From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
From: Embassy of Indonesia <indonsia@DGS.DGSYS.COM>
SUMBER : KANTOR BERITA ANTARA
HARI/TGL : RABU,6 MARET 1996
EDISI : SATU ( I )
====================================
Daftar Isi :
------------
NASIONAL
========
"KELOMPOK 6" DAN "KELOMPOK 8" SEPAKAT BENTUK FEDERASI PENYELAMAT
YLBHI
MENTERI AGAMA SERUMPUN SEPAKAT KEMBALI KE ISLAM MURNI
PEMBAGIAN MAKTAB BAGI JEMAAH HAJI DENGAN SISTEM QURAH
PRESIDEN: ABRI HARUS TINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP ASPIRASI RAKYAT
EKONOMI DAN KEUANGAN
====================
MEKANISME PASAR DI INDONESIA PERLU PEMURNIAN DARI BERBAGAI DISTORSI
NATIONAL NEWS
==============
ALATAS RULES OUT ANY CONDITION FOR HOSTAGE RELEASE
---000---
NASIONAL
========
"KELOMPOK 6" DAN "KELOMPOK 8" SEPAKAT BENTUK FEDERASI PENYELAMAT
YLBHI
Jakarta - Perpecahan di tubuh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) semakin nyata terjadi setelah "Kelompok enam"
dan "kelompok delapan" serta Mochtar Lubis, seorang anggota dewan
penyantun YLBHI sepakat membentuk Federasi Penyelamat YLBHI, di
Jakarta Selasa malam.
Mereka menilai proses pemilihan ketua dewan pengurus organi-
sasi itu yang akhirnya memilih Bambang Wijojanto tidak berjalan
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Beberapa pendukung Federasi Penyelamat YLBHI yang berkumpul
di rumah Mochtar Lubis itu juga menyatakan menolak hasil pemili-
han dan tidak akan bekerjasama dengan Ketua Dewan Pengurus yang
terpilih yaitu Bambang Widjojanto.
"Tanpa ketua dewan pengurus-pun seluruh aktifitas LBH di
pusat dan di daerah tetap jalan," kata Mulyana mewakili "kelompok
enam" dan pernyataan itu di"iya"kan oleh Tiga Direktur LBH Daerah
yaitu Lampung, Semarang, dan Yogyakarta yang hadir pada acara
itu.
Namun, Mulyana mengatakan, Federasi itu tidak berdiri terpi-
sah dari YLBHI atau mendirikan YLBHI tandingan.
"Kami hanya memperjuangkan prinsip-prinsip kejujuran dan
kelompok ini tidak bermaksud memisahkan diri dari YLBHI," tegasn-
ya.
Mulyana juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan
siapa yang menjadi ketua tapi yang disoalkan adalah mekanisme dan
prosedur pemilihannya.
Mendesak
Pada acara itu Muchtar Lubis dan HJ Princen mendesak agar
federasi yang terdiri dari "kelompok delapan" dan "kelompok enam"
itu segera menentukan siapa yang menjadi pemimpin di antara
mereka.
Namun, usulan itu ditolak Direktur LBH daerah yang hadir
dengan alasan belum berkonsultasi dengan rekan-rekan lainnya.
"Kami perlu juga mengadakan konsultasi dengan rekan-rekan di
daerah untuk melakukan langkah selanjutnya, namun kami tetap
mempunyai komitmen untuk membentuk federasi seusai 'Kesepakatan
Bandung' kemarin," kata Direktur LBH Lampung Dedy Mawardi.
Tak diketahui secara pasti kapan federasi itu akan menentukan
pemimpinnya dan kemungkinan federasi itu akan mengalami kesulitan
untuk berkumpul kembali karena masing-masing mempunyai "PR" yang
harus dikerjakan.
"Kami sangat sibuk karena banyak sidang yang mesti dihadiri
dan tidak bisa berlama-lama di Jakarta," kata Irwan Nasution
mewakili Direktur LBH Bandung.
