----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----
From owner-indonesia-l@indopubs.com Wed Dec 29 18:31:52 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA10537
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:31:51 -0500 (EST)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA18771
for <apakabar@saltmine.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:31:49 -0500 (EST)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id QAA00235; Wed, 29 Dec 1999 16:26:21 -0700 (MST)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Wed, 29 Dec 1999 16:26:21 -0700
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id QAA00220; Wed, 29 Dec 1999 16:26:13 -0700 (MST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 16:26:13 -0700 (MST)
Message-Id: <199912292326.QAA00220@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] Seleksi dari Berita GATRA No. 4 (Bahasa Indonesia)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:18:33 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09095
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:18:32 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17011
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:18:33 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09091;
Wed, 29 Dec 1999 18:18:30 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:18:30 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292318.SAA09091@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: HUK1-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/HUK1-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
PERADILAN KONEKSITAS
Aceh, Oknum, dan Korps
Pemerintah membentuk tim tetap peradilan koneksitas untuk menjaring
pelanggaran HAM di Aceh. Dominasi militer susut.
DISKURSUS perlu tidaknya peradilan koneksitas untuk mengadili
pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) di Aceh, putus sudah. Senin
pekan lalu, di sebuah pertemuan di Jakarta, Jaksa Agung Marzuki
Darusman, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra,
serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Mayjen Timur P. Manurung memutuskan
akan membentuk sebuah tim tetap peradilan koneksitas.
Sebenarnya, peradilan koneksitas bukanlah wadah baru. Sejak 1983
penyelidikan koneksitas sudah dibentuk. Dasarnya adalah Surat
Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman.
Adapun anggota tim tersebut adalah penyidik dari Markas Besar Polri,
penyidik dari polisi militer, oditur militer, atau oditur militer
tinggi.
Itu sebabnya Jaksa Agung akan menghidupkannya kembali. Menurut
Marzuki, tim tersebut akan mendiskusikan materinya dengan Komisi
Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Aceh. Bagi peradilan koneksitas
di Aceh, Yusril mengusulkan agar hakimnya terdiri dari lima orang:
satu dari peradilan umum, dua dari peradilan militer, dan dua dari
peradilan sipil. "Untuk itu saya akan minta fatwa dari Mahkamah
Agung," ujar Yusril.
Selama ini, pelaku pelanggaran HAM oleh personel TNI/Polri disidangkan
di peradilan militer. Pihak militer selalu berpegang pada
Undang-undang Peradilan Militer tahun 1997 -jika anggota TNI/Polri
yang jadi tersangka dihadapkan pada peradilan militer. Bila hal ini
diterapkan pada kasus Aceh -yang korbannya masyarakat sipil- akan
muncul masalah baru yang lebih serius.
Soalnya, dalam kasus Aceh, kepercayaan masyarakat terhadap TNI/Polri
sudah menipis. Bisa dimaklumi. Sebab, diberlakukannya daerah operasi
militer (DOM), tahun 1988-1998, banyak merugikan masyarakat sipil di
Aceh. Misalnya, ada wanita yang ditusuk dengan bayonet.
Sebenarnya, Indonesia sudah punya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999. Perpu yang dikeluarkan pada
Oktober 1999 itu dipakai untuk mengadili pelanggaran HAM di peradilan
umum. Tapi, tak bisa efektif menjaring para pelanggar HAM sebelum
perpu itu dilaksanakan. Perpu tersebut tak bisa berlaku surut.
Itu sebabnya, Dr. Yusril Ihza akan mengajukan Rancangan Undang-undang
Pengadilan HAM. Dalam rancangannya, peradilan umum akan dipakai
mengadili terdakwa pelanggaran HAM, baik dari kalangan sipil maupun
militer. Bila rancangan Undang-undang Peradilan HAM itu disetujui oleh
DPR, Perpu Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 harus dicabut.
Adapun peradilan koneksitas itu sendiri, menurut Sekretaris Jenderal
Mahkamah Agung, Pranowo, akan tetap menggunakan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini
berarti, pengadilan koneksitas akan digelar dengan mempertimbangkan
kerugian yang ditimbulkannya. Jika pelanggaran HAM itu banyak
merugikan kalangan sipil, maka pelakunya akan mempertanggungjawabkan
perbuatannya itu diperadilan umum.
Hal senada juga diutarakan Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat
Indonesia (Ikadin), Otto Hasibuan. Karena undang-undang ataupun perpu
tak bisa berlaku surut -dengan kekurangannya di sana-sini- maka
mengadili pelaku pelanggaran HAM di Aceh rujukannya tetap memakai
KUHAP. "Meskipun ini tak bisa memuaskan sebagian masyarakat," katanya
kepada Gatra.
Pelanggaran HAM oleh anggota TNI/Polri atas masyarakat sipil yang
perkaranya diadili di pengadilan militer juga masih memunculkan
kontroversi. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti, Jakarta, dan
pelanggaran HAM di Aceh, misalnya, bisa dijadikan contoh. "Karena itu,
untuk ke depan, masalah ini mesti dibahas bersama," ujar Otto
Hasibuan.
Oleh sebab itu, menurut Otto, sudah seharusnya pengadilan kejahatan
anggota TNI/Polri terhadap masyarakat sipil dilakukan di peradilan
sipil. "Untuk mencegah agar tak terjadi kecenderungan melindungi oknum
dan korps," kata Otto.
Kemudian, agar hukum di Indonesia tidak tertinggal oleh perkembangan
masyarakatnya, setiap produk hukum perlu terus-menerus dievaluasi dan
dikoreksi.
Herry Mohammad
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK HUKUM :
Aceh, Oknum, dan Korps
Tarian Pengusir Pathi
Si Bule Belum Kembali
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:19:07 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09135
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:19:07 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17073
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:19:08 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09130;
Wed, 29 Dec 1999 18:19:05 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:19:05 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292319.SAA09130@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: HUK3-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/HUK3-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
GUGATAN CLASS ACTION
Si Bule Belum Kembali
Gugatan sembilan aktivis lingkungan atas kematian 37 ekor bekantan kandas.
MAJELIS hakim di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Kalimantan
Selatan (Kalsel), menolak gugatan class action dari sembilan aktivis
lingkungan, Sabtu dua pekan lalu. Gugatan kepada Direktur Bina Kawasan
Suaka Alam dan Konservasi Flora dan Fauna, Departemen Kehutanan dan
Perkebunan, Gubernur Kalsel, Kepala Dinas Kehutanan Banjarbaru, Kepala
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalsel, dan Kebun Binatang Surabaya
(KBS) itu berkait dengan kematian 37 ekor bekantan.
Penolakan itu dilakukan karena, menurut Ketua Majelis Hakim, Zamrud
Noor, belum memenuhi kualitas sebagai gugatan class action. "Gugatan
itu masuk ke ruang lingkup hukum lingkungan hidup atau legal
standing," kata Zamrud kepada M. Syalafuddin dari Gatra.
Di mata Zamrud, putusannya itu sesuai dengan Pasal 1 angka 1
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Di situ disebutkan bahwa lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup. Termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan (manusia) serta makhluk hidup. "Bekantan
masuk dalam kategori itu," paparnya.
Gugatan ini berawal kala 37 ekor bekantan mati di KBS, Juli dan
Agustus lalu. Penyebab kematian belum jelas, akibat penyakit atau
karena stres. Untuk itu, para penggugat meminta agar 19 ekor kera bule
yang tersisa di KBS -dipindahkan sejak awal 1999- dipulangkan ke
habitatnya, di Pulau Kaget, Kalsel.
Seorang penggugat, Yasir al-Fatah, menilai majelis hakim belum
memahami gugatan tersebut. "Karena, bagi hakim, ini proses hukum
baru," katanya enteng. Direktur Program Lembaga Masyarakat Adat (LPMA)
Borneo Selatan itu tetap menempuh jalur hukum untuk mengembalikan kera
bule itu ke habitatnya.
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK HUKUM :
Aceh, Oknum, dan Korps
Tarian Pengusir Pathi
Si Bule Belum Kembali
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:19:35 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09170
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:19:34 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17093
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:19:35 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09163;
Wed, 29 Dec 1999 18:19:32 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:19:32 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292319.SAA09163@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: KOL1-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/KOL1-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
Robert Mangindaan *
Aceh Dan Manuver Gus Dur
ADA pihak yang mendapat kesan, kasus Aceh yang sudah berada pada suhu
mendidih belum disentuh dengan serius oleh Gus Dur. Bahkan, Presiden
lebih mementingkan kunjungan informal ke luar negeri. Apakah kunjungan
tersebut akan meredam ancaman disintegrasi bangsa? Mari kita hitung.
Kunjungan ke rumpun ASEAN. Prioritas tentunya perlu diarahkan ke Kuala
Lumpur, Singapura, dan Manila. Argumennya, mungkin di Malaysia masih
ada remnants Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau simpatisannya, sehingga
jasa baik dari Kuala Lumpur memang sangat dibutuhkan.
Singapura sudah jelas dibutuhkan, karena posturnya sebagai konglomerat
subkawasan Asia Tenggara. Sedangkan Manila dibutuhkan untuk meredam
koneksitas GAM dengan Hasyim Salamat, yang memiliki berbagai kamp di
Mindanao.
Hasil kunjungan itu sudah di kantong, yaitu dukungan dari rumpun ASEAN
terhadap Jakarta untuk mempertahankan negara kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Artinya, atmosfernya sudah kondusif bagi Jakarta
untuk melakukan tindakan apa saja, sepanjang dalam konteks memelihara
keutuhan NKRI.
Kebijakan merajut jalur New Delhi-Jakarta-Beijing. Ini bukan hal yang
mudah, karena beberapa hal.
Pertama, India di mata dunia internasional adalah anak bandel yang
tidak mau mengerti perbedaan ketegangan dan stabilitas perdamaian
dunia, dan sangat egois memacu kepentingan nuklir mereka. Sedangkan
Cina dicap sebagai anak nakal yang kurang peduli pada hak-hak asasi
manusia, dan masih tersendat-sendat untuk bergabung dengan WTO.
Kunjungan ke Beijing merupakan kebijakan yang baik, karena Cina
merupakan kawan yang baik di kala Indonesia dicaci maki dalam agenda
Timor Timur.
Kedua, posisi politik Indonesia dalam masalah nuklir, utamanya dalam
NPT, CTBT, disarmament, sudah baku. Sehingga, perubahan sikap politik
dalam sekejap membingungkan kawan yang setia di fora multilateral.
Salah satu bukti nyata adalah dukungan mereka kepada Indonesia untuk
menjadi Wakil Presiden Ecosoc, dan nantinya menjadi Presiden Ecosoc
pada tahun 2000. Sangat mungkin, kawan-kawan tersebut ikut bingung
mengikuti manuver Gus Dur, kecuali bila para diplomat kita bertindak
sangat proaktif melaksanakan lobi dan mampu meyakinkan kelompok G-77,
OKI, dan sebagian anggota GNB, yang jumlahnya kurang lebih 140 negara.
Kebijakan ke Asia Timur. Bagi industri Jepang, Cina, dan Korea, minyak
adalah segala-galanya. Artinya, mereka sangat bergantung pada
kelangsungan pasokan bahan bakar minyak. Kenyataannya, life line
mereka tumpang tindih dengan SLOC yang melalui alur laut kepulauan
Indonesia. Barangkali, political messages yang disampaikan pada
pengguna SLOC melalui ALKI adalah bahwa Indonesia yang terpecah-pecah
akan buruk dampaknya bagi life line mereka. Artinya, mereka sebaiknya
mendukung Jakarta dalam memelihara NKRI, dan tidak mendukung gerakan
separatis seperti Aceh. Kunjungan ke sana juga bersifat taktis. Yakni,
untuk mendapatkan dukungan finansial, yang sangat dibutuhkan guna
memelihara kredibilitas Orde Reformasi yang bertugas melanjutkan
pembangunan nasional.
Kebijakan merangkul Timur Tengah. Ada dua kepentingan yang tampaknya
sekaligus ingin dicapai oleh Gus Dur. Pertama, mendapatkan dukungan
finansial, dan mengukir prospek mengalirnya BBM pada 2010 untuk
Indonesia. Kepentingan yang kedua adalah menggalang dukungan untuk
Jakarta dan sekaligus memotong moral support dari Timur Tengah ke
Serambi Mekkah. Tapi, untuk merangkul Kuwait, perlu juga menyelami
perasaan Irak, yang selama ini selalu memberikan dukungan secara
terbuka kepada Indonesia. Demikian juga, sikap Amerika Serikat sebagai
"lurah" di Timur Tengah perlu dicermati agar tidak melangkahi pagar
kepentingan Amerika.
