From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by clark.net (8.8.5/8.7.1) id QAA12927 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Sun, 17 Aug 1997 16:49:05 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-L] LPSI: Menyoal Menuver Grup Salim, Kita Tidak Boleh Emosional
Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Sun Aug 17 16:44:24 1997
Date: Sun, 17 Aug 1997 14:40:24 -0600 (MDT)
Message-Id: <199708172040.OAA17667@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] LPSI: Menyoal Menuver Grup Salim, Kita Tidak Boleh Emosional
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
Kabar dari PIJAR
[Image]
---------------------------------------------------------
LPSI ONLINE JUMAT, 1 AGUSTUS 1997
---------------------------------------------------------
MENYOAL MENUVER GRUP SALIM, KITA TIDAK BOLEH EMOSIONAL
Kontroversi di seputar manuver Grup Salim dalam menjual saham
Indofood ke Singapura, nampaknya akan segera berakhir. Dalam
keterangan persnya pada hari Rabu 30 Juli, pemerintah pada akhirnya
setuju terhadap langkah Salim dalam penjualan saham PT Indofood
Sukses Makmur kepada Qaf Limited, Singapura. Tepatnya, rencana
penjualan 50,1 persen saham Indofood ke QAF Limited, Singapura.
Bicara soal Grup Salim maka mau tidak mau akan bermuara pada satu
nama: Konglomerat Sudono Salim alias Liem Sioe Liong. Dalam era
globalisasi seperti sekarang ini, uang dan modal memang tidak
memiliki batas negara( borderless nation). Dia bisa menyeberang
batas negara kapan dia mau. Apalagi bila hal itu menyangkut suatu
kekuatan ekonomi raksasa yang mendunia sebagaimana halnya dengan
Grup Salim.
Apalagi, dunia sekarang ini ditandai oleh kian kuatnya pengaruh dan
otoritas perorangan maupun lembaga-lembaga bertaraf internasional
yang mampu menentukan arah perkembangan dalam lingkup nasional
maupun internasional. Manuver Grup Salim pun tak lepas dari
kecenderungan semacam itu. Tak heran, bila penjualan saham Indofood
kepada Qaf kemudian mengundang kontroversi di Indonesia. Betapa
tidak. Konglomerat Sudono Salim selama ini memang dikenal luas
sebagai pengusaha besar yang dekat dengan pusat kekuasaan. Sehingga
keberhasilannya dalam bidang bisnis dinilai banyak kalangan berkat
fasilitas dan monopoli yang diberikan pemerintah kepadanya. Sebagai
misal, lewat kepemilikan sahamnya di PT Bogasari, Grup Salim
mendapat monopoli penggilingan gandum. Bahkan dalam bidang
pemasaran, Indofood juga memonopoli 90 persen pasar mie di
Indonesia.
Maka dari itu, langkah Grup Salim menjual mayoritas saham Indofood
ke Qaf , Singapura, memang cukup mengejutkan. Dalam pandangan para
pakar ekonomi, strategi ekonomi Orde Baru dalam membesarkan
konglomerat seperti Sudono Salim , pada gilirannya diharapkan akan
memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang menetes ke bawah. Namun
dengan adanya kasus penjualan saham Indofood ke Singapura itu,
harapannya semacam itu jadi meleset. Pertanyaannya adalah, mengapa
demikian?
Dalam menyoal manuver Grup Salim, kita sebaiknya jangan emosional.
Berbagai analisa ekonomi yang mencoba menjelaskan motif di balik
penjualan saham Indofood, nampaknya sampai pada suatu kesimpulan
bahwa tidak ada alasan ekonomi yang bisa dijadikan alasan terjadinya
penjualan saham ke Singapura. Dengan kata lain, penjualan saham ke
Singapura itu lebih dipicu oleh alasan politis ketimbang ekonomi.
Lembaga pengkajian ekonomi yang dikenal independen seperti Ekonit,
termasuk yang menganut cara pandang seperti itu. Tak heran bila
Ekonit sampai pada suatu kesimpulan bahwa manuver Grup Salim bisa
digolongkan sebagai pelarian modal alias Capital Flight. Dengan kata
lain, ada semacam kekhawatiran, atau bahkan ketakutan, dari pihak
Grup Salim terhadap ketidakpastian politik di Indonesia. Namun dalam
pandangan pakar ekonomi Kwik Kian Gie, pandangan yang dianut Ekonit
agaknya kurang tepat. Alasannya, ada ketidakcocokan antara motif dan
cara yang ditempuh.