Sedangkan, HJ Princen yang selain masuk "Kelompok 6" juga
anggota Dewan Penyantun YLBHI menyatakan bahwa adanya pelanggaran
anggaran dasar yang dilakukan pada saat suksesi YLBHI bisa menuju
pada disintegrasi YLBHI itu sendiri.
"Oleh karena itu perlu ada kelompok yang selalu menjaga
jangan sampai langkah YLBHI menyimpang dari AD/ART," katanya.
Bambang Terpilih
Sebelumnya di rumah Sekretaris Panitia Pemilihan Dewan Pen-
gurus YLBHI Tuti Herarti Roeseno, Bambang Widjojanto, yang saat
ini menjabat Direktur Operasional YLBHI terpilih menjadi Ketua
Dewan Pengurus YLBHI yang baru setelah perhitungan suara di
hadapan notaris Maria H. Soekardjo, ia meraih suara terbanyak.
Perhitungan suara yang dilakukan di rumah kediaman Ketua
Panitia Pemilihan Tuti Herarti Roeseno itu menunjukkan bahwa
Bambang mendapat tujuh suara, Sukardjo Adijojo lima suara, semen-
tara Luhut MP Pangaribuan dan Ny. Amartiwi Saleh masing-masing
satu suara.
Yang termasuk "kelompok enam" itu ialah Dir. Eksekutif YLBHI
Drs Mulyana W Kusumah, Dir. Komunikasi dan program Khusus YLBHI
Hendardi, Dir. Internal Rambun Tjajo SH, Dir. LBH Jakarta Luhut
MP Pangaribuan SH LLM, dan dua anggota Dewan Penyantun YLBHI
yaitu Ny. Amartiwi Saleh dan HJ Princen.
Sedangkan LBH Cabang di daerah yang masuk "Kelompok 8" yakni
LBH Cabang Jakarta, Bandung, Lampung, Yogyakarta, Semarang, Ujung
Pandang, Bali dan Manado.
Selain itu, Moctar Lubis yang juga anggota dewan penyantun
menyatakan tetap mendukung "Kelompok 6" dan menilai proses pemil-
ihan itu cacat hukum.
"Saya tak melihat Bambang sebagai figur pemimpin karena masih
hijau pengalaman," katanya.
==========
MENTERI AGAMA SERUMPUN SEPAKAT KEMBALI KE ISLAM MURNI
Jakarta - Empat menteri agama serumpun yang tergabung dalam
MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura)
saat menyimpulkan hasil pertemuan informalnya di Jakarta, Selasa
petang, sepakat kembali pada kemurnian dan reaktualisasi Islam.
Keempat menteri agama ini setuju melaksanakan pemurnian dan
reaktualisasi Islam melalui langkah-langkah tertentu guna menjaga
akidah Islamiyah, kemaslahatan pengamalan keagamaan dan keharmo-
nisan masyarakat baik intern umat beragama maupun antar umat
beragama, kata Menteri Agama Tarmizi Taher mewakili mitra kerjan-
ya ketiga menteri agama lainnya.
Keempat menteri agama itu bertemu dalam pertemuan tidak resmi
MABIMS VI sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Pulau
Langkawi, Malaysia (1994).
MABIMS yang dilaksanakan tiap tahun itu berhasil menelorkan
langkah-langkah yang dipandang sebagai cara untuk kembali kepada
Islam murni antara lain, mendirikan pusat pengkajian dan penye-
baran Alquran MABIMS di Brunei Darussalam, Yayasan Ekonomi Islam
MABIMS dan pesantren-pesantren MABIMS.
Pusat pengkajian dan penyebaran Alquran ini secara umum akan
menjalankan usaha-usaha menyelenggarakan kursus seni qiroat dan
ilmu Alquran, membuat kajian tentang Alquran, mengusahakan pener-
bitan dan penyebaran yang berhubungan dengan Alquran dan menye-
lenggarakan kursus, pelatihan, dan seminar-seminar mengenai
Alquran.