Keinginan untuk merangkul Israel dinilai sebagai suatu gagasan yang
kontroversial. Namun, bila disimak dengan cermat, akan terlihat bahwa
manuver Gus Dur memiliki sasaran ganda. Memang kepentingan Israel
tidak sama dengan kepentingan lobi Yahudi, dan juga tidak sama dengan
kepentingan jaringan bisnis dunia yang dikuasai oleh etnik Yahudi.
Tapi, di antara mereka, paling tidak, ada ikatan emosional, dan
kenyataan di panggung dunia memperlihatkan bahwa Amerika tidak bisa
seenaknya terhadap Israel, sedangkan Israel bisa berbuat seenaknya
terhadap Amerika.
Ada pepatah Tionghoa yang mengatakan: "... kalau pegang pisau jangan
ujungnya, tapi hulunya". Masalahnya, bagaimana menghadapi sensitivitas
masyarakat Islam yang masih tabu menyebut Israel, apalagi membuka
hubungan. Saya berpendapat, kearifan Gus Dur tak mengenal pepatah:
"Beruk di rimba disusukan, anak di pangku dilepaskan".
* Dosen Lemhannas
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK KOLOM :
Robert Mangindaan * Aceh Dan Manuver Gus Dur
Francisco Fernandes da Silva* Pertemuan Dua Gus Dan Prospek Timor
Timur
Azyumardi Azra * Reperkusi Politik Penggantian Hamzah Haz
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:19:46 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09191
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:19:46 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17115
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:19:46 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09181;
Wed, 29 Dec 1999 18:19:42 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:19:42 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292319.SAA09181@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: KOL2-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/KOL2-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
Francisco Fernandes da Silva*
Pertemuan Dua Gus Dan Prospek Timor Timur
TANGGAL 30 November 1999, bertempat di Wisma Negara, Presiden RI KH
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah mengadakan pertemuan dengan Jose
Alexandre "Xanana" Gusmao, Presiden Dewan Nasional Perlawanan Rakyat
Timor (CNRT). Sebelum bertemu dengan Presiden RI, rombongan Presiden
CNRT yang terdiri dari Jose Ramos Horta (Wakil Ketua CNRT) dan Avelino
Coelho da Solva (Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Timor) telah
lebih dulu bertemu dengan pimpinan DPR-RI.
Dari hasil pertemuan dengan Presiden RI, pimpinan DPR-RI, kalangan
bisnis Indonesia, serta sebagian masyarakat Timor Timur pro-Indonesia
di Jakarta, diketahui bahwa kehadiran mereka di Jakarta adalah dalam
rangka meminta Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan
kembali Timor Timur. Permintaan Xanana itu secara prinsip diterima
baik oleh seluruh mitra dialognya. Bahkan, Presiden Gus Dur
menjanjikan untuk sesegera mungkin membuka kembali hubungan udara
Dili-Denpasar dengan menggunakan pesawat Angkatan Udara RI.
Keinginan dan kesediaan Gus Dur bertemu dan berdialog dengan Gusmao di
Jakarta adalah pertanda pengakuan atas berdirinya negara Timor Leste,
dan penolakan terhadap perjuangan kelompok pro-Indonesia yang ingin
tetap mempertahankan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Pertemuan
Gus Dur dan Gusmao akan mengimplikasi pada usaha penyelesaian akhir
dan tuntas masalah Timor Timur. Prospek dan kelanjutan perjuangan
kelompok pro-Indonesia akan sangat bergantung pada langkah-langkah dan
kebijakan yang bakal diambil Pemerintah RI.
Kunjungan Xanana Gusmao dan kawan-kawan ke Jakarta kali ini hanya
berselang satu minggu dari kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Megawati
Soekarnoputri ke lokasi pengungsi Timor Timur di Atambua dan Kupang di
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari kunjungan Wapres itu, terungkap
bahwa bantuan kepada para pengungsi hanya cukup sampai 4 Desember
1999, karena Pemerintah RI tidak mampu lagi akibat tidak tersedianya
dana. Apakah ini pertanda bahwa setelah 4 Desember, Pemerintah RI
tidak akan memperhatikan lagi para pengungsi Timor Timur?
Wapres Megawati memang tidak secara langsung meminta para pengungsi
segera kembali ke Timor Timur. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa bagi
yang tidak ingin kembali, Pemerintah RI akan mengusahakan bantuan
kepada mereka. Namun, merujuk pada tekanan dunia internasional yang
begitu tinggi agar Pemerintah RI segera mengembalikan para pengungsi
ke Timor Timur, dan pernyataan Ketua MPR-RI agar orang Timor Timur
yang tidak mau kembali supaya melamar menjadi warga negara Indonesia
dan pindah ke wilayah RI, maka jelas ada korelasi antara kunjungan
Wapres ke NTT dan kedatangan Xanana serta kawan-kawan ke Jakarta.
Keinginan agar para pengungsi segera kembali ke Timor Timur diutarakan
bukanlah tanpa maksud. Tanpa kehadiran dan partisipasi kelompok
pro-Indonesia, pemerintah transisi PBB di Timor Timur tidak akan
berjalan baik, dan tidak legitimate. Akibatnya, perdamaian dan
stabilitas tidak akan tercipta di bumi Timor Timur. Padahal, untuk
melaksanakan pembangunan, keduanya merupakan prasyarat utama. Inilah
sesungguhnya tujuan utama kedatangan Xanana dan kawan-kawan ke
Jakarta. Melalui kontak tingkat tinggi dan antarsahabat, Xanana
berharap Indonesia memainkan peran bagi terciptanya perdamaian dan
stabilitas di Timor Timur. Dia menjamin tidak akan terjadi apa-apa
pada kelompok pro-Indonesia jika kelak kembali.
Gus Dur adalah pribadi yang sulit diikuti langkah dan gerakannya.
Ucapan dan tindakannya seringkali menimbulkan kontroversi dan sensasi.
Keinginannya bertemu dengan Xanana adalah bagian dari kontroversi dan
sensasi itu. Ketika sebagian rakyat Timor Timur masih berjuang untuk
tetap membela dan mempertahankan integrasi Timor Timur dengan
Indonesia, karena mereka belum mau menerima hasil jajak pendapat 30
Agustus 1999 yang, di mata mereka, penuh kecurangan dan ketidakadilan
(dalam pertemuannya dengan para pemimpin Front Persatuan Bangsa, 27
Oktober lalu, di Wisma Negara, Gus Dur mengatakan bahwa kelompok
prootonomi bukan kalah, melainkan dikalahkan), Gus Dur justru
mengambil langkah dan tindakan yang berlawanan dengan hasrat dan
harapan mereka.
Status politik Timor Timur sudah jelas. Timor Timur kini bukan lagi
bagian dari negara kesatuan RI. Namun, masalah Timor Timur belum
selesai. Penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh masih akan memakan
waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Masalah Timor Timur hanya
akan tuntas bilamana tidak ada lagi orang Timor Timur yang
mempersoalkannya. Suatu penyelesaian yang diprakarsai hanya oleh
orang-orang luar, dan hanya pada tingkat elitis tanpa keterlibatan
penuh pihak-pihak yang bertikai, niscaya tidak akan membawa hasil, dan
tidak akan berdampak positif bagi perdamaian dan ketenangan rakyat
Timor Timur.
Untuk tidak mengulangi kesalahan yang dibuat kedua pemerintahan
sebelumnya, sangatlah bijaksana bila Gus Dur, sebagai Presiden RI,
tidak tergesa-gesa mengambil sikap dan menentukan kebijakan terhadap
Timor Timur, sebelum berdialog dengan seluruh komponen bangsa. Baik
orang (asli) Timor Timur sendiri, warga Indonesia yang selama 23 tahun
menjadi bagian dari masyarakat Timor Timur, maupun masyarakat
Indonesia di luar Timor Timur. Mereka, hingga kini, tidak rela dengan
pemisahan Timor Timur dari Indonesia.
* Pengamat Timor Timur
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK KOLOM :
Robert Mangindaan * Aceh Dan Manuver Gus Dur
Francisco Fernandes da Silva* Pertemuan Dua Gus Dan Prospek Timor
Timur
Azyumardi Azra * Reperkusi Politik Penggantian Hamzah Haz
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:19:57 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09216
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:19:57 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17143
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:19:58 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09212;
Wed, 29 Dec 1999 18:19:55 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:19:55 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292319.SAA09212@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: KOL3-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/KOL3-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
Azyumardi Azra *
Reperkusi Politik Penggantian Hamzah Haz
HENGGANTIAN Hamzah Haz dengan Basri Hasanuddin, sebagai Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
(Menko Kesra dan Taskin), merupakan peristiwa politik yang
unprecedented, yang dapat menimbulkan reperkusi politik yang perlu
dicermati. Secara internal kabinet, penggantian ini mencerminkan
perubahan sikap Gus Dur terhadap kabinetnya, yang akan mempengaruhi
proses-proses politik selanjutnya. Secara eksternal, reperkusi politik
itu akan muncul tidak hanya pada pola relasi Presiden Gus Dur dengan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan "poros tengah", melainkan juga
dengan Islam politik secara keseluruhan.
Secara internal kabinet, penggantian itu tidak lazim, atau
inkonvensional, karena dipandang tidak prosedural. Tetapi Gus Dur,
tokoh yang sering berpikir dan bertindak inkonvensional, mungkin
menganggap prosedur atau sedikitnya konvensi politik sebagai hal tidak
penting. Gus Dur bisa jadi pula memandang, yang lebih penting adalah
hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri.
Dan secara inkonvensional pula Gus Dur melakukan reshuffle kabinet
yang dulu, katanya, tidak akan dia lakukan.
Ada faktor kuat yang membuat Gus Dur mengubah rencananya semula. Bisa
jadi, faktor itu adalah terdapatnya indikasi kuat tentang kerapuhan
kabinet sejak awal pembentukannya. Seperti diketahui, dalam penyusunan
kabinet bersama Ketua MPR Amien Rais, Ketua DPR Akbar Tandjung,
Panglima TNI Jenderal Wiranto, dan belakangan juga Wakil Presiden
Megawati, Presiden Gus Dur menerima pembentukan kabinet atas dasar
representasi berbagai kekuatan politik dan kemasyarakatan, yakni
partai polilik (parpol), daerah, kelompok etnis, dan agaknya juga
agama.
Pendekatan ini cenderung mengesampingkan pertimbangan merit dalam
pengangkatan seorang menteri. Dari satu segi, kabinet ini seolah-olah
akan memperkuat integrasi nasional. Tetapi, yang terjadi justru
menimbulkan ekses, ketika muncul protes bernada ancaman dari daerah,
atau kelompok etnis yang tidak terwakili dalam kabinet. Presiden Gus
Dur terpaksa mengabaikan protes mereka, karena tidak mungkin menambah
lagi jumlah menteri kabinetnya yang sudah cukup banyak itu.
Penggantian Hamzah Haz dengan Basri Hasanuddin mengindikasikan bahwa
Presiden Gus Dur mulai meninggalkan pendekatan tadi dalam pengangkatan
menteri. Gus Dur tidak mengganti Hamzah Haz dengan kader PPP lainnya.
Padahal, PPP memandang kedudukan yang ditinggalkan sang ketua umum itu
sebagai "jatah eksklusif" bagi mereka. Gus Dur juga kelihatan
mengesampingkan faktor etnis dan daerah. Ia mengangkat Menko Kesra dan
Taskin baru yang berasal dari Sulawesi Selatan-Bugis, yang sebenarnya
sudah cukup terwakili dalam kabinet melalui Menteri Jusuf Kalla, Erna
Witoelar, dan bahkan Alwi Shihab. Dengan kata lain, Gus Dur tidak
memilih dari daerah atau suku yang belum terwakili dalam kabinet.
Kasus penggantian Hamzah Haz mencerminkan perubahan pendekatan dan
sikap Gus Dur terhadap PPP, poros tengah, dan bahkan terhadap Islam
politik. PPP tentu saja merupakan salah satu pilar utama kekuatan
politik poros tengah, yang telah menggolkan Gus Dur sebagai presiden,
meski melalui sponsorship Amien Rais. Tetapi, penting dicatat, adalah
suara PPP -bukan Partai Amanat Nasional, dan parpol-parpol Islam lain
beserta sebagian suara Golkar- yang terutama menyukseskan pemilihan
Gus Dur sebagai presiden.
