From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by clark.net (8.7.1/8.7.1) id TAA19052 for reg.indonesia@conf.igc.org; Tue, 26 Mar 1996 19:52:24 -0500 (EST)
Subject: IN: SI #5: Gejolak Buruh di Kota Santri
Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.apc.org Tue Mar 26 19:43 EST 1996
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Tue, 26 Mar 1996 18:54:38 -0500 (EST)
From: apakabar@clark.net
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199603262354.SAA06875@clark.net>
Subject: IN: SI #5: Gejolak Buruh di Kota Santri
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL24alpha3]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Length: 6592
INDONESIA-L
Suara INDEPENDEN No. 5/I/Oktober-Nopember 1995
NASIONAL
GEJOLAK BURUH DI KOTA SANTRI
Aksi ribuan buruh Jombang dikerasi aparat. Para pamong desa dan pemuda
mabuk menggelar demo tandingan. Para aktifis mahasiswa diuber-uber.
***********************************************************************
Jombang, kota kecil di Jawa Timur, ternyata tak cuma dikenal lantaran
sepak terjang KH Yusuf Hasyim (Pak Ud) yang suka "menggoyang"
kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid. Jombang juga mampu
membuat gonjang-ganjing politik Jawa Timur, bahkan nasional, akibat
intervensi aparat keamanan dalam konflik perburuhan di kota itu.
Persoalan sebenarnya sederhana saja. CV. Maska Perkasa (CVMP), sebuah
perusahaan sepatu bermerek Elyse yang mempekerjakan sekitar tiga ribu
buruh, dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.
Bayangkan, untuk 7 jam kerja per hari, buruh cuma dibayar Rp 3.000,00
-- itu pun sering telat -- tanpa ada uang makan dan transport.
Sementara UMR (Upah Minimum Regional) yang berlaku sesuai Kepmenaker
No 12/1995 adalah Rp 3.450,00. Berbagai upaya sudah dilakukan buruh
untuk memperbaiki kondisinya, tapi selal u gagal. "Sudah duapuluh kali
kami melakukan aksi," kata seorang buruh kepada Suara INDEPENDEN.
Sampai saat ini, sebagaimana diakui oleh Bupati Jombang Soewoto
Adiwibowo, pihak perusahaan yang berdiri pada 1974 ini menanggung
utang sebesar Rp 1 milyar, karena keterlambatan upah.
Tak cuma soal upah yang bikin resah. Dengan alasan merugi, sepanjang
bulan April lalu CV.MP mendadak meliburkan 600 buruh bagian lasting
dan sole yang kemudian disusul 1.000 buruh bagian jahit tanpa diberi
upah pokok dan uang tunggu. Ketidakpuasan buruh kian menumpuk.
Alih-alih memenuhi tuntutan buruh, bulan Agustus lalu, pimpinan CV.MP
malah memecat dua karyawannya, Bambang Sumantri dan Yoyok, yang selama
itu dikenal amat aktif memperjuangkan nasib kawan-kawannya. Tak pelak,
seluruh buruh CV.MP pun mogok t otal sebagai ungkapan solidaritas.
Menanggapi aksi buruhnya, Bing Hiantoro, Dirut CV.MP saat itu tampak
tak hirau. "Terserah apa maunya," ujarnya, dingin.
Tak mengherankan kalau tiba-tiba pertengahan Oktober lalu, buruh CV.MP
kembali bergolak. Mereka sudah terlalu lama merasa tertindas,
sementara pengaduan mereka ke instansi pemerintah maupun DPRD, sama
sekali tak membawa hasil. Anehnya aparat keamanan melibatkan diri ke
dalam persoalan yang tak ada kaitannya dengan "ancaman negara"
Bukankah mereka cuma menuntut hak-hak normatifnya yang tak dipenuhi
perusahaan? Bahkan, tak kurang Kakanwil Depnaker Jatim, Drs M Syaufi
Syamsudin sendiri tegas mendukung tuntut an buruh CVMP. "Unjuk rasa
buruh di Jombang itu saya dukung. Bukan saya berpihak pada buruh. Tapi
pada kenyataannya mereka dalam posisi benar, sebaliknya perusahaan
maunya ngibulin karyawan," kata Syaufi seperti dikutip Surya.
