From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.4/8.7.1) id SAA21950 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Tue, 14 Jan 1997 18:53:56 -0500 (EST)
Subject: IN: KMP - Kelapa Sawit, Sebuah Contoh Kerumitan
Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Tue Jan 14 18:45:40 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Wed, 15 Jan 1997 08:43:21 +1100 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
Message-Id: <199701142143.IAA17211@oznet02.ozemail.com.au>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN: KMP - Kelapa Sawit, Sebuah Contoh Kerumitan
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk
INDONESIA-P
http://www.kompas.com/9701/15/EKONOMI/kela.htm
Kompas Online
Rabu, 15 Januari 1997
_________________________________________________________________
Kelapa Sawit, Sebuah Contoh Kerumitan
Kompas/sp
____________________
KELAPA sawit bolehlah disebut sebagai salah satu tonggak sukses
Departemen Pertanian. Pada awal pemerintahan Orde Baru tiga puluh
tahun silam, Indonesia bukanlah apa-apa di bidang kelapa sawit. Meski
mempunyai perkebunan yang luas, Indonesia tidak termasuk produsen
kelapa sawit yang layak diperhitungkan, bahkan untuk kawasan sekecil
Asia Tenggara sekalipun. Indonesia justru lebih menonjol di sektor
minyak kelapa yang berasal dari kopra.
Tapi dengan pola pengembangan kelapa sawit yang lumayan baik,
Indonesia kemudian dikenal sebagai salah satu produsen crude palm oil
(CPO, minyak sawit mentah - Red) dan olein terkemuka. Untuk kelas
dunia, hanya Malaysia yang mampu berdiri di atas Indonesia. Thailand,
Filipina, Vietnam, Cina bukan apa-apa bagi Indonesia. Malaysia pun
mulai gentar, sebab lahan perkebunan sawit mereka sudah tandas.
Malaysia kesulitan memompa produksi. Sedang Indonesia yang wilayahnya
begitu luas, masih mempunyai kemungkinan mengembangkan perkebunan
kelapa sawit secara lebih hebat lagi. Awalnya, Indonesia diproyeksikan
mampu menjadi produsen CPO dan olein terbesar di dunia tahun 2010.
Tapi dengan perkembangan ekstra cepat, Indonesia diperkirakan menjadi
nomor satu di bidang kelapa sawit tahun 2005. Perkiraan ini kemudian
direvisi tahun ini, sehingga Indonesia diproyeksikan menjadi produsen
kelapa sawit nomor satu tahun 2003.
Areal kelapa sawit Indonesia memang melonjak cepat. Tahun 1968,
arealnya masih 120.000 hektar. Tapi tahun 1995, sudah menjadi
2.025.000 hektar, naik 17 kali lipat dalam kurun waktu 27 tahun.
Produksi minyak sawit pada tahun 1968 sebesar 181.000 ton. Tahun 1995
mencapai 4.479.000 ton atau terdapat kenaikan 25 kali lipat. Sedang
inti sawit pada tahun 1968 sebesar 35.000 ton meningkat menjadi
942.000 ton atau naik sebesar 27 kali lipat pada tahun 1995. Ekspor
minyak sawit pun melonjak cukup tinggi. Tahun 1968 ekspor minyak sawit
hanya 19,5 juta dollar AS. Lalu melonjak tinggi menjadi 93,7 juta
dollar AS (1995).
Pertumbuhan areal kelapa sawit hanya kalah dari pertumbuhan kakao.
Areal kakao meningkat hampir 46 kali, yaitu 13.000 hektar tahun 1968
menjadi 600.000 hektar pada tahun 1995. Produksi kakao pada tahun 1968
baru mencapai 1.100 ton. Tapi tahun 1995 telah mencapai 274.000 ton
yang berarti naik 249 kali lipat.
Lebih dari itu, menurut catatan pers, Indonesia pun termasuk pengelola
perkebunan kelapa sawit yang paling efisien di dunia. Negeri agraris
ini mampu menekan inefisiensi di bidang pengelolaan perkebunan kelapa
sawit sehingga meraih profit optimal. Persoalan inilah yang kerap
digembar-gemborkan bahwa Indonesia mencatat sukses besar.
***
AKAN tetapi cerita sukses tersebut, hanya sekadar cerita sukses
pemilik perkebunan kelapa sawit, baik milik swasta nasional maupun
milik badan usaha milik negara (BUMN). Para buruh, yang justru menjadi
tulang punggung efisiensi perkebunan kelapa sawit, tidak mendapat
jatah sukses tersebut. Para buruh ini tetap hidup jauh di bawah
kebutuhan fisik minimum.
Para buruh ini memang memperoleh bayaran sesuai upah minimum regional
(UMR). Artinya, jika rata-rata UMR Rp 5.200 per hari, maka buruh
tersebut hanya mengantongi Rp 135.200 per 26 hari kerja. Setahun, si
buruh hanya mengantongi Rp 1.622.400. Dan bila si buruh bekerja 30
hari penuh, ia hanya memperoleh Rp 156.000 atau Rp 1.872.000 per
tahun. Alangkah kecilnya.