Tetapi, harus diakui pula, dukungan akhir PPP yang sangat instrumental
terhadap pencalonan Gus Dur itu lebih merupakan political expediency
daripada genuine, sebagai akibat mengerasnya kubu Megawati di satu
pihak, dan mundurnya Habibie sebagai calon di pihak lain. Hal yang
sama juga terjadi pada dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang
datang relatif akhir, karena adanya situasi fait accompli.
Kini, Gus Dur agaknya lupa dengan political expediency yang
memunculkannya sebagi presiden. Atau, boleh jadi juga, Gus Dur sejak
semula berkesimpulan bahwa dukungan terhadap dirinya adalah genuine.
Terlepas dari dua kemungkinan ini, Gus Dur toh telah menyatakan di
depan DPR: "Siapa suruh memilih saya?"
Perubahan sikap Gus Dur terhadap PPP akan menimbulkan reperkusi
politik tertentu terhadap poros tengah secara keseluruhan dan, lebih
khusus, terhadap Amien Rais sebagai sponsor utama Gus Dur. Poros
tengah sejak semula bukanlah sebuah koalisi yang solid; ia merupakan
persekutuan longgar yang, karena itu, sangat fragile.
Dalam konteks ini, kekuatan Islam politik akan kembali mengalami
pemencaran, jika tidak konflik. Euforia sementara kalangan kaum
muslimin, bahwa kemenangan Gus Dur merupakan kesatuan umat atau bahkan
"kemenangan" Islam, terbukti merupakan mispersepsi belaka. Gus Dur,
meskipun waktu terpilih sebagai presiden adalah Ketua Umum Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama, agaknya punya self perception bahwa
pemilihannya sebagai presiden tidak ada kaitannya dengan Islam
politik, atau politik Islam.
Penggantian Hamzah Haz, dengan demikian, bisa merupakan blessing in
disguise, bagi PPP, poros tengah, dan bahkan Islam. Blessing itu
setidaknya ada pada tumbuhnya kesadaran untuk melihat Gus Dur secara
lebih objektif dan fair; bukan atas dasar persepsi di luar diri Gus
Dur sendiri. Blessing lain, kasus ini bisa membulatkan tekad PPP
menjadi oposisi, dan ini baik bagi demokrasi kita.
* Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK KOLOM :
Robert Mangindaan * Aceh Dan Manuver Gus Dur
Francisco Fernandes da Silva* Pertemuan Dua Gus Dan Prospek Timor
Timur
Azyumardi Azra * Reperkusi Politik Penggantian Hamzah Haz
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:20:12 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09237
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:20:11 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17184
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:20:12 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09232;
Wed, 29 Dec 1999 18:20:10 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:20:10 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292320.SAA09232@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: LPT1-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/LPT1-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
Keperkasaan Texmaco Diuji Memo
Kucuran kredit BNI dan dua bank pemerintah lainnya ke Texmaco disoal. Mantan
Presiden Soeharto ikut terlibat. Laksamana Sukardi punya bukti. Sinivasan
siap bertahan.
RAMBUTNYA sudah memutih. Lelaki 60 tahun itu sepintas terlihat tenang.
Tak ada ekspresi kalut. Padahal masalah besar sedang menghadangnya.
Marimutu Sinivasan, pengusaha berdarah India Tamil itu, menjadi
tersangka skandal megakredit Rp 9,8 trilyun. "Sesekali orang kan harus
menghadapi masalah," katanya.
Sinivasan mengatakan, meruyaknya kredit Texmaco dari BNI tak sampai
mengganggu jadwal tidurnya. Namun, harus diakui, aktivitas ayah enam
anak dan kakek lima cucu ini meningkat. Ia berkeliling. Ya ke DPR,
bertemu ahli ekonomi, juga membuka diri berdialog dengan wartawan.
"Saya mau semuanya transparan," katanya. "Terserah you mau menulis
apa."
Seusai bertemu dengan tim Gatra, Jumat larut pekan lalu, sejumlah
acara masih menunggunya. "Pikiran saya tetap tenang. Hanya saja, saya
kesal menghadapi masalah seperti ini," katanya (lihat: Ada Pemain yang
Menggigit Kuping). Untuk menghadapi persoalan hukum yang bakal muncul,
ia menunjuk advokat senior Adnan Buyung Nasution sebagai pengacaranya.
Heboh kredit BNI-Texmaco bermula dari mencuatnya kabar adanya skandal
kredit konglomerat tekstil itu, Jumat dua pekan lalu. Disebutkan, ada
penyimpangan kredit yang didapat perusahaan Sinivasan. Selain nilainya
yang mencapai Rp 9,8 trilyun -jauh di atas aturan batas maksimum
pemberian kredit (BMPK) Bank BNI yang diperkirakan cuma Rp 400 milyar-
kredit macet itu ternyata juga lolos dari tangan Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN).
Buntut pemberitaan itu, perdagangan saham BNI dihentikan selama satu
jam, Jumat dua pekan lalu. Nasib serupa dialami saham Polysindo Eka
Perkasa, anak perusahaan Texmaco yang mendapatkan kucuran kredit BNI.
"Saham BNI hanya sebentar distop. Setelah ada penjelasan dari yang
bersangkutan, langsung dibuka lagi," kata Direktur Utama Bursa Efek
Jakarta, Mas Achmad Daniri. "Kalau nanti ada perkembangan lanjut, ya
akan diambil kebijakan baru. Bisa juga di-delisting."
Selain ramai dibicarakan orang bursa, berita heboh BNI-Texmaco ini
makin meledak setelah Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan
BUMN, Laksamana Sukardi, buka-bukaan. Di hadapan anggota Komisi IX
DPR-RI, Senin pekan lalu, ia mengakui adanya masalah dalam pemberian
kredit BNI ke Texmaco.
Laksamana tidaklah sekadar ngecap. Selagi mengungkapkan kesedihan atas
adanya penyimpangan kredit dari BNI ke Texmaco, mantan Direktur
Pelaksana Bank Lippo itu juga menyodorkan setumpuk bukti, informasi,
juga analisis.
Cerita kredit BNI-Texmaco dimulai September 1997. Saat itu, seperti
sejumlah besar perusahaan lain di Indonesia, Texmaco goyah karena
krisis moneter. Untuk itu, Sinivasan mengajukan kredit ke pemerintah.
Dalam upaya menangguk duit, Sinivasan rupanya menggandeng para
pejabat. Mulai petinggi di lingkungan Bank BNI, pejabat tinggi
Sekretariat Negara, Tunky Ariwibowo (Menteri Perindustrian dan
Perdagangan), Soedrajad Djiwandono (Gubernur Bank Indonesia), hingga
Presiden Soeharto. Alhasil, deraslah aliran duit negara ke Texmaco.
Menurut Laksamana, kredit Texmaco tidak saja berasal dari BNI,
melainkan juga dari BRI dan BankExim. Bank terakhir ini kini dilebur
ke dalam Bank Mandiri. Texmaco juga mendapat fasilitas khusus dari
Bank Indonesia (BI) yang disalurkan lewat BNI. Fasilitas dimaksud
adalah wesel ekspor preshipment atau pembiayaan prapengapalan barang,
penempatan deposito, dan fasilitas sertifikat berharga pasar uang
khusus tanpa lelang.
Total dana yang sudah mengucur, tahun 1997-1998 adalah US$ 745 juta
plus Rp 1,9 trilyun. Untuk bisa mendapatkan dana itu, kata Laksamana,
Sinivasan hanya memberikan jaminan berupa penerimaan ekspor perusahaan
senilai US$ 616 juta (tahun 1998). Prakteknya, realisasi ekspor
Texmaco ternyata jauh di bawah target.
Menilik data yang diterimanya, Laksamana menyatakan, ada dua kesalahan
yang terjadi. Pertama, adanya campur tangan atau intervensi kekuasaan.
Antara lain dari mantan Presiden Soeharto yang mempengaruhi BI,
sehingga BI memberi fasilitas kredit yang bersumber dari cadangan
devisa. Karena memo itu pula, pemberian kredit mengabaikan prosedur
dan peraturan yang berlaku. Kedua, diciptakannya suatu mekanisme
fasilitas dan perangkat hukum oleh BI yang semata-mata untuk memenuhi
kehendak perusahaan tersebut.
Dari dua hal itu, Laksamana membuat analisis, telah terjadi kolusi
tingkat tinggi di balik cairnya kredit Texmaco. Sedangkan mengenai
peran BI, Laksamana juga mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan
yang lain. Yakni, pelanggaran Pasal 41 ayat 3 huruf a dan b
Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968, yang mengatur tugas
bank sentral dalam hal diskonto wesel ekspor.
Penyimpangan lain, yakni pelanggaran pada Surat Keputusan Direksi BI
tanggal 4 November 1997 tentang jual-beli devisa hasil ekspor yang
akan datang. "Jangka waktu untuk mendiskonto wesel ekspor mestinya
cuma satu tahun. Tapi untuk Texmaco diberikan lebih dari satu tahun,
dan kemudian diperpanjang," katanya.
Selain BI, yang pasti ikut menanggung "dosa" adalah Bank BNI. Bank
berlambang kapal laut mengarungi badai ini benar-benar lagi ditimpa
topan. Ia menabrak rambu BMPK. Saat pengucuran pinjaman itu, BNI
bermodal Rp 2 trilyun. Mestinya, bank di bawah komandan Widigdo
Sukarman itu hanya bisa memberi kredit ke Texmaco paling banter Rp 400
milyar. Kenyataannya, bank itu mengucurkan dana hingga Rp 9,8 trilyun.
Disodori data dan analisis tajam seperti itu, tak pelak lagi kalau
anggota dewan menyambut antusias. Sebagian di antaranya, terutama
anggota dewan dari PDI Perjuangan, langsung sepaham dengan Laksamana.
Mereka berupaya agar kasus BNI-Texmaco tak mandek begitu saja.
Sekelompok anak muda juga ikut mendukung dengan cara berdemonstrasi
dan menggelar spanduk "Gantung Sinivasan", di Kejaksaan Agung.
Tapi, ada juga yang masih ragu-ragu. Bahkan Ketua Komisi IX,
Sukowaluyo, misalnya, menyatakan masih mempelajari. "Saya melihat,
kasus ini berpangkal pada kepanikan karena krisis. Pengusahanya panik,
pemerintah juga kalut," katanya.
Menurut Sukowaluyo, saat Texmaco meminta kredit, akhir 1997, ekonomi
memang lagi tidak bagus. Saat itulah pemerintah berinisiatif
memberikan kredit prapengapalan. Yang memanfaatkannya, selain Texmaco,
juga ada sekitar 100 perusa
haan lain. "Kami akan panggil semua yang terlibat, BNI, BI, mungkin
juga mantan Presiden Soeharto," kata Sukowaluyo kepada Reghi Perdana
dari Gatra.
Sementara anggota DPR sedang mereka-reka konstruksi pengucuran dana
negara untuk Texmaco, Laksamana melangkah lebih cepat. Tiga hari
setelah bertemu anggota dewan, ia datang ke koleganya, Jaksa Agung
Marzuki Darusman.
Laksamana menyerahkan setumpuk informasi, bukti, dan penjelasan
mengenai kredit Texmaco. Hasilnya? Marzuki Darusman, yang lagi puyeng
mengurus kasus mantan Presiden Soeharto, seakan mendapat "doping"
baru. Menurutnya, kasus Texmaco ini akan menjadi jalan pembuka
pengusutan kembali kasus Soeharto. "Kalau ada memonya Pak Harto, tentu
mudah menelusurinya," katanya.
Marzuki memang tak sekadar mengobral janji. Ia juga memberi bukti.
Belum lagi genap satu jam, setelah menerima berkas data dari
Laksamana, ia langsung menggebrak. "Kami menemukan bukti awal adanya
tindak korupsi," kata Marzuki. Ia juga menyatakan, Sinivasan dan S.
Wairo, salah satu Direktur Texmaco, sebagai tersangka.
Langkah proaktif Marzuki dinilai positif oleh Bambang Widjojanto.
Menurut Ketua YLBHI Jakarta ini, masyarakat bisa saja salah menilai,
baru menerima berkas kok langsung bisa menyatakan tersangka.
"Sebenarnya, bukan hanya pembu
nuhan yang langsung bisa jadi tersangka, melainkan juga tindak
kejahatan ekonomi," katanya.
