From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: KMP - Suasana Feodal Bungkam Debat Nuklir
(Kompas - Kamis, 16 Nopember 1995)
Suasana Feodal Bungkam Debat Nuklir
Jakarta, Kompas
Fisikawan Mohammad Santi Adji Sastroamidjojo PhD dari Universitas
Gadjah Mada berpendapat, suasana feodal yang hingga kini masih kuat
mengaktual telah membungkam kemungkinan debat terbuka antara Badan
Tenaga Atom Nasional (Batan) dan masyarakat penentang pembangunan
pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
"Kalau lurah ke kiri, semua ke kiri. Lurah ke kanan, semua ke kanan.
Masyarakat kita masih feodal," kata Sastroamidjojo saat membawakan
topik Torium Pengganti Uranium untuk Tenaga Nuklir dalam sebuah
diskusi di kantor Yayasan Obor Indonesia (YOI) Jakarta, Rabu 15
November.
Berbarengan dengan peluncuran buku Rencana Pembangunan PLTN di
Indonesia, Sebuah Perbincangan terbitan YOI, diskusi dipandu wartawan
yang sastrawan Mochtar Lubis.
Hadir sekitar 20 peserta. Antara lain sastrawan Ramadhan KH yang
menulis biografi Presiden Soeharto, fungsionaris Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Amartiwi Saleh, serta dua pejabat Batan: Ir Adi Wardojo dan
Soekarno Suyudi.
Suasana feodal yang kuat itu diam-diam telah mengubah cara
Sastroamidjojo bersikap menolak pembangunan PLTN berbahan uranium dan
plutonium di Indonesia. Kalau dulu vokal eksplisit menyatakan
menentang PLTN, kini fisikawan magister teknologi nuklir keluaran
Universitas California Los Angeles dan doktor fisika zat padat lulusan
Universitas Nasional Australia itu menentang PLTN dengan aktif
mengembangkan dan menerapkan pembangkit listrik tenaga angin dan
tenaga surya.
"Sebab kalau saya ngomong langsung menolak, dikira nanti menentang
progress. Aksi saya sekarang, mengatakan tenaga nuklir baik, tapi
tenaga abadi dari angin, surya, dan makhluk hidup jauh lebih baik,"
katanya.
Sastroamidjojo mengingatkan, agar masyarakat awam jangan tertipu
dengan suara-suara kelompok pro-pembangunan PLTN bahwa radiasi nuklir
tidak berbahaya. Itu omong kosong. Sekali reaktor bocor, radiasinya
tak dapat dibendung. Efeknya baru dapat dirasakan oleh manusia paling
cepat setelah 20 tahun. Dengan masa paruh yang berorde dari ratusan
sampai jutaan tahun, bahaya radiasi nuklir ini akan dirasakan dari
generasi ke generasi.
Bahaya radiasi nuklir dan limbah nuklir, kata Sastroamidjojo, dapat
dilihat dari cara Australia menggali sumur sedalam 4.000 meter untuk
menyimpan limbah nuklir. Sekitar 2.000 meter dari 4.000 meter itu
untuk menyumbat radiasi.
"Saya usulkan, kalau Indonesia mau bangun PLTN, biarlah dibangun di
dalam sumur sedalam 4.000 meter. Reaktor bersama-sama manusia pekerja
PLTN beserta keluarga mereka dimasukkan ke dalam sumur itu, ditutup,
lalu dari sana dipasang dua kabel. Ini barangkali yang lebih aman,"
katanya.
Tak berkomentar
Yang menarik dari presentasi kemarin itu, tak satu pun komentar kedua
pejabat Batan yang hadir mengingkari pernyataan dan penjelasan
Sastroamidjojo.
Masuknya Sastroamidjojo dalam barisan penentang pembangunan PLTN di
Indonesia, bersama ahli nuklir Dr Iwan Kurniawan dan fisikawan Prof Dr
Parangtopo dari UI serta fisikawan inti Dr Liek Wilardjo dari UKSW
dengan alasan masing-masing, memperlihatkan barisan ini tak hanya
terdiri dari awam, tapi juga ilmuwan yang memahami teknologi reaktor
nuklir serta bahayanya.
Mochtar Lubis selaku pemandu mengatakan, biarlah upaya ilmuwan fisika
dan nuklir untuk menjelaskan segi-segi negatif pemanfaatan energi
nuklir serta upaya awam penentang nuklir menambah pemahaman mengenai
tenaga nuklir ini suatu saat akan sampai pada pengertian bersama untuk
mencari sumber-sumber energi yang berwajah kemanusiaan.
Buku yang diluncurkan kemarin merupakan karya tiga orang berlatar
antropologi, Dr PM Laksono, Drs Aris Arif Mundayat, dan Y Tri Subagya.
Dua yang disebut pertama adalah dosen pada Jurusan Antropologi
Fakultas Sastra UGM, dan yang terakhir disebut adalah mahasiswa
mereka.
Mencoba mempelajari berbagai pendapat pro dan kontra terhadap rencana
pembangunan PLTN yang tersebar di berbagai media cetak dan melakukan
penelitian lapangan dengan pendekatan antropologi, menanggapi rencana
pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, ketiga penulis sependapat
dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas
Ginandjar Kartasasmita.
Dalam sebuah pidato bulan April lalu di Balai Senat UGM, Ginandjar
berujar, "Dalam masyarakat yang makin maju, setiap pejabat harus siap
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
publik. Dalam pada itu, sebaiknya kebijakan politik yang berdampak
luas pada kehidupan rakyat dibahas secara terbuka sebelum ditetapkan.
Pembahasan terbuka ini akan meningkatkan kualitas kebijakan dan
menjamin perolehan dukungan masyarakat, seberapa berat pun
konsekuensi-konsekuensinya bagi rakyat." Dalam catatan Kompas, usaha
organisasi nonpemerintah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan
Masyarakat Antinuklir Indonesia sepanjang tahun 1994-1995 untuk
mengadakan debat terbuka bertopik pembangunan PLTN selalu digagalkan
pihak kepolisian. Sementara diskusi yang diadakan Batan atau mahasiswa
UI tentang topik sama dalam kurun waktu sama tidak mendapat halangan.
Bulan Agustus 1994, Dirjen Batan Djali Ahimsa mengatakan, Batan
berencana tahun 1996 mengadakan dengar pendapat umum untuk mengetahui
sejauh mana publik bersikap terhadap rencana pemerintah Indonesia
membangun PLTN. Dengar pendapat umum ini diadakan setelah Batan
menerima hasil studi kelayakan tapak PLTN di Semenanjung Muria Jawa
Tengah yang dijadwalkan tuntas tahun 1996. (sal)