IN/POL: JWP - Adi Sasono; Fenomena

From: apakabar@clark.net
Date: Sun Aug 25 1996 - 06:29:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id JAA03472 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Sun, 25 Aug 1996 09:29:36 -0400 (EDT)
Subject: IN/POL: JWP - Adi Sasono; Fenomena PRD dan Ekonomi Kerakyatan

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Sat Aug 24 22:57 EDT 1996
Date: Sun, 25 Aug 1996 01:50:14 GMT
From: apakabar@clark.net
Message-Id: <199608250150.BAA153158@smtp-gw01.ny.us.ibm.net>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN/POL: JWP - Adi Sasono; Fenomena PRD dan Ekonomi Kerakyatan
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Light Version 1.5.2
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Length: 5162

INDONESIA-P

http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/sunday/headline/depan-1.htm
Jawa Pos
25 Agustus 1996

   Adi Sasono; Fenomena PRD dan Ekonomi Kerakyatan
   ''LSM Lain Tak Perlu Ikut Tiarap''
     _________________________________________________________________
                                      
   Surabaya, JP.-
   Jika ada orang LSM yang mengkritik LSM, itulah Direktur Cides Adi
   Sasono. Tokoh yang kini menjadi Sekjen ICMI itu melihat gejala menarik
   akibat kerusuhan 27 Juli lalu. Apa itu? Menurut dia, kini banyak LSM
   (lembaga swadaya masyarakat) yang ''tiarap'', tak lagi memunculkan
   aktivitas normalnya.
   
   ''Padahal, peran LSM dalam pengembangan ekonomi di negara ini tetap
   diperlukan, terutama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan,'' katanya
   di Surabaya kemarin. Yang menarik, alumnus ITB ini juga menyinggung
   PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang disebut-sebut sebagai dalang
   kerusuhan 27 Juli itu. Menurut dia, PRD ini merupakan LSM yang
   berkembang menjadi kelompok penekan (pressure group). Sebab, yang
   mereka lakukan bukan lagi dalam kerangka sebagai LSM, tapi lebih
   sebagai kelompok penekan itu. Berikut petikan wawancara dengan aktivis
   LSM yang kini dikenal lebih dekat dengan kalangan birokrasi ini. Anda
   menyebut-nyebut peran LSM sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi
   kerakyatan. Bisa dijelaskan...?
   
   LSM adalah kelompok non-pemerintah yang bergerak dalam bidang yang
   sifatnya membantu masyarakat. Dalam perkembangannya, ada tiga generasi
   LSM. Pertama, generasi LSM yang disebut social charitative. Ini adalah
   LSM yang dalam aktivitasnya membantu masyarakat langsung bertindak
   ''memberikan ikan''. Dalam pemikiran LSM generasi ini, orang miskin
   yang butuh makan pada hari itu juga ya harus dibantu dengan diberi
   makanan. Bisa mati kalau orang miskin itu masih harus disuruh bekerja
   untuk memperoleh makanan. Generasi kedua adalah LSM yang tidak
   langsung memberikan ikan, tetapi lebih mengutamakan menyediakan kail.
   LSM ini lebih mengarah ke pengembangan swadaya masyarakat. Namun,
   masih belum juga menjawab tantangan. Misalnya, masyarakat diberi kail
   untuk mancing, tetapi ternyata sungainya tercemar. Di suruh mancing di
   laut, kalah sama pukat. Dari situlah, lalu lahir kelompok LSM generasi
   ketiga, yakni yang banyak berkembang saat ini.
   
   Bagaimana pola operasi LSM generasi ketiga itu? LSM generasi ketiga
   ini tidak sekadar membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya,
   tetapi juga membantu supaya tidak timbul masalah. Generasi LSM ini
   lebih mengarah ke advokasi kepentingan masyarakat terhadap berbagai
   kebijakan. Misalnya, advokasi terhadap warga yang tergusur karena
   perencanaan kota. Lalu, bagaimana kaitan peran LSM dengan pengembangan
   ekonomi kerakyatan? Bersama kelompok-kelompok lain, misalnya
   cendekiawan, LSM sangat diperlukan untuk memacu peran masyarakat dalam
   menggunakan teknologi untuk pengembangan perekonomiannya. Melalui
   aktivitas- aktivitasnya, yang mampu membangun ekonomi kerakyatan ya
   LSM-LSM itu. Sungguh sayang, kalau gara-gara peristiwa 27 Juli itu,
   kini LSM-LSM ikut-ikutan tiarap. Kalau boleh saya imbau, janganlah LSM
   ikut-ikut tiarap. Yang diuber-uber kini itu kan bukan mereka. Anda
   melihat latar belakangnya mengapa LSM harus ikut tiarap?
   
   Ya, salah satunya karena adanya dugaan PRD terlibat dalam kerusuhan
   itu. Mungkin, mereka khawatir ikut diduga terlibat. Padahal, PRD itu
   kan tidak lagi tepat disebut LSM. Melihat pola aktivitasnya, PRD lebih
   tepat disebut kelompok penekan (pressure group). Mereka tidak lagi
   berbicara teknis, tetapi unsur politisnya lebih besar. Sebenarnya,
   bagaimana Anda melihat pola aktivitas PRD itu? Mereka kan juga
   mengajukan tuntutan perbaikan ekonomi rakyat? Memang iya. Misalnya,
   soal tuntutan mereka untuk menaikkan upah pekerja hingga Rp 7.000.
   Kemudian, menurunkan harga. Tetapi, itulah saya katakan, PRD lebih
   berkembang sebagai kelompok penekan. Mereka tidak lagi mengutamakan
   teknis, tetapi politis.
   
   Soal upah Rp 7.000 misalnya, mereka tidak mempertimbangkan aspek
   teknis yang harus diperhitungkan jika upah dinaikkan. Mereka tidak
   memperhitungkan bahwa gara-gara menetapkan UMR baru yang menyebabkan
   inflasi 30 persen, Menaker sudah harus di-PTUN-kan oleh sejumlah
   pengusaha.
   
   Mereka lebih mengembangkan radikalisme, dengan mengajukan usul yang
   tidak ada dasarnya. Termasuk, pola mereka untuk menggunakan kaum
   pekerja sebagai alat perjuangannya. Mereka tidak berhitung bahwa di
   Indonesia, kaum pekerja adalah minoritas, sehingga konsep mereka jelas
   tidak bisa terwujud. Adakah dampak yang ditimbulkan aktivitas kelompok
   penekan itu terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan? Yang jelas,
   dampaknya adalah menghambat demokratisasi itu sendiri. Radikalisme
   yang mereka kembangkan telah menyebabkan terjadinya set back, termasuk
   dalam hal aktivitas LSM. Karena, LSM termasuk berperan dalam membangun
   ekonomi kerakyatan, bisa disebut aktivitas mereka juga berdampak
   menghambat pengembangan ekonomi kerakyatan. (pam/end)