----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----
From owner-indonesia-l@indopubs.com Tue Apr 13 17:46:52 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [209.48.224.31])
by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA23084
for <apakabar@saltmail.radix.net>; Tue, 13 Apr 1999 17:46:52 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA04190
for <apakabar@radix.net>; Tue, 13 Apr 1999 17:46:52 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA09456; Tue, 13 Apr 1999 15:57:14 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Tue, 13 Apr 1999 15:57:13 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA09427; Tue, 13 Apr 1999 15:57:05 -0600 (MDT)
Date: Tue, 13 Apr 1999 15:57:05 -0600 (MDT)
Message-Id: <199904132157.PAA09427@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] WE - Koperasi atau Komglomerasi
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
X-URL: http://www.wartaekonomi.com/we10/46kome.htm
KOPERASI ATAU KONGLOMERASI
Pande Radja Silalahi
Untuk keluar dari krisis dan untuk melanjutkan pembangunan ekonomi
--bila Indonesia berhasil keluar dari krisis-- usaha besar dan/atau
konglomerasi tetap dibutuhkan
Sejak Indonesia dilanda oleh krisis ekonomi pada paro kedua 1997,
berbagai macam perkembangan telah terjadi dan dari perkembangan itu
beraneka ragam pelajaran yang dapat dipetik. Sebagai akibat krisis
ekonomi, sebagian (besar) masyarakat dewasa ini beranggapan bahwa
usaha konglomerasi adalah biang keladi utama dari terjadinya krisis
ekonomi. Dengan demikian, untuk masa yang akan datang, ekonomi
Indonesia tidak dapat lagi bertumpu pada bentuk usaha konglomerasi
atau usaha besar. Sayangnya, dalam situasi yang sangat sulit untuk
membela usaha konglomerasi atau usaha besar muncul tawaran yang sangat
menggiurkan yaitu menggerakkan usaha kecil, atau membangun kembali
koperasi melalui penerapan ekonomi rakyat (kerakyatan).
Tidak dapat disangkal bahwa keserakahan pengusaha besar atau
konglomerat telah menjadikan ekonomi Indonesia mengalami masalah yang
sulit dicari jalan keluarnya. Keserakahan para pengusaha besar
dan/atau konglomerat meminjam modal dari luar negeri tanpa melakukan
tindakan lindung nilai, ketamakan mereka mengerahkan dana dari
masyarakat melalui usaha bank untuk kepentingan usaha mereka sendiri
tanpa didasarkan pada perhitungan matang, telah mengakibatkan ekonomi
Indonesia terpuruk dan sangat sulit keluar dari keterpurukan itu. Yang
lebih celaka lagi, beberapa konglomerat dalam usahanya telah melakukan
praktek "kotor" dengan memanfaatkan kedekatannya dengan para pembuat
keputusan atau pemegang kekuasaan. Dosa yang dilakukan oleh para
konglomerat tampaknya telah menjadikan sebagian masyarakat bersifat
apriori terhadap usaha konglomerasi. Banyak di antara mereka menjadi
lupa bahwa beberapa negara tertentu telah berhasil dengan baik
menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya setelah berjuang
keras untuk memelihara dan bahkan mengembangkan usaha konglomerasi.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Jenderal Mac Arthur setelah
menaklukkan Jepang pada Perang Dunia Kedua adalah membubarkan usaha
konglomerasi Jepang (zaibatsu) dengan berbagai argumen termasuk
argumen untuk menegakkan demokrasi. Sebagai bangsa yang kalah perang,
Jepang dapat menerimanya untuk sementara. Namun, begitu tekanan
Amerika mengendur, Jepang kembali membangun usaha dalam bentuk
konglomerasi atau membangun usaha besar. Langkah yang ditempuh oleh
Jepang kemudian diikuti oleh Korea Selatan, dan negara ini pun dapat
dikategorikan sebagai salah satu negara yang berhasil membangun
negerinya. Dengan mengemukakan contoh keberhasilan ini, yang ingin
dikemukakan adalah usaha besar atau usaha konglomerasi tidak perlu
dijadikan (menjadi) hantu yang harus ditakuti. Usaha konglomerasi
mempunyai kekuatan dan kelemahan tertentu. Kekuatannya dapat
dikembangkan dan kelemahannya dapat diredusir dengan berbagai cara.
