IN/EKON: PMB: Sedan Bimantara Dilun

From: apakabar@clark.net
Date: Thu Jul 18 1996 - 00:12:00 EDT


Subject: IN/EKON: PMB: Sedan Bimantara Diluncurkan 23 Juli

INDONESIA-P

http://www.suarapembaruan.com/News/1996/07/170796/Headline/aryman/aryman.html
Suara Pembaruan Daily
17 Juli 1996
     _________________________________________________________________
   
SEDAN MURAH BIMANTARA DILUNCURKAN 23 JULI
DR ARYMAN: KANDUNGAN LOKAL PERLU DITAMBAH TARGET EKSPOR
   
   Jakarta, 17 Juli
   
   Kriteria kandungan lokal dalam industri otomotif sebetulnya sudah
   ketinggalan zaman, sebaiknya ditambah dengan kriteria target ekspor.
   Untuk mendukung target ekspor, kebijakan mobil nasional (mobnas) yang
   memperoleh bebas pajak impor hendaknya dibuka kepada siapa saja yang
   berminat, namun dengan target ekspor yang tegas.
   
   Hal itu dikemukakan Managing Director ECONIT Advisory Group Dr Ir Arif
   Aryman kepada kepada Pembaruan di Jakarta Rabu (17/7) pagi. ''Kalau
   perusahaan otomotif nasional disyaratkan dengan target ekspor, maka
   mereka akan masuk dalam persaingan internasional, bukan menjadi jago
   kandang seperti sekarang,'' kata Arif, lulusan S-3 Universitas Paris
   9.
   
   Sementara itu, PT Citramobil Nasional agen tunggal pemegang merek
   (ATPM) Hyundai mengumumkan, pihaknya sudah memastikan, tanggal 23
   Juli, akan meluncurkan sedan murah Bimantara Cakra dan Bimantara
   Nenggala walaupun tanpa fasilitas mobnas (mobil nasional).
   
   Dari Selandia Baru diberitakan, Jepang bertekad akan mengadukan
   program mobil nasional Indonesia ke World Trade Organization (WTO).
   Hal itu dilakukan Jepang karena program mobnas yang membebaskan pajak
   bagi PT Timor Putra Nasional, produsen mobnas, akan mengancam industri
   mobil Jepang yang selama ini menguasai 90 persen pangsa pasar
   Indonesia yang berpenduduk lebih dari 180 juta jiwa.
   
   Mengenai rencana Jepang mengadukan Indonesia ke WTO, Arif Aryman
   mengatakan, penyelesaian masalah di sana memakan waktu yang lama.
   ''Pengaduan ke WTO menurut saya hanya soal perdagangan. Yang paling
   penting adalah kebijakan dalam negeri, sejauh mana kita mau berjujur
   diri dan bersikap fair dengan mencegah perusahaan yang hanya jago
   kandang,'' katanya.
   
   Arif mengatakan, kebijakan mobnas dan kandungan lokal, sama sekali
   tidak mengubah struktur industri otomotif nasional. Kalau kini ada
   mobnas, hanya pergantian pihak yang dominan dalam penjualan mobil.
   Kalau dulu produsen Jepang, dengan adanya mobnas menjadi pihak lain.
   Sama sekali tak ada perubahan struktur.
   
   Oleh karena itu, kriteria kandungan lokal hendaknya ditambah dengan
   target ekspor. Jika produsen kita berhadapan langsung dengan produsen
   internasional di pasar global, maka mereka akan efisien. Kalau tidak,
   tidak mempunyai peluang dalam persaingan ketat.
   
   Artinya, mencetak perusahaan yang menjadi jago kandang untuk merebut
   pangsa pasar perusahaan yang sudah ada, mudah sekali, bisa terlaksana
   dengan mengeluarkan kebijakan tertentu. Masalahnya, bagaimana mencetak
   jagoan internasional, agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas.
   
   Mobil Bimantara
   
   Direktur PT CN, Poeng Lubis yang dihubungi Pembaruan Selasa (16/7) di
Jakarta mengatakan, setelah peluncuran itu, masyarakat
   konsumen sudah dapat membeli mobil Bimantara di ruang-ruang pamer
   milik PT CN. Namun ketika ditanya berapa harga jualnya, Poeng
   mengatakan belum bisa dipastikan.
   
