From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id MAA21205 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Wed, 12 Feb 1997 12:17:51 -0500 (EST)
Subject: IN: KMP - Kesenjangan Ekonomi: Pengalaman Pahit Argentina ...
Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Wed Feb 12 08:51:07 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Thu, 13 Feb 1997 00:09:43 +1100 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
Message-Id: <1.5.4.16.19970212201953.24a721a4@ozemail.com.au>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN: KMP - Kesenjangan Ekonomi: Pengalaman Pahit Argentina ...
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Light Version 1.5.4 (16)
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk
INDONESIA-P
Kompas Online
Rabu, 12 Februari 1997
_________________________________________________________________
Kesenjangan Ekonomi
Pengalaman Pahit Argentina, Iran dan Pakistan
Oleh Sjaiful Bahri
INDONESIA sudah pasti berbeda dengan Argentina, Iran maupun Pakistan
baik latar belakang sosial, budaya dan banyak hal lainnya. Namun,
pengalaman pahit yang dialami ketiga bangsa tersebut amat berharga
untuk kita pelajari karena terjadi pada tahap pembangunan yang relatif
sama dengan tahap di mana Indonesia berada saat ini, yaitu tahap
transisi dari perekonomian berbasis pertanian ke arah industri. Tahap
ini memang merupakan tahap yang rawan gejolak sosial maupun politik
yang bisa mengganggu stabilitas yang amat diperlukan dalam proses
pembangunan.
Seperti ditulis oleh Gillis (1992) dalam Economics of Development,
Argentina telah mengalami pengalaman pahit pada tahun 1940-an,
Pakistan pada 1960-an dan Iran pada 1970-an, akibat distribusi hasil
pembangunan yang tidak merata. Perekonomian Argentina pada 1910-an dan
1920-an telah mengarah pada suatu negara industri modern. Bahkan
beberapa pengamat menilai Argentina lebih maju dibanding Kanada.
Namun, masalah urbanisasi sebagai dampak industrialisasi yang
terkonsentrasi di perkotaan telah menimbulkan pertentangan antara
kelas pekerja dengan pemerintah. Pertentangan ini dimanfaatkan oleh
Juan Peron untuk membangun kekuatan politik yang berhasil membawanya
ke puncak kekuasaan pada 1946. Sayangnya, kebijaksanaan-kebijaksanaan
yang dirancang pemerintahan Juan Peron untuk melestarikan
kekuasaannya, seperti belanja militer yang sangat besar, telah membuat
pertumbuhan ekonomi Argentina semakin menurun dan bahkan mempertajam
pertentangan kelas.
Pengalaman Iran memberi pelajaran serupa. Penerimaan yang berasal dari
minyak pada 1950-an dan 1960-an serta kenaikan harga minyak yang
berlipat ganda pada 1973 memungkinkan pembangunan industri yang cepat.
Namun, pengalaman pahit harus dialami oleh bangsa ini. Ketika hasil
minyak yang berlimpah ini digunakan untuk pembelian senjata,
pembangunan-pembangunan megaproyek yang padat modal dan merajalelanya
korupsi di kalangan elite Iran, sebagian besar masyarakat Iran merasa
ke-kayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir elite Iran yang
korup. Keadaan ini lambat-laun menimbulkan ketidakpuasan, dan berakhir
dengan kejatuhan Shah Iran dari ke-kuasaannya.
Pelajaran lain betapa rawannya tahap-tahap awal dari proses
industrialisasi dapat kita simak dari apa yang dialami oleh Pakistan.
Pada 1960-an Pakistan berada pada era industrialisasi yang pesat.
Sayangnya, sebagian besar pembangunan industri terkonsentrasi di
bagian barat negara itu. Penduduk di wilayah timur merasa wilayah
barat membangun atas beban penderitaan penduduk wilayah timur. Hal
inilah yang memicu terjadinya perang saudara, dan berakhir dengan
ter-pecahnya bangsa ini menjadi dua, dengan terbentuknya negara
Banglades.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman pahit ketiga bangsa
tersebut adalah bahwa kesenjangan ekonomi baik secara individual
maupun regional telah menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah
dengan susah payah mereka peroleh.
