakkan oleh perusuh. Aparat
yang diterjunkan di wilayah tersebut hanyalah 20 orang anggota Brimob
dari Polda Kalsel dan Kaltim. Sementara itu, Kapolres Halmahera Tengah
Letkol A. Luhulima menolak memberikan keterangan lebih rinci tentang
kurangnya personil keamanan dalam mengantisipasi kerusuhan yang belum
reda. Suasana di Kecamatan Weda Senin (27 Des.) masih terlihat sepi
dan aktivitas perekonomian dan transportasi lumpuh total hingga
suasana ibadah puasa, Natal dan tahun baru 2000 terasa berbeda dengan
tahun sebelumnya. (Antara)
E. HUKUM :
1. Gelombang pemeriksaan terhadap para jenderal oleh Komisi Penyelidik
Pelanggaran (KPP) HAM terus berlanjut. Mantan Pangdam Udayana Mayjen
Adam Damiri mengakui ada perintah tembak di tempat di Timtim. Setelah
Jenderal Wiranto, kemarin (27 Des.) giliran mantan Pangdam Udayana
Mayjen Adam Damiri dan mantan Danrem Wiradharma Timtim Brigjen Tono
Suratman menghadap KPP HAM. Para jenderal tersebut diperiksa berkaitan
dugaan pelanggaran HAM pascajajak pendapat di Timtim. Temuan KPP HAM
menunjukkan adanya dugaan TNI terlibat pembumihangusan di provinsi
bekas koloni Portugal itu. Namun mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto
membantah semua tuduhan tersebut.
Kepada pers seusai diklarifikasi KPP HAM selama lebih dari satu jam,
Mayjen Adam Damiri mengakui adanya perintah tembak di tempat di
Timtim. Namun Ia tidak menyebutkan jumlah korban dari pelaksanaan
perintah itu. ``Saya tidak dapat menilai jumlah yang tertembak, tapi
yang jelas perintah itu ada,`` aku Adam. ``Apakah perintah itu ada
kaitannya dengan hasil jajak pendapat?`` tanya wartawan. Jenderal yang
kini menjabat Asops Kasum TNI itu tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Seperti diketahui hasil jajak pendapat tersebut adalah kalahnya pihak
prointegrasi. Menyangkut telegram Wakasad Letjen Johny Lumintang
tertanggal 5 Mei 1999 yang ditujukan kepada Pangdam IX Udayana,
berisikan perintah antisipasi kemungkinan menangnya kelompok
prokemerdekaan, Adam Damiri menganggap itu wajar sebagai langkah
pembinaan.
``Itu wajar saja sebagai pembinaan, operasional,`` jawab Adam singkat.
HAM. Dia datang mengenakan pakaian lengkap militer didampingi sejumlah
pengacara yang tergabung dalam tim Advokasi HAM Perwira TNI Pengakuan
Adam dibenarkan anggota tim pemeriksa KPP Todung Mulya Lubis. Menurut
Todung, perwira tinggi itu tidak mau menjelaskan jumlah korban.
``Kalau soal perintah itu, Pak Adam hanya menyebutkan ini perintah
dari Panglima TNI,`` tambah Todung.
Sedangkan, Brigjen Tono Suratman mengatakan tidak ada perintah tembak
di tempat ketika dirinya menjabat Danrem Wiradharma Timtim. ``Tapi
jauh sebelum jajak pendapat, perintah itu memang ada,`` kata Tono
kepada Media. Kedua perwira tinggi tersebut berpendapat terjadinya
berbagai peristiwa di bumi Loro Sae tersebut lebih banyak dilakukan
oleh warga Timtim sendiri yang tidak puas dengan hasil jajak pendapat.
``Apa yang terjadi di sana, di luar kemampuan TNI. Sebab, mereka sudah
bentrok jauh sebelum jajak pendapat,`` kata Tono yang kini Wakapuspen
TNI. Selain Wiranto, Adam Damiri dan Tono Suratman, KPP HAM masih akan
mendengarkan penjelasan Mayjen Sjafrie Sjamsuddin, Mayjen TNI Zacky
Makarim dan mantan Kapolda Timtim Brigjen Pol Timbul Silaen. (Media
Indonesia)
F. OLAHRAGA : TIDAK ADA
G. ARTIKEL : TIDAK ADA
H. LINGKUNGAN HIDUP : TIDAK ADA
III. LAIN-LAIN :
1. Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa becak hanya bisa
beroperasi di daerah permukiman dan tidak akan dihilangkan sama
sekali. "Becak dilarang beroperasi karena harus ditata. Masa manusia
jadi budak," ujar Presiden saat berbuka puasa bersama lembaga-lembaga
swadaya masyarakat (LSM) di Istana Merdeka kemarin (27 Des.).
