From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
From: hmctamar@server.indo.net.id
Date: Fri, 22 Dec 1995 18:18:31 +0700
To: is-lam@isnet.org
Subject: Tragedi Haryanto Dhanutirto
Assalamualaikum. Wr. Wb.
Rekan-rekan Isnetters, berikut ini saya poskan tulisan Saudara Nur Azis,
Koordinator Komite Pembela Kebenaran dan Keadilan, Rawamangun, Jakarta:
TRAGEDI HARYANTO DHANUTIRTO
Dalam pekan-pekan ini Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto betul-
betul babak belur. Ia dituding seolah-olah menjadi koruptor nomor satu di
negeri ini. Koran tertentu seperti Suara Pembaharuan (milik Gereja),
Jayakarta (satu Tauke dengan Suara Pembaharuan), Media Indonesia (milik
Bambang Trihatmojo, tapi redaktur pentingnya mayoritas dikuasai orang
Kristen/Katolik dan sekuler), Jawa Pos dan Merdeka (keduanya milik
Pengusaha Eric Samolayang Kristen dan PT Grafiti Pers yang dikuasai
kelompok Goenawan Mohammad tokoh sekuler dan sakit hati pada
pemerintah karena pembredelan majalah Tempo ), terus-menerus
menyerang Haryanto Dhanutirto tanpa mengindahkan azas cek dan cek
ulang, sesuai kaidah jurnalistik.
Harap dicatat ketika meletus kasus manipulasi kredit Bapindo sebesar 1,3
Trilyun - korupsi terbesar yang pernah terjadi di sini - koran Suara
Pembaharuan dan Jayakarta, diam seribu bahasa. Soalnya, disini jelas
terlibat secara transparan tokoh-tokoh Kristen/Katolik seperti Sudomo,
Sumarlin, dan Adrianus Moy. Memo-memo Sudomo terungkap oleh Pers,
dan Sudomo secara terbuka menjadi juru bicara Edy Tanzil, sayangnya
berkat pembelaan gigih dari Mensesneg Moerdiono, Sudomo maupun
Sumarlin, selamat dari jaring hukum. Padahal kas negara bobol 1,3
Trilyun. Ketika kini yang disorot adalah Haryanto yang tokoh ICMI, maka
Suara Pembaharuan dan Jayakarta langsung menjadi koran yang seolah-olah
sangat anti korupsi.
Apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus Haryanto Dhanutirto ?
1. Sejak menjadi Menteri Perhubungan, Haryanto Dhanutirto sangat
banyak melakukan penertiban di Departemennya. Ia juga banyak
memindahkan Pejabat yang kurang berprestasi. Contohnya, Direktur
Utama Perumka, Supriyadi, dipindahkan karena banyak sekali
kecelakaan Kereta Api. Terbukti setelah Direktur Utama itu diganti,
kecelakaan kereta Api menurun sampai 40%. Sebenarnya Supriyadi
seorang yang pintar, hanya tempatnya tak cocok sebagai Dirut
Perumka. Maka Menteri Perhubungan mengusulkan Priyadi menjadi
Staf Ahli (artinya eselonnya naik) dan menjadi dirjen di Departemen
Koperasi. Kini Supriyadi menjadi Dirjen di Departemen Koperasi
atas usulan Haryanto Dhanutirto itu.
Seorang pegawai eselon tiga, dicopot Menteri Perhubungan, karena
terbukti sangat kaya, sampai memiliki mobil eks KTT yang harganya
ratusan juta rupiah. Dirut Merpati, Ridwan F juga dicopot karena
ternyata Merpati merugi terus-menerus, sejak tahun 1991. Merpati
pada yahun 1992 rugi Rp 20 milyar, tahun 1993 rugi Rp 30 milyar,
tahun 1994 rugi Rp 65 milyar, tahun 1995 rugi Rp 63 milyar. Malah
tahun 1996, BUMN sudah diproyeksikan rugi sampai Rp 200 milyar.
Ridwan diusulkan oleh Haryanto kepada Menteri Keuangan agar
dicopot, tapi tak dikabulkan. Sementara itu, Ridwan yang tahu usul
atasannya itu, segera membuat manuver. Ia mengatakan kepada Pers
perusahaannya rugi karena dipaksa Menteri Haryanto harus membeli
Pesawat CN 235 dari IPTN. Padahal setelah diteliti, kerugian itu
karena penggunaan jam terbang pesawat yang tak efisien (sangat
rendah) serta pemeliharaan Pesawat yang tak beres sehingga
mengakibatkan pesawat terbang tak bisa terbang.
