From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
From apakabar@clark.net Mon Jun 19 17:43:10 1995
Received: (from uucp) by cdp.igc.apc.org (8.6.12/Revision: 1.202 ) id RAA02379 for indonesia-l; Mon, 19 Jun 1995 17:43:10 -0700
Received: by nusa.or.id (1.65/waf)
via UUCP; Mon, 19 Jun 95 23:25:48 0
for indonesia-l@igc.apc.org
To: indonesia-l@igc.apc.org
Cc: uksw@ccwf.cc.utexas.edu
Subject: UKSW: Merunut Kemelut UKSW
From: geni@nusa.or.id (Yayasan GENI Salatiga)
Message-ID: <T3Ry7c2w165w@nusa.or.id>
Date: Mon, 19 Jun 95 23:24:04 WIB
Organization: NusaNet, NGOs Networking System - INDONESIA
Kompas, 17 Juni 1995
Tajuk Rencana Kompas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kita Menyayangkan Berlarut-larutnya Kemelut UKSW Salatiga
RASANYA sudah yang kesekian kali, pihak luar, termasuk kita,
menyampaikan usulan jalan keluar bagi penyelesaian kemelut Univeristas
Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Belum lama ini, dalam kedudukan sebagai Direktur Perguruan Tinggi
Swasta Ditjen Dikti, Prof Joetata Hadihardaya, mengusulkan perlunya
sikap arif dan sikap malu bagi kedua pihak yang terlibat. Seperti
kita, ia pun menyayangkan UKSW terus dililit kemelut yang dari luar
terkesan tak ada penyelesaian.
MENGUNJUNGI kampus UKSW pada hari-hari ini, kita menyaksikan
suasana yang jauh berbeda dengan suasana sebelum kemelut. Sebelum
tahun 1993, UKSW ibarat sebuah oase. Di tengah hampir semua lembaga
pendidikan tinggi secara seragam mengambangkan salah satu fungsi, di
UKSW kita masih bisa menyaksikan komitmen sebagian dosen dan
mahasiswanya terhadap permasalahan masyarakat sekitar.
Kita ingat kegigihan sebagian warga kampus terlibat aktif dalam
advokasi masalah Kedungombo, batalnya SK wali kota tentang becak, aksi
peluk pohon sebagai protes terhadap penebangan pohon pelindung, atau
aksi protes terhadap penghancuran bangunan tua demi fasilitas toko
serba ada.
Sebagai lembaga akademis, UKSW bukan hanya tampil disegani karena
lulusannya dengan beberapa fakultas "bintang" seperti biologi atau
ekonomi. UKSW pun dikenal keluar, karena komitmen mereka pada
persoalan lingkungan, sesuatu yang memudar di hampir semua lembaga
pendidikan tinggi dengan berlakunya konsep NKK/BKK tahun 1980.
Kampus yang sejuk ditumbuhi pepohonan, dimotivasi oleh pimpinan
yang terbuka, membawa suasana demokratis berkembang subur. Di tengah
suasana seperti itu, UKSW pernah tampil beda.
Selian diukur dari mutu lulusan, pengukuhan UKSW sebagai lembaga
akademis juga terlihat dari kegairahan fakultas, jurusan dan unit
menerbitkan jurnal. Terpilihnya UKSW sebagai penyelenggara program
pascasarjana (swasta), selain misalnya Universitas Parahyangan,
menunjukkan kepercayaan itu bukan hanya dari masyarakat pemakai,
tetapi juga dari instansi yang berwenang soal ini.
Iklim seperti itu menumbuhkan upaya bereksperimen, beradu
argumentasi, dan mengadakan dialog terbuka --jejak langkah berkem-
bangnya tradisi akademik. UKSW mampu membekali lulusannya, bukan hanya
dengan kemampuan analisis kritis, tapi juga keberanian menghargai
perbedaan pendapat. Sekaligus pula kegairahan mencari, menemukan, dan
memperjuangkan kebenaran.
Pada Senin (12/6) yang lalu, tak ada lagi suasana seperti itu.
Kampus terlihat lengang. Konon hanya tinggal Fakultas Ekonomi yang
menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar secara teratur. Yang
lainnya, kalau tidak pecah terbagi dalam dua kubu, mereka menghentikan
kegiatan kuliah. Beberapa dosen penandatangan moratorium, konon
dihentikan gajinya oleh yayasan.