Apakah tanda-tanda itu telah terjadi di Indonesia? Jawabannya memang
memerlukan bukti-bukti yang memadai. Namun, beberapa informasi yang
akan diutarakan berikut patut kita waspadai.
***
TIDAK bisa kita pungkiri bahwa pembangunan ekonomi yang telah
dilakukan Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir telah mampu
meningkatkan perekonomian Indonesia secara mengesankan. Bahkan Bank
Dunia (1993) dalam The East Asian Miracle memasukkan In-donesia ke
dalam salah satu dari "The Eight High Performing Asian Economies"
bersama-sama dengan Jepang, "Empat Macan Asia": Hongkong, Korea
Selatan, Singapura dan Taiwan, serta Malaysia dan Thailand.
Dikatakannya pula, bahwa secara mengesankan pembangunan ekonomi yang
dilakukan Orde Baru telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan absolut
dari 58 persen penduduk pada tahun 1960 menjadi "hanya" 17 persen pada
tahun 1990.
Orang boleh-boleh saja mengatakan bahwa keberhasilan tersebut lebih
bersifat keberuntungan dengan mengaitkan kekayaan minyak dan gas bumi
yang dimiliki Indonesia. Kenaikan harga minyak pada tahun 1973 dan
1979 telah memberikan devisa yang berlimpah kepada Indonesia. Namun,
dengan membandingkan tingkat pertumbuhan riil dari GDP Indonesia yang
berkisar antara 4,5 persen sampai 6,6 persen dalam kurun waktu
1980-1988, dengan negara kaya minyak lainnya, Nigeria, yang mengalami
pertumbuhan GDP yang negatif dalam kurun waktu yang sama (Booth, 1992,
The Oil Boom and After: Indonesian Economic Policy and Performance in
the Suharto Era), kita boleh berbangga dengan mengatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi kita ditunjang oleh good planning daripada sekadar
good luck.
Yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa, pembangunan menyangkut
aspek yang lebih dari sekadar pertumbuhan. Memang benar bahwa,
pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang amat penting dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan, tapi, itu bukan merupakan tujuan akhir.
Pertumbuhan hanya merupakan sebagian kecil dari proses pembangunan
secara keseluruhan. Pencapaian pendapatan yang lebih merata merupakan
tujuan yang tidak kalah pentingnya. Seperti dikatakan Meier (1989)
dalam Leading Issues in Economic Development, pembangunan ekonomi
adalah suatu proses di mana pendapatan riil per kapita meningkat dalam
jangka waktu yang panjang yang dibarengi dengan menurunnya jumlah
penduduk di bawah garis kemiskinan absolut serta distribusi pendapatan
yang tidak menjadi lebih buruk.
Meskipun benar bahwa proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan
absolut telah menurun secara berarti, seperti telah disebut di atas
dari 58 persen (pada 1960) menjadi 17 persen (pada 1990), nilai
absolut 17 persen dari hampir 180 juta penduduk (angka tahun 1990),
bukan jumlah yang sedikit. Jumlah itu hampir dua kali lipat penduduk
Australia (lebih kurang 31 juta dibanding lebih kurang 17 juta).
Memang, menurunnya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan
menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan secara nasional, tapi
tidak dengan sen-di-ri-nya bisa diartikan distribusi pendapatan yang
lebih baik. Bisa saja pendapatan golongan miskin meningkat, tapi
pendapatan golongan kaya juga me-ningkat lebih cepat. Hal sede-mikian
itu akan mengarah ke-pada distribusi pendapatan yang lebih buruk.
Data dari laporan Bank Dunia (1994, Indonesia Sustaining
De-velopment), menunjukkan peningkatan pangsa sektor industri
menufaktur terhadap GDP tidak dibarengi (secara proporsional) oleh
meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor tersebut. Pangsa
sektor industri manufaktur meningkat dari 11.0 persen pada tahun 1981
menjadi 19.4 persen pada tahun 1990. Namun, pangsanya terhadap
penyerapan tenaga kerja hanya meningkat dari 8.5 persen menjadi 11.6
persen dalam kurun waktu yang sama.