Ternyata jam terbang pesawat CN 235 pada 1992 cuma dua
jam/hari, tahun 1993 cuma 2,3 jam perhari, dan tahun 1994 cuma
2,3 jam perhari. Selain itu dari 14 pesawat CN 235 cuma tujuh
pesawat yang bisa terbang. Apakah itu karena pesawat buatan IPTN
itu berengsek ? Ternyata tidak. Buktinya, dari 5 pesawat ATP buatan
Inggris yang dimiliki Merpati, cuma 2 buah saja yang bisa terbang.
Dari situ jelas, yang tak beres adalah sang Dirutnya sendiri.
Anehnya, Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad tak mau
mencopotnya syukurlah, belakangan Menteri Mar'ie Muhammad
terpaksa juga mencopot Ridwan yang sempat dijadikan pahlawan
oleh koran Media Indonesia, Kompas dan Suara Pembaharuan
setelah terbukti dia "ada main" dengan sekretarisnya itu yang
membuat berang Menteri Mar'ie Muhammad.
2. Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto oleh alasan yang mirip
mengusulkan agar Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan
Mayor Jenderal Muslim Masewa diganti. Penggantinya tentu saja
pejabat dari ABRI juga. Ternyata usul itu mandeg, karena sang Irjen
dibela oleh kepala BAKN Soenarko dan Irjenbang Kentot Harseno.
Mereka bertiga itu teman satu kelas dulu. Maka mereka bertigapun
balik menyerang Menteri Perhubungan. Dan secara politik, Kentot
Harseno bekas Pangdam Jaya yang Katolik itu memang termasuk
kelompok sakit hati. Ambisinya dulu untuk menjadi Gubernur
Jakarta gagal terwujud, meskipun dia sudah mengaku mengubah
agamanya menjadi Islam dan sudah masuk keluar Mesjid. Soalnya
semua orang tahu, Kentot Harseno adalah anak kesayangan bekas
Pangab LB Moerdani. Dulu setelah Try Sutrisno (kini wakil
Presiden) menjadi Kasdam Sriwijaya, jabatannya sebagai ajudan
Presiden, mestinya diganti oleh Hartono (kini Kasad). Hartono malah
sudah bersiap-siap dengan jabatan barunya, tibatiba serah terima tak
jadi karena Jenderal LB. Moerdani campur tangan, memasukkan
Kentot Harseno, menjadi pengganti Try Sutrisno sebagai ajudan
Presiden.
3. Maka berdasarkan bahan-bahan dari Irjen Muslim Masewa,
Irjenbang Kentot Harseno membuat surat laporan kepada Presiden
Soeharto. Isi surat ternyata sebagian besar adalah fitnah yang keji.
Surat itu juga sangat emosional. Tak layak sebagai surat dinas
seorang Irjenbang kepada Presiden. Di surat itu, misalnya, dituding
Menteri Haryanto Dhanutirto yang seorang Ph.D tamatan Prancis,
sebagai bodoh, arogan dan sebagainya. Haryanto Dhanutirto diejek
sebagai Meneer Van Danoe, dan sebagainya. Sadar kalau laporan
fitnahnya akan terbongkar kalau kelak diperiksa dengan teliti, maka
surat kepada Presiden itu sengaja dibocorkan ke masyarakat luas
dalam bentuk foto copy. Bila diamati foto copy surat itu ada tertulis
"arsip" tanggal 10 Oktober 1995 yaitu tanggal surat itu di buat.
Artinya foto copy surat yang beredar itu tak lain dari arsip si
pembuat surat sendiri, dalam hal ini, Kentot Harseno. Lalu koran
seperti Media Indonesia, Jayakarta, dan Suara Pembaharuan, segera
menyebar luaskan foto copy itu sebagai berita besar tanpa melakukan
pengecekan isinya. Berita itu bertambah meluas, setelah menteri
sekretaris Moerdiono, yang sudah lama sangat anti ICMI dan anti
kelompok Habibie karena cemburu dengan prestasi Habibie,
sementara paling ia cuma bisa berdangdut dan dekat dengan sejumlah
artis cantik membumbuinya dengan keterangan pers. Tanpa
mengindahkan asas praduga tak bersalah, Moerdiono kasih
keterangan kepada pers bahwa sebagian surat dari Kentot Harseno
itu punya kebenaran. Tak jelas, bagian mana dari surat fitnah itu
yang benar. yang jelas pernyataan itu tentu sudah menjadi tuduhan
terhadap Menteri Perhubungan. Anehnya, Moerdiono dulu mati-
matian membela Sudomo dan Soemarlin, meski sudah jelas foto copy
katebelece Sudomo bertebaran, dalam kasus skandal Rp 1,3 trilyun
Edy Tanzil di Bapindo.
4. Sekarang baiklah diperiksa, mana bagian dari surat itu yang benar.
A. Di surat itu disebutkan bahwa Haryanto Dhanutirto memiliki
rumah besar di Lembang, tanah berhektar-hektar di Lembang
dan Subang. Sebenarnya, seandainya pun tuduhan itu benar,
apalah artinya rumah di dusun seperti Lembang, Bandung,
dibandingkan dengan tiga rumah Sudomo di kawasan paling
mahal Jakarta, di Pondok Indah.