Bagi Bambang, korupsi Sinivasan sudah telanjang. Karena itu, wajar
jika Jaksa Agung menyatakan Sinivasan sebagai tersangka. Ini juga
untuk berjaga-jaga agar pengusaha yang besar di Medan itu tidak
melarikan diri. "Saya kira, tindakan Marzuki itu tak ada bau
politiknya," kata Bambang kepada Taurusita Nugrani dari Gatra.
Lain yang dipikirkan Bambang, beda pula pandangan kalangan pebisnis.
Kelompok terakhir ini mengingatkan agar pemerintah bisa bertindak
bijaksana. "Kalau melihatnya soal BMPK, ya mungkin salah. Tapi, kan
harus dilihat mekanisme dan prosedurnya secara proporsional," kata
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Aburizal "Ical"
Bakrie.
Dalam pandangan Ical, tak ada yang salah dalam pemberian kredit untuk
modal prapengapalan dalam dolar. Apalagi, penerimaan Polysindo Eka
Perkasa, salah satu anak Texmaco yang mendapatkan kredit, juga dalam
dolar.
Kepada pers yang sedang mengikuti kunjungan Presiden Gus Dur ke Cina,
Ical justru menyampaikan rasa khawatir bahwa pengungkapan kasus
Texmaco adalah bagian dari upaya menghabisi kelompok bisnis tertentu.
"Jangan sampai dunia usaha dihukum masyarakat secara sepihak, lewat
pembentukan opini oleh media massa," katanya. "Harus ada penelitian
seksama, apakah prosedurnya melanggar aturan atau tidak."
Yang juga ikut merasa terpukul dengan meruyaknya kasus BNI-Texmaco
adalah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). "Kalau Texmaco sampai
ambruk, Indonesia akan rugi besar," kata Sekretaris Jenderal API,
Irwandy Muslim Amin. Sebab, selain ada 190.000 orang yang langsung
atau tidak terkait, sumbangan ekspor Texmaco juga paling besar
dibandingkan dengan anggota API lainnya. "Kalau ada kesalahan
prosedur, ya diusut saja."
Dihubungi Candra Ibrahiem dari Gatra, Irwandy menduga, ada pihak lain
yang ingin menghancurkan industri tekstil Indonesia. Gejalanya jelas.
Selain Texmaco, industri tekstil Argo Pantes milik The Nin King juga
digoyang. "Para pesaing senang, tekstil Indonesia dibunuh dari dalam
negeri sendiri," katanya. "Kalau sudah hancur, mereka akan bancakan."
Taufik Kiemas, suami Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, senada.
"Texmaco harus diselamatkan," katanya. Hanya, bagaimana formulanya,
Taufik, yang pernah berkunjung ke pabrik Texmaco itu, menolak bicara.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Tony Prasetiantono menyatakan, kasus Texmaco-BNI merupakan
batu ujian. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan secara
transparan. Soal rencana dana dari BNI diubah menjadi penyertaan modal
di Texmaco? "Seharusnya tak semudah itu," katanya. Tony lebih setuju
dengan usulan Laksamana Sukardi, yakni menyerahkan kredit Texmaco ke
BPPN.
Harapan Tony itu agaknya sulit terwujud. Sebab, demikian kata Agus
Darjanto, Direktur Bank BNI, kredit Texmaco masih dalam kategori
empat. Kredit kelompok ini masih mungkin dikembalikan. Baru kategori
lima alias macet yang masuk ke BPPN. "Tapi, kalau menteri intervensi,
memasukkan masalah ini ke BPPN, ya bisa saja. Itu keputusan politis,"
kata R. Christovita Wiloto, Agency Secretary BPPN.
Politik? Mungkin saja. Harus diakui, peristiwa Texmaco ini bisa
merembet ke masalah politik. Menyangkut masalah ini, Presiden Gus Dur
sudah menyatakan sikapnya. Sewaktu menerima Jaksa Agung Marzuki
Darusman, Sabtu pekan lalu, ia memerintahkan agar kasus Texmaco diusut
tuntas. "Proses saja sebagaimana ketentuan hukum," kata Gus Dur.
Namun, pada Jumat malam, di atas pesawat yang membawanya kembali dari
Cina, Gus Dur juga menyarankan Sinivasan menempuh jalur hukum, kalau
ia merasa dirugikan Laksamana Sukardi.
Bila begini, tampaknya kasus Texmaco bakal tambah seru. Saat itu, kita
tak tahu, apakah Sinivasan masih bisa tidur tenang.
Dwitri Waluyo
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK LAPORAN UTAMA :
Keperkasaan Texmaco Diuji Memo
ANEH Setelah Dibuka
Terseret Bumbu Politik
Tak Hanya Texmaco
ADA PEMAIN Menggigit Kuping
Nasib Tragis PELAT MERAH
Kuasa Kata-kata EYANG
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:20:37 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09275
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:20:36 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17215
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:20:37 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09271;
Wed, 29 Dec 1999 18:20:34 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:20:34 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292320.SAA09271@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: NAS1-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/NAS1-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
POROS TENGAH
Bulan Madu Akan Berlalu
Pergantian Hamzah Haz berbuntut panjang. "Poros tengah" protes. Partai
berlambang Ka'bah ini berancang-ancang jadi oposisi.
CUMA sebulan suasana hubungan antarpartai politik terasa tenteram.
Sukses Sidang Umum MPR 1999, yang berlanjut dengan pembentukan Kabinet
Persatuan Nasional, telah mendinginkan hawa panas akibat gesekan
antara elite partai. Posisi di pemerintahan dibagi-bagi. Semua senang.
Tapi, bandul keseimbangan itu kini bergoyang kembali.
Hal itu berawal dari pergantian Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Hamzah Haz, oleh Basri
Hasanuddin, yang diumumkan Presiden Abdurrahman Wahid di Hotel Sahid
Jaya, Jakarta, Jumat dua pekan lalu. Menurut Gus Dur, pergantian itu
dilakukan atas permintaan Hamzah Haz. Namun pengumuman ini bak petir
di siang bolong bagi Hamzah.
Sebab, menurut Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Gus
Dur salah tafsir. Sebelumnya Hamzah memang pernah menyatakan secara
lisan kepada Gus Dur perihal niat mundur itu. Alasannya, Hamzah ingin
lebih berkonsentrasi mengurus partainya. Malah, Hamzah juga
mengusulkan beberapa nama dari PPP untuk menggantikannya.
Namun, maksud Hamzah ditahan oleh Gus Dur, juga oleh Menteri Luar
Negeri Alwi Shihab. Rekan-rekan Hamzah di PPP pun keberatan. Babak ini
selesai. Maka, Hamzah segera mendesak agar Gus Dur mengklarifikasi
sinyalemen ada "tiga menteri terlibat KKN" yang dilansirnya. Hamzah
risi namanya disangkutpautkan.
Presiden Gus Dur sendiri, dalam rapat kabinet, sempat mengatakan bahwa
Hamzah Haz bersih. Namun, ia tak kunjung menyatakannya ke publik.
Maka, pada Jumat pagi itu, saat menjemput Gus Dur di Bandara Soekarno
Hatta, usai kunjungan ke Timur Tengah, Hamzah kembali berbisik ke soal
tiga menteri tersebut. Ia minta klarifikasi. Apa lacur, siang harinya
Gus Dur malah mengumumkan Hamzah digantikan orang luar PPP.
Meski Hamzah menyatakan legowo menyerahkan jabatannya, beragam reaksi
kekecewaan terlontar. "Tindakan Gus Dur ini bertujuan meruntuhkan
PPP," ujar Ketua Wilayah PPP Sumatera Utara, Hasrul Azwar, kepada
Ekmal Adha dari Gatra. "Tak hanya merugikan PPP, melainkan juga
Kalimantan," kata H.M. Syamsiwal Qomar, Wakil Ketua PPP Kalimantan
Selatan, kepada Syalafuddin dari Gatra. Hamzah adalah satu-satunya
menteri di kabinet ini yang berasal dari Pulau Borneo.
Nada tak puas juga bermunculan dari para elite partai Ka'bah di
Jakarta. "Kami kecewa, kenapa penggantinya tidak dari PPP lagi," kata
politikus senior PPP, Aisyah Amini. Sebagai partai dengan penyumbang
suara terbesar dalam poros tengah, menurut Aisyah Amini, seharusnya
Gus Dur tetap mempertimbangkan tekad awal: kebersamaan.
Dalam rapat yang digelar Pimpinan Pusat PPP di Jalan Diponegoro,
Jakarta, Senin pekan lalu, malah muncul kecurigaan, di balik
pergantian Hamzah, ada upaya mendongkel kekuatan poros tengah. "Ada
yang tidak senang karena poros tengah, di mana pendukung utamanya PPP,
memilih Gus Dur," kata Aisyah Amini. Sodokan terhadap poros tengah
diungkap lebih gamblang oleh seorang Ketua PPP, M. Husnie Thamrin.
Menurut Wakil Ketua MPR ini, pergantian Hamzah merupakan bagian dari
konspirasi untuk menggerogoti eksistensi poros tengah. Menurutnya,
setelah Hamzah, target berikutnya adalah Ketua MPR Amien Rais, dan
ujung-ujungnya adalah Presiden, alias Gus Dur sendiri. Tosari Widjaya,
pimpinan PPP lain, menunjuk surat Ketua Komisi II DPR Amin Aryoso dari
PDI Perjuangan, yang meminta Amien Rais untuk membatasi ucapannya soal
negara federasi. "Saya melihat langkah ini untuk membatasi ruang gerak
Pak Amien Rais," ujar Tosari.
Hal ini melahirkan komentar pedas dari Amien Rais. Ketua Partai Amanat
Nasional ini mengaku mendengar dari Husnie Thamrin soal kemungkinan
adanya skenario besar membuat poros tengah keropos. "Jangan ajak poros
tengah pukul-pukulan, nanti kita bisa membalas," kata Amien Rais di
Gedung MPR/DPR, Kamis pekan lalu. Amien tak menjelaskan bagaimana
balasan yang akan dilakukan. Sikap Amien didukung oleh tangan kanan
Nurmahmudi Ismail di Partai Keadilan, Syamsul Abda. "Tapi kami tidak
akan melawan fitnah dengan fitnah, karena itu cara berpolitik
kekanak-kanakan," ujar anggota Komisi VIII DPR ini.
Kalau benar pergantian Hamzah sebuah rekayasa, lanjut Syamsul, tentu
yang membuat adalah mereka yang kecewa dengan proses demokrasi di
sidang umum lalu. PDI Perjuangan? "Bisa saja, atau Golkar, Partai
Kebangkitan Bangsa, atau yang lainnya," ujar kandidat doktor dari Ohio
State University, Amerika Serikat, itu kepada Kholis Bahtiar Bakri
dari Gatra.
Kejadian ini, menurut Amien Rais, malah membuat poros tengah tambah
solid. Beberapa jam setelah Hamzah Haz diganti, tokoh-tokoh poros
tengah segera berkumpul. Kesimpulannya, kata tokoh PPP Zarkasih Nur,
kepemimpinan Gus Dur dan Megawati tetap harus didukung. Zarkasih juga
diminta tidak meninggalkan posnya sebagai Menteri Koperasi, Pembinaan
Pengusaha Kecil dan Menengah. "Kalau saya mundur, nanti ada yang
bilang, yang mengangkat Gus Gur itu Anda, lho kok malah mundur," ujar
Zarkasih di sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta.
Pertemuan itu juga meminta PPP tetap mendukung kesepakatan poros
tengah tersebut. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Hamzah malah membuat
ancang-ancang untuk menjadikan partainya sebagai oposisi. "Saya ingin
mengembangkan demokrasi, membentuk semacam oposisi, tapi tak usah
disebut oposisi," ujar Hamzah kepada Chandra Ibrahiem dari Gatra.
Bagaimana bentuk persisnya, menurut Hamzah, akan dibahas dalam rapat
pimpinan PPP seluruh Indonesia, pekan ini. Suara dari daerah juga
tampaknya tak keberatan dengan peran seperti itu. "PPP selalu siap
jadi oposisi, meski di sini istilah itu belum dikenal," ujar Ketua
Wilayah PPP Jawa Timur, Hafis Ma'sum, kepada Rachmat Hidayat dari
Gatra.
Penempatan sebagai partai oposisi tak resmi, dinilai pengamat politik
dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Dr. Afan Gaffar, sebagai
langkah tepat. Dengan mundurnya Hamzah, menurut Afan, PPP bisa secara
terbuka mengkritisi kebijakan Gus Dur. "Apalagi sekarang orang masih
enggan mengkritik Gus Dur, karena mereka masih bulan madu," kata Afan.