Kasus Jombang mencuat menjadi isu nasional akibat tudingan adanya
intervensi polisi dan tentara -- yang akhirnya berbuah kekerasan --
dalam konflik buruh CV.MP. Mereka, buruh CV.MP sebanyak 2.600 orang,
yang menggelar aksi di kantor Depnaker Jombang selama dua hari
berturut-turut, pada saat maghrib dibubarkan secara paksa oleh aparat
gabungan Polres Jombang, Yon 521/Kostrad Kediri, Korem 082 Citra Panca
Yudha Jaya Mojokerto dan Kodim 0814 Jombang. Buruh yang sempat
"menyandera" tiga pimpinan CVMP: Direktur Umum E Liem Khiat, Direktur
Produksi A Bun Chen dan Direktur Utama Bing Hiantoro, diusir dan
diangkut ke atas truk. Insiden kekerasan pun tak bisa dihindari.
"Tangan saya dipuntir. Saya diperlakukan seperti binatang," kata Rudy,
bukan nama sebenarnya, kepada Suara INDEPENDEN. Buruh miskin yang
tinggal berdua dengan ibunya ini mengaku tak bisa menggerakkan sebelah
tangannya selama beberapa hari akibat bengkak.
Tindakan aparat keamanan ini segera menyulut protes para aktivis
mahasiswa Jombang. Keesokan harinya, Rabu, 18 Oktober, sekitar 2.500
mahasiswa yang tergabung dalam Komite Solidaritas Untuk Buruh CV Maska
Perkasa (KSBM) pun mendatangi DPRD Jombang dan rumah dinas Bupati.
Aksi turun ke jalan mereka lakukan lagi pada Jum'at, 20 Oktober. Dalam
pernyataannya, KSBM menuntut Bupati Soewoto Adiwibowo, Kapolres Letkol
(Pol) Drs Surya Iskandar dan Dandim 0814 Letkol Inf Subiraharjo
mengundurkan diri.
Menurut KSBM, akibat tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan
dalam insiden yang mereka sebut sebagai "Maghrib Berdarah" itu,
duapuluh tujuh buruh mengalami luka-luka dan pingsan. Seorang di
antaranya, konon, bahkan mengalami keguguran. KSBM juga menuduh oknum
aparat keamanan telah melakukan pelecehan seksual dengan cara
menggerayangi, maaf, payudara buruh. Sayangnya, pengaduan KSBM tak
mendapat tanggapan semestinya dari DPRD. Bahkan FABRI pun menolak
memberikan pernyataan sikap. "Mereka tak tak puny a ketegasan," kata
Sumi, mahasiswa Undar, kepada Suara INDEPENDEN.
Aksi protes mahasiswa itu agaknya tak bisa diterima oleh pihak-pihak
yang terkena sasaran. Sebuah demonstrasi tandingan -- seperti yang
sudah-sudah -- digelar. Seperti biasanya, demonstrasi yang dimotori
para pamong desa itu berlangsung aman-aman saja. Memorandum memberikan
laporan cukup mengejutkan. Di tengah-tengah peserta demo -- beberapa
di antaranya dalam keadaan mabok sambil memegang botol Mansion House
-- tampak Kades Kepuhlosari Mufid Muhaimin, Kades Dapurkejambon Satar
dan beberapa aparat Pemda, s erta Ketua GP Ansor Jombang Muslich
Affandi dan sekretarisnya Muhdor. Belakangan, beberapa pimpinan anak
cabang GP Ansor telah menyampaikan surat mosi tidak percaya pada
kepemimpinan Muslich. Tentang demo tandingan itu sendiri, Sumi
berkomentar, "Itu teknik yang punya tendensi mengadu domba masyarakat
Jombang."
Aparat keamanan tampaknya cukup kerepotan dengan pemberitaan kasus
Jombang. Apalagi setelah kasus ini diadukan ke Komnas HAM Jakarta.
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Imam Utomo langsung membantah tuduhan
terjadinya insiden kekerasan. "Saya sudah memeriksa para pimpinan
aparat keamanan, juga Komandan Kodim dan Polres, tidak ada itu,"
katanya. Lebih jauh, ia malah merencanakan akan menuntut YLBHI yang
telah mengeluarkan surat pernyataan protes kepada Panglima ABRI dan
Kapolri. Polda Jatim juga tengah mencari lima aktivis mahasiswa yang
dianggap sebagai motor penggerak unjuk rasa. Mereka adalah Syamsunar,
Saiful Misbah, Idham Cholied, Aam Ch Amri dan Romli.
Persoalan tampaknya sudah bergeser terlalu jauh. Alih-alih
menyelesaikan masalah ruwet yang melanda buruh CV.MP dan insiden di
kantor Depnaker, para pejabat itu malah sibuk mencari kambing hitam.
Ini yang harus disayangkan.