----- Forwarded message from Admin GSJ -----
From gsj@thepentagon.com Sun Aug 30 15:30:02 1998
>From gsj@thepentagon.com Sun Aug 30 15:30:02 1998
Received: from postal.clark.net (postal.clark.net [168.143.0.17])
by pony-2.mail.digex.net (8.8.8/8.8.8) with ESMTP id PAA15014
for <apakabar@access.digex.net>; Sun, 30 Aug 1998 15:30:01 -0400 (EDT)
Received: from loas.clark.net (loas.clark.net [168.143.0.13])
by postal.clark.net (8.9.1/8.9.1) with ESMTP id PAA12918
for <apakabar@access.digex.net>; Sun, 30 Aug 1998 15:30:00 -0400 (EDT)
Received: from MAIL1 (mail1.indosat.net [202.155.15.21])
by loas.clark.net (8.8.8/8.8.8) with ESMTP id PAA08678
for <apakabar@clark.net>; Sun, 30 Aug 1998 15:31:06 -0400 (EDT)
Received: from LOCALNAME - 202.155.9.65 by indosat.net.id with Microsoft SMTPSVC;
Mon, 31 Aug 1998 01:40:01 +0700
X-Sender: gsj@thepentagon.com (Unverified)
X-Mailer: Windows Eudora Light Version 1.5.2
To: "GSJ-Mailist" <reformasitotal@coollist.com>, <reformasitotal@makelist.com>
From: Admin GSJ <gsj@thepentagon.com>
Subject: [GSJ] Sejarah & Perkembangan KontraS
Message-ID: <02b070140181e88MAIL1@indosat.net.id>
Date: 31 Aug 1998 01:40:08 +0700
By ros wijaya @yahoo.com
Friday
August 28,
1998
01:04 PM PST
Notulensi Diskusi TNC dengan Munir, Koordinator KontraS
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KontraS
Awal tahun 1997 sejumlah NGO sepakat untuk membentuk
institusi penekan yang mempersoalkan berbagai hal yang
tumbuh dari masyarakat sendiri, bukan dari pemerintah. Waktu
itu lima NGO dengan wadah yang dinamai KIPP-HAM
(Komite Independen Pemantau Pelaksanaan-Hak Asasi
Manusia). Juni-Oktober 1997, KIPP-HAM meluncurkan
leading issue perlunya TAP MPR mengenai HAM sebagai
bentuk pengakuan atas universalitas HAM. November 1997
seiring dengan menguatnya krisis ekonomi dan politik,
pemeritnah semakin represif. Tidak kurang dari 1.600 orang
ditangkap dan teraniaya, bahkan tewas terbunuh karena krisis
ini. Februari 1998 mulai ada penculikan.
12 Maret 1998 Tiga aktivis KNPD (Herman Hendrawan yang
belum dibebaskan, Faisol Riza dan Raharjo Waluyo Jati)
hilang setelah dari YLBHI.
KIPP-HAM mulai melacak dengan mendatangi
keluarga-keluarga korban penculikan. Keluarga menginginkan
ada institusi yang spesifik mengurus orang hilang dan itu lebih
mudah dipahami masyarakat untuk melapor. Maka tanggal 20
Maret 1998 KIPP-HAM menjadi KontraS (Komite untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Hingga kini
ada 12 organisasi sebagai pendiri KontraS (10 NGO
diantaranya AJI, YLBHI, ELSAM, CPSM, KIPP, LAPASIP,
IKADIN, AAI, dll + 2 organisasi mahasiswa, PMII dan
GMNI).
3 April 1998 Desmon dan Pius dibebaskan. Keduanya
mengaku kontak dengan Yani Avri yang panggilannya Ryan.
Ketika ditanya sudah berapa lama, Ryan sudah kehilangan
orientasi waktu dalam penyekapan. Maka dia menghitung
karet gelang dari bungkus makanan sebanyak 360 hari!
Analisa KontraS ada tiga kelompok korban:
1. Aktivis politik
2. Organizer masyarakat miskin kota
3. Orang yang tahu peristiwa politik penting, untuk dibungkam.
Sebenarnya penculikan bukan 'barang' baru sebagai pola
sistemik yang dilancarkan militer terhadap rakyat. Lihat saja
tahun 1965 korbannya yang dicurigai PKI, tahun 1973 ketika
terjadi fusi partai, tahun
1980-an korbannya yang dianggap 'Islam kanan'. Jadi setiap
ada momen besar, selalu ada orang hilang. Polanya sama,
bahkan dengan DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh, Irja,
dan Timtim sekalipun. Penculikan merupakan pola kekerasan
yang pararel dengan meningkatnya intervensi politik ABRI
sejak tahun 1967:
* Gubernur dari ABRI semula 30% menjadi 60%
* Dubes dari ABRI juga meningkat
* Ada lembaga litsus semula untuk melitsus anggota DPR,
sekarang semua dilitsus mulai pengacara sampai dokter
* ABRi di DPR semula 45 menjadi 75 sampai jadi 100 orang
* Dibentuk lembaga Kopkamtib yang kemudian diubah
menjadi Bakorstasda. Itu menangani mulai dari urusan partai
sampai urusan tanam tebu (TRI).
Tahun 1990-an ABRI semakin kuat. Kalau Bakorstanasda
baru setingkat Kodam, dengan Posko Kewaspadaan sampai
Koramil di tingkat Kecamatan. Juga dalam masalah
perundangan-undangan mulai UU Keamanan nasional, UU
Kepolisian, dll.
Secara sistemik, tidak ada lembaga militer yang lepas dari
kekerasan. Karena itu belum ada lembaga yang duduk imbang
dengan militer. Maka tuntutan KontraS adalah:
1. Kekerasan (tidak hanya penculikan) tidak terjadi lagi!
2. Menuntut komitmen militer untuk tidak lagi menggunakan
cara-cara kekerasan.