Dan bulan madu biasanya tak lama.
Dani Hamdani, Rohmat Haryadi, Asrori S. Karni, dan G.A. Guritno
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK NASIONAL :
Bulan Madu Akan Berlalu
Masa Cuma Satu
Dunia Tak Perlu Kiamat
Menunggu Pemimpin
Ganjalan di Perbatasan
Lembaga Orang Dekat
Dewan Tanpa Voting
Nostalgia Bintang Kejora
Peluang Baru Cak Narto
Amuk Banteng di Balai Kota
Mengundang Baret Biru
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:20:51 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09306
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:20:51 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17258
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:20:52 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09295;
Wed, 29 Dec 1999 18:20:49 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:20:49 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292320.SAA09295@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: NAS2-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/NAS2-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
Masa Cuma Satu
MESKI mengaku secara lisan pernah mengajukan niat mundur dari kabinet,
tak urung Hamzah Haz kecewa ketika Presiden Abdurrahman Wahid
mengumumkan dirinya mengundurkan diri. ''Padahal, saya tidak pernah
mengajukan surat pengunduran diri,'' kata pria kelahiran Palangkaraya,
59 tahun lalu, yang kini menjabat Ketua Umum Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) itu.
Yang membuat Hamzah makin masygul, penggantinya, Basri Hasanuddin,
bukanlah orang PPP. ''Tanpa PPP, Gus Dur tak akan jadi presiden,''
kata Hamzah kepada wartawan Gatra Asrori S. Karni dan Chandra
Ibrahiem, Rabu pekan lalu di Kantor Pusat PPP, Jalan Diponegoro,
Jakarta Pusat. Berikut petikannya wawancaranya:
Anda terkejut dengan keputusan Gus Dur?
Ya. Mungkin itu sudah style Gus Dur.
Mungkin Gus Dur salah tafsir terhadap permintaan Anda soal klarifikasi
atas tuduhan KKN itu?
Mungkin saja. Tapi paling tidak, sebelum memutuskan, saya dipanggil
dululah, diajak bicara. Itu memang hak prerogatif presiden. Tapi, kan
Gus Dur jadi presiden dipilih dari koalisi banyak partai. Suara PPP di
MPR ada 70. Selisih suara Gus Dur dengan Megawati 60. Jadi, tanpa PPP,
Gus Dur tidak jadi presiden. Gus Dur rupanya belum tahu bagaimana
proses dan peranan PPP.
Anda menilai Gus Dur melupakan jasa ''poros tengah''?
Saya tidak mengatakan begitu. Gus Dur hanya perlu tahu, ia didukung
banyak partai, jadi tidak bisa menggunakan hak prerogatif secara
penuh.
Bagaimana mengobati kekecewaan warga PPP?
Kalau ada penyeimbangnya, saya kira tidak ada masalah. Ya, ada
tukar-tukarannyalah. Dulunya menteri dari PPP dua, ya kembalikan dua
lagi.
Secara teknis, itu kan sulit, kecuali ada reshuffle kabinet....
Bisa menteri baru atau menteri yang dipecah, atau gimana.... Masak,
jatah menteri dari PPP cuma satu.
Bagaimana solidaritas kawan-kawan Anda di poros tengah?
Ketika saya meminta mundur secara lisan, Gus Dur bilang akan
membicarakan dengan Pak Amien Rais. Tapi, Pak Amien sendiri tidak tahu
masalah itu. Di poros tengah dibahas bagaimana agar poros tengah tetap
solid. Saya sendiri hanya ingin di partai.
Apakah Zarkasih Nur akan ditarik dari kabinet?
Belum sampai ke sana. Saya kira, tidak usah begitu. Oposisi kan bukan
berarti tidak ada orang di sana (kabinet -Red.). Kita tidak mengenal
oposisi yang frontal. Oposisi yang dimaksud adalah, siapa pun yang ada
di sana, termasuk orang kita, kalau tidak becus, ya kita tarik. Kalau
sudah baik, kita dorong. Kalau tidak, kita beri masukan.
Kongkretnya bagaimana?
Fraksi PPP di DPR harus menjadi corong partai untuk menyuarakan konsep
kita dan diadu dengan konsep pemerintah. Mana yang paling baik. Saya
ingin menghidupkan Majelis Pakar kita. DPR harus bergerak konseptual,
bukannya reaktif.
Setelah ada di luar sistem, apa saran Anda untuk Gus Dur?
Gus Dur harus menempatkan diri sebagai presiden, tentu dengan
rambu-rambu konstitusi yang ada. Dalam birokrasi, ada prosedur yang
harus dilewati. Keputusan yang diambil presiden harus berdasarkan
petimbangan dan pemikiran yang matang.
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK NASIONAL :
Bulan Madu Akan Berlalu
Masa Cuma Satu
Dunia Tak Perlu Kiamat
Menunggu Pemimpin
Ganjalan di Perbatasan
Lembaga Orang Dekat
Dewan Tanpa Voting
Nostalgia Bintang Kejora
Peluang Baru Cak Narto
Amuk Banteng di Balai Kota
Mengundang Baret Biru
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:21:03 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09340
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:03 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17285
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:03 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09322;
Wed, 29 Dec 1999 18:21:00 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:21:00 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292321.SAA09322@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: NAS3-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/NAS3-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
Dunia Tak Perlu Kiamat
PROFESOR Doktor Amien Rais tampaknya tak pernah sepi dari kerubutan
pers. Ketua MPR ini kembali berteriak lantang, Kamis pekan lalu,
seusai menerima beberapa duta besar di kantornya, di Gedung MPR/DPR,
Senayan, Jakarta. Teriakan itu seputar pergantian Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Hamzah Haz.
Buntut pergantian Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu
melahirkan tudingan dari para politisi PPP, bahwa ada konspirasi
politik untuk melemahkan peran "poros tengah". Ini yang membuat Amien
bereaksi. "Jangan coba-coba, poros tengah bisa memukul balik," ujar
tokoh sentral kaukus yang berhasil menggolkan KH Abdurrahman Wahid
menjadi presiden keempat itu.
Apakah poros tengah sedang memasang ancang-ancang untuk melakukan
serangan balik? Selepas memberi pidato pada pembukaan Sidang Tanwir
Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Islam, Jalan Diponegoro, Bandung,
Jumat pekan lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menjawab
pertanyaan wartawan, termasuk Taufik Abriansyah dari Gatra, soal isu
tersebut. Petikannya:
Mengapa poros tengah kecewa pada Gus Dur?
Sebetulnya persoalannya sederhana saja. Pak Hamzah Haz itu kan menteri
dari poros tengah. Kemudian dia mundur. Tapi untuk gantinya itu, kok
Gus Dur tak berunding dulu dengan teman-teman PPP. Sehingga mereka
kecewa, dan kita bisa memahami mengapa demikian kecewanya.
Lalu, jalan keluarnya?
Nah, sekarang masalahnya terpulang pada Gus Dur dan teman-teman PPP,
di samping bantuan teman-teman di poros tengah untuk memecahkan
masalah ini. Artinya, dunia tak perlu kiamat, hanya karena sebuah
kursi dari poros tengah digeser ke orang lain. Masih banyak tempat
untuk mengabdi pada negeri ini. Masih ada badan-badan seperti Bulog
(Badan Urusan Logistik), BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional), BPS (Badan Pusat Statistik), dan segala macam. Masih banyak
sel di republik ini yang bisa diisi teman-teman PPP.
Poros tengah akan membalas?
Wah, balas dendam tidak ada dalam kamus poros tengah.
Apakah Anda menduga ada semacam konspirasi untuk memecah poros tengah?
Saya belum melihat itu. Poros tengah sangat solid, kompak. Yang kacau
itu justru yang bukan poros tengah (Amien tersenyum).
Gus Dur telah meninggalkan poros tengah?
Saya tidak melihat sejauh itu. Menurut saya, ini masalah keteledoran
teknis adiministrasi. Mestinya, sebelum mengganti Pak Hamzah,
teman-teman PPP diajak bicara dulu. Dulu Pak Harto yang katanya tidak
begitu arif saja selalu bertanya dulu sebelum mengganti orang. Masak,
Gus Dur tidak. Saya kira, ini kekhilafan manusiawi. Mudah-mudahan,
makin lama Gus Dur makin arif juga. Saya juga berharap, beliau segera
bosan ke luar negeri. Kalau tidak pernah bosan, nanti ditinggal terus
kita ini.
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK NASIONAL :
Bulan Madu Akan Berlalu
Masa Cuma Satu
Dunia Tak Perlu Kiamat
Menunggu Pemimpin
Ganjalan di Perbatasan
Lembaga Orang Dekat
Dewan Tanpa Voting
Nostalgia Bintang Kejora
Peluang Baru Cak Narto
Amuk Banteng di Balai Kota
Mengundang Baret Biru
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:21:14 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09358
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:13 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17307
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:14 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09353;
Wed, 29 Dec 1999 18:21:11 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:21:11 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292321.SAA09353@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: NAS4-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/NAS4-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
ACEH
Menunggu Pemimpin
Meski diwarnai baku tembak dan bentrokan, HUT GAM berlangsung tanpa
huru-hara besar. Jakarta bingung.
KOTA Lhokseumawe tampak bersolek meriah, Sabtu pagi pekan lalu.
Jalan-jalan besar dan kecil dibersihkan. Pagar-pagar di tepi jalan
ditata apik. Gerbang dan gapura jalan tak ketinggalan dicat kembali.
Bendera-bendera hijau-putih, besar dan kecil, berkibar-kibar di
pinggir jalan. Berbagai ornamen menempel di sepanjang pusat pertokoan.
Pendek kata, Lhokseumawe layaknya perayaan 17 Agustus. Hanya saja,
hari itu 4 Desember. Lagi pula, meski bersolek-ria, kehidupan di ibu
kota Kabupaten Aceh Utara itu nyaris tak berdenyut. Toko-toko dan
warung pinggir jalan tutup, kendaraan umum dan pribadi ogah bergerak.
Warga kota lebih suka berdiam diri di rumah-rumah yang tertutup rapat.
Sebagian lain mengunjungi masjid, bertadarus. Itulah hari ulang tahun
(HUT) ke-23 Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menghebohkan seantero
negeri ini.
Seperti disaksikan wartawan Gatra Ibrahim Passe, acara ulang tahun itu
didahului upacara bendera para pejabat GAM. Pendukung GAM di daerah
Passe memusatkan perayaannya di Kecamatan Samudera Passe. Puluhan
pemuda berseragam militer GAM, menyandang senjata otomatis, berbaris
rapi. Dengan alunan azan, mereka mengerek bendera hijau bergambar
bulan bintang.
Ketegangan memang sedang memuncak di Aceh. Betapa tidak. Sebelumnya,
Aceh diramalkan bakal banjir darah, akibat bentrokan bersenjata antara
TNI dan GAM. Ketua MPR, Dr. Amien Rais, tak kuasa menahan
kekhawatirannya. Ia menghentikan pidatonya sejenak dalam pembukaan
Sidang Tanwir Muhammadiyah di Pusat Dakwah Islam di Bandung, Jumat
pekan lalu.
Hadirin tertegun. Ia menyeka matanya yang basah. "Dalam beberapa hari
ini saya sulit tidur, karena membayangkan... Aceh," katanya
terbata-bata. Masalah ulang tahun itu, bagi Amien, sangat genting.
Salah-salah, perhelatan tersebut mengulang kepedihan Aceh: insiden
berdarah. "Aceh bisa jadi berdarah-darah lagi," katanya kepada
wartawan Gatra Taufik Abriansyah.
Namun, sampai usai lohor Sabtu pekan lalu itu, kekhawatiran Amien
tidak terbukti. Tak terjadi banjir darah. Jalan-jalan di kota
Lhokseumawe, yang dikepung basis GAM, sepi. Begitu pula situasi di
kota Sigli dan Banda Aceh. Satuan-satuan Brigade Mobil (Brimob)
berpratoli menyisir jalan sembari menurunkan bendera-bendera GAM.
Memang sempat terjadi keributan di Lhokseumawe, Sigli, dan Meulaboh.
Ada baku tembak. Tapi tak sebesar yang diperkirakan.
Beberapa hari menjelang Hari-H, para pejabat TNI dan GAM memang
berlomba menenangkan suasana. Panglima GAM, Tengku Abdullah Syafi'ie,
misalnya, melarang rakyat awam mengibarkan bendera GAM. "Siapa pun
dia, baik orang Aceh atau bukan, jangan menaikkan bendera," katanya.