Tapi ternyata tuduhan itupun fitnah besar. Haryanto
Dhanutirto memang punya delapan hektar tanah di Lembang,
dan sebuah rumah besar diatas tanah satu hektar, kemudian
enam hektar tanah di Subang yang dijadika kolam ikan. Tapi
tanah dan rumah itu, sebagian besar dibelinya secara
berangsur sejak tahun 1969. Tanah yang ditanami jeruk,
pemeliharaan ulat Hongkong dan kolam ikan itu, tentu
memberi hasil yang tak sedikit bagi keluarga Haryanto
Dhanutirto. Karena itu asetnya disana memang berkembang
terus. Maka sejak ia menjadi Menteri, Maret 1993 tanahnya
itu cuma bertambah sekitar 3 hektar saja. Rumah besar dan
tanah berhektar-hektar milik Haryanto Dhanutirto itu, sudah
disiarkan koran Republika, ketika menuliskan profil Haryanto
Dhanutirto yang diangkat sebagai Menteri Perhubungan dalam
kabinet baru oleh Presiden Maret 1993. Jadi kalau masih tak
percaya silahkan cek koran Republika edisi Maret 1993.
Bagaimana Haryanto bisa memiliki tanah seluas itu ? Tak
aneh, soalnya sejak 1966, Haryanto Dhanutirto telah menjadi
Direktur pabrik tekstil di Bandung milik mertuanya.
Mertuanya bekas direktur Bank Industri, adalah seorang
pengusaha. Ayah Haryanto sendiri adalah seorang dokter di
daerah elite Jakarta.
B. Dalam surat Kentot Harseno disebutkan Haryanto punya
lapangan golf. Ternyata di rumahnya di Lembang itu cuma
ada green alias lapangan golf mini yang biasa ditemukan yang
biasa ditemukan di rumah-rumah para pecandu golf di Jakarta.
Memang disamping rumah ada lapangan golf seluas 36 hektar,
tapi itu adalah lapangan golf milik SESKAOU. Jadi tanpa
mengecek Kentot Harseno dalam laporannya kepada Presiden
itu main hantam kromo saja dengan sangat emosional.
C. Ditulis Kentot Harseno bahwa Haryanto Dhanutirto telah
melakukan pungutan liar terhadap BUMN di Departemennya.
Pungutan itu seluruhnya bernilai Rp 9 milyar. Ternyata data
yang diperoleh Kentot Harseno dari Irjen Perhubungan itu
adalah data mentah dan itupun cuma sebagian. Yang
sebenarnya pungutan itu berjumlah sekitar Rp 12 milyar.
Tapi pungutan dimaksud adalah pungutan yang sudah masuk
di dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang sudah disetujui
Menteri Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, dan
sudah melalui Rapat Umum Pemegang Saham BUMN-BUMN
itu. Sebagian diantaranya adalah malah sudah diakui oleh
BPKP. Soalnya dana itu bukan untuk kocek Menteri Haryanto
seperti dituduhkan Kentot Harseno, melainkan untuk keperluan
yang jelas di Departemen itu. Antara lain : 1. Pameran Jakarta
Aero Sport. 2. Seminar klarifikasi Maritim trafics. 3. Rapat
pemantapan RKA. 4. Biaya operasional pemindahan kantor
Dirjen, khusus untuk alat-alat sensitif penerbangan. 5.
Penyelenggaraan Pelra Race. 6. Pembangunan sarana olah
raga panjat dinding Pelni. 7. Sidang WGOC RI - Belanda. 8.
Dan yang terbesar adalah PPI 1995, sebesar Rp 4,5 milyar.
D. Dilaporkan Kentot bahwa ada pungutan U$ 250 ribu dari
Perumka untuk perbaikan rumah Haryanto Dhanutirto.
Ternyata Perumka sendiri sudah membantah adanya pungutan
yang dituduhkan Kentot Harseno itu.
E. Dilaporkan Kentot Harseno bahwa tender FAT 58
dimenangkan oleh teman Haryanto Dhanutirto secara tidak
jujur karena campur tangan Menteri Haryanto. Anehnya,
bagaimana mungkin teman Menteri Haryanto dimenangkan,
padahal proyek itu sendiri belum diputuskan dimenangkan oleh
siapa. Proyek itu masih dalam proses.
F. Dalam kasus variasi order disebutkan atas campur tangan
Menteri Haryanto Dhanutirto, pengusaha diuntungkan Rp 50
milyar. Ternyata itu fitnah lagi, sebenarnya dalam kasus itu
terjadi pertentangan antara Sekjen dan Irjen Departemen
Perhubungan. Maka pengusaha mengadu ke BPKP. Setelah
diperiksa BPKP akhirnya BPKP memutuskan agar pengusaha
itu di bayar Rp 50 milyar. Bahkan belakangan BPK pun
memperkuat keputusan BPKP itu. Semua itu ada dokumen
tertulisnya.
