[INDONESIA-L] GJA - Tuntutan terhad (r)

From: apakabar@clark.net
Date: Thu Apr 09 1998 - 15:39:00 EDT


Forwarded message:
From apakabar@clark.net Thu Apr 9 18:36:10 1998
Date: Thu, 9 Apr 1998 16:35:25 -0600 (MDT)
Message-Id: <199804092235.QAA12124@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] GJA - Tuntutan terhadap Tutut (5)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
 

Tuntutan buat Tutut: Tolak fund-raising baru!
 
Pertanggungjawabkan kekayaan 77 yayasan yang sudah ada!
(bagian V)
----------------------------------------------------------------------------
---------
George J. Aditjondro
  
Yayasan Dana Kesejahteraan Mandiri, dibidani langsung oleh Suharto melalui
Keppres No. 92 tahun 1996. Selain diketuai oleh Suharto, beberapa orang
Menteri lama dan baru duduk dalam badan pengurusnya, yakni Menteri Kesra
dan Pemberantasan Kemiskinan Haryono Suyono sebagai Wakil Ketua II, Menteri
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Subiakto Tjakrawerdaya sebagai
Sekretaris, Menteri Keuangan yang baru, Fuad Bawazier, sebagai Wakil
Sekretaris, serta Menteri Sekretaris Negara yang baru, Saadilah Mursyid,
Menteri Perdagangan dan Industri yang baru, Bob Hasan, dan Menteri Sosial
yang lama, Inten Suweno sebagai anggota. Bambang Trihatmodjo diangkat
sebagai Bendahara, dengan Wakil Bendahara Anthony Salim. Anggota-anggota
lain adalah dari kalangan pengusaha lain adalah Liem Sioe Liong,
Sudwikatmono, Eka Tjipta Widjaja, Henry Pribadi, Prajogo Pangestu, Rachman
Halim (Gudang Garam) dan Putra Sampurna (Sampurna).
  
Dalam waktu satu setengah tahun, YDKM ini telah berhasil mengumpulkan dana
sekitar Rp 768,6 milyar. Ini bukan hanya berasal dari "sumbangan" para
pengusaha besar, tapi juga pengusaha menengah, ditopang kebijaksanaan
Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak bahwa para wajib pajak yang
penghasilannya di atas Rp 100 juta, harus menyisihkan sedikitnya 2% dari
laba bersih perusahaannya bagi yayasan ini. Gagasan itu dicetuskan oleh Eka
Tjipta Widjaja, yang juga aktif melakukan fund raising bagi YDSM bersama
Menteri Negara Kependudukan, Haryono Suyono, bulan April dua tahun lalu.
  
Eka Tjipta Widjaja dan kelompok Sinar Masnya, memang dekat dengan keluarga
besar Suharto dan Habibie. Probosutedjo, misalnya, adik tiri Suharto,
memiliki 22,5% saham dalam perusahaan real estate PT Duta Pertiwi yang
dikenal sebagai bagian dari kelompok Sinar Mas, dan menjabatg sebagai
Presiden Direktur dari perusahaan itu. Selain itu, sejumlah industri kimia
anggota kelompok Sinar Mas merupakan kongsi dengan kelompok Bimantara
(Bambang Trihatmodjo) dan Timsco (Timmy Habibie). Karuan saja di hari
ulangtahun perkawinannya yang ke-50, Eka Tjipta Widjaja menyumbang Rp 1
milyar pada Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan yang dibendaharai oleh
Tutut.
  
Tak mau kalah dengan kedermawanan Eka Tjipta Widjaja, rupanya, Sudwikatmono
sebagai direktur PT Indocement pertengahan tahun lalu menjanjikan sumbangan
Rp 4,26 milyar bagi yayasan ini.
  
"Susu tante" (sumbangan sukarela tanpa tekanan) dari para pengusaha itu
kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin yang tergolong Keluarga
Pra-sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, yang berada di luar jangkauan
program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang berjumlah sekitar 11,5 juta jiwa
-- sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Bantuan itu berupa Tabungan
Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra).
  