Ia hanya menyuruh aparatur GAM yang mengerek bendera di wilayah
kekuasaannya masing-masing.
Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Brigadir Jenderal Bahrum Syah, juga
tidak terlalu ambil pusing soal pengibaran bendera. "Mengapa itu kita
masalahkan. Mau naik bendera partai politik, Persiraja (Persatuan
Sepak Bola Kutaraja -Red.), atau Coca-Cola sekalipun, silakan,"
katanya. "Tapi, kalau terjadi penurunan Merah-Putih, itu sudah lain.
TNI akan mengambil sikap tegas," kata Bahrum.
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono juga menilai, sepanjang pengibaran
bendera GAM itu sebagai ekspresi kebebasan berpendapat, boleh-boleh
saja.
TNI juga mencium hal tidak beres. Sebagian rakyat Aceh ditekan untuk
ikut merayakan HUT. Antara lain, mereka dipaksa membeli bendera GAM
seharga Rp 25.000 per helai. "Siapa pun wajib beli. Termasuk mereka
yang melarat," kata Letnan Kolonel Syafei Aksal, Kepala Kepolisian
Resor Aceh Utara.
GAM memang benar-benar ingin memanfaatkan acara HUT-nya itu. Sejak
tiga hari sebelumnya, bendera-bendera telah dipancangkan. Ada pula
yang membuat kenduri dengan memotong kerbau.
Tetapi lambaian bendera GAM di Lhokseumawe tak bertahan lama. Pukul
06.00 WIB, sebuah truk militer berhenti di tengah kota. Sekitar 15
personel Brimob berloncatan. Mereka sigap menurunkan setiap bendera
GAM yang ada. Eh, entah kenapa, Sofyan Daud, warga Gede Aceh,
Lhokseumawe, yang melihat aksi itu, tiba-tiba berlari. Tembakan
terdengar. Peluru pun menyambar kaki kirinya. "Kalau mau menurunkan
bendera, janganlah kami ditembaki terus," kata seorang warga kepada
fotografer Gatra Tatan Agus RST.
Sehari sebelumnya, sembilan warga Padang Sakti, Kecamatan Muara Dua,
Aceh Utara, digebuk petugas. Beberapa di antaranya harus digotong ke
rumah sakit dengan tubuh berlumuran cat. Gara-garanya, pendukung GAM
itu menggambar bendera GAM di gapura mereka.
Ketegangan juga meletup di Meulaboh, Aceh Barat, Kamis pekan lalu.
Kali ini mengambil nyawa seorang tentara dan dua sipil. Ketika itu,
dua truk penuh tentara memasuki Desa Beurabu. Tiba-tiba terdengar
rentetan tembakan. Sersan Irwansyah roboh. Pasukan TNI membalas.
Akibatnya, Usman, 25 tahun, dam Abdul Madjid, 40 tahun, warga
setempat, tewas.
Komandan Kodim Meulaboh, Letnan Kolonel Widagdo, membantah anggapan
bahwa pihak militer menembak membabi buta. Warga sipil itu diduga
terkena peluru nyasar ketika terjadi kontak senjata antara TNI dan
GAM. Siapa berani mengatakan bahwa kontak senjata tak akan berlanjut?
Jakarta sendiri, sampai kini, tampaknya masih bingung mengurai benang
kemelut Aceh. Harapan baru penyelesaian Aceh ini mulanya bergantung
pada Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Masalah Aceh. Pansus yang
dibentuk dua pekan lalu itu akhirnya merekomendasikan 10 hal kepada
pemerintah. Di antaranya, menolak referendum, mengadakan dialog dengan
berbagai pihak terkait, peradilan koneksitas bagi pelanggar hak-hak
asasi manusia, serta menolak pemberlakuan darurat militer atau sipil
di Aceh.
Apa boleh buat. Rekomendasi itu ternyata memang tidak banyak beranjak
dari pembicaraan penyelesaian Aceh selama ini. Tidak ada yang baru.
Bahkan mengulang hal-hal yang sudah banyak disarankan berbagai
organisasi dan perorangan.
Bahkan, langkah Pansus memanggil beberapa petinggi TNI, yang dianggap
paling tahu sekaligus bertanggung jawab terhadap masalah Aceh,
mengecewakan banyak pihak. Kehadiran Jenderal (purnawirawan) L.B.
Moerdani, Try Sutrisno, Feisal Tanjung, dan mantan Gubernur Aceh
Ibrahim Hasan, belum mampu mengungkap luka-luka menahun akibat aksi
kekerasan tersebut. Para jenderal itu mengatakan bahwa operasi militer
itu sesuai dengan kepentingan negara, dan telah dipertanggungjawabkan
di depan DPR serta MPR pada waktu yang lalu.
Bahkan Benny Moerdani, Menteri Pertahanan dan Keamanan 1988-1993,
mengaku tidak tahu-menahu masalah Aceh. Soalnya, ketika terjadi
operasi militer, ia tak punya wewenang operasional. Jadi, "Pemanggilan
ini salah alamat. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tak bisa jawab
apa-apa," katanya dengan wajah dingin.
Yang paling mengagetkan adalah pernyataan mantan Panglima ABRI, Try
Sutrisno. Ia tidak mengakui terjadinya daerah operasi militer (DOM) di
Aceh. Pemerintah sama sekali tidak pernah menetapkan Aceh sebagai DOM.
"Yang terjadi adalah, ABRI selama ini menjalankan tugas dan fungsi
hankam," kata Try.
Padahal, September tahun lalu, Panglima ABRI Jenderal Wiranto sampai
datang ke Aceh, meminta maaf dan menyatakan mencabut DOM. Kepala Pusat
Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sudrajat, malah membenarkan pernyataan
para mantan petinggi itu. DOM tidak pernah ada.
Kalau begitu, kenapa Wiranto meminta maaf dan mencabut DOM? Menurut
Sudrajat, saat ini masyarakat lagi doyan bermain persepsi. Jadi,
karena ada persepsi DOM itu ada, Wiranto mencabutnya. "Kalau itu tidak
dilakukan, masyarakat ora ngandel (tidak percaya)," kata Sudrajat
kepada wartawan, Kamis pekan lalu.
Tentu saja, pertemuan itu membuat masygul banyak pihak. Ketua
Persatuan Tarbiyah Islamiyah Aceh, Yulizar Ubat, merasa kecewa. "Kami
mengharap jenderal-jenderal itu, juga Ibrahim Hasan, diproses secara
hukum. Mereka harus bertanggung jawab!" katanya kepada Candra Ibrahiem
dari Gatra. Ketua Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di
Aceh, Amran Zamzami, juga merasa tak puas tentang DOM. "Itu kan hanya
masalah istilah. Yang penting, di Aceh sudah terjadi aksi militer,
kan," katanya.
Melihat Aceh sampai begitu porak-poranda, Amran menilai karena
tindakan pemerintah yang lamban. Amien Rais sejak awal berkali-kali
menyarankan agar Presiden KH Abdurrahman Wahid mulai menginjakkan
kakinya di Tanah Rencong itu. "Saat ini kita sedang berlomba dengan
waktu," katanya.
Menteri Luar Negeri, Alwi Shihab, sempat mengatakan bahwa Presiden
bakal berkunjung ke Aceh, awal pekan lalu. Eh, tak lama kemudian Gus
Dur sendiri membantahnya. "Saya tidak punya rencana untuk segera ke
Aceh. Tapi nanti setelah 4 Desember," katanya ketika berada di Manila,
Senin pekan lalu.
Kiai Ciganjur itu, seperti biasa, mempunyai gaya khusus dalam
menyelesaikan berbagai masalah. Ayah empat anak itu masih yakin bahwa
masalah Aceh tidak segenting yang digambarkan. Misalnya, telah
menjelma menjadi gerakan separatis. "Saya yakin, rakyat Aceh masih
mempunyai rasa nasionalisme," katanya di pesawat kenegaraan yang
membawanya pulang dari lawatan ke Cina, Sabtu pekan lalu. Keyakinan
itu adalah lanjutan pernyataannya ketika berada di Manila. "Saya tahu
persis keadaan di Aceh. Orang lain boleh bingung, saya tidak bingung,"
kata Gus Dur.
Masalahnya, tampaknya Aceh-lah yang makin bingung. Bak anak ayam
kehilangan induk. Tak ada jaminan keamanan dan ketertiban. Sementara
itu, para pemimpin tak kunjung datang membenahi keadaan yang penuh
ancaman. Itu juga berlaku bagi GAM -jika organisasi ini
sungguh-sungguh ingin membenahi Aceh.
Selembar spanduk terbentang di Kecamatan Kota Geudong: "Yang Mulia
Tengku Dr. Muhammad Hasan di Tiro, doa bak kamau keu wali nanggrau,
beubagah geuwoe jak cok merdeka (doa kami kepada wali negara agar
cepat kembali ke Aceh memperjuangkan kemerdekaan)". Masalahnya, Hasan
lebih senang tampil dalam bentuk selebaran dan surat-surat. Gus Dur
tak datang, pemimpin GAM Hasan Tiro tak kunjung menampakkan batang
hidungnya. Lalu, siapa yang mau memimpin Aceh?
Nur Hidayat, Koesworo Setiawan, Reghi Perdana, dan RH
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK NASIONAL :
Bulan Madu Akan Berlalu
Masa Cuma Satu
Dunia Tak Perlu Kiamat
Menunggu Pemimpin
Ganjalan di Perbatasan
Lembaga Orang Dekat
Dewan Tanpa Voting
Nostalgia Bintang Kejora
Peluang Baru Cak Narto
Amuk Banteng di Balai Kota
Mengundang Baret Biru
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:21:25 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09393
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:24 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17343
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:25 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09380;
Wed, 29 Dec 1999 18:21:22 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:21:22 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292321.SAA09380@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: NAS5-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/NAS5-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
TIMOR TIMUR
Ganjalan di Perbatasan
Pertemuan Gus Dur-Xanana diwarnai kata-kata manis. Para perwira tinggi TNI
akan dipanggil komisi penyelidik.
TERIAKAN riuh rendah bergema di Alun-alun Gubernuran Timor Timur di
Dili, Kamis pekan lalu. Ribuan warga menyambut kedatangan Jose Ramos
Horta, aktivis prokemerdekaan Timor Timur yang 24 tahun hidup di luar
negeri. Dalam pidato yang menggebu-gebu, dalam bahasa Tetun, Horta
menyatakan angkat jempol terhadap mereka yang tetap berada di tanah
kelahiran selama masa perjuangan. "Kita perlu bekerja sama dengan
Indonesia, tetangga kita," kata Horta, yang disambut tepuk tangan riuh
massa peserta apel besar itu.
Dua hari sebelumnya, dalam kunjungannya ke Jakarta, pemimpin Timor
Timur Xanana Gusmao, yang didampingi Ramos Horta dan Wakil Panglima
Militer Taur Matan Ruak, juga membuat pernyataan bersahabat. Ia
mengatakan, rakyat Timor Timur tak akan minta ganti rugi atau balas
dendam. "Masa lalu adalah masa lalu," katanya. "Sekarang, kita harus
menatap ke depan."
Dalam pertemuannya dengan Presiden Abdurahhman Wahid, Xanana meminta
supaya masalah pengungsi segera diselesaikan. "Mereka menderita karena
jauh dari rumah dan keluarga," katanya kepada Sigit Indra dari Gatra.
Sampai hari ini, sekitar 150.000 pengungsi masih berada di Nusa
Tenggara Timur. Belum yang di provinsi lain. Namun, dalam pemantauan
wartawan Gatra Antonius Un Taolin di Kupang, banyak pengungsi yang
takut pulang. Santer beredar isu, para pengungsi yang pulang
diperlakukan sewenang-wenang. Yang wanita diperkosa dan prianya
disuruh kerja rodi.
Kepada Gus Dur, Xanana juga minta agar TNI menghentikan dukungannya
kepada milisi pro-Indonesia di perbatasan. Masalah ini, kata Xanana,
bisa menjadi ganjalan. "Untuk kebaikan bersama, masalah keamanan di
perbatasan harus diselesaikan," tuturnya.
Di pihak lain, Presiden Gus Dur pun berjanji akan membantu membangun
kembali Timor Timur. Ia juga akan berusaha menghidupkan lagi
penerbangan reguler Denpasar-Dili. Ungkapan bersahabat mereka memang
cukup menyejukkan. Tapi, persoalan yang ada tak cukup diselesaikan
dengan kata-kata manis.
Dunia internasional masih menuntut Indonesia mempertanggungjawabkan
apa yang dianggapnya pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) di Timor
Timur, terutama pada masa kisruh pascajajak pendapat, September lalu.