Di pihak lain, pangsa sektor pertanian yang menurun dari 24.1 persen
pada 1980 menjadi 19.2 persen pada 1990 hanya dibarengi oleh penurunan
jumlah tenaga kerja yang tidak ber-arti (dari 54.7 persen pada 1980
menjadi 50.1 persen pada 1990). Bahkan, secara absolut jumlah orang
yang bekerja pada sektor pertanian meningkat dari 28.1 juta orang
menjadi 35.5 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan
dari sektor pertanian, yang merupakan mata pencaharian bagian terbesar
(50,1 persen) dari angkatan kerja kita, menurun secara relatif
dibanding sektor industri menufaktur yang hanya mencakup 11.6 persen
saja.
Indikasi lain ditemukan oleh Temenggung (1994, Pattern of Regional
Development in Indonesia). Menurutnya, pembangunan ekonomi di wilayah
luar pulau Jawa masih bertumpu pada sektor primer yang terdiri atas
sektor pertanian dan barang tambang. Kalaupun ada peningkatan,
pembangunan sektor industri di wilayah ini tidak menunjukkan
peningkatan secara berarti, dan itu pun hanya terbatas pada industri
pengolahan barang-barang primer. Ia berkesimpulan bahwa manfaat dari
proses transformasi struktural tidak secara merata dirasakan oleh
seluruh wilayah Indonesia. Hanya Jawa yang berhasil memperoleh
kesempatan meng-anekaragam-kan struktur per-ekonomiannya, bergerak ke
arah industri manufaktur yang padat tenaga kerja.
Dari informasi di atas tampaknya proses pelebaran kesenjangan ekonomi
telah terjadi di negara kita, baik secara individual maupun regional.
Seperti telah dikemukakan di atas, kita memang berbeda dengan
Argentina, Iran maupun Pakistan. Tapi, perilaku masyarakat kita yang
akhir-akhir ini mudah meledak, beringas dan kehilangan rasa kasih
sayang kepada sesama sehingga nyawa manusia sepertinya tidak ada
harganya, patut kita waspadai
***
DENGAN pertimbangan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada di
pedesaan dengan mata pencaharian utama bersumber dari sektor
pertanian, industri pedesaan berbasis pertanian yang menyebar
keseluruh wilayah dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya setempat
(spesifik lokasi) merupakan salah satu alternatif pembangunan industri
kita, di samping program-program yang sudah ada seperti program Inpres
Desa Tertinggal (IDT). Industri seperti itu akan sekaligus memecahkan
masalah kesempatan kerja dan kesenjangan ekonomi baik individual
maupun regional.
Melihat kondisi sumber daya tenaga kerja kita, selayaknya industri
yang dipilih adalah industri padat tenaga kerja paling tidak dalam
jangka pendek maupun menengah. Saya tidak bermaksud untuk
mempertentangkan hal ini dengan industri padat teknologi yang telah
digalakkan saat ini. Industri teknologi canggih kita perlukan dalam
menghadapi persaingan di dunia internasional yang semakin ketat.
Namun, seandainya suatu ketika kita dihadapkan pada suatu keputusan
yang bersifat mutually exclusive adalah bijaksana bila kita memberikan
prioritas yang lebih tinggi pada industri pedesaan yang melibatkan
rakyat banyak, yang juga bisa digunakan sebagai wahana peningkatan
keterampilan bangsa kita dalam memasuki era industri berteknologi
maju.
Mahal memang..., tapi bukankah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat juga tak ternilai harganya? Kita belum terlambat, meski
harus berpacu dengan waktu. Seandainya saja hal ini kita lakukan pada
saat kita menerima anugerah "boom minyak" dulu, keadaannya tentu akan
lain.
(* Sjaiful Bahri, bekerja pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
Pertanian di Bogor.)