----- Forwarded message from apakabar@access.digex.net -----
From owner-indonesia-l@indopubs.com Fri Nov 6 15:57:30 1998
>From owner-indonesia-l@indopubs.com Fri Nov 6 15:57:30 1998
Received: from indopubs.com (indopubs@indopubs.com [192.41.9.64])
by pony-2.mail.digex.net (8.8.8/8.8.8) with ESMTP id PAA13332
for <apakabar@access.digex.net>; Fri, 6 Nov 1998 15:57:29 -0500 (EST)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id NAA20242; Fri, 6 Nov 1998 13:57:21 -0700 (MST)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Fri, 6 Nov 1998 13:57:21 -0700
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id NAA20202; Fri, 6 Nov 1998 13:57:19 -0700 (MST)
Date: Fri, 6 Nov 1998 13:57:19 -0700 (MST)
Message-Id: <199811062057.NAA20202@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@access.digex.net
Subject: [INDONESIA-L] KONTAN - Misteri 14 Mei di Makostrad
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
X-URL: http://www.kontan-online.com/03/07/nasional/nas1.htm
EDISI 7/III/1998 Tanggal 9 November 1998
Misteri 14 Mei di Makostrad
Hasil laporan TGPF soal kerusuhan 13-15 Mei
Nugroho Dewanto, Hendrika Yunapritta
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) meminta Prabowo Subianto dan Sjafrie
Sjamsoeddin dihadapkan ke meja hijau. Ada indikasi, keseluruhan
peristiwa kerusuhan bersifat politis. Untuk mengusutnya harus dimulai
dari pertemuan tanggal 14 Mei di Makostrad.
Bisa juga TGPF menunjukkan taringnya. Setelah melalui perdebatan
selama tiga bulan, diwarnai aksi walk out, akhirnya Selasa lalu, tim
yang terdiri dari pejabat pemerintah, anggota Komnas HAM, dan aktivis
LSM itu mengumumkan penyelidikannya tentang peristiwa kerusuhan 13-15
Mei 1998. Ada yang mengejutkan: penyebutan nama personel dan institusi
militer yang direkomendasikan untuk diproses secara hukum. Padahal,
semula yang banyak meragukan tim yang dibentuk lewat keputusan bersama
beberapa menteri dan Jaksa Agung itu bisa berani begitu.
Tak kurang Ketua TGPF Marzuki Darusman sendiri pun awalnya ragu.
Misalnya, ketika dua pekan sebelum pengumuman itu ia menyebut bahwa
pelaku kerusuhan itu adalah kelompok terorganisasi. Kendati ia sempat
mengembel-embeli: "Jelas lah pelakunya, siapa lagi?" Cuma, "Siapa
laginya ini kan tak mungkin disebutkan." Seorang anggota TGPF yang
lain menunjukkan kepada KONTAN foto seorang pelaku kerusuhan yang
sedang melontar bom molotov. "Cara melontarnya sama dengan teknik
melempar granat," katanya.
Kenyataannya, berhamburanlah nama institusi ABRI disebut dalam laporan
TGPF. Kopassus, misalnya, disebut dalam kaitan kerusuhan di kota Solo.
Demikian pula penyebutan terang-terangan nama mantan Pangkostrad
Prabowo Subianto dan mantan Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsoeddin. Keduanya
dimintai pertanggungjawaban karena kasus penculikan aktivis dan
kerusuhan di Jakarta. Yang malah aneh, organisasi sipil yang terlibat
cuma disebut sebagai ormas pemuda dan orsospol saja.
Jadi, kalau memang pemerintah - dan ABRI - berniat membongkar
"misteri" kerusuhan Mei lalu berikut kasus-kasus penculikan,
penembakan mahasiswa Trisakti, dan pemerkosaan massal itu, sebetulnya
sudah terbuka jalannya. Tak perlu sampai berlarut-larut, dan tak
ketahuan juntrungannya, seperti sekarang. Soalnya, menurut TGPF,
indikasi keterlibatan para pejabat militer dan jaringannya yang penuh
dengan kepentingan politik: dimulai dari Pemilu 1997, krisis ekonomi,
Sidang Umum MPR 1998 (yang memberikan kewenangan tak terbatas pada
Presiden Soeharto), demonstrasi simultan mahasiswa, penculikan
aktivis, dan tertembaknya mahasiswa Trisakti, hingga pertarungan
memperebutkan kepemimpinan nasional.