  
Menyusul empat besar yayasan Suharto yang lain, Dakab, Dharmais,
Supersemar, serta YAMP, YDKM juga berkantor di gedung Granadi (Graha Dana
Abadi). Seperti kakak-kakaknya pula, dana yang terkumpul oleh YDKM sebagian
akan tersalur kembali ke perusahaan-perusahaan milik keluarga Suharto. Tak
lama setelah yayasan ini berdiri, Haryono Suyono, Wakil Ketua YDKM yang
waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Kependudukan merangkap Kepala
BKKBN menandatangani kerjasama pengadaan bibit hortikultura dengan PT
Intidaya Agrolestari.
  
Menurut sang Ketua BKKBN, pinjaman YDKM sebesar Rp 2000 per keluarga yang
untuk membuka Tabungan Kesra, hendaknya digunakan untuk membeli bibit
hortikultura yang dapat dikembangkan di lahan milik para petani miskin ini.
Lalu, siapa pemilik PT Intidaya Agrolestari? Bob Hasan, Menteri Perdagangan
dan Industri yang baru (Wibisono, 1995; IEFR, 1997: 480-481; Gatra , 27
Jan. 1996;Suara Independen , Jan.-Febr. 1996; Swa, 9-29 Mei 1996: 40;
Eksekutif , Maret 1997: 27; D&R, 14 Juni 1997: 81; Jakarta Post , 25 Juni
1997; Bisnis , tanpa tanggal).
  
Yayasan trah Solo & trah Yogya:
---------------------------------------------
Seperti dijelaskan di depan, ada satu yayasan yang didirikan keluarga besar
Nyonya Tien Suharto di Solo, yakni Yayasan Mangadeg, dan satu lagi yang
didirikan keluarga besar Soeharto di Yogya, yakni Yayasan Kemusuk
Somenggalan.
  
Yayasan Mangadeg resminya didirikan tanggal 28 Oktober 1969 untuk membangun
dan mengelola Astana Giribangun, kuburan orang-orang yang mau dianggap
keturunan keraton Mangkunegaran, walaupun sesungguhnya tidak berdarah
bangsawan. Dengan kata lain, dengan dikuburkan di situ, keluarganya
seolah-olah dapat "membeli" darah bangsawan itu. Itulah mausoleum di mana
Nyonya Tien Suharto, seorang adiknya, dan kedua orangtuanya dikuburkan.
  
Menurut akte pendiriannya, Suharto dan Nyonya Tien Suharto adalah pelindung
dan ketua umum yayasan itu, sedangkan Mangkunagoro VIII ketua
kehormatannya. Ketua hariannya waktu itu adalah usahawan asal Solo,
Sukamdani Sahid Gitosarjono, yang ikut menyumbangkan Rp 30 juta untuk modal
pertama yayasan itu. "Saya lakukan hal itu dengan harapan mendapat imbalan
pahala berlimpah. Nyatanya ada berkahnya -- usaha-usaha saya jadi lancar,"
jelas Sukamdani pada Tempo , 3 Desember 1977 (hal. 8).
  
Dalam dasawarsa 1970-an, ketika masih menjadi wartawan Tempo , saya
mendengar bahwa para pemegang HPH harus menyetor sejumlah dana ke rekening
Dirjen Kehutanan Sujarwo, yang merangkap Bendahara Yayasan Mangadeg.
Menurut Sukamdani Gitosarjono, seluruh biaya pembangunan kuburan itu, yang
dikerjakan secara padat karya selama dua tahun (1974-1976) dengan
mengerahkan 700 orang penduduk desa setempat, "cuma" menelan biaya Rp 437,8
juta. Begitu katanya dalam konferensi pers, akhir November 1977, menanggapi
kritik mahasiswa dan desas-desus bahwa kuburan itu menelan biaya Rp 4
milyar (Tempo, 3 Des. 1977: 8-9).
  