Salah satu kekuatan yang menonjol dari usaha konglomerasi adalah
kemampuannya bersaing karena mampu menekan biaya melalui pemanfaatan
skala ekonomi. Selain itu, usaha konglomerasi dapat dianggap kenyal
menghadapi risiko bisnis dari bergulirnya "daur hidup" dari suatu
produk atau jasa yang dihasilkan.
Keterpurukan uasaha besar atau usaha konglomerasi ternyata telah
membangkitkan semangat sebagian masyarakat untuk meningkatkan usaha
koperasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa ekonomi Indonesia harus
secara sungguh-sungguh diarahkan agar berbasis koperasi karena itulah
yang sesuai dengan amanat UUD 1945.
Becermin dari pengalaman sejak Indonesia merdeka sampai saat ini,
sungguh layak untuk mempertanyakan apakah bangun usaha koperasi akan
dapat dijadikan sebagai basis bagi pengembangan ekonomi Indonesia.
Apakah koperasi dapat digunakan sebagai bentuk usaha yang dapat
berkompetisi dalam era globalisasi seperti sekarang?
Secara emosional, tanpa didukung oleh bukti empiris yang dapat
dipertanggungjawabkan, seseorang dengan mudah mengatakan bahwa usaha
kecil dan/atau koperasi ternyata lebih kenyal menghadapi krisis yang
terjadi. Tanpa menghitung berapa perusahaan kecil yang bangkrut, tanpa
membuat statistik mengenai kegiatan koperasi, masyarakat hendak
diyakinkan bahwa mengembangkan usaha kecil/koperasi adalah
satu-satunya jawaban agar Indonesia keluar dari krisis ekonomi, dan
kemudian dapat melanjutkan pembangunan ekonomi.
Dengan terjadinya krisis ekonomi, hampir dapat dipastikan jumlah
pengusaha kecil akan meningkat ke bidang ini karena mereka kehilangan
pekerjaan. Di sisi lain, volume pasar yang menjadi lahan pengusaha
kecil cenderung meningkat karena pola konsumsi masyarakat mengalami
perubahan. Sebagian dari mereka yang sebelum krisis ekonomi berbelanja
di supermarket, setelah krisis mau tidak mau harus kembali berbelanja
ke pasar tradisional atau warung-warung. Kalau hal seperti ini yang
terjadi, sangat besar kemungkinan bahwa pengusaha kecil bukannya
bertambah tangguh sehingga dapat diandalkan.
Data statistik yang ada menunjukkan bahwa sebelum krisis ekonomi
produktivitas perusahaan besar/konglomerasi jauh lebih besar daripada
produktivitas usaha kecil atau koperasi. Kalau keadaan ini hendak
diubah dibutuhkan usaha tertentu yang makan waktu dan membutuhkan
biaya yang tidak kecil.
Berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa agar Indonesia dapat
keluar dari krisis ekonomi atau melanjutkan usaha pembangunan
ekonominnya, maka penggalakan ekspor harus dilakukan. Untuk itu
Indonesia harus secara jeli memilih komoditas yang akan dijadikan
andalan. Berbagai jenis komoditas andalan sudah dapat diidentifikasi
yaitu komoditas yang memanfaatkan sumber daya alam termasuk kehutanan
dan pertambangan serta komoditas yang dihasilkan dengan memanfaatkan
tenaga kerja yang relatif murah. Penggalakan ekspor dalam kenyataannya
akan membutuhkan perusahaan besar atau konglomerasi. Dapat dipastikan
bahwa sampai beberapa tahun yang akan datang, yang namanya koperasi
atau usaha kecil belum akan dapat menggantikan peran perusahaan besar
dalam melakukan kegiatan ekspor. Untuk hal ini kita berharap agar
tidak ada anggota masyarakat atau pejabat pemerintah yang munafik atau
sengaja untuk maksud-maksud tertentu berani berbohong.