Untuk menjawab desakan itu, Pemerintah Indonesia membentuk Komisi
Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM. Komisi itu telah diterjunkan ke
Timor Timur.
Selasa pekan lalu, komisi ini mengumumkan temuannya. Mereka mengklaim
menemukan fakta yang mengindikasikan keterkaitan TNI dan Kepolisian RI
(Polri) dengan segala ulah milisi. Fakta dan keterangan itu dihimpun
dari lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan masih banyak lagi.
Seorang pemimpin milisi, yang mengaku memimpin pembantaian di Los
Palos, mengklaim telah dipersenjatai TNI. Ia juga mengakui bahwa aksi
yang menewaskan sembilan orang itu sebelumnya sudah diketahui aparatur
TNI.
Mengenai pembunuhan massal di Gereja Nossa Senhora de Fatima, Suai,
komisi juga mengaku menemukan indikasi keterlibatan aparatur TNI dalam
aksi bumi hangus yang menghancurkan kota kecil itu. Lebih jauh lagi,
KPP HAM menyatakan menemukan fakta bahwa aksi bumi hangus dan
pembunuhan di luar proses hukum itu terkait dengan TNI-Polri. Untuk
melengkapi investigasinya, komisi ini akan memanggil sejumlah perwira
tinggi TNI untuk dimintai keterangan.
Rencananya, pertengahan Desember ini, Jenderal Wiranto, Mayor Jenderal
(Mayjen) Sjafrie Sjamsoeddin, Mayjen Zacky Anwar Makarim, Mayjen Adam
Damiri, dan Brigadir Jenderal Tono Suratman akan dipanggil KPP HAM.
Selain para jenderal, akan dipanggil pula sejumlah bupati dan tokoh
milisi, seperti Eurico Gutteres dan Joao Tavares.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sudrajat mengatakan, TNI sangat
terbuka dengan upaya-upaya penegakan hukum. "Yang perlu diingat,
penegakan hukum itu jangan sampai melanggar hukum atau menjadi agenda
politik tertentu," ujar Sudrajat kepada Gatra. Tentang temuan KPP HAM,
ia bilang, "Silakan buktikan! Pencari fakta kan kebanyakan memperoleh
data dari saksi mata yang belum tentu objektif," katanya.
Willis Pinidji dan RP
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK NASIONAL :
Bulan Madu Akan Berlalu
Masa Cuma Satu
Dunia Tak Perlu Kiamat
Menunggu Pemimpin
Ganjalan di Perbatasan
Lembaga Orang Dekat
Dewan Tanpa Voting
Nostalgia Bintang Kejora
Peluang Baru Cak Narto
Amuk Banteng di Balai Kota
Mengundang Baret Biru
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:21:41 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09436
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:40 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17395
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:41 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09429;
Wed, 29 Dec 1999 18:21:39 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:21:39 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292321.SAA09429@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: NAS6-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/NAS6-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
Lembaga Orang Dekat
Mantan Presiden Habibie mendirikan "Habibie Centre". Dananya disiapkan US$ 3
juta.
LANTAI 32 Gedung BNI, di Jalan Sudirman, Jakarta, masih kosong. Meja,
kursi, dan komputer baru satu dua. Di ruang tunggunya hanya ada sofa
tua. Padahal di sinilah kantor "Habibie Centre", lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang didirikan mantan Presiden B.J. Habibie, awal
November lalu.
"Maklumlah, masih baru," kata Prof. Muladi, mantan Menteri Kehakiman
dan Menteri Sekretaris Negara yang aktif di lembaga itu. Selasa pekan
ini, Muladi akan terbang ke Amerika dan Eropa, untuk melakukan studi
banding terhadap lembaga sejenis.
Di lembaga itu, Muladi punya posisi penting. Selain sebagai anggota
dewan direktur, ia juga mengepalai divisi demokrasi dan hak-hak asasi
manusia (HAM). "Divisi ini sebagai payungnya," kata mantan Rektor
Universitas Diponegoro, Semarang, itu kepada Taurusita Nugrani dari
Gatra. Fokus Habibie Centre memang pada soal demokrasi dan HAM.
Ihwal Habibie Centre ini secara terbuka telah diungkapkan B.J. Habibie
di depan peserta rapat ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia),
sepekan setelah ia lengser sebagai presiden, Oktober silam. Pertemuaan
itu juga berlangsung di ruangan yang kini menjadi kantor LSM itu.
Namun, niat terjun ke LSM ini juga pernah disampaikan Habibie saat
mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai kandidat presiden. "Saya
akan mendirikan LSM yang memperjuangkan HAM dan demokrasi," katanya.
LSM baru itu diurus orang-orang yang dekat dengan Habibie. Selain
Muladi, ada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman
Djojonegoro, yang memimpin divisi sumber daya manusia. Lalu mantan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rahardi Ramelan, diserahi tugas
memimpin pusat pembudayaan teknologi. Dua divisi lainnya dikelola
saudara-saudara kandung Habibie. Timmy Habibie menangani pengembangan
media. Lalu Fanny Habibie dipercaya menggenjot divisi kelautan.
Selain lima divisi induk, Habibie Centre juga dilengkapi perangkat
kelembagaan lain. Ada pusat-pusat kerja sama yang dikepalai Jimly
Asshiddiqie, mantan asisten wakil presiden ketika dijabat Habibie.
Lantas lembaga riset dan pengembangan diketuai Dewi Fortuna Anwar,
mantan juru bicara Habibie. Sedangkan Dr. Marwah Daud Ibrahim
dipercaya menangani penyebarluasan komunikasi.
Melihat komposisi kepengurusan seperti itu, banyak yang menduga,
Habibie Centre akan dipakai Habibie untuk kembali ke gelanggang
politik. Menjadi embrio partai, misalnya. Benarkah? Muladi langsung
menggeleng. "Dia nggak akan kembali ke politik. Lagi pula, ini bukan
power centre. Tapi, orang-orang di sini mau ke politik, ya silakan,"
katanya.
Habibie Centre, kata Muladi, terbuka bagi semua orang, termasuk orang
partai. "Jangan curiga dulu pada lembaga ini," kata Muladi. Ia
menyebutkan, sebelum terpilih sebagai presiden, Gus Dur sempat
menyatakan kesediaan jadi salah satu angota dewan penasihat.
Singkatnya, kata Muladi, Habibie Centre tak didesain untuk jadi
oposan.
Soal dana tak jadi masalah. "Selain dari kantong Pak Habibie, juga
bantuan donatur luar yang tidak mengikat," kata Muladi. Ia tak
menyebutkan berapa dana yang disiapkan Habibie. Tapi, sumber Gatra
yang dekat dengan Habibie menyebutkan, pakar pesawat terbang itu telah
menyiapkan dana US$ 3 juta. Carter Center dari Amerika Serikat dan
beberapa lembaga nonpemerintah Jerman, kabarnya, siap mengucurkan
bantuan.
Mantan presiden bikin LSM sebenarnya bukan hal aneh. Di Amerika ada
Carter Center dan Kennedy Center. Rata-rata bergerak di penegakan
demokrasi dan HAM. Carter Center, misalnya, sering melakukan
pemantauan pemilihan umum di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Jaringan mereka direkatkan oleh organisasi yang disebut "Interaction
Council", yang kini banyak membantu misi kemanusiaan PBB. Anggotanya
antara lain Jimmy Carter, mantan Kanselir Jerman Helmut Kohl, dan
mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Habibie juga akan ke
sana?
Hidayat Tantan dan Dewi Sri Utami
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK NASIONAL :
Bulan Madu Akan Berlalu
Masa Cuma Satu
Dunia Tak Perlu Kiamat
Menunggu Pemimpin
Ganjalan di Perbatasan
Lembaga Orang Dekat
Dewan Tanpa Voting
Nostalgia Bintang Kejora
Peluang Baru Cak Narto
Amuk Banteng di Balai Kota
Mengundang Baret Biru
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:21:50 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09448
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:50 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17410
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:21:51 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09444;
Wed, 29 Dec 1999 18:21:48 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:21:48 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292321.SAA09444@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: NAS7-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/NAS7-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
DEWAN EKONOMI NASIONAL
Dewan Tanpa Voting
Susunan Dewan Ekonomi Nasional diumumkan. Tapi Yusuf Faishal, salah satu
penggodoknya, urung masuk.
MESKI sibuk ulang-alik ke mancanegara, dalam satu-dua hari di Jakarta
Presiden Abdurrahman Wahid masih sempat membuat keputusan penting.
Salah satunya, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999 itu diteken Selasa pekan lalu,
sehari sebelum ia bertolak ke Negeri Cina.
Lembaga penasihat presiden bidang ekonomi ini sempat menyulut
kontroversi. Ada kekhawatiran, lembaga ini akan tumbuh menjadi kabinet
bayangan. Ada pula penolakan terhadap tokoh yang bakal duduk di
dalamnya. Gagasan membentuk DEN itu sendiri muncul pada hari-hari
pertama Gus Dur di Istana Negara.
Saat itu, dua ekonom dari Partai Kebangkitan Bangsa, Subiakto
Tjakrawerdaya dan Yusuf Faishal, PhD, disebut-sebut bakal menjadi
ketua dan sekretaris lembaga itu. Nama bekas Menteri Keuangan Fuad
Bawazier juga santer disebut masuk. Sedangkan anggotanya akan diambil
dari kalangan pakar di pelbagai perguruan tinggi.
Munculnya dua nama bekas menteri di zaman Orde Baru itu membuat
beberapa ekonom dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah
Mada memboikotnya. Sedianya, 2 November lalu, Presiden akan
mengumumkan susunan anggota dewan itu. Namun, hari itu ekonom senior
Prof. Widjojo Nitisastro dan Prof. Ali Wardhana bertandang ke kantor
Presiden. "Kami sudah tua, biarlah DEN dipegang oleh yang muda-muda,"
ujar Widjojo, usai pertemuan.
Pengumuman pun ditunda satu hari. "Tunggu saja besok," ujar Menteri
Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kwik Kian Gie, saat
itu. Namun, susunan anggota DEN tak juga diumumkan. Tanggal 8
November, dalam "Diskusi Opini Live-Jakarta Firts Channel" Radio
Trijaya, malah Yusuf Faishal yang membeberkan susunan anggota DEN.
Menurut Yusuf, anggota DEN terdiri atas 17 orang. Ketuanya Subiakto
Tjakrawerdaya, sekretaris Yusuf sendiri.
Namun, pengumuman resmi oleh Presiden tak juga muncul. Malah,
Yusuf-lah yang sibuk menjawab berbagai pertanyaan seputar DEN atas
nama sekretaris dewan tersebut. "DEN ini tugasnya memberi second
opinion pada Presiden," ujar doktor perdagangan internasional dari
Universitas Pertanian Malaysia itu. Tak hanya itu, Yusuf juga sudah
bertindak bak sekretaris resmi dewan ini. Disebut-sebut, ia sempat
memanggil beberapa direksi badan usaha milik negara untuk meminta data
dan informasi.
Sumber Gatra yang pernah berhubungan dengan Yusuf, suami penyanyi
Hetty Koes Endang itu, sampai mengeluhkan hal ini pada Gus Dur. "Dia
meminta data atas nama lembaga yang belum jelas itu," kata sumber
Gatra yang enggan disebutkan namanya itu. Tapi, katanya, Gus Dur tak
bereaksi.
Proses turunnya Keppres Nomor 144 tersebut terbilang singkat. Sebelum
berangkat ke Filipina, Sabtu dua pekan lalu, Gus Dur meminta Emil
Salim, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, duduk dalam DEN.
Kemudian diadakan rapat di antara para anggota, yang dipimpin
Subiakto. "Semua sepakat, tanpa voting, Pak Emil yang jadi ketua, saya
wakilnya, dan Dr. Sri Mulyani menjadi sekretaris," ujar Subiakto
kepada Chandra Ibrahiem dari Gatra.
Anggotanya pun para tokoh beken. Di antaranya ada Dr. Boediono (bekas
Ketua Bappenas), Bambang Subianto (bekas Menteri Keuangan), Kuntoro
Mangkusubroto (bekas Menteri Pertambangan dan Energi), Moh. Arsjad
Anwar (guru besar UI), Hadi Susastro (peneliti CSIS), H.S. Dillon
(pengajar Institut Pertanian Bogor), dan Theodore Permadi Rachmat
(bekas Presiden Direktur Astra International).