Jadi nama KontraS (dengan S besar itu ada maksudnya), yaitu
contra security (approach). Dulu bisa juga kontra-S(oeharto).
Saat ini ABRI sibuk membersihkan diri dari resiko paling
berat, karena itu ABRI tidak mau mengakui 14 orang hilang
yang belum dibebaskan! Prabowo hanya mengakui sembilan
orang (yang sudah kembali). Semula hanya empat orang yang
diserahkan ke polisi.
Mahmil terhadap Prabowo Cs tidak mungkin digelar tanpa
mengetahui 14 orang yang belum kembali. Sebab tindakan
terberatnya (misalnya ada yang tewas terbunuh) belum
diketahui.
Penculik sebenarnya mengetahui 14 orang itu, tapi ABRI tidak
mau mengumumkan. Ini merupakan upaya melokalisir
permasalahan di BKO. BKO siapa yang menandatangani
(kemungkinannya hanya dua, Pangti atau Pangab), ini bisa
diketahui di Mahmil. Kalau DKP itu bukan pemeriksaan
(fakta), tapi perundingan (keputusan politik).
Sekarang problem paling mendasar mengenai penculikan ini
adalah mengakhiri polemik 14 orang tadi. Kalau ABRI maunya
tidak mengakui fakta, tapi keputusan politik sehingga tidak
terpecahkan.
Q: Siapa backing KontraS kok berani menghadapi ABRI?
A: Sejak awal KontraS tidak mengabaikan konflik elit yang
terjadi. Tapi concern KontraS adalah kejahatan terhadap
kemanusiaan. Lagi pula ada 12 organisasi pendiri KontraS,
kalau diciduk itu separoh dari LSM besar di Jakarta lho.
Tapi tidak berarti KontraS tidak menghadapi resiko. Resiko
itu sudah diperhitungkan. Bahkan saya (Munir) pernah akan
diculik, cuma dapat bocoran lebih dulu.
Q: Bagaimana bantuan luar negeri, juga keuangan?
A: Memang tidak bisa hanya mengandalkan internasional.
Tekanan terhadap pemerintah dari internasional cukup
membantu. Tapi basis tekanan masyarakat Indonesia sendiri
untuk mengkampanyekan agar kekerasan tidak terjadi lagi, itu
lebih penting. Kita harus sadar hak-hak kita. KontraS tidak
bisa sendiri, keterlibatan masyarakat yagn semakin besar ikut
mengkampanyekan ini sangat penting. Contohnya, kesadaran
kita untuk beridentitas saja lemah. Identitas kita minta dari
negara. Sehingga ada operasi KTP. Juga hak untuk bepergian
kan. Tapi mana ada yang protes. Kekerasan seperti ini pun
tidak disadari kok.
Di internasional, NGO Indonesia tidak lebih baik dari diplomat
RI. Cuma main lobi sesaat. Karena itu, KontraS menempatkan
orang di luar negeri untuk duduk di sana dan berkampanye
terus-menerus. KontraS juga go internasional dengan
bergabung bersama AFAD (Asian Federation for Involuntary
Disappearences). September ini KontraS diundang AFAD
konferensi bersama FEDERAM (Federasi Keluarga Orang
Hilang Amerika Latin) di Jenewa. Berikutnya 5-9 Oktober
1998 berbicara dalam Sidang Working Group for Enforced &
Involuntary Disappearences (WG-EID). Kami akan menuntut
didatangkannya Special Rapporteurs Komisi HAM PBB untuk
Anti-penyiksaan dan Anti-Penghilangan paksa.
Sebenarnya banyak lembaga internasional mau kasih uang.
Tapi obsesi
kami justru mendapat dana dari masyakarat kita sendiri dengan
pertanggungjawaban yang terbuka dan transparan. Nantinya
kami akan menuju kesana.
Q: Apa ABRI serius menangani kasus penculikan ini?
A: Memang ada kecenderungan untuk meminimalisir dengan
menjadikan itu sekedar oknum, dll. Ini merupakan
kecenderungan ABRI tidak mau melakukan koreksi terhadap
keterlibatan politiknya. Padahal Kalau mau berbasis demokrasi
dengan benar, tentara harus minggir!!!
QA:
KontraS tidak melakukan kampanye tradisional, tapi proporsi
politiknya harus terus naik. Buktinya sampai saat ini belum ada
data yang disodorkan KontraS yang dibantah. Bahkan
KontraS menyodorkan data perkosaan di Aceh lengkap
dengan pangkat Kopassus-nya.
Mahmil bukan perkara menyeret Prabowo menjadi pesakitan.
Keluarga
sampai berani tukar dengan 14 orang yang hilang kok. Tapi
mahmil itu perlu untuk mengembalikan kepercayaan diri kita,
bahwa ada perwira yang tidak kebal hukum kok.
KontraS sekarang ada di Aceh (masing-masing di empat
kabupaten), Irja, Lampung, Timtim. Maka tiap daerah bisa
memakai nama KontraS kalau mau menerima visi misi yang
sama. Prinsip awalnya tidak ada KontraS pusat kok. Tapi
kalau mau bikin kampanye dan butuh bantuan, kami akan
membantu, tapi kalau uang kami tidak punya.
Sebenarnya KontraS bukan lembaga permanen, bukan NGO
tersendiri. Sehingga tiap NGO pendiri bisa berkampanye juga.
Terakhir juga kasus perkosaan, KontraS diminta untuk ikut
membantu.
_____________________________________________________
To join, mailto:reformasitotal-subscribe@makelist.com
Archive: http://www.FindMail.com/list/reformasitotal/
----- End of forwarded message from Admin GSJ -----