Kemelut yang berkepanjangan itu menimbulkan rasa prihatin.
Kemelut itu bukan hanya mencoreng muka dan menghapuskan citra baik
oase UKSW, tetapi juga mengarus pada hubungan dengan sejumlah rekan
kerja sama. Sekadar contoh, kalau selama ini ada kerja sama UKSW dan
Ford Foundation dalam pengembangan fakultas pascasarjana (yang bubar
menyusul kemelut berkepanjangan itu), bukan tidak mungkin masih ada
persoalan misalnya menyangkut grant yang diberikan.
MENEMPATKAN kemelut UKSW, kita lihat kasusnya sebagai potret
konflik bertemunya berbagai kepentingan. Kepentingan mengamban misi
lembaga pendidikan tinggi di satu pihak, dan kepentingan mengembangkan
atau berkembangnya lembaga pendidikan tinggi sebagai kegiatan bisnis.
Menengok awal terjadinya kemelut, kehadiran berbagai trade mark
kegiatan bisnis, pembangunan fisik dan kerja sama universitas dengan
lembaga bisnis, jadi salah satu akumulasi konflik. Perkembangan itu
bagi sebagian anggota sivitas akademika dianggap sebagai reduksi misi
luhur lembaga pendidikan tinggi. Dipuncaki dengan protes pemilihan
rektor yang dianggap tidak demokratis, protes-protes itu memperoleh
kapstok. Terjadi konflik yang berkepanjangan hingga sekarang.
Hal yang sama bisa terjadi pada berbagai lembaga pendidikan
(swasta). Mengapa swasta dan bukan negeri? Dalam mengantisipasi
perkembangan, swasta bisa bergerak lebih luwes. Dalam konflik di
negeri, dengan mudah mahasiswa bisa diredam, entah dengan pemecatan
atau skorsing. Walaupun pemecatan dan skorsing dikenakan kepada mereka
bukan disebabkan pertimbangan akademis, melainkan pertimbangan
politis. Di negeri pun, konflik teredam dengan sendirinya, terkendali,
walaupun ada pendapat justru sekarang ini lembaga pendidikan tinggi
negeri terlihat steril, mandul, dan kering.
Sementara di swasta, yang memiliki kelenturan lebih besar, kasus
UKSW --dalam meteri konflik yang berbeda bentuk dan bobot, konflik pun
terjadi di Medan, Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta yang hampir
semuanya bersinggungan dengan jabatan rektor. Berbeda dengan negeri
pasca-NKK/BKK di mana rektor menempatkan diri sebagai organ
pemerintah, di swasta tidak dengan mudah rektor menempatkan diri
sebagai organ yayasan atau sebaliknya berdiri di pihak mahasiswa
ketika terjadi konflik antara yayasan dan mahasiswa.
Kalau pada negeri, presiden memiliki hak prerogatif menentukan
rektor dari tiga calon yang diajukan senat universitas atas
persetujuan Mendikbud, di swasta posisi menentukan itu ada pada
yayasan.
Persoalannya, sama seperti terjadi pada kasus beberapa rektor di
negeri, bagaimana kalau justru yang dipilih adalah calon yang
memperoleh suara paling sedikit atau malau ada kecurangan dalam proses
pemilihan. Masuk akal kalau kemudian, di mana tradisi akademik
dikembangkan dalam swasta, justru dalam keputusan yang menyangkut
urusan mereka, berkembang kesan praktek tidak demokratis.
Mengembangkan sikap demokratis, mengidealkan kehidupan
demokratis, perlu ditunjukkan dalam persoalan-persoalan praktis
seperti menghargai perbedaan pendapat, mengakui kekalahan sekaligus
kemenangan pihak lawan.
DALAM kemelut UKSW, di tengah masing-masing pihak bersikeras
tidak mundur, menjadi relevan pernyataan Prof Joetata Hadihardaja.
Menjadi ibarat anak rebutan layangan "daripada mundur lebih baik rusak
semuanya" akan terjadi pada UKSW bila tak ada sikap arif dan rasa malu
muncul dari kedua kubu.
Untuk bersikap arif dan memiliki rasa malu, dibutuhkan pihak
ketiga. Dengan pihak ketiga itu, diharapkan dapat ditemukan solusi
sama-sama menang, win-win solution, salah satu langkah berpikir
proaktif yang dikembangkan ahli pikir manajemen Stephen R. Covey.