Selain memeras para pemegang HPH, sampai akhir 1980-an Yayasan Mangadeg
juga punya bisnis lain, lewat Bernard Ibnu Hardoyo, adik kandung Nyonya
Tien Suharto. Atas nama Yayasan Mangadeg, Ibnu Hardoyo dan ayahnya,
Soemoharjomo (= Soemoharmanto), mendirikan PT Gunung Ngadeg Jaya pada
tanggal 8 Juni 1971, yang memiliki 30% saham pabrik semen PT Semen
Nusantara di Cilacap.
  
Selain itu, lewat PT Gunung Ngadeg Jaya, Mangadeg masih punya sejumlah
saham dalam pabrik kabel Gajah Tunggal, PT Kabelmetal Indonesia, dalam tiga
perusahaan kongsi dengan kelompok Miwon dari Korea, dan dalam PT Pasopati,
satu holding company yang dioperasikan Bob Hasan. PT ini menguasai sejumlah
saham perusahaan pelayaran PT Karana Lines dan PT Garsa Line, perusahaan
pengangkut kayu kongsi Karana Lines dengan sejumlah investor Jepang.
  
Kemudian, lewat Sukamdani dan Soemoharjomo, Mangadeg juga mendapat
pemasukan dari kelompok hotel Sahid, hotel Kartika Chandra, dan konsesi
hutan PT Sahid Timber.
  
Belum lagi pemasukan Mangadeg dari PT Rejo Sari Bumi yang mengelola
peternakan sapi "3-S" seluas 600 hektar di Desa Tapos, Kecamatan Cibedug,
dekat Bogor. Ayah Nyonya Tien Soeharto, Soemoharmanto, tercatat sebagai
direktur perusahaan yang dibentuk tanggal 25 November 1971. Peternakan PT
Rejo Sari Bumi itu sendiri, baru mulai digarap tahun 1974, setelah
memperoleh tanah eks perkebunan PNP XI.
  
Selanjutnya, PT Rejo Sari Bumi juga menjadi pemegang saham perkebunan tebu
PT Gunung Madu Plantations dan pabrik gula PT Gula Putih Mataram, di
Lampung, bersama-sama Yayasan Trikora dan Harapan Kita, raja gula Malaysia,
Robert Kuok, serta dua partner bisnis lama keluarga Suharto, yakni Liem
Sioe Liong dan Yance Lim.
  
Bisnis manis yang berlepotan uang -- dan keringat petani tebu serta buruh
pabrik gula -- itu kini dipegang oleh Bambang Trihatmodjo lewat kelompok
Bimantaranya (Gitosardjono, 1974; Akhmadi, 1981: 74, 115, 173-176; Pura dan
Jones, 1986a; Robison, 1990: 260-261, 343-347, 362; Shin, 1989: 250-251;
Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27, 22 Juni 1992: 16, 7 Nov. 1994: 17; Detik,
25-31 Agustus 1995: 5; Prospek, 22 Jan. 1994: 27; Swa, 30 Jan.-19 Feb.
1997: 21, 3-16 Juli 1997: 87).
  
Besarnya dana mausoleum Mangadeg serta pembangunan peternakan Tapos seluas
600 hektar, dikecam secara keras oleh mahasiswa ITB dalam Buku Putih 1978.
Dokumen itu serta penolakan terhadap pencalonan kembali Suharto sebagai
Presiden mengakibatkan Ketua Dewan Mahasiswa ITB, Heri Akhmadi, diseret ke
pengadilan. Kurang lebih bersamaan dengan itu, berlangsung pengadilan
Sawito Kartowibowo yang juga menyerukan agar Suharto meletakkan jabatan.
Tokoh kebatinan itu dalam pembelaannya juga mengecam pembangunan mausoleum
dan peternakan keluarga Suharto itu (McDonald, 1980: 234-236; Akhmadi,
1981: 74; Bourchier, 1984: 55).
  
