From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id KAA13996 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Tue, 17 Sep 1996 10:26:45 -0400 (EDT)
Subject: IN/POL: PR - Aparat Masih Terjebak Sistem Kurang Terbuka
Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Tue Sep 17 03:53:02 1996
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Date: Tue, 17 Sep 1996 03:11:50 -0400 (EDT)
From: indonesia-p@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199609170711.DAA09366@access1.digex.net>
Subject: IN/POL: PR - Aparat Masih Terjebak Sistem Kurang Terbuka
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL25]
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk
INDONESIA-P
X-within-URL: http://www.indo-homepage.com/pr/02170909.htm
____________________________
Selasa, 17 September 1996
_______________________________________________________________
Pangdam: Banyak Masalah Tak Selesai Tuntas
Aparat Masih Terjebak Sistem Kurang Terbuka
BANDUNG, (PR).-
Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Tayo Tarmadi mengatakan, dalam
menangani suatu permasalahan di masyarakat, aparat kadangkala masih
terjebak pada sistem koordinasi serta kerja sama yang kurang terbuka.
Akibatnya, banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan hingga tuntas.
Untuk itulah, Pangdam mengingatkan, aparat di daerah hendaknya
berupaya menyamakan visi, persepsi serta interpretasi, guna
menumbuhkan sikap dan pemahaman akan pentingnya koordinasi serta
keterpaduan yang inovatif.
Hal itu dikemukakan Pangdam dalam amanat tertulis yang dibacakan
Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Sumardi, pada penutupan Penataran
Satu Atap di Rindam III/Siliwangi, Sabtu (15/9). Penataran yang telah
berlangsung sejak 9 September 1996 tersebut, diikuti 114 aparat dari
tingkat kecamatan. Masing-masing 39 Danramil, 40 Kapolsek, 31 camat
dan empat peserta dari dinas/instansi vertikal tingkat kecamatan.
Menurut Panglima, berbagai gejolak sosial yang timbul di masyarakat
memerlukan penyelesaian yang tuntas, melalui berbagai pendekatan.
Karena itu, kerja sama yang terpadu antaraparat yang secara langsung
berhadapan dengan masyarakat, menjadi prasyarat utama.
Sebab, keterpaduan dan koordinasi yang saling mengisi, memiliki arti
penting bagi optimalisasi sasaran. "Hal tersebut sekaligus pula untuk
mengakselerasikan penuntasan berbagai masalah pembangunan yang
dihadapi," katanya.
Kenyataan menunjukkan, sejauh ini masih terjadi hambatan dalam
melakukan koordinasi dan kerja sama antaraparat wilayah di daerah. Hal
itu disebabkan masih terkotak-kotaknya orientasi dan wawasan
masing-masing aparat. Sehingga mengakibatkan kurang terbukanya sikap
dan tidak terbiasa melakukan koordinasi.
Bertolak dari kenyataan tersebut, Panglima mengharapkan, agar aparat
di daerah membudayakan koordinasi dan kerja sama, menjadi hubungan
yang inovatif. Sementara untuk kerja sama yang telah terbina dengan
baik, hendaknya terus dipupuk dan ditingkatkan dalam suatu kerangka
dasar, yang benar-benar menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab.
Keberhasilan atau kegagalan dalam mentransformasikan program-program
pembangunan, banyak ditentukan oleh kemampuan dalam melakukan hubungan
komunikasi dan koordinasi. Baik antara aparat yang ada di daerah,
maupun dengan masyarakatnya.
Untuk itu, upaya meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dan
kerja sama, hendaknya menjadi suatu kebutuhan yang perlu terus-menerus
diupayakan. Sebab, beban tugas yang akan dihadapi di masa mendatang,
semakin menuntut adanya kapabilitas dan akseptabilitas tinggi.
"Apalagi kalau dihadapkan dengan perkembangan masyarakat yang semakin
kritis, maka mau tidak mau unsur muspika harus semakin mampu membaca
tanda-tanda zaman dengan cara meningkatkan kemampuan dalam
mengatisipasi aspirasi yang timbul di masyarakat," jelasnya.
Selain itu, aparat di daerah juga harus berusaha mencegah munculnya
oknum-oknum yang mencoba memecah belah pola tindak dan pola pikir
bersama. "Jauhi kecurigaan antar-sesama pimpinan wilayah, dan
fungsionalkan peran saudara sesuai dengan lingkup tugas. Tingkatkan
pengabdian saudara guna menegakkan keutuhan negara RI yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945," imbau Pangdam.***
_______________________________________________________________