Perkembangan terakhir di sana, di mana sejumlah wakil orangtua
mulai mendesak kemelut segera diakhiri, menunjukkan betapa secara etis
tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau anak-anak mereka tidak
memperoleh pendidikan yang pantas.
Sebaliknya pula, tidak etis kalau tetap menunjukkan berbagai
keunggulan yang pernah dimiliki UKSW, sementara sekarang secara
internal rusuh sendiri, terlepas dari keinginan demokratisasi dalam
artian sempit maupun luas, misalnya proses demokratisasi secara
keseluruhan.
Berbagai pihak mengharapkan kemelut itu segera berakir. Bukankah
mengakui kekalahan pun, selain sebagai strategi juga kearifan seorang
demokrat?
======================================================================
Bernas, 19 Juni 1995
MERUNUT AKAR KEMELUT di UKSW
"Kemelut di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salati-
ga, makin parah." Kata-kata seperti ini mewarnai hampir setiap
pemberitaan tentang kemelut di kampus UKSW dalam beberapa minggu
terakhir ini. Pencopotan jabatan sejumlah pimpinan unit dan para
pemegang jabatan struktural lainnya, penghentian dan atau penun-
daan gaji para dosen yang melakukan "moratorium", aksi protes dan
unjuk rasa para mahasiswa, insiden pemukulan dan kekerasan fisik
lainnya, adalah beberapa contoh isi berita tentang UKSW akhir-
akhir ini.
Hal ini sangat kontras dengan berita-berita tentang UKSW
sampai dengan sekitar dua tahun yang lalu. Waktu itu hampir
setiap berita mengenai UKSW berisi tentang kegiatan-kegiatan
akademik ilmiah yang diselenggarakan di kampus itu. Temu ilmiah,
pekan ilmiah mahasiswa, seminar dan atau konferensi mulai dari
yang berskala lokal hingga internasional, merupakan kegiatan
rutin yang terselenggara dengan frekuensi cukup tinggi untuk
ukuran sebuah universitas yang relatif kecil yang berada di kota
kecil. Saya yakin, antara lain karena kehidupan akademik ilmiah
yang dinamis dan menggairahkan itulah UKSW menarik minat banyak
orang dari berbagai penjuru Tanah Air, bahkan juga dari beberapa
belahan dunia, untuk datang ke kampus itu.
Perbandingan tersebut sekedar untuk menunjukkan bahwa keber-
adaan UKSW sebagai sebuah komunitas akademik kini makin pudar.
Yang terjadi kini adalah, UKSW berkembang menjadi semacam komuni-
tas politik dengan polarisasi yang semakin tajam. Debat-debat dan
diskusi ilmiah yang dulu begitu marak telah digeser pertikaian
kekuasaan rektorat.
Dikotomi "kelompok kita" dan "bukan kelompok kita" pun
semakin merasuk ke dalam benak hampir setiap warga UKSW. Dengan
cara berpikir dikotomis semacam ini seseorang menjadi mudah
curiga dan waspada terhadap orang lain. Setiap orang selalu
dituntut untuk selalu yakin bahwa orang yang ada di dekatnya
adalah "kelompok kita". Ini jelas suatu bentuk relasi sosial yang
sangat tidak sehat.
Mengapa kemelut di UKSW berkembang sampai separah itu?
Apakah itu hanya bersumber dari pemecatan seorang Arief Budiman
dari statusnya sebagai staf pengajar di universitas tersebut?
Ataukah itu semula dari pemilihan rektor yang kontroversial di
sekitar pertengahan 1993 yang lalu, sebagaimana yang sering
dikesankan dalam pemberitaan di media massa? Atau karena apa?
Dalam pengamatan saya, pemecatan Arief Budiman hanyalah
merupakan akibat dari pemilihan rektor yang kontroversial.
(Sebagaimana diketahui, Arief adalah dosen yang paling gencar
mengkritik pemilihan rektor yang oleh sebagian besar dosen UKSW
dipandang tidak demokratis dan menyalahi aturan main itu; dan
karena itulah Arief dipecat). Bahwa pemecatan Arief merupakan
pemicu kemelut di UKSW, itu soal lain. Yang hendak saya katakan
adalah bahwa pemecatan Arief bukanlah sumber kemelut. Demikian
pula dengan pemilihan rektor yang kontroversial itu sendiri.