Dengan pemenjaraan kedua pembangkang itu, tamatlah perdebatan tentang
mausoleum dan peternakan raksasa itu. Padahal, asal-usul peternakan Tapos
serta cara pengembangannya, penuh contoh manipulasi kekayaan rakyat
Indonesia. Pertama-tama, ternak yang merupakan modal utama Tapos diperoleh
Sigit, pengelola peternakan keluarga Suharto itu, dari Australia, atas
biaya dinas. Sapi Abidin, begitulah.
  
Barangkali banyak orang sudah lupa bahwa tanggal 3-5 April 1975, Suharto
secara informal berjumpa dengan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam,
di Townsville, sebuah kota terpencil di negara bagian Queensland sebelah
Utara yang beriklim tropis. Di sana Whitlam sekali lagi mengulangi
pernyataan sikapnya pada Suharto, yang sudah dinyatakannya di Wonosobo,
Jawa Tengah, bulan September 1974, bahwa Timor Leste sebaiknya masuk
Indonesia, karena tidak punya cukup sumberdaya untuk merdeka sendiri.
Sebagian percakapan tentang masa depan Timor Leste dilakukan oleh Suharto
dan Suharto di peternakan sapi dan perkebunan tebu "Brandon" milik Pioneer
Sugar Mills di pulau Magnetic, lepas pantai Townsville. Wartawan setempat
yang meliput kunjungan itu, mencatat betapa tertariknya Suharto mengetahui
seluk-beluk pembibitan sapi jenis drought-master dan brahman di
peternakan itu.
  
Dalam percakapan dengan kepala peternakan Pioneer Sugar Mills, Paddy
Archer, Suharto mengungkapkan bahwa iapun memiliki satu peternakan milik
keluarganya di Indonesia. Ia juga menyatakan keinginannya untuk kembali
menjadi petani purna waktu, setelah lengser keprabon. Untuk itulah ia ingin
mengimpor sapi Australia. Turut dalam kunjungan informal ke Townsville itu,
Menteri Pertanian waktu itu, Ir. Thoyib Hadiwidjaja, yang khusus
mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pengembangan Daerah Utara, Dr
Patterson, tentang kemungkinan mengimpor sapi Australia (Courier Mail, 2 &
5 April 1975).
  
Anakbuah Suharto yang satu ini pernah sangat berperan dalam pengembangan
peternakan Tapos, sebagaimana dipaparkan dalam pleidoi Sawito Kartowibowo.
  
  
Pada saat itu, sejumlah ternak di-booking oleh Suharto. Kemudian, di
penghujung tahun 1975, selesai mendaratkan pasukan penyerbu di Timor Leste,
bulan Desember 1975, kapal-kapal pendarat (LST) milik Komando Lintas Laut
Militer (Kolinlanmal) ditugaskan melanjutkan pelayarannya ke Townsville,
guna menjemput sapi-sapi Australia yang sudah di-booking Suharto itu, dan
mengangkutnya ke Jakarta. Nama kerja besar yang dibiayai rakyat Indonesia
ini adalah Operasi Andhini Bhakti, yang dibeberkan dengan bangga oleh
Kolinlanmal menjelang ulangtahunnya yang ke-31, tanggal 1 July 1993 (Surya
, 30 Juni 1993). Dari Jakarta, sapi-sapi Australia itu selanjutnya diangkut
ke ranch keluarga Suharto di Tapos.
  
Dari Tapos, dana bantuan Presiden digunakan untuk "menyumbang" bibit-bibit
ternak ke propinsi-propinsi, dengan dalih memperbaiki mutu ternak rakyat.
Ini, sekali lagi merupakan "proyek" bagi Sigit Harjojudanto. PT Bayu Air,
perusahaan EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara)-nya dikontrak untuk
menerbangkan sapi-sapi Australia itu -- atau hasil penyilangan dan
pembibitan di Tapos -- ke daerah-daerah luar Jawa.
  