Silaturahmi dengan menumpang panser
Kuncinya, lanjut TGPF, adalah menyelidiki pertemuan di Markas Kostrad,
kantornya Letjen Prabowo, tanggal 14 Mei lalu. Hari itulah dari pagi
hingga malam hari, Prabowo dan orang-orang dekatnya - seperti
Kaskostrad Kivlan Zen dan Danjen Kopassus Muchdi Pr. - bertemu dengan
beberapa tokoh masyarakat. Siapa saja mereka? Ada pengacara Adnan
Buyung Nasution, Ruhut Sitompul, Hotma Sitompul, Adityawarman Toha,
dan Bambang Widjojanto. Ada pula Fadli Zon dan Farid Prawiranegara
(keduanya kini Ketua Partai Bulan Bintang) yang memang dikenal akrab
dengan Prabowo. Lalu ada lagi penyair Rendra, pengusaha Setiawan
Djody, Hashim Djojohadikusumo, Fahmi Idris (kini Menteri Tenaga
Kerja), serta bos biro perjalanan haji "Maktour" Fuad Hasan Masyhur.
Nah, apa sebenarnya yang istimewa dari pertemuan itu? Mungkin karena
hari itu situasi politik begitu genting. Panglima ABRI Wiranto
dikabarkan sulit mengendalikan keadaan dan Prabowo disiapkan menjadi
Panglima Kopkamtib, sebagai operator Presiden Soeharto yang memegang
kewenangan penuh dari MPR untuk mengamankan negara. Wajah Jakarta kala
itu hancur lebur dalam lautan api. Sampai-sampai Fadli Zon dan Fahmi
Idris - menurut Hashim - hanya bisa tiba dengan menumpang panser.
Wajarlah bila muncul pertanyaan, "Situasi sedang panas, kok
kumpul-kumpul di situ?" kata Abdul Hakim Garuda Nusantara, salah
seorang anggota TGPF (lihat boks).
Sementara itu, waktu itu bertiup isu akan terjadinya kudeta militer
untuk membentuk junta. Kerusuhan itu sendiri dilihat sebagai upaya
menciptakan situasi darurat sehingga ada alasan untuk pembentukan
kekuasaan ekstrakonstitusional baru. Tapi, kecurigaan ini segera
ditepis Jenderal Wiranto. "Itu cuma pertemuan biasa, tak menyangkut
makar ataupun kriminal," katanya. Penjelasan senada disampaikan Hashim
Djojohadikusumo. "Itu cuma pertemuan silaturahmi antarteman untuk
menanyakan situasi terakhir," jelas adik Prabowo yang segera menggelar
konferensi pers untuk menanggapi laporan TGPF itu.
Tapi, di sinilah kejanggalannya. Bila sekadar menanyakan situasi
terakhir, kenapa mesti hadir secara fisik dari pagi hingga larut
malam, padahal situasi di luar begitu genting. Dan prajurit-prajurit
Kostrad sangat ditunggu-tunggu bantuannya. Nah, untuk jelasnya,
rangkaian misteri ini mesti disingkap lewat proses hukum - tak perlu
ditutup-tutupi dan dibela-bela begini.
Abdul Hakim Garuda Nusantara
"Situasi Panas, kok Kumpul-Kumpul di Situ?"
Para anggota MPR yang akan melakukan sidang istimewa mungkin perlu
belajar dari Abdul Hakim Garuda Nusantara. Soal apa? Mempraktekkan
kekuatan aksi walk out. Ceritanya begini. Menjelang pengumuman laporan
TGPF hari Rabu lalu, situasi terasa begitu tegang. Maklum, semula
dijadwalkan laporan itu akan dibacakan pukul 16.00. Tapi, setelah
molor satu setengah jam, tim itu masih juga saling berdebat. Tak lama
berselang, berturut-turut Rosita Noer dan Abdul Hakim Garuda Nusantara
meninggalkan ruangan. Bila Rosita Noer belakangan ketahuan pulang
karena sakit, apa yang menyebabkan Abdul Hakim G.N meninggalkan rapat?