Sejumlah BUMN (PTP Nusantara) mengklaim bahwa mereka memperlakukan
para buruh cukup baik. Sebab mereka juga memberi uang/tunjangan
kesejahteraan. Tapi, menurut catatan pers, kalau pun uang atau
tunjangan kesejahteraan itu diberikan, maka seorang buruh perkebunan
kelapa sawit hanya mengantungi Rp 6.000 per hari. Jika ia bekerja
nonstop, membanting tulang 30 hari penuh, maka upahnya per bulan hanya
Rp 180.000 per bulan atau Rp 2.160.000 per tahun. Angka ini masih
sangat 'mengerikan'.
Mengapa? Mari kita berhitung. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS),
pendapatan per kapita Indonesia kini sudah 1.200 dollar AS (ekivalen
Rp 2.796.000). Sehingga pendapatan para buruh perkebunan kelapa sawit
ternyata masih sangat jauh di bawah pendapatan per kapita penduduk
Indonesia.
Padahal, pendapatan per kapita Indonesia tersebut, termasuk masih
sangat rendah. Di kalangan negara-negara anggota APEC, Indonesia hanya
unggul atas RRC, yang berada di strata paling bawah. Di ASEAN,
Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam dan kini Filipina. Tapi,
pendapatan per kapita Indonesia jauh di bawah Singapura (terkaya
keempat di dunia), Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam.
Ini berarti, subsektor perkebunan kelapa sawit yang digembar-gemborkan
paling efisien itu ternyata menjadi memberi kontribusi besar bagi
rendahnya pendapatan per kapita Indonesia.
***
MASALAH pokoknya adalah, apabila laba kebun kelapa sawit memang amat
kecil, kita mungkin bisa memaklumi mengapa upah buruh kelapa sawit
cukup rendah. Tapi kenyataannya, laba kebun kelapa sawit luar biasa
besarnya. Jika tidak amat besar, para konglomerat tidak akan
berlomba-lomba masuk ke bidang ini, bahkan sampai berani melakukan
konversi atas lahan sawah dan kebun cengkeh. Jika untung tidak amat
besar, Deptan tidak akan banyak bercerita tentang kisah sukses kebun
kelapa sawit.
Malaysia, rival besar Indonesia di bidang kelapa sawit, ternyata jauh
lebih manusiawi. Malaysia memberi upah buruh perkebunan sawit Rp
17.000 sampai Rp 23.000 per hari. Para tenaga kerja Indonesia (TKI)
berlomba-lomba ke Malaysia, di antaranya untuk bekerja di
perkebunan-perkebunan sawit. Begitu bernafsunya bekerja dengan upah
lumayan besar menyebabkan para TKI ini kerap melupakan prosedur
keimigrasian dan tenaga kerja Malaysia. Mereka masuk tanpa selembar
surat pun, sehingga menjadi pendatang haram. Jika dirazia, mereka
ditindak dan malah dipulangkan. Seperti terjadi pekan lalu ribuan TKI
dipulangkan karena tidak memiliki dokumen sah.
Terlepas dari masalah tersebut, Malaysia bisalah dipuji karena memberi
upah yang pantas bagi para buruh perkebunan. Pertanyaannya, mengapa
Indonesia, yang mengusahakan lahan perkebunan yang sama dengan
Malaysia, mengelola tanaman/ bibit yang sama, mengurus kelapa sawit
dengan rentang waktu sama dengan Malaysia, kok hanya membayar upah
5.000-an rupiah kepada buruhnya, sementara Malaysia Rp 17.000 sampai
Rp 23.000? Mengapa terdapat selisih yang demikian besar?
Rasanya aneh jika Indonesia membanggakan kehebatannya di bidang
perkebunan kelapa sawit, tetapi ternyata kebanggaan tersebut hanyalah
kebanggaan semu. Para buruh dibayar dengan amat murah. Ibaratnya, para
buruh bekerja lintang pukang untuk menebalkan laci pengusaha dan
mengharumkan nama bangsa ini. Para buruh itu seperti kayu bakar,
memberi penerangan dan penyelamatan kepada yang disinari, tetapi ia
sendiri pada akhirnya padam, dan habis.
Jika 'pemerasan' tenaga buruh perkebunan ini hanya dilakukan oleh
perkebunan milik swasta nasional atau bahkan penanaman modal asing,
masih sedikit bisa dipahami, sebab tipikal pengusaha memang maunya
untung saja. Tetapi kalau hal itu dilakukan oleh badan usaha milik
negara, sungguh agak sulit dipahami. Sebab BUMN, di samping berfungsi
sebagai mesin penghasil uang, juga sekaligus menjadi agen pembangunan.
Penyelenggara negara ini agaknya mesti melakukan refleksi lagi apakah
sudah memenuhi komitmen sosial memperbaiki nasib para buruh? Atau
hanya sekadar melontarkan slogan yang tak ada kenyataannya? (as)