Namun Bayu Air, belum punya pesawat sendiri. Ini bukan masalah bagi putera
sulung seorang presiden yang berkelakukan bak Raja seperti Suharto. AURI
diminta "menyumbangkan" sebagian pesawat Herculesnya untuk mengangkut
ternak bantuan Presiden dari Tapos itu. Logo TNI/AU, ditempeli logo PT Bayu
Air. Itu hanya salah satu fasilitas negara yang dinikmati perusahaan milik
Sigit itu, di samping menjadi calo pesawat Lockheed AS, serta menikmati
pungutan wajib 5% dari seluruh barang muatan udara yang diterbangkan masuk
dan ke luar Indonesia, berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Udara (McDonald,
1980: 233-234; Robison, 1990: 344, 347; Vriens, 1995: 49-50; Aditjondro,
1998).
  
Begitulah cerita seputar sapi-sapi Australia di Tapos, yang pantang
diungkapkan pers Indonesia, kalau tidak ingin bernasib malang seperti Heri
Akhmadi dan Sawito Kartowibowo. Maka amanlah Suharto untuk sering-sering
menjamu tamu-tamunya di Tapos, termasuk "menegur" sekitar 30 juragan
konglomerat keturunan Cina, untuk menyumbang sebagian sahamnya kepada
koperasi, tanggal 4 Maret 1990. Baru empat tahun kemudian, Suharto
tiba-tiba menangkis apa yang dikatakannya tudingan berbagai pihak, bahwa di
ranch keluarga presiden ada barang-barang mewah seperti istana, kolam
renang, lapangan golf, bahkan helipad. Makanya ia mengundang para pejabat
lembaga-lembaga PBB di Jakarta ke Tapos, pada hari Sabtu di akhir bulan
Oktober 1994, untuk membuktikan bahwa di peternakan itu "tidak ada
apa-apanya" (Warta Ekonomi, 7 Nov. 1994: 17).
  
Tampaknya sang presiden menganggap bahwa memiliki ranch seluas 600 hektar
di Pulau Jawa, di mana pada tahun 1983 sebanyak 54% keluarga tani hanya
memiliki 0,5 hektar tanah (Suhendar dan Kasim, 1996: 111), bukan merupakan
kemewahan. Karuan saja anak bungsu sang presiden pun kemudian mengganggap
bahwa kebun buahnya seluas 260 hektar di tepi koridor Cibubur-Cianjur, juga
bukan suatu kemewahan.
  
Awal 1993, saham Mangadeg di pabrik semen Cilacap itu dibeli oleh Hashim
Djojohadikusumo dan iparnya, Titiek Prabowo. Kendati demikian, saham-saham
Gunung Ngadeg yang tersisa, masih cukup menumpuk rezeki Mangadeg. Laba
bersih PT Kabelmetal tahun lalu sudah mencapai Rp 6 milyar. Dalam tahun
yang sama, laba bersih PT Hotel Sahid Jaya International sudah mencapai Rp
10,4 milyar. Ekspansi itu masih jalan terus, tak terpengaruh oleh krisis
moneter di Indonesia. Terbukti bahwa di pertengahan Desember lalu, ke-24
hotel Sahid di Indonesia dan Arab Saudi, yang ditaksir bernilai 1 milyar
dollar Australia, berhasil membangun aliansi strategis dengan maskapai
perhotelan AS, Park Plaza, dengan langkah pertama merangkul hotel-hotel
Kemayan di Australia.
  
Sementara itu masih ada sejumlah saham PT Pasopati dalam perusahaan
pelayaran PT Karana Lines berikut anak perusahaannya, PT Garsa Line yang
khusus bergerak di bidang angkutan kayu. Karana Lines ini, tergolong
perusahaan pelayaran top di Indonesia, dengan armada berbobot mati 21.539
ton (IEFR, 1997: 232, 524; Info-Bisnis, Edisi Khusus 1994: 82; Australian
Financial Review. 17 Des. 1997).
  