Selain itu keempat menteri agama juga sepakat untuk mening-
katkan kerjasama ulama melalui Majlis ZMuzakarah Ulama MABIMS
dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan umat Islam. Majlis
Muzakarah MABIMS ini juga bertujuan merumuskan kaedah-kaedah
dalam mewujudkan penyelarasan fatwa tentang kasus-kasus aktual
yang menyentuh masyarakat Islam di negara anggota MABIMS.
Keempat menteri yang tergabung dalam MABIMS juga sepakat
mendirikan Yayasan Ekonomi Islam yang terutama akan membantu
masyarakat Islam dalam meningkatkan taraf hidup mereka melalui
muamalat Islam.
Yayasan ini berfungsi sebagai forum tukar menukar pengalaman
dan informasi mengenai yayasan-yayasan Islam terutama yang sudah
maju yang terdapat di MABIMS baik yang berhubungan dengan kegia-
tan ekonomi maupun pembangunan masyarakat secara umum.
Menteri agama empat negara serumpun itu mengakhiri kegiatan
persidangan pada Selasa (5/3) dan selanjutnya perpisahan antar
anggota MABIMS itu dilaksanakan Rabu (6/3) di kediaman Menteri
Agama Tarmizi Taher, Widya Chandra, Jakarta Pusat.
==========
PEMBAGIAN MAKTAB BAGI JEMAAH HAJI DENGAN SISTEM QURAH
Jakarta - Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen
Agama Drs Ahmad Gozali di Asrama Haji, Pondok Gede, Jaktim,
Selasa malam, mengatakan, pembagian maktab (pemondokan) di Mekkah
bagi seluruh jemaah haji Indonesia dilakukan dengan sistem qurah
(undian), sementara pondokan selama di Madinah baru dibagikan
saat jemaah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.
Hal itu dilakukan mengingat adanya perbedaan sistem penyewaan
pemondokan di Mekkah dan Madinah. Di Mekkah dengan sistem penye-
waan selama satu musim dan di Madinah berdasarkan siklus pelaya-
nan delapan hari.
"Dengan adanya perbedaan itu, tahap awal sebagai uji coba dan
terobosabn baru, tahun ini baru dilakukan dalam bentuk penentuan
kloter di Mekkah," katanya dalam acara pembagian maktab bagi
jemaah haji Indonesia 1996.
Menurut Gozali dihadapan seluruh Kakanwil Depag di Tanah Air,
pola penentuan kloter pada maktab dengan sistem qurah (undian)
ini merupakan salah satu di antara kebijakan baru dalam penye-
lenggaraan urusan haji tahun 1996 yang berkaitan dengan upaya
meningkatkan pelayanan dalam pengaturan pemondokan jemaah di
Tanah Suci.
Secara teknis operasional, pemondokan selama di Mekkah dila-
kukan oleh maktab melalui Muassasah Haji Asia Tenggara dan group
pelayanan melalui muassasah Adillah di Madinah.
Penyusunan pola penentuan kloter pada maktab dengan sistem
undian ini didasarkan pada konfirmasi jumlah maktab dan standar
alokasi jumlah jemaah per maktab yang ditetapkan Kementrian Haji
Arab Saudi melalui muassasah dan disinkronkan dengan jumlah calon
jemaah atau jumlah kloter sesuai dengan jenis pesawat yang akan
digunakan.
Jumlah maktab untuk jemaah haji Indonesia tahun 1996 adalah
67 maktab dengan klasifikasi 65 maktab untuk jemaah ONH biasa dan
dua maktab untuk jemaah ONH Plus. Alokasi jumlah jemaah permaktab
antara 2.800-3.000 orang dan selisih antar maktab tidak melebihi
200 orang.
Jumlah kloter untuk jemaah haji tahun 1996 sebanyak 453
kloter terdiri dari 195 kloter (93.120 orang) dari Halim Perdana-
kusuma Jakarta, 35 kloter (16.800 orang) dari Polonia, Medan, 118
kloter (48.202 orang) dari Juanda, Surabaya, 66 kloter (23.430
orang) dari Hasanuddin, Ujungpandang dan 39 kloter (13.845 orang)
dari Sepinggan, Balikpapan.
