From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id VAA14048 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Fri, 11 Apr 1997 21:28:32 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-P] BALIPOST - Massa Mengambang
Forwarded message:
From owner-indonesia-p@indopubs.com Fri Apr 11 20:59:44 1997
Date: Fri, 11 Apr 1997 18:58:31 -0600 (MDT)
Message-Id: <199704120058.SAA17348@indopubs.com>
To: apakabar@clark.net
From: indonesia-p@indopubs.com
Subject: [INDONESIA-P] BALIPOST - Massa Mengambang
Sender: owner-indonesia-p@indopubs.com
INDONESIA-P
12 April 1997
_________________________________________________________________
O P I N I
_________________________________________________________________
Kolom
Massa Mengambang
DENGAN kian dekatnya ''hari H'' Pemilu 1997, masing-masing OPP
(Organisasi Peserta Pemilu) berupaya mendekatkan diri dengan massa
pemilih.
Areal-areal publik yang selama ini dipetakan sebagai wilayah floating
mass (massa mengambang) digarap habis-habisan. Memang belum ada
penelitian resmi yang mengungkap secara statistikal; di antara seratus
juta lebih massa pemilih (yang mempunyai hak pilih), berapa yang
berpredikat sebagai massa mengambang. Selain bahwa keberadaan mereka
dikavling dalam katup-katup teritori geografis. Walau demikian, ada
pula penelitian yang mencoba mengungkap adanya peningkatan kesadaran
politik di kalangan masyarakat kita dari waktu ke waktu. Sayang sekali
konklusi itu tak disertai deskripsi tentang signifikansi tingginya
kesadaran politik dengan keuntungan atau -- setidaknya -- perubahan
yang diperoleh masyarakat.
Demikian pula hubungannya dengan tuntutan terciptanya suatu sistem
politik yang lebih akomodatif. Atau kemungkinan ''diversivikasi''
dalam konstelasi perpolitikan kita yang mampu mengartikulasikan
gagasan dan pemikiran-pemikiran alternatif. Sementara itu, peningkatan
kesadaran politik - kalau benar ada hampir pasti diiringi keinginan
untuk berpartisipasi dalam politik, sekecil apa pun intensitasnya.
Pada gilirannya masyarakat (publik) akan menuntut ''kompensasi''
politik atas penyertaannya. Kurangnya penelitian (yang memenuhi
standar akademis) terhadap hal-hal di atas menyebabkan timbulnya
asumsi-asumsi bersifat insinuatif. Asumsi itu antara lain menganggap
masyarakat masih bertipologi seperti satu atau dua dasa warsa silam.
Akibatnya cenderung memperlakukan masyarakat sebagai massa mengambang
yang buta politik.
Asumsi seperti itu barangkali tidak sepenuhnya salah, namun ketika
dimanfaatkan untuk suatu kegiatan politik, asumsi tersebut berubah
menjadi suatu yang manipulatif dan penuh ironi. Salah satu contoh yang
cukup representatif namun vulgar adalah ritual penggalangan massa
dalam tiap menjelang pemilu, seperti sekarang.
Politik memang bukan semata-mata untuk politik. Di sana kerap muncul
nuansa kemanusiaan. Ketika seorang petani gurem dekil atau seorang
pengayuh becak renta, dalam sebuah acara penggalangan massa, didekap
erat oleh seorang Ketua OPP misalnya, ada keharuan di sana. Baik dari
pihak yang mendekap maupun yang didekap sama-sama merasakan denyut
kemanusiaan penuh martabat, di mana perasaan saling menghormati,
saling membutuhkan, saling menghargai sebagai ekspresi relasi sosial
-- membumi dan memanifestasi dari sekadar bualan retorika semata.
Namun sisi kemanusiaan itu juga tidak sepenuhnya untuk kemanusiaan. Di
sana terdapat pula kemungkinan terjadinya manipulasi politik. Tatkala
hati si jelata telah terpikat dalam kesahajaan pola pikirnya, ia
merasa berkerabat dengan si penggede yang mendekapnya, sesungguhnya
saat itu juga secara simultan telah terpilih suatu ''perniagaan
politik; di mana hukum dan prinsip-prinsip ekonomi menemukan
tempatnya. Sebuah pertanyaan premitif dalam dunia ''Usaha politik''
pun lantas muncul: siapakah yang diuntungkan? Tak seberapa sulit untuk
menjawabnya.
***
Agaknya kurang bijaksana jika praktik semacam itu ditimpakan sebagai
kesalahan oknum-oknum, tetapi juga barangkali justru diinspirasikan
oleh ''budaya'' politik kita, yang menempatkan rakyat jelata dalam
posisi marginal. Cita-cita kenegaraan kita sebagai suatu Republik
sarat dengan nilai-nilai kerakyatan. Bahasa latinnya Res Publica, yang
memberi kedaulatan penuh pada rakyat untuk mengontrol pelaksanaan
kekuasaan.
Bagi bangsa kita, sejak kebijakan depolitisasi dan konsepsi floating
mass (massa mengambang) diterapkan secara kaku dan agak manipulatif,
kosa kata publica telah direnggut dari file-nya. Jadilah politik
sekadar ''permainan'' segelintir elite yang kerap mempersetankan etika
dan moral. Mereka begitu yakin dengan keputusan dan sikap-sikap
politik yang dipilih dengan dalih sesuai dan dibenarkan oleh
konstitusi. Bahwa kinerja dan sinergi konstitusi tidak cukup
berorientasi pada kepentingan rakyat, amat jarang dipersoalkan.
***
Politik dalam arti paling esensial sesungguhnya berperan memartabatkan
dan memberadabkan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang
sejak zaman purba menjadi salah satu kebutuhan sosial manusia. Melalui
politik, penyelenggaraan kekuasaan dan pendayagunaan wewenang menjadi
lebih dari sekadar naluri alami dalam ''paradigma rimba'' siapa yang
kuat, dia yang menang. Itulah sebabnya para filsuf dan ahli ilmu
politik senantiasa menyuarakan agar percaturan politik harus selalu
bersaudara dengan etika dan moral. Politik yang terlalu mengagungkan
dan menempatkan kekuasaan sebagai segala-galanya; bukan saja
mengkhianati makna epistemologis politik (polis), tetapi lebih
daripada itu mengingkari peradaban dan kemanusiaan itu sendiri.
Penggambaran di atas boleh jadi berlebihan, namun setidaknya menjadi
inspirasi bagi kita untuk lebih arif memperlakukan politik. Sudah
saatnya politik, sebagai aset nasional -- sebagaimana ekonomi dikelola
lebih sungguh-sungguh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah
tak pantas lagi sumber daya politik diperlakukan sebagai ''tambang
emas'' segelintir orang yang dieksploitasi sesukanya.
Gregorius A. Rusmanda
[LINK]