G. Yang jelas, Menteri Haryanto Dhanutirto beberapa kali
berhasil menekan nilai proyek sehingga menguntungkan
pemerintah. Sekedar contoh, berkat campur tangan Haryanto
Dhanutirto nilai proyek FAT 58 itu turun sebesar U$4 juta.
Dulu plafon A hanya untuk 24 kereta, kini plafon A menjadi
sekitar 60 kereta. Hal itu malah membuat ketar-ketir pejabat
yang lama soalnya kalau BPKP sampai turun memeriksa kok
dulu bisa begitu mahal ?
H. Pengusaha (pribumi) Indra Bakrie disebut bisa mendapat
proyek pesawat Haji tahun lalu dengan menggunakan pesawat
di bawah tahun 1980. Ternyata pengusaha Indra Bakrie saja
tak ikut tender pesawat Haji tahun lalu, bagaimana ia
menggunakan pesawat dibawah tahun 1980 sesuai (ketentuan)
untuk pesawat Haji ? Disinilah fitnah-fitnah itu bertambah
jelas.
5. Dari uraian diatas, jelas sekali fitnah telah dilancarkan terhadap
Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto, karena dia dianggap
Kentot Harseno sebagai pengurus teras ICMI yang harus
dimusnahkan dengan cara fitnah yang keji dan berani. Karena
tampaknya fitnah itu akan segera terbongkar bila diteliti dengan
akurat, maka laporan fitnah itu di bocorkan masyarakat luas dalam
bentuk foto copy dan segera disebarluaskan oleh Media Indonesia,
Suara Pembaharuan dan Jayakarta. Dengan demikian berhasil
dibangun opini bahwa Haryanto Dhanutirto seorang koruptor,
sehingga akan menjadi korban ditengah semangat masyarakat yang
sangat anti korupsi. Mereka harapkan masyarakat tak lagi kritis dan
segera terpengaruh pada pemuatan foto-foto dan berita tentang tanah
Haryanto Dhanutirto di Lembang dan Subang Jawa Barat. Tanpa
menjelaskan bahwa sebenarnya tanah dan rumah itu sudah dimiliki
oleh keluarga Haryanto Dhanutirto sebelum ia menjadi Menteri.
6. Kalau opini publik yang sangat anti korupsi sudah terbentuk bahwa
Haryanto seorang koruptor, maka demonstrasi-demonstrasipun
diterapkan untuk menendang Haryanto Dhanutirto dari Kabinet.
Andainyapun terbukti belakangan dan ini memang sudah terbukti
bahwa yang dituduhkan terhadap Haryanto Dhanutirto adalah fitnah
belaka, opini publik yang sudah terbentuk akan tetap memojokkan
Haryanto Dhanutirto. Rekayasa canggih inilah yang tampaknya
dilancarkan terhadap Haryanto Dhanutirto, dibantu oleh pernyataan
Mensesneg Murdiono, serta korban Media Indonesia, Suara
Pembaharuan dan Jayakarta. Koran Katolik Kompas tak ikut dalam
permainan ini karena sedang direpotkan oleh surat Kiai Haji Hamid
Baidlawi dari Pesantren Lasem Jawa Timur, yang membongkar
betapa Kompas dan PT. Gramedia, Penerbit Kompas memberi uang
Rp 600 juta kepada Abdurrahman Wahid, untuk membeli Kompas
Group dalam kasus pembredelan Tabloid Monitor.
Setidaknya dengan rekayasa ini citra pejabat koruptor kakap yang
selama ini disandang Sudomo dan Sumarlin - karena kasus Edy
Tanzil Rp 1,3 trilyun - bisa dialihkan Menteri ICMI semacam
Haryanto Dhanutirto.
7. Sebenarnya Pemerintah mestinya mengusust laporan fitnah itu, apa
latar belakangnya, setelah terbukti bahwa Menteri Haryanto
Dhanutirto bukanlah seorang koruptor. Pengusutan itu sebenarnya
tak sulit karena dalam foto copy yang beredar itu jelas ada catatan
sebagai arsipnya Kentot Harseno. Dari sanalah mestinya pengusutan
dilakukan. Menurut Murdiono, ia sudah memerintahkan pengusutan
itu. Tapi banyak orang meragukan secara langsung atau tak
langsung, Murdiono tampaknya berpartisipasi dalam kasus ini,
melalui keterangan persnya yang tak mengindahkan asas praduga tak
bersalah itu.
Rupanya di era globalisasi dan pers bebas ini fitnah keji sudah
dijadikan sarana untuk menghantam lawan. Masya-Allah.