Sementara PT Garuda Indonesia, perusahaan penerbangan yang
beroleh hak mengantarkan jemaah haji ke Tanah Suci telah menyiap-
kan 24 pesawat terdiri dari Boeing berkapasitas 480 orang, MD 11
dengan kapasitas 409 orang dan DC 10 (355 orang).
========
PRESIDEN: ABRI HARUS TINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP ASPIRASI
RAKYAT
Cilodong, Bogor - Presiden Soeharto mengingatkan seluruh
jajaran ABRI agar meningkatkan pemahaman dan pengertian yang
mendalam terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, guna
mengembangkan kreativitas yang ada.
"Hanya dengan bersikap demikian ABRI akan berhasil melaksana-
kan tugasnya dalam bidang pertahanan keamanan, dan sosial poli-
tik, khususnya dalam mengembangkan kreativitas, prakarsa dan
potensi tadi," kata Presiden dalam amanatnya yang dibacakan Kasad
Jenderal TNI R. Hartono pada upacara HUT Kostrad ke-35 di Colo-
dong, Bogor, Rabu.
Kepala Negara mengatakan, ABRI sebagai pendukung pembangunan
harus menciptakan kondisi dan peluang agar semangat masyarakat
dapat berkembang terus.
"Karena ABRI ikut serta dalam pembangunan bangsa maka keikut-
sertaan kita berlandaskan pada potensi, kreativitas dan prakarsa
masyarakat. Pelaksanaan strategi ini sekarang telah mulai berha-
sil," kata Presiden.
Sementara itu Kasad dalam sambutannya meminta jajaran satuan
TNI AD itu meningkatkan pemahaman tentang situasi dan kondisi
sosial politik yang berkembang, agar tidak terkecoh oleh permai-
nan politik yang dapat melunturkan kesetiaan kepada bangsa dan
negara.
"Perlu disadari bahwa setiap upaya pembinaan satuan prajurit
Kostrad harus memepertimbangkan pengaruh global dengan segala
dampaknya," ujar Hartono.
Untuk itu, kata Kasad, terus mantapkan upaya memperkuat
wawasan di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial politik,
budaya dan Hankam.
Jenderal berbintang empat itu juga mengingatkan bahwa selain
peningkatan profesionalisme keprajuritan di bidang Hankam harus
seiring dengan bidang Sospol.
"Sebagai pasukan tempur yang telah mencatatkan prestasinya
dengan tinta emas, Kostrad juga mampu melaksanakan operasi keama-
nan dalam negeri sehingga dapat semakin memantapkan kondisi
stabilitas keamanan yang merupakan prasyaratbagi pelaksanaan
pembangunan," katanya.
Usai upacara, acara dilanjutkan dengan berbagai atraksi
menarik seperti terjun payung oleh 75 personil, peragaan bela
diri prajurit, demonstrasi penghancuran musuh.
============
EKONOMI DAN KEUANGAN
====================
MEKANISME PASAR DI INDONESIA PERLU PEMURNIAN DARI BERBAGAI DIS-
TORSI
Jakarta - Ketua Umum Kadin Aburizal (Ical) Bakrie menilai
mekanisme pasar di Indonesia perlu diefektifkan dan dimurnikan
dari berbagai distorsi untuk mengantisipasi derasnya arus libera-
lisasi dalam perdagangan dan investasi.
Tidak efektifnya mekanisme pasar, menurut Ical pada halal
bihalal Kadin di Jakarta, Selasa, akan mengakibatkan iklim inves-
tasi kurang menarik dan dunia usaha sulit berbermain di arena
persaingan pasar internasional, bahkan di pasar domestik.
Karena itu, perlu diwujudkan satu mekanisme pasar yang sehat
dan kondusif dengan iklim usaha, proses seleksi dan transaksi
yang benar-benar dinamis, terbuka dan transparan serta jauh dari
praktek kolusi, diskriminatif dan monopolistik.
