From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.org Mon Oct 14 00:28:44 1996
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Date: Sun, 13 Oct 1996 20:46:30 -0400 (EDT)
From: indonesia-l@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199610140046.UAA27919@access3.digex.net>
Subject: IN: RPK - Ada Udang Dibalik Nobel
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL25]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk
INDONESIA-L
X-within-URL: http://www.republika.co.id/9610/14/14BELO.07.html
Republika Online [LINK]
[ISMAP]
Senin, 14 Oktober 1996
Ada Udang Dibalik Nobel
Kota Dili, Timor Timur beberapa pekan belakangan ini tengah bersolek.
Ruas jalan antara Bandara Komoro menuju kota diperlebar dan aspalnya
kembali dipoles. Di halaman kantor gubernuran yang menghadap ke laut
dibangun sebuah rumah adat Timtim.
Warga Timtim memang tengah bersiap menerima tamu agung. Direncanakan
pertengahan bulan ini Presiden Soeharto akan berkunjung ke propinsi
termuda itu setelah 20 tahun berintegrasi. Sejumlah proyek pembangunan
senilai Rp 90 miliar akan diresmikan oleh kepala negara di bumi Loro
Sae itu. Proyek itu antara lain jalan negara sepanjang 328 km dari
Motain menuju Lospalos, 25 buah jembatan dan jalan sepanjang 1.825
meter.
Salah satu di antaranya adalah patung Kristus Raja yang bertengger di
sebuah bukit di Tanjung Fatumaca, delapan kilometer sebelah timur
Dili. Patung yang kabarnya kedua terbesar setelah patung serupa di
Brazil itu, merupakan proyek pembangunan swadaya masyarakat dan
pemerintah yang kabarnya menelan biaya sebesar Rp 4 miliar lebih.
Selain itu yang cukup penting juga, Pak Harto akan mendapat gelar
sebagai 'Bapak Integrasi'. Gelar yang diberikan atas jasa-jasanya
dalam proses integrasi dan juga pembangunan di Timtim tersebut telah
disetujui dalam sebuah Sidang Paripurna DPRD, Kamis pekan lalu.
Disamping itu jalan antara bandara Komoro ke kota Dili juga akan
berubah nama menjadi Jalan Ibu Tien Soeharto.
Semua kegiatan tadi menunjukkan betapa wilayah yang sering diguncang
berbagai kerusuhan tersebut, merupakan bagian integral yang tak
terpisah dari wilayah RI lainnya. Begitu besarnya perhatian pemerintah
pusat, bahkan seperti kata Gubernur Abilio Soares, sering sampai
melupakan wilayah lain.
Di tengah suasana hangat seperti itulah berita yang cukup mengejutkan
tersebut muncul. Komite pemberian hadiah Nobel mengumumkan Uskup Belo
dan Ramos Horta yang dikenal gigih menentang integrasi memenangkan
hadiah Nobel Perdamaian. Sebuah hadiah yang selama ini dianggap
prestius dan diberikan kepada beberapa tokoh dunia yang menyumbangkan
proses perdamaian diberbagai belahan dunia.
Sudah bisa diduga, jika pemberian hadiah tersebut menimbulkan berbagai
reaksi. Hampir semua, baik pejabat pemerintah, tokoh Timtim maupun
para pengamat politik menganggap pemberian penghargaan tersebut tidak
tepat dan sarat mengandung pertimbangan politis.
Mensesneg Moerdiono, meskipun dalam kapasitas pribadi, adalah pejabat
yang pertamakali menyuarakan keheranannya. Kendati begitu menurutnya
masalah tersebut tak akan membatalkan rencana kunjungan presiden
kesana.
Yang menarik hampir semua komentar menyatakan ketidaksetujuannya bila
seorang petualang politik seperti Horta mendapat penghargaan tersebut.
"Saya sungguh pertanyakan apa kriteria yang dipakai oleh komite hadiah
Nobel kali ini," kata Alatas.
Alatas menduga dan itu agaknya sangat beralasan, pemberian hadiah
tersebut lebih menggunakan kriteria politis ketimbang kriteria
sumbangan perdamaian. Apalagi seperti dikatakan oleh ketua panitia
pemberian hadiah, bahwa hadiah kali ini merupakan Political Prize.
Tak heran bila kemudian Alatas menyayangkan komite pemberian hadiah
Nobel yang telah bersikap partisan. Gubernur Timtim Abilio Soares
menduga Portugal lah yang berada dibalik rekayasa semacam itu. "Ramos
Horta tak pantas menerima penghargaan semacam itu," katanya.
Menurut Soares, Horta adalah tokoh yang terlibat dalam menciptakan
perang saudara di Timtim. Ia dan partainya Fretilin juga bertanggung
jawab atas pembunuhan, pemukulan dan juga penahanan terhadap rakyat
Timtim.