"Saya pulang untuk memberi tekanan agar laporan TGPF diumumkan hari
itu juga," kata Hakim tegas. Nah, mungkin berkat aksi-aksi walk out
begitu, sekitar pukul 19.00 laporan itu jadi dibacakan juga. Berikut
penuturan Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) itu
tentang laporan TGPF:
KONTAN: Hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah diumumkan.
Melihat isi dan waktu pengumumannya, orang melihat ini sebagai
kemenangan kelompok LSM dalam TGPF, apa komentar Anda?
HAKIM: Enggak, bukan kemenangan kelompok LSM. Itu hasil bersama kok.
KONTAN: Soal waktu pengumuman, kabarnya tadinya ada usulan untuk
mengumumkan laporan TGPF setelah SI-MPR?
HAKIM: Usulan resmi seperti itu tidak ada. Cuma, ada sebagian
teman-teman baik yang LSM maupun non-LSM yang berpendapat bagaimana
kalau pengumumannya ditunda. Tapi, yang lain tak setuju, sebab kita
sudah berakhir masa tugasnya per-23 Oktober 1998 lalu. Jadi,
pengumuman itu tak bisa ditunda lagi.
KONTAN: Apa maksud TGPF merekomendasikan pada pemerintah untuk
menyelidiki pertemuan di Makostrad tanggal 14 Mei 1998, karena menurut
Pangab Wiranto dan Hashim Djojohadikusumo, pertemuan itu cuma
pertemuan biasa?
HAKIM: Rumusan TGPF soal pertemuan di Makostrad itu bisa memberi
informasi untuk memastikan keadaan keseluruhannya. Karena mereka yang
bertemu itu bukan militer saja. Berdasar laporan yang ada, ternyata
macam-macam kelompok yang datang ke situ. Tak jelas kelompok itu siapa
saja dan siapa yang mengambil prakarsa.
KONTAN: Bukankah Fahmi Idris, salah satu peserta pertemuan, sudah
dimintai kesaksian oleh TGPF. Apa hasil testimoni Fahmi?
HAKIM: Fahmi tidak bisa menceritakan semua, karena ada
pertemuan-pertemuan yang Fahmi tak ikut. Itu menurut Fahmi.
KONTAN: Jadi, apakah pertemuan di Makostrad tanggal 14 Mei itu
sifatnya bergelombang?
HAKIM: Itu yang tak jelas, makanya harus diperjelas. Yang dipersoalkan
TGPF dari pertemuan itu bukan soal makar atau tidak makar. Yang
direkomendasikan TGPF adalah kalau pertemuan itu diusut, mungkin itu
bisa memberi informasi. Itu saja.
KONTAN: Bukan karena kecurigaan, soalnya saat itu bau akan terjadi
kudeta militer begitu kuat?
HAKIM: Ya, situasi sedang panas, kok ada kumpul-kumpul di situ. Nah,
siapa-siapa yang kumpul di situ, dan ada apa itu? Maka perlu diusut
siapa yang mengambil prakarsa, siapa saja yang diundang, apa yang
diomongkan, kan begitu. Ya, supaya transparan lah.
KONTAN: Dalam kesimpulan laporan, TGPF menyebut kerusuhan 13-15 Mei
merupakan akibat proses pergumulan elite politik dan juga upaya
menciptakan situasi darurat yang diperlukan untuk pembentukan
kekuasaan konstitusional yang ekstra. Jadi, keseluruhan peristiwa itu
bersifat politik?
HAKIM: Iya. Tapi yang bagian itu mungkin kau lebih baik tanya ke
Marzuki Darusman. Saya cuma anggota, tak punya otoritas.
KONTAN: Bagaimana nasib laporan TGPF bila pemerintah tak
menindaklanjuti?
HAKIM: Terserah pemerintah. TGPF secara resmi sudah tak
ada.
----- End of forwarded message from apakabar@access.digex.net -----