   ''Lebih baik nanti saja diungkapkan saat peluncuran perdana. Yang
   jelas, sedan ini pasti jauh lebih murah dibanding sedan sekelasnya,''
   katanya. Kedua sedan bermerek nasional itu memiliki mesin berkapasitas
   1.500 cc dan 1.600 cc.
   
   Menurutnya, seluruh sedan tersebut didatangkan dari negara asal Korea
   Selatan dalam bentuk terurai (CKD - completely knocked down) dan
   dirakit pada perusahaan milik kelompok usaha Bimantara yang terletak
   di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat.
   
   Lahirnya mobil nasional di Indonesia hingga kini masih merupakan topik
   yang hangat sebab sejak pemerintah mengeluarkan Inpres No 2 Tahun 1996
   tentang pembangunan mobil nasional, secara bertubi-tubi mengalir
   reaksi baik dari dalam maupun luar negeri.
   
   Pasalnya, karena pemerintah hanya memberikan izin penggunaan fasilitas
   itu kepada satu perusahaan saja yakni PT Timor Putra Nasional (TPN),
   milik Hutomo Mandala Putra.
   
   Bambang Trihatmodjo, bos Grup Bimantara bersikeras untuk tetap dapat
   izin menggunakan fasilitas tersebut. Namun oleh Poeng Lubis dikatakan,
   tanpa fasilitas mobnas-pun pihaknya tetap akan meluncurkan mobil
   nasional kelas sedan dengan harga murah.
   
   Sementara Manajer Promosi dan Pemasaran PT CN, Lindarto mengatakan,
   sedan mewah dengan harga murah itu memiliki berbagai kelengkapan
   seperti misalnya mobil ini tidak menggunakan carbulator tetapi memakai
   injection.
   
   Namun disebut, penggunaan kandungan lokal masih relatif rendah ialah
   dari Bimantara Cakra masih 8-9 persen, sementara dari Bimantara
   Nenggala sudah mencapai 17,2 persen.
   
   Jepang Ke WTO
   
   Di Selandia Baru, masalah mobnas menjadi topik pembicaraan penting
   pejabat Republik Indonesia dan Jepang yang menghadiri pertemuan APEC
   (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Christchurch, Selandia Baru
   yang berakhir Selasa (16/7).
   
   Direktur Divisi Kendaraan Bermotor MITI (Kementerian Perindustrian dan
   Perdagangan Internasional) Jepang, Atushi Uhi kepada wartawan
   mengatakan, pembicaraan mengenai itu akan terus berlanjut, tetapi
   Jepang tidak mempunyai pilihan selain mengadukannya ke organisasi
   perdagangan dunia tersebut.
   
   ''Jepang terkejut ketika tiba-tiba Indonesia meluncurkan kebijakan
   mobnas tersebut. Kebijakan mobnas Indonesia adalah masalah besar,''
   katanya.
   
   Menurut Uhi, Jepang telah melakukan investasi dalam jumlah besar di
   industri otomotif Indonesia. Pada tahun 1985 ketika investor Eropa dan
   AS meninggalkan Indonesia, Jepang tetap melanjutkan investasinya.
   Pendapat umum yang ada di Jepang mengatakan ''kami akan ke WTO,''
   katanya.
   
   Ditambahkan, pemerintah Jepang sebenarnya enggan melakukan hal itu,
   tetapi karena mobil nasional tersebut telah dipamerkan, pesanan
   berlangsung terus, dan kiriman pertama akan datang pada akhir bulan
   ini, didorong untuk bertindak. ''Kami berharap dapat terus berdiskusi
   dengan Indonesia, tetapi kami tidak punya pilihan selain mengadu ke
   WTO,'' katanya.
   
   Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, Tunky Ariwibowo yang
   hadir pada kesempatan tersebut, menolak mengomentari pernyataan
   Meninves, Sanyoto Sastrowardoyo yang mempertahankan kebijaksanaan itu
   atas dasar kedaulatan nasional.
   
   (AFP/S-24/H-9/M-10)
   
   
     _________________________________________________________________
   
   The CyberNews was brought to You by the OnLine Staff
     _________________________________________________________________
   
   Last modified: 7/17/96