Dengan mengemukakan hal ini, kiranya menjadi jelas bahwa untuk keluar
dari krisis dan untuk melanjutkan pembangunan ekonomi--bila Indonesia
berhasil keluar dari krisis--usaha besar dan/atau konglomerasi tetap
dibutuhkan. Malahan mungkin dapat dikatakan bahwa sikap apriori
terhadap perusahaan besar akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Di
pihak lain, sikap bermanis-manis dengan koperasi atau usaha kecil
perlu ditanggapi secara kritis. Bila kita benar-benar berkeinginan
mengembangkan usaha kecil, atau benar-benar mau menempatkan koperasi
dalam posisi yang tepat, maka segala tindakan yang hendak dilakukan
harus didasarkan pada keberadaan dari usaha kecil dan koperasi itu
sendiri. Sejak dahulu dan khusus menjelang pemilihan umum, makin
banyak orang yang berlindung di bawah ketiak si kecil tanpa mau
mencium bau ketiak si kecil itu. Selanjutnya, makin banyak orang yang
ingin menjadi pahlawan termasuk menjadi pahlawan Robinhood sekalipun.
_________________________________________________________________
Didik J. Rachbini
Perusahaan besar tetap hidup tetapi bukan konglomerasi, karena
kecenderungan konglomerasi adalah menghilangkan banyak peluang pelaku
lainnya
Setelah ke Amerika Serikat dan bertemu banyak pejabat di sana, Amien
Rais tampaknya banyak berubah. Salah satu pandangannya tidak lain
adalah masalah konglomerasi yang, menurut dia, dianggap tetap boleh
eksis dan beroperasi di Indonesia tetapi dengan tetap dikontrol.
Pertanyaannya, konglomerasi seperti apa yang boleh dan kontrol macam
apa yang akan dilakukan? Pernyataan itu tampaknya lebih bersifat
sebagai komoditas politik untuk persiapan andaikan Amien Rais terpilih
sebagai presiden. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka
sebenarnya partai mayoritas mutlak tidak akan ada sehingga koalisi
dengan lainnya tetap dipandang perlu untuk dilakukan. Peluang sebagai
presiden sendiri juga masih menjadi pertanyaan besar.
Pernyataan itu akhirnya secara politis menimbulkan masalah karena
konglomerasi yang hidup di bumi Indonesia adalah sisa-sisa kerangka
dari reruntuhan krisis yang telah terjadi. Bahkan sebelum krisis pun
perusahaan-perusahaan swasta Indonesia dikenal dengan sebutan highly
leverage firm alias banyak utang dan bermodal dengkul. Tidak krisis
pun konglomerat-konglomerat itu akan tetap rontok--apalagi pada masa
krisis seperti sekarang. Apakah ini yang diandalkan sebagai pemain
ekonomi di masa mendatang?
Jika ini diangkat sebagai pelaku utama, maka persoalan akan timbul
lagi karena corak konglomerasi yang ada sekarang bersifat semu dan
penuh kekeroposan. Tidak hanya itu, konglomerasi di Korea Selatan
pun--yang mengintegrasikan kegiatan bisnis dari hulu ke hilir dan dari
kanan ke kiri--juga banyak kelemahan sehingga tidak lepas dari
serangan krisis flu Asia yang berjangkit sekarang. Yang justru aman
dari krisis tidak lain adalah Taiwan, yang terkenal dengan sebutan the
community-based economy, dan Singapura yang strukturnya lebih banyak
diisi oleh perusahaan-perusahaan di tingkat menengah.
Saya sendiri tentu tidak mengerti apakah konglomerasi macam kelompok
Liem yang bisa diandalkan dengan monopoli atas industri terigu, minyak
goreng, sebagian semen, dan lainnya, serta banyak menguasai
tanah-tanah di Jawa dan luar Pulau Jawa. Atau apakah konglomerasi
seperti Eka Tjipta Widjaja yang juga berperan dalam monopoli minyak
goreng dan beragam bisnis lainnya, yang menghilangkan peluang usaha
rakyat. Banyak konglomerasi yang ada sekarang dengan sendirinya akan
menyusut setelah Undang-Undang Antimonopoli diberlakukan dan
restrukturisasi di dalamnya akan terus dilakukan, dengan terpaksa
harus merampingkan diri.