Seperti halnya Mangadeg, Yayasan Kemusuk Somenggalan juga berurusan dengan
hutan, namun bukan di negeri sendiri. Yayasan yang diketuai Raden
Notosoewito ini membawahi kelompok MUSA (Mitra Usaha Sejati Abadi) yang
menguasai 150.000-Ha konsesi hutan di Surinam dan sedang berusaha
memperlebar sayap ke Guyana dan Brazil ( Skephi dan IFAW, 1996).
  
Bisnis dan diplomasi luar negeri:
----------------------------------------------
Yayasan-yayasan yang diketuai anak, menantu, serta keluarga besan Suharto,
selain merupakan alat bisnis keluarga Suharto, sekaligus menunjang politik
luar negeri Suharto. Yayasan Tiara misalnya, digunakan Tutut untuk mencoba
menggemboskan gerakan perlawanan siswa-siswa Timor Leste dengan cara
merekrut mereka menjadi buruh di pabrik-pabrik yang dekat atau ikut
dimiliki keluarga Suharto, seperti pabrik semen Indocement di Cibinong,
pabrik tekstil Kanindotex di Bawen (yang kini telah resmi diambil-alih
Bambang Trihatmojo), pabrik tekstil PT Sritex di Sukoharjo, serta kilang
kayu Barito Pacific di Kalimantan milik Prajogo Pangestu, teman bisnis
Bambang maupun Tutut (Aditjondro, 1994: 48).
  
Selain mencaplok para pemuda Maubere dari kampung halamannya, lalu
mencangkokkan mereka di pabrik-pabrik yang dikuasai keluarga besar Suharto,
ada juga satu yayasan lain yang melakukan misi yang hampir sama:
melunturkan nasionalisme pada pemuda Maubere. Itulah Yayasan Tunas Harapan
Timor Lorosae (YTHTL), yang ikut diasuh oleh Lopes da Cruz, Dubes Keliling
Indonesia untuk urusan Timor Leste, yang juga orangnya Tutut.
  
Menurut da Cruz, yayasan ini bekerja khusus untuk memperhatikan narapidana
politik mahasiswa Timor Leste, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri
mereka. Di samping itu, YTHL juga berusaha menyalurkan para mahasiswa Timor
Leste ke kampus-kampus di luar Jawa dan Bali, di mana gerakan klandestin
mahasiswa Timor Leste, Renetil, belum begitu berakar. Misalnya, awal Juni
yang lalu, empat orang pengurus YTHL berkunjung ke Sulawesi Utara, menemui
Gubernur E.E. Mangindaan, untuk menjajaki kemungkinan menempatkan 25 orang
mahasisa Timor Leste di Unsrat, IKIP Tondano, dan UKI Tomohon. Gubernur
Mangindaan menyambut baik rencana itu, supaya para mahasiswa Timor Leste
"jangan dipolitisasi," katanya (Kompas & Media Indonesia , 28 Juni 1994;
Jawa Pos , 3 Juni 1995).
  
Sementara itu, berkat kedekatannya dengan Tutut (dan ibunya, sewaktu ia
masih hidup), PT Sritex, yang anak perusahaannya juga melibatkan adik Ketua
Golkar, Harmoko, berhasil menembus embargo Portugal terhadap barang-barang
Indonesia dengan mengekspor 15 ton benang kapas ke pabrik tekstil milik
Manuel Macedo, teman bisnis Tutut di Portugal, yang juga menjadi pelobi
utama bagi rezim Suharto di Portugal dan bekas jajahannya di Afrika (Santos
dan Naia, 1997).
  
Pembongkaran produk Sritex di pelabuhan Leixoes, menggegerkan pers Portugal
serta para aktivis Timor Leste di sana. Tapi karena ekspor Sritex itu
resminya transaksi bisnis biasa, pemerintah Portugal tidak dapat melarang.
Berkat "pijakannya" di Portugal itu, awal tahun lalu Sritex berhasil
memenangkan order 1/2 juta seragam tentara Jerman, senilai US$ 10,4 juta,
atau Rp 25 milyar waktu itu (Aditjondro, 1994: 49; FEER, 13 Maret 1997:
63).
  