Tapi, ke mana Yusuf Faishal? "Saya nggak tahu. Itu keputusan
Presiden," jawab Subiakto. "Gus Dur tidak berkomentar apa-apa ketika
nama Yusuf Faishal tidak tercantum," kata Emil Salim.
Yusuf Faishal sendiri belum bisa dikonfirmasi mengenai hal itu. Ketika
dihubungi lewat telepon genggamnya, "Bapak tidak mau memberikan
komentar dulu soal ini," ujar sekretarisnya. "Ia akan mendapat tugas
lain yang tak kalah pentingnya," ujar Subiakto. Memang disebut-sebut,
bakal ada dewan baru lagi yang mendampingi DEN. Dan Yusuf, kabarnya,
akan ada di sana.
DH, Rita Triana Budiarti, dan Dipo Handoko
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK NASIONAL :
Bulan Madu Akan Berlalu
Masa Cuma Satu
Dunia Tak Perlu Kiamat
Menunggu Pemimpin
Ganjalan di Perbatasan
Lembaga Orang Dekat
Dewan Tanpa Voting
Nostalgia Bintang Kejora
Peluang Baru Cak Narto
Amuk Banteng di Balai Kota
Mengundang Baret Biru
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:22:03 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09469
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:22:02 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17434
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:22:02 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09461;
Wed, 29 Dec 1999 18:21:59 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:21:59 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292321.SAA09461@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: NAS8-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/NAS8-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
IRIAN JAYA
Nostalgia Bintang Kejora
Tuntutan merdeka bergema di Irian Jaya. Yorrys Raweyai dituduh mengilik
Negara Papua Merdeka.
SIMON Monim menangis. Pria 63 tahun ini tampak begitu terharu ketika
bendera Bintang Kejora dikerek bersama Merah-Putih. "Saya teringat
Bintang Kejora berkibar berdampingan dengan Merah-Putih, dan bendera
PBB," tutur Simon, warga Jayapura itu. Lagu "kebangsaan" Hai Tanahku
Papua pun berkumandang.
Upacara khidmat itu digelar di halaman kantor Dewan Kesenian Irian
Jaya, Rabu pagi pekan lalu. Yang hadir sekitar 6.000 orang. Sebagian
datang dari desa-desa di pedalaman.
Aksi mengerek bendera Papua itu sebenarnya sudah marak sejak awal
November lalu. Tapi, hari itu suasananya lain, karena dilakukan untuk
memperingati "ulang tahun ke-38 kemerdekaan Negara Papua Merdeka".
Acara itu dipimpin Theys Huyo Eluay, 62 tahun, Ketua Lembaga Adat
Irian Jaya. Juga hadir para tokoh prokemerdekaan, seperti Doon Flassy,
Pendeta Herman Awom, Fhilep Karma, dan tokoh muslim Papua Al Hamid
Toha.
Seperti biasa, Theys berorasi dan menyampaikan tujuh butir tuntutan.
Isinya, antara lain, mendesak Pemerintah Indonesia segera
menindaklanjuti tuntutan merdeka warga Papua yang sudah disampaikan
kepada Presiden B.J. Habibie, Februari lalu. Ia juga meminta kembali
kedaulatan Papua yang pernah diproklamasikan 1 Desember 1961.
Diserukan pula penggantian sebutan suku Irian menjadi bangsa Papua,
dan nama Port Numbay untuk Jayapura.
Menurut Theys, pihaknya kini tengah menyiapkan agenda dialog nasional
dan internasional, per 1 Mei tahun depan. Dialog itu akan melibatkan
Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. "Kami tidak ingin pertumpahan
darah. Apalagi kami tak punya senjata," kata Theys kepada Erwin
Tambunan dari Gatra.
Usai menyampaikan pidato, Theys diarak keliling kota Jayapura, yang
berlanjut ke Abepura dan Sentani. Ia dikawal ketat pemuda satuan tugas
Papua.
Peringatan "nostalgia" kemerdekaan Papua itu berlangsung tertib dan
aman. Tidak terjadi bentrokan, meski sehari sebelumnya beredar kabar
akan terjadi huru-hara. Tak aneh bila toko-toko tutup, pasar sepi,
sekolah dan kantor-kantor sunyi. Petugas keamanan tampak berjaga-jaga
jauh dari pusat kerumunan. Namun, barikade kawat berduri memang
dipasang di tempat-tempat strategis dan jalan-jalan protokol.
Kegiatan itu berlangsung aman di hampir semua penjuru Irian, kecuali
di Timika. Dipimpin Nyonya Yosep Alomang, sekitar 500 warga mengerek
Bintang Kejora di halaman Paroki Tiga Raja, Kamis pagi pekan lalu.
Petugas keamanan memaksa menurunkannya. Massa mempertahankannya.
Akibatnya, terjadi bentrokan. Sekitar 50 orang mengalami luka-luka.
Menurut Kepala Kepolisian Daerah Irian Jaya, Brigadir Jenderal S.Y.
Wenas, timbulnya korban bukan karena tembakan petugas, "Melainkan
akibat benturan fisik antarmasa karena panik," katanya. Toh, Nyonya
Yosep Alomang, 33 tahun, tak diusik.
Semaraknya pesta nostalgia merdeka tidak membuat begitu repot polisi
di Irian. Lain halnya di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, yang
tengah sibuk memanggil Yorrys Raweyai. Pentolan Pemuda Pancasila ini
dinilai banyak tahu soal bangkitnya Negara Papua Merdeka. "Dia sudah
kita panggil, tapi tak mau datang," kata Kepala Dinas Penerangan Mabes
Polri, Brigadir Jenderal Erald Dotulong.
Yorrys dipanggil sebagai saksi dalam aksi pengumuman Negara Papua
Merdeka. "Kami akan mendalami hasil pemeriksaan Yorrys. Kalau dia ikut
aktif, maka statusnya bisa jadi tersangka," kata Erald. Yorrys akan
dipanggil dua kali lagi. Kalau tetap menolak, dia akan ditangkap.
Yorrys sendiri justru tidak merasa bingung jadi sasaran polisi. Ia
membantah bahwa keterlibatan dirinya dalam Negara Papua Merdeka hanya
isu. "Tak ada bukti yang bisa dipakai untuk menangkap saya. Kalau ada
bukti, ya tangkap saja saya," kata Yorrys kepada Gatra.
Agaknya mencari bukti itu gampang-gampang susah. Cuma, yang tampak
jelas, Bintang Kejora sudah dikibarkan.
Joko Syahban dan HT
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK NASIONAL :
Bulan Madu Akan Berlalu
Masa Cuma Satu
Dunia Tak Perlu Kiamat
Menunggu Pemimpin
Ganjalan di Perbatasan
Lembaga Orang Dekat
Dewan Tanpa Voting
Nostalgia Bintang Kejora
Peluang Baru Cak Narto
Amuk Banteng di Balai Kota
Mengundang Baret Biru
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 18:22:34 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id SAA09549
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:22:33 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id SAA17527
for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 18:22:34 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id SAA09515;
Wed, 29 Dec 1999 18:22:31 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 18:22:31 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292322.SAA09515@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: NAS11-4.html
X-URL: http://www.gatra.com/VI/4/NAS11-4.html
Status: O
[LINK]
_________________________________________________________________
Gatra Info Services
Halaman Utama
Artikel Minggu Ini
Cari
Edisi Lalu
Back Issues
Search
About Gatra
Documentation
Masthead
Ad Info
Subscription
Free Registration
Feedback
Daftar Rubrik
o AGAMA
o APA & SIAPA
o BUKU
o DARI PEMBACA
+ KOMENTAR
o EKONOMI
+ INDIKATOR
o ESAI
o GAYA HIDUP
o HUKUM
o INTRIK
o KESEHATAN
o KOLOM
o KRIMINALITAS
o LAPORAN KHUSUS
o LAPORAN UTAMA
o LINGKUNGAN
o MEDIA
o MESKIPUN, TAPI ..
o MULTIMEDIA
o NASIONAL
o OLAH RAGA
o PENDIDIKAN
o PERJALANAN
o RAGAM
o ROMANTIKA
INDONESIA
o SENI RUPA
Nomor 04/VI, 11 Desember 1999
AMBON
Mengundang Baret Biru
Ambon kembali bersimbah darah. Ada yang meminta agar pasukan PBB
didatangkan.
PULUHAN pemuda Maluku, yang tergabung dalam Forum Solidaritas Maluku
se-Jawa Bali, Kamis pekan lalu, mendatangi Gedung MPR/DPR-RI, Senayan,
Jakarta. Mereka mendesak agar bentrokan antarumat di kampungnya segera
dihentikan sebelum Ramadhan tiba. Mereka juga menolak usulan DPRD
Maluku untuk memberlakukan darurat militer, karena justru bisa
meningkatkan tindak kekerasan terhadap rakyat.
Konflik berdarah di Ambon, yang melanda sejak Januari lalu, belum akan
mereda, meski lebih dari 675 jiwa telah terenggut, belum termasuk 14
korban jiwa dari aparatur Polri dan TNI. Potensi kekerasan masih
serius, karena di antara warga yang bertikai ada memegang beberapa
pucuk pistol, bahkan senapan AK-47, di luar senjata-senjata api
rakitan. Tak mengherankan bila asrama polisi dan tentara pun sudah
menjadi sasaran serangan.
Pertikaian memang sudah melebar. "Dulu sebatas konflik agama.
Sekarang, mereka menyerang aparatur keamanan negara," kata Idris
Tattuhey, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Maluku, kepada
Mochtar Touwe dari Gatra. Idris menafsirkannya sebagai tindakan
separatis. "Mengapa tak mau terbuka seperti daerah lain?" ia
menyindir. Maksudnya, terang-terangan menuntut merdeka seperti di Aceh
dan Irian Jaya, misalnya.
Yang dianggap separatis, melawan kekuasaan negara, oleh Idris Tattuhey
itu tak cuma tindakan menyerang anggota Polri dan TNI. Melainkan juga
tuntutan mendatangkan pasukan PBB ke Ambon.
Permintaan atas kehadiran pasukan baret biru itu ditampik oleh Thamrin
Ely, Ketua Partai Amanat Nasional Maluku. "Ini namanya maling teriak
maling," katanya. Thamrin mengatakan, mereka yang meminta pasukan PBB
itu adalah kelompok yang pada hari Lebaran, 19 Januari lalu, melakukan
aksi kekerasan, melanggar hak-hak asasi manusia (HAM), dengan
menganiaya pendatang asal Buton, Bugis, Makassar, Jawa, dan Sumatera.
"Saat itulah, Deklarasi Universal HAM PBB diinjak-injak, dan tak ada
yang teriak agar pasukan PBB didatangkan," katanya.
Namun, tim pengacara Gereja Maranatha, salah satu pihak yang
menghendaki kehadiran pasukan PBB itu, punya alasan sendiri. "Aparatur
tidak bertindak netral," kata Seni Waeleruni, dari tim hukum gereja
itu. Menurut kelompok ini, dalam menangani konflik, aparatur keamanan
cenderung main tembak hingga jatuh korban besar di pihaknya. "Ini tak
bisa dibiarkan," kata Seni.
Upaya damai tidak cuma lewat senjata. Ada pula Pusat Rujuk Sosial
(PRS) yang sedang dibentuk United Nations Development Program (UNDP).
Tujuannya, mengajak semua pihak yang bertikai untuk mencari jalan
keluar dengan menegakkan kembali adat pela gandong, yang menjunjung
tinggi harmoni hidup. "Bagaimana kini menempatkan pela gandong dalam
situasi yang telah berubah," kata Moeljanto Tjokrowinoto, konsultan
UNDP.
WP
______________________________________________________________________
ARTIKEL-ARTIKEL RUBRIK NASIONAL :
Bulan Madu Akan Berlalu
Masa Cuma Satu
Dunia Tak Perlu Kiamat
Menunggu Pemimpin
Ganjalan di Perbatasan
Lembaga Orang Dekat
Dewan Tanpa Voting
Nostalgia Bintang Kejora
Peluang Baru Cak Narto
Amuk Banteng di Balai Kota
Mengundang Baret Biru
[ Komentar ] [ Kembali ke atas ]
______________________________________________________________________
[LINK]
______________________________________________________________________
www.gatra.com
Copyright © 1996 GATRA, Indonesian Weekly Newsmagazine all rights
reserved
The First Indonesian Mass Media on the Internet, Online since August
1995
______________________________________________________________________
GATRA magazine in web maintained by:
Nico.J.Tampi and Agus Suprayogi
gatra@gatra.com
----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----