Presiden mengemukakan hal itu menanggapi pendapat tokoh LSM Wardah
Hafidz yang mempermasalahkan mengapa becak tidak diperbolehkan
beroperasi lagi di Kota Jakarta.
Menurut Presiden, pihaknya memang pernah mendapat laporan bahwa
becak-becak itu oleh pejabat pemerintah disuruh dibuang. "Untuk itu,
saya sudah menelepon Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso untuk tidak
melakukannya. Saya juga galak kepada Gubernur," ungkap Presiden. Dalam
mengurusi masalah becak, tutur Presiden, memang harus jelas dan tegas.
"Saya juga membela hak asasi manusia. Presiden mana yang ngurusin
tukang becak dan mau datang ke Senayan untuk mengurusi becak," tambah
Gus Dur. Presiden mengemukakan sebenarnya daripada meributkan soal
becak lebih baik mengerahkan tenaga untuk mendidik para tukang becak
itu agar pindah ke pekerjaan lain. Kemudian, pernyataan Gus Dur ini
dipotong oleh Wardah, apakah pemerintah saat ini mampu menyediakan
lapangan kerja untuk 7.000 orang dalam waktu dekat, sementara bulan
depannya digusur lagi 7.000 orang. Dengan nada tinggi, Presiden
mengatakan bahwa daripada menghasut mereka lebih baik mendidik mereka.
Lalu Wardah mengatakan YLKI sudah melakukan dan pihaknya sudah
mengumpulkan 20.000 tanda tangan rakyat miskin kota bahwa mereka tetap
mendukung becak tetap beroperasi. Gus Dur kemudian menanggapi hal itu
bahwa dirinya juga bisa mengumpulkan ratusan ribu tanda tangan. Karena
itu, Presiden meminta dalam menangani masalah ini agar bersabar. "Saya
sudah instruksikan bahwa Kapolri akan diganti. Dan kepada Kapolri baru
nanti saya akan meminta agar bertindak keras terhadap aparat
keamanan," kata Presiden. Inilah sulitnya, ujar Presiden, kalau LSM
selalu menganggap tentara dan polisi itu musuh. "Kalau semua LSM
berpendapat seperti itu maka akan selalu ribut terus. Polisi dan
tentara itu jangan selalu dianggap sebagai musuh," tambah Gus Dur.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengkritik LSM yang sering
menganjurkan orang untuk melawan. Jadi, tandas Gus Dur, antara
menunjukkan orang pada satu hal yang terbaik dan memberi ongkos untuk
melakukan tindakan-tindakan itu berbeda.
Presiden mengatakan sebenarnya sudah bersabar terhadap LSM-LSM yang
melakukan tindakan yang salah, kendati tidak semuanya. Namun, ujar
Presiden, akan meminta kepada Kapolri yang baru untuk menyelidiki
dengan tuntas LSM mana saja yang suka menganjurkan keributan. "Kalau
perlu teman-teman LSM yang seperti itu, ditangkap saja." (Media
Indonesia)
2. The government is considering a review of its visa on arrival
facility, currently provided to nationals of 48 countries.
Coordinating Minister for Political Affairs and Security Gen. Wiranto
said on Monday (Dec. 27) the government found severe "negative
effects" from the facility, which entitles nationals of the designated
countries to remain in Indonesia for 60 days without obtaining a visa
before their visit.
He complained that several countries did not reciprocate in providing
the free visa to Indonesian nationals. However, there have been
growing concerns, particularly among immigration officials, that the
facility is being exploited by drug smugglers.
Immigration officials also noted a rising trend for Indonesia's use as
a transit point for people seeking illegal entry to a third country,
particularly Australia.
As of November, 596 foreigners were deported from Indonesia. The
number was 28 percent higher than the same period last year in which
466 were deported. Although Wiranto did not specify how the visa
policy would be reviewed, he said the ministers involved could
reconsider the number of countries receiving the facility or reduce
the stay period.
"We could cut it to 30 days or 14 days in order to increase the
effectiveness of our control," he said.
"But we will surely consider this matter, taking into account the
present strategic developments." Separately, spokesman for the
Directorate General of Immigration Mursanuddin A. Ghani welcomed the
decision to review the regulation, saying there was an increase in
visa violations.
Ghani said Indonesia should ensure reciprocal treatment when providing
visa facilities.
"We give a two-month free visa for Americans and Australians, but our
people have to obtain costly clearances to enter those countries. We
need to see this principal mutually applied for Indonesia and other
countries," he said.
Ghani said some visitors abused the facility to avoid regular
immigration procedures.
"But many use the visa for working and other activities which are not
allowed. We are concerned about security, unlike the tourist sector
which is mostly concerned about prosperity." (The Jakarta Post)
IV. EDITORIAL : TIDAK ADA
END DEPLU
----- End of forwarded message from John A MacDougall -----