Menurut hemat Kwik Kian Gie, kalau pengusaha memang punya motif
untuk mengamankan kekayaannya dari kemungkinan wulak waliknya zaman,
maka cara yang ditempuh Grup Salim bukanlah cara yang lazim
dilakukan oleh pengusaha yang sedang dilanda kekhawatiran. Cara yang
lazim dilakukan pengusaha yang hendak mengamankan kekayaannya,
menurut Kwik, adalah dengan mengganti modal ekuiti dengan kredit
sebanyak mungkin. Disamping itu, melakukan mark up barang yang
diimpor dan selisihnya disimpan di luar negeri. Dan yang tak kalah
penting, menurunkan harga barang yang diekspor secara fiktif.
Singkatnya, perusahaan sebanyak mungkin dikosongkan, sehingga kalau
terjadi apa-apa, seluruh kekayaan yang pernah ditanam di perusahaan
plus laba yang terakumulasi sebanyak mungkin sudah dikeluarkan. Cara
semacam itu tidak terlihat, sulit dideteksi dan terhindar dari
tuntutan peradilan. Karena itu, rasa-rasanya tidak masuk akal kalau
penjualan saham Indofood ke Singapura didasari motif untuk melarikan
modal ke luar negeri. Sebab Kwik yakin bahwa Grup Salim tahu persis
bahwa restrukturisasi semacam ini bakal mengundang kontroversi.
Analisa Kwik boleh jadi cukup masuk akal. Tetapi dalam banyak kasus
membuktikan bahwa suatu motif kadang dilakukan melalui cara-cara
yang tidak taktis alias blunder. Dengan kata lain, analisa Kwik Kian
Gie bisa saja benar bahwa cara yang ditempuh kelompok Salim memang
tidak lazim dilakukan oleh pengusaha yang bermaksud melarikan
modalnya ke luar negeri. Namun pada sisi lain, pandangan Ekonit yang
lebih melihat motif politis ketimbang motif ekonomi dalam manuver
Grup Salim, rasa-rasanya juga layak jadi bahan pertimbangan.
Alhasil, kontroversi di seputar manuver kelompok Salim dalam
penjualan saham Indofood ke Singapura pada akhirnnya bermuara ke
satu tema strategis yaitu: Rapuhnya fondasi hubungan antara
konglomerat dan kekuasaan. Strategi pemerintah sejak awal Orde Baru
dalam membesarkan pengusaha-pengusaha kuat, yang tidak didasari oleh
adanya suatu politik ekonomi yang cukup jelas, pada gilirannya hanya
menciptakan hubungan simbiosis antara pengusaha dan penguasa yang
didasari oleh kepentingan jangka pendek. Belajar dari kasus Salam
Grup, pemerintah dan DPR sudah saatnya untuk merumuskan suatu
hubungan antara pengusaha dan kekuasaan yang didasari oleh suatu
politik ekonomi yang menyejahterakan seluruh potensi bangsa. Sebab
hubungan pengusaha dan kekuasaan yang tidak didasari suatu politik
ekonomi yang jelas, cepat atau lambat akan menciptakan
ketidaktentramann di kalangan pengusaha. Sebab keberadaan pengusaha
dalam setting ekonomi politik semacam itu amat tergantung pada
kelanggengan kekuasaan itu sendiri. Ketika ada tanda-tanda bakal
terjadinya tranformasi politik, maka para pengusaha yang dekat
dengan pusat kekuasaan umumnya dilanda kekhawatiran. Maka dari itu,
di masa depan hubungan pengusaha dan kekuasaan harus diarahkan pada
terciptanya suatu kepastian hukum. Strategi pemerintah hendaknya
diarahkan untuk melindungi pelaku ekonomi lemah. Namun komitmen
pemerintah dalam melindungi pelaku ekoniomi lemah hendaknya
dituangkan dalam suatu produk hukum dan perundang-undangan. Jadi
bukan semata-mata mengandalkan kemurahan hati orang-perorang di
dalam jajaran birokrasi.