Menurut hemat saya, pemilihan rektor yang kontroversial
itupun hanya merupakan akibat dari serangkaian sebab; dan sebab-
sebab itu bisa dirunut hingga sekitar pertengahan 1980-an.
Menurut penuturan sejumlah dosen senior UKSW, pada sekitar
1980-an YPTKSW menerbitkan sebuah buku kuning yang berisi semacam
rencana induk dan proyeksi UKSW ke depan. Di dalam buku kuning
itu diproyeksikan bahwa pada tahun 2000 nanti UKSW harus memiliki
lebih dari 10.000 mahasiswa (pada saat buku itu terbit UKSW
memiliki sekitar 3000 mahasiswa). Dan untuk membuat lulusannya
memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga kerja, segala
sarana dan prasarana belajar harus ditingkatkan baik secara
kuantitatif maupun kualitatif, dan sebanyak mungkin staf penga-
jar harus berkualifikasi S2 dan atau S3.
Pendeknya buku kuning itu sudah berbicara tentang peningka-
tan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), sebelum hal
ini mencuat menjadi bagian penting dalam wacana pembangunan yang
dominan.
Akan tetapi buku kuning itu juga bisa dibaca sebagai cermin
dari ambisi YPTKSW akan segala hal yang serba besar. Dalam bahasa
psikologi gejala semacam ini disebut megalomania. Agaknya YPTKSW
merasa bahwa nama UKSW yang sudah besar harus lebih besar lagi.
YPTKSW berambisi untuk membawa UKSW menjadi serba terdepan dalam
perpacuan dengan perguruan-perguruan tinggi (swasta) lainnya.
Ambisi semacam itu barangkali sah-sah saja jika titik to-
laknya adalah keinginan untuk memajukan dunia pendidikan - dalam
arti luas - dan menyebarluaskan kesempatan belajar bagi masyara-
kat dari segala lapisan sosial. Bahkan, ambisi yang digerakkan
oleh motivasi semacam itu harus didukung oleh berbagai pihak.
Masalahnya menjadi lain jika ambisi semacam itu lebih didasarkan
pada motivasi bisnis; dan motivasi semacam inilah yang agaknya
mendasari terbitnya buku kuning tersebut.
Dengan motivasi bisnis, maka rencana pengembangan itu dipan-
dang sebagai satu bentuk reinvestasi, dalam rangka pelipat gan-
daan keuntungan material. Ini berarti pendidikan telah dipandang
sebagai komoditi; dan lembaga pendidikan menjadi tak lebih dari
institusi bisnis. Dengan demikian, universitas hendak dibawa
menjadi sekedar "pabrik tenaga kerja tingkat tinggi".
Pandangan semacam itu tidaklah muncul dalam ruang sosial
yang hampa. Pandangan yang hendak mengkomodifikasikan pendidikan
itu hanyalah satu imbasan iklim bisnis yang dengan kencang di-
tiupkan oleh paket-paket kebijakan deregulasi ekonomi yang dige-
lindingkan sejak awal 1980-an. Jadi, terbitnya buku kuning YPTKSW
pada pertengahan 1980-an itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ia
tidak muncul dalam ruang yang vakum. Buku itu terbit sebagai
salah satu dampak kebijakan ekonomi sosial.
Saya yakin, hal semacam itu tidak hanya terjadi pada pen-
gurus YPTKSW. Munculnya "boom" perguruan-perguruan tinggi swasta
sesudah pertengahan 1980-an, besar kemungkinan digerakkan oleh
motivasi bisnis, entah besar atau kecil. Demikian pula dengan
pengembangan PTS-PTS yang telah lebih dahulu berjalan. Pendeknya,
pendidikan tinggi dipandang sebagai lahan investasi dan pengem-
bangan kapital yang cukup menguntungkan.
Yang barangkali "unik" di UKSW adalah bahwa di sana ada
sekelompok dosen (senior) yang dengan gigih mencoba mempertahan-
kan misi-misi ideal pendidikan dari terpaan angin bisnis. Mereka
memandang bahwa lembaga pendidikan, bagaimanapun, mengemban misi
memanusiakan manusia; karena itu pendidikan tidak boleh direduksi-
kan ke masalah pengembangan pengetahuan dan ketrampilan teknis
semata-mata. Mendidik juga harus berarti mengembangkan sisi-sisi
etika-moral, kepekaan sosial, dan integritas pribadi. Hal-hal
semacam ini tidak akan berkembang jika dunia pendidikan telah
menjadi tak lebih dari sebuah pasar pengetahuan dan kecakapan
teknis, di mana semua bentuk interaksi sosial didalamnya dipan-
dang semata-mata sebagai peristiwa transaksi.