Di sini, tegas Ketua Umum Kadin, kepekaan pada dinamika
lingkungan eksternal dan internal harus sama kualitas dan inten-
sitasnya. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi rakyat juga harus
sama tegarnya dengan kesunguhan menghapuskan hambatan tarif dan
non tarif.
Menurut dia, berbagai distorsi yang diakibatkan kebijaksanaan
yang kurang menunjang seperti pungutan yang menyebabkan ekonomi
biaya tinggi harus dihilangkan.
Karena itu, Menaker Abdul Latief dalam kesempatan itu mengim-
bau kepada dunia usaha agar berani menghentikan pemberian pungli.
"Ini perlu karena pengusaha Indonesia terkenal rajin memberikan
pungli," katanya.
Untuk bisa memerangi berbagai pungutan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi tersebut, Menaker menyatakan perlunya satu
konsep, sistem dan tindakan yang berkesinammbungan.
Selain itu, kadin juga harus menyusun satu rencana strategis
mengenai tindakannya dalam menghadapi tidak saja pungutan, tetapi
juga bagaiman meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivi-
tasnya.
Sementara itu, Pemilik Gemala Group Sofyan Wanandi menyata-
kan, dibutuhkannya satu law enforcement untuk menindaklanjuti
keinginan Menaker agar pengusaha tidak lagi memberi pungli kepada
aparat.
Dengan adanya law enforcement ini, katanya, pengusaha akan
berani untuk menolak berbagai pungutan. Sekarang ini, tegas
Sofyan, mana berani pengusaha menolak berbagai pungutan kalau
penolakan itu akan mengakibatkan industrinya macet atau terham-
bat.
Menurut dia, pengawasan yang tidak jalan selama ini mengaki-
batkan munculnya berbagai pungutan.
Sofyan menegaskan, saat ini merupakan kesempatan untuk
menghapus berbagai pungutan karena presiden dan menteri telah
menunjukkan kemauannya untuk memerangi hal tersebut.
Dengan dihapusnya berbagai pungutan tersebut, ia juga menya-
takan optimismenya bahwa harga produk dalam negeri akan turun dan
dapat bersaing di pasar domestik dan internasional.
Selain itu, meningkatnya keuntungan pengusaha juga akan
berdampak pada meningkatnya kemampuan mereka untuk melakukan
investasi dan memperluas kesempatan bekerja, kata Sofyan.
========
NATIONAL NEWS
==============
ALATAS RULES OUT ANY CONDITION FOR HOSTAGE RELEASE
Jakarta - Indonesian Foreign Minister Ali Alatas here on
Wednesday ruled out any condition for the release of 12 hostages
in Irian Jaya, saying that the government's position on the issue
is clear and firm.
Prior to the limited cabinet session at the Bina Graha Presi-
dential Office, Alatas said the kidnapping of six Indonesians and
six foreigners by the Irian Jaya security disturbance group Free
Papua Movement (OPM) is something the whole world has condemned.
No international law justifies kidnapping, the minister said,
adding that the government has been quite flexible in dealing
with the kidnappers as seen in its decision to adopt persuasive
measures.
"Thus, no one should blame us in the kidnapping case," he
said.
Asked about the intention of the kidnappers to hold a dialog
with Jakarta, Alatas said "We never recognize them. Hence it is
impossible for us to enter (into) any dialog with them."
He referred to the fact that Jakarta does not recognize Jose
Ramos-Horta, the so-called leader of the Fretilin security dis-
turbance group in East Timor, so there has never been any dialog
with him.
Indonesian Armed Forces (ABRI) Chief Gen Feisal Tanjung
meanwhile said ABRI continues to monitor the case.
"We will maintain our persuasive approach but maybe it is the
kidnappers themselves who expect stiff action from our part," he
said.
The OPM on January 8 abducted 26 persons on a scientific
expedition in the remote village of Mapnduma, Irian Jaya.
Most of them were later released for various reasons, leaving
only 12 in the hands of the kidnappers.
The 12 consist of six Indonesians, four Britons and two
Dutchmen.
====000=====