Jadi, kritik terhadap konglomerasi sekarang tidak sebagai pernyataan
anti-besar karena memang perlu ada usaha-usaha yang perlu dilaksanakan
dengan skala besar. Namun, konglomerasi yang mengintegrasikan industri
kapal, mobil, sampai celana dalam seperti chaebol di Korea Selatan,
ternyata terbukti tidak sehat baik secara ekonomi maupun politik. Di
Taiwan dan Singapura terdapat perusahaan besar tetapi tidak bersifat
konglomerasi yang mengintegrasikan semua peluang usaha ekonomi.
Perusahaan-perusahaan itu berada di jalur core business-nya
masing-masing--seperti perusahaan komputer Acer di Taiwan atau Telecom
Singapura--tidak meraup segenap peluang usaha tanpa pertimbangan bahwa
usahanya memblokade peluang pasar pelaku lainnya.
Dengan demikian, persaingan usaha tetap berjalan dengan baik dengan
pelaku-pelaku di tingkat menengah yang kuat dan besar jumlahnya.
Perusahaan besar tetap hidup tetapi bukan konglomerasi karena
kecenderungan konglomerasi adalah menghilangkan banyak peluang pelaku
lainnya.
Jadi, rasanya sulit diterima akal jika pola konglomerasi yang ada
sekarang akan diteruskan (dengan catatan: tetapi dikontrol). Yang
lebih masuk akal adalah membangun perusahaan-perusahaan menengah yang
lebih tangguh, dan sumber-sumber ekonomi dapat dimanfaatkan oleh
pelaku-pelaku di tingkat menengah ini. Sementara itu, pelaku-pelaku
besar di BUMN dan swasta tidak bersifat konglomerasi tetapi terfokus
pada bisnis inti yang sehat.
Apakah pengusaha menengah siap? Inilah pertanyaan yang sulit dijawab.
Dalam tradisi kewirausahaan tradisional komunitas pesantren di Jawa,
etnis Padang dan kelompok nonpribumi sendiri sebenarnya potensial
menjadi pelaku utama dalam sistem ekonomi yang berbasis pada rakyat.
Hanya saja sumber-sumber ekonomi perlu dibuka aksesnya lebih luas lagi
terhadap kelompok ini. Namun, sumber kelompok menengah ini bisa
berasal dari usaha kecil lapisan atas yang telah berkembang dinamis
dan telah memanfaatkan teknologi serta manajemen yang baik.
Jadi, sebenarnya tidak perlu pesimistis terhadap keruntuhan
konglomerat sekarang. Justru gerak bisnisnya perlu dirampingkan dan
terpusat pada usaha inti sehingga tidak menampakkan wajah konglomerat
lagi. Peran-peran lainnya akan diisi oleh pengusaha kecil dan
menengah. Namun, proses ini memang memerlukan waktu karena
kewirausahaan bukan sulap ala David Copperfield.
Sementara itu, koperasi bisa menjadi mitra pelaku-pelaku tingkat
menengah atau bahkan mengisi sendiri lapisan di tingkat menengah itu.
Namun, reformasi internal secara konseptual dan substansial koperasi
itu sendiri perlu terus dilakukan dengan saksama.
Peran BUMN menjadi sangat vital karena potensi asetnya sangat besar.
Hanya saja sebagian daripadanya masih tidak menunjukkan kinerja yang
optimal sehingga menjadi beban negara. Sebagian lainnya justru
berperan penting dalam masa krisis ini karena efek booming krisis itu
telah menghasilkan dolar yang banyak (ekspor). Padahal biayanya
dikeluarkan dalam bentuk rupiah.
Itulah kira-kira bentuk yang penting untuk menjadi desain struktur
ekonomi di masa mendatang. Bukan kembali kepada konglomerasi. Desain
ulang struktur tidak juga anti-besar karena yang besar mempunyai peran
khusus. Namun, pelaku yang besar tidak dominan seperti sekarang dengan
struktur di lapisan tengahnya keropos, sementara pelaku yang marjinal
tertinggal di landasan.
DIDIK J. RACHBINI ADALAH PENGAMAT EKONOMI DARI INDEF (INSTITUTE FOR
DEVELOPMENT OF ECONOMICS & FINANCE)
----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----