Salah seorang dosen yang gigih mempertahankan idealisme
pendidikan itu adalah DR Liek Wilardjo. Dalam kuliah-kuliah di
kelas ia tidak jarang mengingatkan para mahasiswa tentang pen-
tingnya pengembangan kepekaan sosial, integritas pribadi dan
keberanian moral. Ia sering mendorong mahasiswa agar memiliki
keberanian untuk menyuarakan apa yang diyakini sebagai kebenaran.
Namun, agar keberanian itu tidak menjurus menjadi kekonyolan, ia
mengingatkan tetap mutlaknya penguasaan ilmu; tidak lain agar ke-
beranian itu didukung argumentasi-argumentasi yang sehat dan
rasional.
Pendeknya, Liek Wilardjo mengharapkan para mahasiswa UKSW
berkembang menjadi sarjana yang bukan sekedar "laku" di pasaran
tenaga kerja, tetapi lebih dari itu, memiliki integritas pribadi
yang kuat sebagai intelektual yang bermoral dan tanggap terhadap
berbagai masalah kemanusiaan. Pandangan semacam ini, saya kira
sehaluan dengan cita-cita para pendiri Republik ini: "mencerdas-
kan kehidupan bangsa".
Sebagaimana diketahui dalam pemilihan rektor 1993 yang lalu
Liek Wilardjo mendapat dukungan suara terbanyak. Hal ini barang-
kali bisa dipakai sebagai salah satu indikator bahwa sebagian
staf (akademik maupun non-akademik) UKSW tetap ingin mempertahan-
kan misi-misi ideal dunia pendidikan. Namun, sebagaimana diketa-
hui pula, kemenangan Liek Wilardjo itu dibatalkan oleh pengurus
YPTKSW. Sebab, Liek dipandang bukan hanya tidak mampu menerjemah-
kan ambisi-ambisi YPTKSW, tetapi memiliki visi dan orientasi yang
bertolak-belakang dengan ambisi-ambisi tsb. Inilah awal konflik
ide tentang dunia pendidikan menjelma menjadi friksi kekuasaan,
yang tampak dalam perang surat dan pernyataan di media massa.
Konflik itu kemudian muncul ke permukaan ketika Arief Budi-
man, sebagai salah seorang pendukung Liek Wilardjo yang paling
getol mengkritik mekanisme penyelenggaraan pemilihan rektor yang
menyimpang dari aturan main yang ada, dipecat. Muncullah berbagai
bentuk aksi protes baik dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun
sejumlah staf non-akademik atas pemecatan Arief itu.
Gelombang aksi protes itu sempat "reda" selama beberapa bu-
lan, menunggu hasil kerja apa yang dinamakan "Tim Rekonsiliasi".
Namun, tim ini akhirnya bubar pada awal April yang lalu, tanpa
menghasilkan jalan keluar dari kemelut. Dari sinilah gelombang
aksi protes muncul lagi, bahkan dengan intensitas yang lebih
tinggi. Dan sebagai respon atas aksi-aksi itu YPTKSW mengeluarkan
berbagai surat keputusan yang intinya memerintahkan kepada
"pimpinan UKSW" untuk mencopot jabatan beberapa pimpinan unit dan
para pemegang jabatan struktural yang dipandang membangkang,
serta menghentikan dan atau menunda gaji para dosen yang secara
eksplisit mendukung dan melakukan "moratorium".
Surat-surat keputusan itu memancing kemarahan para mahasis-
wa. Bentrok mulut dan fisik antara para mahasiswa yang melan-
carkan protes dengan pihak aparat keamanan kampus beserta mereka
yang menamakan diri kelompok "Penyelamat dan Penegak UKSW" (PPU)
pun tak terhindarkan.
Sebagai warga UKSW yang sangat mencintai UKSW, saya berharap
melihat UKSW kembali sebagai sebuah komunitas akademik yang
dinamis dan berwibawa. Sebab, antara lain dan terutama karena hal
itulah saya masuk UKSW. Tetapi, saya khawatir harapan itu jangan-
jangan tak lebih dari sebuah ilusi. (Budiawan,mahasiswa Pasca
Sarjana UKSW).
-----> sumber: Bernas, 19 Juni 1995