Untuk mendukung diplomasi luar negeri berbau duit itu, dibentuklah Yayasan
Kebudayaan Portugal-Timor (YKPT) yang juga berada di bawah pengaruh Tutut.
Yayasan ini, menurut Lopes da Cruz, merupakan mitra kerja Perhimpunan
Persahabatan Portugal Indonesia (PPPI) yang diketuai oleh Manuel Macedo,
partner bisnis PT Sritex di Portugal (Forum Keadilan , 23 Juni 1994: 34;
Kompas , 28 Juni 1994).
  
Celakanya bagi YKPT ini, rencana mereka untuk mengirimkan suatu misi
kesenian Indonesia ke Portugal, praktis batal akibat eskalasi semangat
pro-Timor Leste di negeri bekas penjajahnya, berkat hijrahnya lebih dari
100 pemuda Maubere ke Portugal lewat berbagai gedung kedutaan di Jakarta,
yang disusul pula dengan pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 1996 pada Jose
Ramos-Horta dan Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo.
  
Kegiatan Yayasan Bimantara resminya juga bersifat nirlaba, tapi
ujung-ujungnya juga berbau bisnis merangkap politik. Berkat promosi kain
Timor dalam busana modern rancangan Prajudi Admodirdjo yang disponsori
Yayasan Bimantara (Kompas, 11 Sep, 4 Des. 1994), produk PT Dilitex
mendapatkan popularitas secara nasional, bahkan internasional.
  
Selain "menangani" Timor Leste lewat Yayasan Tiara, Yayasan Kebudayaan
Portugal-Timor, dan Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae, Tutut juga berniat
mendirikan sebuah yayasan untuk mengelola sebuah perguruan tinggi di Timor
Timor. Untuk itu ia telah memilih Kepala Desa "boneka" Komoro, Vitorino,
seorang mauhu (informan), sebagai ketua yayasannya. Menurut kantor berita
alternatif, Matebean , 12 Januari lalu, faktor bisnis melatarbelakangi
maksud pembangunan perguruan tinggi itu, yaitu mendidik tenaga ahli untuk
mendukung perluasan bisnis keluarga Suharto di Timor Leste.
  
Dugaan Matebean cukup berdasar. Setelah jatuhnya Jenderal Benny Murdani
dari puncak kekuasaannya di ABRI dan munculnya Letnan Jenderal Prabowo
Subianto sebagai anjing herder keluarga besar Suharto - Djojohadikusumo,
bisnis anak-anak Suharto mulai berkembang pesat di koloni Indonesia ini.
Tutut sendiri berhasil menyingkirkan Robby Sumampouw, cukong peliharaan
Benny Murdani, menjadi "raja kopi" di Timor Leste, dengan pasaran ekspor di
Amerika dan Australia. Dia juga telah mendapat konsesi batu pualam di
Manatuto, yang tadinya juga dikuasai Robby Sumampouw.
  
Kerabat Tutut yang lain sudah mulai merambah Timor Leste. Pamannya,
Probosutejo, telah menyatakan minatnya membuka perkebunan kopi. Sedangkan
sang adik, Tommy, yang paling tidak suka melihat suatu kesempatan emas
berlalu, berhasil membujuk ayahnya untuk memperoleh konsesi perkebunan tebu
seluas 200 ribu hektar di pantai selatan koloni itu, membentang antara
Viqueque, Natarbora dan Betano. Sementara perkebunan yang akan mendatangkan
20 ribu buruh tani dan buruh pabrik gula dari Jawa terbentang di pesisir
selatan, pabrik gulanya sendiri akan dibangun di Lospalos, 250 km dari
Dili.
  
(bersambung)