Forwarded message:
From owner-indonesia-p@indopubs.com Wed Feb 18 18:20:00 1998
Date: Wed, 18 Feb 1998 16:14:38 -0700 (MST)
Message-Id: <199802182314.QAA10847@indopubs.com>
To: apakabar@clark.net
From: indonesia-p@indopubs.com
Subject: [INDONESIA-P] KMP - Pendapatan per Kapita Tahun Ini 610 Dollar
Sender: owner-indonesia-p@indopubs.com
Kompas Online
_________________________________________________________________
Selasa, 17 Februari 1998
_________________________________________________________________
Pendapatan per Kapita Tahun Ini 610 Dollar
jpe
Ginandjar K Jakarta, Kompas
Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun ini diperkirakan
sebesar 610 dollar AS atau menurun dibandingkan tahun 1996 sebesar
1.155 dollar, dan tahun 1997 sebesar 1.088 dollar AS. Dengan demikian,
kalau dibandingkan dengan negara lain peringkat Indonesia turun
kembali menjadi negara yang berada pada batas antara negara miskin dan
negara menengah."Sebelumnya ketika kita mampu menembus angka
pendapatan per kapita 1.200 dollar AS, Indonesia sudah hampir menuju
pada negara industri baru (NIB)," kata Menneg Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua Bappenas, Ginandjar Kartasasmita, dalam rapat kerja
dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (16/2).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII, Jhony Alwi Banyo. Menurut
Ginandjar, angka perkiraan pendapatan per kapita tahun 1998 sebesar
610 dollar AS, didasarkan pada asumsi pertumbuhan nol persen, laju
inflasi 20 persen, laju pertumbuhan penduduk 1,6 persen, serta nilai
kurs Rp 5.000/dollar AS.
Perhitungan pendapatan per kapita dalam mata uang dollar AS, kata
Ginandjar, lebih ditujukan untuk membandingkan Indonesia dengan negara
lain. "Sebenarnya kita tidak pernah mentargetkan sesuatu dalam dollar
dan seharusnya sebagai negara berdaulat kita bisa menggunakan mata
uang negara kita sendiri," tambahnya.
Menjawab pertanyaan anggota Dewan, Ketua Bappenas mengatakan, dengan
adanya gejolak moneter dan perubahan kurs jumlah penduduk miskin
menjadi sulit diperkirakan. Menurut rencana, pada akhir tahun Repelita
VI jumlah penduduk miskin akan tinggal enam persen.
Berdasarkan hasil Susenas, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun
1996 tinggal 11 persen. Diharapkan pada akhir Repelita VI, atau pada
tahun 1999, jumlah penduduk miskin bisa tinggal tujuh persen dengan
asumsi setiap tahun turun satu persen. Perkiraan penurunan angka
penduduk miskin itu dibuat sebelum terjadi gejolak.
Dengan pertumbuhan ekonomi nol persen pada tahun anggaran 1998/1999,
jelas Ginandjar, tidak akan ada tambahan lapangan kerja baru. Sehingga
tambahan angkatan kerja baru yang diperkirakan sebesar 2,7 juta orang
akan menjadi kelompok penganggur.
Jumlah pengangguran pada tahun lalu, sekitar 4,4 juta orang dan jumlah
penganggur yang mengalami musibah PHK (pemutusan hubungan kerja) di
berbagai sektor diperkirakan mencapai 1,6 juta orang. Secara
keseluruhan pada akhir tahun 1998, diperkirakan jumlah penganggur
menjadi sekitar 8,7 juta orang atau 9,3 persen dari seluruh angkatan
kerja.
Harga solar
Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senin kemarin,
Mentamben IB Sudjana mengungkapkan, harga baru minyak tanah dan solar
yang dikonsumsi rakyat kecil dipastikan lebih rendah dengan yang
dikonsumsi oleh industri. Namun besarnya persentase kenaikan dan cara
pendistribusian kedua jenis bahan bakar tersebut masih dalam
pembahasan.
"Pembedaan harga baru kedua bahan bakar minyak (BBM) tersebut
merupakan salah satu formulasi yang akan diterapkan. Formulasi
selengkapnya masih terus dibahas. Ini merupakan pekerjaan rumah
Pertamina dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama," kata
Sudjana.
Dasar pertimbangan pembedaan harga tersebut, menurut dia, karena
ternyata minyak tanah yang dikonsumsi rakyat hanya sekitar 50 persen.
Sedang sisanya dimanfaatkan oleh industri. "Apakah kita setuju kalau
industri-industri masih diberi subsidi," katanya. Karena itu, harga
minyak tanah yang dikonsumsi langsung oleh rakyat tetap akan naik,
namun tidak sebesar harga untuk industri. Supaya subsidi ini tidak
salah sasaran, maka warna minyak tanah dibedakan antara yang dibeli
rakyat dengan industri.
Selain itu, menurut Sudjana, nantinya pendistribusian minyak tanah
untuk rakyat akan disalurkan lewat koperasi. Ini sekaligus untuk
memberikan kegiatan kepada koperasi.
Cara yang sama juga diterapkan untuk minyak solar. Solar untuk
industri dan gedung-gedung tinggi yang menggunakan diesel sendiri
harganya tentu lebih tinggi dibanding solar yang dikonsumsi angkutan
umum. Sebab, untuk angkutan umum ini mengandung kepentingan orang
banyak. Sedangkan untuk harga baru premium dan avtur tidak ada
pembedaan.
Subsidi minyak tanah dan solar sekarang ini cukup besar. Minyak tanah
diimpor dengan harga Rp 1.300 tetapi dijual Rp 280 per liter. Sedang
solar diimpor dengan harga Rp 1.030 dan dijual dengan harga Rp 380 per
liter.
Dalam kesimpulan sementara, Komisi V DPR mendukung rencana penyesuaian
harga BBM tersebut. Namun Komisi V mengharapkan, kenaikan harga BBM
tidak dilakukan secara drastis, tetapi bertahap sehingga kenaikan itu
tidak terasa memberatkan rakyat.
Sementara itu, anggota Komisi V Joeslin Nasution meminta agar
pemerintah tidak serta-merta menaikkan harga BBM tanpa sebelumnya
mengharuskan Pertamina melakukan efisiensi. Sebab, jangan sampai
karena Pertamina tidak efisien, beban biaya produksi ini dikenakan
kepada rakyat. (gun/ose)