Meski tak menunjuk langsung siapa yang bertanggung jawab, pengamat
politik Dr Bachtiar Effendy, setuju adanya semacam rekayasa dari
beberapa negara maju untuk menekan negara berkembang termasuk
Indonesia.
Walau tak akan berpengaruh langsung dan berjangka panjang, menurut
Bachtiar, pemberian hadiah Nobel itu untuk sesaat dapat mengganggu
proses integrasi yang sedang berjalan. "Setidak-tidaknya isu Timor
Timur akan kembali mendapat perhatian dunia," katanya.
Agak berbeda dengan beberapa kalangan yang menilai penghargaan
tersebut tak pantas bagi Horta, sikap yang berbeda ketika mereka
mengomentari soal Belo. Anggota Komnas HAM Clementino Do Reis Amaral
menganggap Belo cukup pantas menerimanya, demikian pula halnya dengan
anggota DPR Salvador Simenes Soares.
Yang sedikit agak berbeda adalah Dubes keliling Lopes da Crus. Dia tak
secara tegas menyatakan persetujuannya, tapi ia menyatakan dapat
menerima dan tidak keberatan. Soal layak atau tidak, dia tak mau
berkomentar, karena soal itu adalah urusan panita pemberian hadiah.
Demikian pula halnya dengan Gubernur Timtim Abilio Soares. Secara
diplomatis ia menyatakan, bila dasar pertimbangannya menyangkut
masalah HAM, ia sependapat. Tapi kalau pertimbangannya politis tentu
saja tidak tepat.
Berbeda dengan para pejabat dan tokoh lain yang terkesan hati-hati
dalam menanggapi soal Belo, Ketua DPRD Timtim Antonio Frietas Parada
secara tegas menilai penghargaan itu juga tak pantas buat Belo. Parada
mengaku tak melihat satu kegiatan yang menonjol dari Belo sehingga ia
pantas menerima hadiah tersebut. Ia mengakui bahwa sebagai Uskup, Belo
cukup dihormati. Kendati begitu menurutnya tidak semua yang diperbuat
oleh Belo baik.
Meskipun tak merinci lebih jauh pernyataan Parada tersebut agaknya
seperti mengingatkan kembali akan posisi Belo yang beberapa waktu lalu
oleh sebagian kalangan dianggap tak begitu mendukung proses integrasi.
Meskipun kecurigaan tersebut sudah dibantah, tapi toh tak dapat begitu
saja menghapus kesan minor tadi.
Apalagi kemudian pada paruh akhir tahun lalu, Timtim diguncang
berbagai kerusuhan rasial yang cukup menggegerkan. Sejumlah pendatang
diusir dari wilayah tersebut dan sejumlah tempat ibadah umat Islam dan
Protestan dirusak oleh massa. Belo oleh sejumlah kalangan dinilai tak
cukup membantu meredam gejolak tersebut.
Apalagi pasca peristiwa tersebut, Belo sempat mengeluarkan sebuah
pernyataan yang cukup menggegerkan. Dalam wawancaranya dengan majalah
mingguan Gatra, Belo menyebut keinginannya menjadikan Timtim sebagai
Daerah Khusus Katolik. Wawancara tersebut mendapat reaksi yang cukup
luas. Umumnya mereka menyayangkan pernyataan Belo yang dianggap tak
begitu memahami konstitusi dan kehidupan bernegara di Indonesia.
Gara-gara hal itu Belo bahkan sempat dimintai keterangan oleh aparat
militer.
Namun melalui Vikaris Jenderal Keuskupan, Mgr Jose Antonio da Costa,
membantah bila Belo menginginkan wilayah khusus katolik. Yang
dimaksudkan daerah khusus oleh, kata da Costa , adalah "masyarakat
khusus di mana pemeluk Katolik predominan, di mana jug a ada orang
yang beragama Protestan dan Islam. Akan tetapi perhatian khusus harus
diberikan kepada identitas religius, historis dan kultural rakyat
Timor Timur."
Pihak Belo menyebut bahwa wartawan majalah tersebut salah kutip.
Sejumlah tokoh Katolik termasuk Frans Seda juga meragukan jika Belo
pernah mengucapkan kalimat tersebut. Namun setelah mendengar rekaman
asli hasil wawancara, mereka berubah sikap dan menyatakan pandangan
Belo salah.
Dengan berbagai latar belakang persoalan di atas, maka wajarlah jika
Indonesia mencurigai ada 'sesuatu' dibalik pemberian hadiah tadi.
Kendati hal tersebut tak akan berpengaruh besar, tapi sedikitnya
banyak dapat mengganggu ketenangan warga Timtim.  wot/bur