From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: ET: RPK - RTP Pelengkap Media Provokasi
[LINK] (Republika - Rabu, 6 September 1995)
TV PORTUGAL DIANGGAP PELENGKAP MEDIA PROVOKASI
DILI -- Rencana stasiun televisi Portugal, RTP, untuk memancarkan
siaran langsung ke Timor Timur dipandang sebagai pelengkap media
provokasi kelompok anti-integrasi. Menurut Wakil Ketua DPRD Timtim,
Maria LVC Quintao, selama ini masyarakat di sana dapat menangkap
siaran dua stasiun radio Portugal yang isinya cenderung provokatif.
Kehadiran siaran televisi RTP, dengan begitu, menurut Maria, hanya
akan memperkuat serangan terhadap Indonesia.
Seperti diberitakan (Republika, 05/09), pemerintah Portugal
kemungkinan akan meluncurkan televisi satelit RTP yang akan
memancarkan siaran langsung ke Timtim, Oktober mendatang. Janji itu,
menurut media Portugal, Expresso, disampaikan Menteri Luis Marues
Mendes, kepada Uskup Dili, Ximenes Belo, dalam sebuah pertemuan di
Lisbon, akhir Juli.
Untuk melaksanakan rencana tersebut, pemerintah Portugal dikabarkan
akan menyewa transponder satelit. Portugal yakin siaran mereka akan
dapat diterima masyarakat Titim, mengingat besarnya jumlah pemilikan
parabola di propinsi termuda Indonesia tersebut.
Dari Timtim dikabarkan, rencana tersebut belum banyak diketahui
masyarakat setempat. Namun, menurut Maria, kalau itu jadi dilakukan,
masyarakat Timtim tidak akan terlalu terkejut, mengingat mereka sudah
terbiasa dengan siaran-siaran provokasi dua Radio Portugal selama ini.
Maria tidak yakin Keuskupan Dili memberikan persetujuan terhadap
pemerintah Portugal, sebagaimana dikesankan pemberitaan Expresso.
Menurut Maria, Uskup Belo tidak pernah memberitahu rencana tersebut
kepada Pemerintah Daerah Timtim. "Namun, soal ini saya tak ingin
berkomentar panjang. Saya perlu menanyakan kebenarannya dulu," kata
Maria.
Uskup Belo yang berusaha dihubungi Republika, tidak berada di tempat.
Menurut penjaga rumah Uskup, sudah sepekan lebih Uskup Belo melakukan
kunjungan ke daerah-daerah, dalam rangka mengabarkan rencana pertemuan
Uskup se-Dunia di Vatikan bulan ini.
Siaran radio gelombang pendek Portugal yang diterima masyarakat Timtim
dipancarkan stasiun radio resmi Portugal, RTP, dan Radio Democracy
Timor Leste (RDTL). Kedua radio ini bisa ditangkap dengan jelas setiap
hari siaran, mulai pukul 19:00 sampai 20:00 WITA. Laporan Expresso
menyebutkan, siaran radio tersebut tak dapat diterima dengan baik di
Timtim -- diduga karena "diganggu" pemerintah Indonesia.
RTP dan RDTL memberitakan situasi dan perkembangan Timtim versi
Pemerintah Portugal dengan menggunakan tiga bahasa -- Portugal, Tetun
(bahasa daerah Timtim), dan bahasa Indonesia. Misalnya, saat Wapres
Try Sutrisno berkunjung ke Timtim beberapa waktu lalu, kedua radio itu
memberitakan bahwa ABRI menangkapi pemuda-pemudi Timtim yang dicurigai
akan mengganggu kunjungan Wapres.
Kepala RRI Stasiun Dili Paul J Amalo menilai tindakan pemerintah
Portugal itu tidak bisa diteruskan dan harus dihentikan. Itu,
menurutnya, terbukti mengintervensi kedaulatan negara lain lewat
informasi yang tidak benar. "Informasi yang mereka siarkan tidak
objektif. Hasil pembangunan di Timtim tidak mereka siarkan.
Sebaliknya, kejelekan -- yang belum tentu benar -- dibesarkan,"
katanya.
Menteri Penerangan Harmoko, di Jakarta, mengaku masih perlu mencek
kebenaran rencana Portugal tersebut. "Kami akan mencek kebenarannya,
apakah siaran langsung tersebut merupakan suatu unsur kesengajaan atau
sekadar peluberan informasi saja," kata Menpen, kemarin.
Menpen juga menyatakan, karena Indonesia menerapkan kebijakan udara
terbuka (tidak melarang pemilikan antena parabola -- red),
siaran-siaran yang datang dari luar negeri semacam itu tidak bisa
dicegah. "Dalam alam globalisasi ini, siaran-siaran yang bersifat
transnasional dari luar tidak bisa dicegah masuk ke Indonesia,"
katanya.
Sementara itu pakar komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Alwi Dahlan,
menganggap masih ada sejumlah pertanyaan soal rencana tersebut.
"Satelit mana yang akan disewa Portugal untuk menjangkau Timor Timur?
Dan di mana akan ditempatkan stasiun buminya? Kemungkinan terdekat, ya
di Australia," kata Alwi.
Ia menganggap ada banyak cara untuk menghambat atau mengacaukan
program-program asing yang dianggap bertentangan dengan kebijakan
pemerintah. "Ini bukan masalah yang tidak bisa dipecahkan.""Kita bisa
kok, kalau perlu, membuat program dalam frekuensi yang sama," katanya
ringan. Bila ini terjadi, sangat kecil kemungkinan program RTP
diterima dengan baik di Timor Timur.
Selain pendekatan teknologi, pendekatan sosial juga bisa diterapkan
untuk mengatasi soal tadi. "Kalau kemudian ada Peraturan Daerah yang
melarang warga Timtim menonton RTP, program tadi tak ada artinya kan?"
katanya kemudian.
Alwi juga meragukan apakah ada cukup banyak warga Timtim yang memiliki
parabola, sehingga siaran tersebut dapat berlangsung efektif.
Menurutnya, kepemilikan parabola di Timtim masih terbatas pada
kalangan tertentu. "Karena itu, pendekatan langsung terhadap para
pemilik parabola di Timor Timur mungkin bisa dilakukan untuk menangkal
programn RTP."Bagaimanapun, Alwi juga mengingatkan, pemerintah perlu
memberikan perhatian terhadap komunikasi politik yang secara
sistematis dilakukan Portugal. "RTP adalah salah satu bagian dari
komunikasi politik mereka," kata Alwi. tar/esa/ant