From: INDONESIA-L <merdeka@clark.net>
Received: (from merdeka@localhost) by clark.net (8.8.4/8.7.1) id LAA04164 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Wed, 25 Dec 1996 11:36:08 -0500 (EST)
Subject: IN: FORUM - Pemilu Model Indonesia ...
Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.org Tue Dec 24 19:12:31 1996
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Date: Mon, 23 Dec 1996 21:05:09 -0500 (EST)
From: indonesia-l@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199612240205.VAA19271@explorer2.clark.net>
Subject: IN: FORUM - Pemilu Model Indonesia ...
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL24alpha3]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk
INDONESIA-L
http://www.forum.co.id/forum/redaksi/961230/30nasi.html
NASIONAL
Pemilu Model Indonesia: Sistem Proporsional Plus
LIPI menyerahkan hasil kajian tentang sistem pemilu kepada Presiden. Namun,
usul perbaikan tidak bisa dilaksanakan untuk Pemilu 1997.
----------------------------------------------------------------------------
Teka-teki sistem pemilu mana yang paling cocok untuk diterap kan di
Indonesia sementara terjawab sudah. Setidaknya, menurut Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ketua LIPI, Dr. Soef jan Tsauri, telah
menyerahkan hasil penelitian tim pemilu LIPI minggu kedua bulan ini kepada
Presiden Soeharto. Tim pengkajian LIPI itu sendiri diketuai oleh Dr. Mochtar
Pabottingi,
Menurut Soefjan, hasil penelitian itu tetap mempertahankan sistem
proporsional. Cuma, sistem itu dimodifikasi dengan segi positifnya sistem
distrik. Maka, istilahnya pun "Sistem Propor sional Plus".
Memang, sistem proporsional yang selama ini diterapkan mengan dung
beberapa kelemahan mendasar. Misalnya, dengan sistem propor sional, seorang
anggota DPR tidak harus dikenal rakyat. Dalam sistem ini, anggota DPR tidak
langsung dipilih rakyat melainkan ditunjuk partainya. Akibatnya, wakil
rakyat dihantui momok re call. Namun, di balik kelemahan itu, sistem
tersebut masih men gandung nilai lebih. Sisi positifnya, partai kecil pun
bisa kebagian kursi.
Sebaliknya, dalam sistem distrik, anggota DPR bisa saja tak
menggubris pimpinan partainya tanpa harus khawatir dicopot dari badan
legislatif. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan: partai-partai kecil
yang perolehan suaranya sedikit tak bakal mendapat kursi di DPR.
Nah, untuk menjawab dilema itu, beberapa tahun lalu Presiden lantas
meminta ketua LIPI meneliti sistem pemilu yang cocok dan jumlah anggota
FABRI di DPR. Namun, rupanya pengumuman hasil kerja tim di LIPI lambat.
Paling tidak, bila dibandingkan dengan Seskoad (Sekolah Staf Komando TNI
Angkatan Darat). Hasil kajian lembaga Angkatan Darat itu sudah diumumkan.
Kesimpulannya: mengu sulkan agar sistem proporsional tetap dipertahankan.
Namun, menurut Koordinator Penelitian tentang Pemilu LIPI, Dr.
Syamsudin Haris, sebetulnya penelitian LIPI sudah selesai sejak Desember
1995. Hasilnya pun sudah dipresentasikan di depan Men teri Sekretris Negara
Moerdiono awal tahun ini. Kala itu, tim LIPI dijadwalkan akan menyampaikan
hasil temuannya di depan Kepala Negara dan anggota kabinet yang terlibat
langsung dengan pemilu.
Ada beberapa pokok isi penelitian ini. Pertama, perbaikan sistem
pemilu dilakukan bertahap dari pemilu 1997, 2002, dan 2007. Untuk tahap
pemilu 1997, LIPI memberikan tak kurang dari 25 rekomendasi. Sebagian
bersifat teknis, meski menyangkut persoalan substantif. Misalnya, setiap
caleg harus dikenal dan mengenal pemilih di daerah tempat pemilihan.
Rekomendasi yang diberikan LIPI adalah dengan surat keterangan
domisili. Dengan cara itu, praktek seperti yang dilakukan Golkar sekarang
(60 persen calon caleg berdomisili di Jakarta) tidak terjadi lagi.
Untuk memasyarakatkan nama caleg, LIPI merekomendasikan agar daftar
itu sudah diumumkan kepada masyarakat saat organisasi peserta pemilu (OPP)
mengadakan pertemuan tingkat daerah. Ini untuk lebih memperkenalkan calon
kepada pemilih.
Selain itu, diwajibkan ada saksi dalam pemungutan suara. Bila saksi
kurang, seyogianya perhitungan suara dianggap tidak sah. Hal seperti itu
selama ini belum dijalankan. LIPI juga menyaran kan kepada pemerintah agar
hari pelaksanaan pemilu dilakukan pada hari libur.
Syamsudin tampak kecewa karena hasil kajiannya baru sampai ke
Presiden setelah tahapan pemilu 1997 sudah memasuki tahap keenam. "Secara
otomatis, rekomendasi yang kami buat tidak bisa dilaksa nakan," katanya.
Meski begitu, ia masih berharap agar dalam pemilu 2002 usulnya itu bisa
dijalankan.
Sofjan pun agaknya tak berharap banyak dari hasil kajian stafnya. Itu
terlihat dari pernyataan seusai diterima Kepala Negara di Jalan Cendana.
"Tergantung kepada pemerintah, apa hasil itu akan digunakan atau sementara
ditangguhkan dulu. Itu pemerin tah yang menentukan," ujar Sofjan.
Reaksi OPP terhadap kesimpulan tim LIPI berbeda-beda. Ketua PPP Ny.
Aisyah Aminy menyambut dingin hasil kajian LIPI itu. "Sistem proporsional
lebih bagus," katanya. Alasannya, sistem itu memadai untuk partai sebesar
PPP. Sebaliknya, Sekjen PDI versi Soerjadi, Buttu Hutapea, setuju dengan
sistem baru yang diusulkan LIPI. Tapi, "Tentu untuk Pemilu 2002," katanya.
Indra Bambang Utoyo, salah seorang ketua Departemen Golkar, juga
memandang sistem distrik yang terbaik. Tapi, kalau sistem distrik
dilaksanakan, dia melihat bahwa Golkar akan menang 100 persen. "Kan tidak
enak," katanya.
Itulah sebabnya, baginya, belum saatnya sistem ini diterapkan. Lantas
kapan? "Nanti, ada saatnya," katanya, tak mau menyebut waktu yang tepat.
Menteri Dalam Negeri Yogie S.M., selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum, tak
mau menjawab masalah ini ketika dicegat Fahmi Imanullah dari FORUM.
Pracoyo Wiryoutomo dan Yusi Pareanom